�Horas di Hamu Pasifik�

Daoed Joesoef

PESTA liberalisme ekonomi dan politik yang digelar di Bali sudah usai. Para peserta sudah pulang dengan rasa puas karena Indonesia, untuk kesekian kalinya, sudah bertindak selaku tuan rumah yang mumpuni.

Negara-negara industri maju puas sekali berhubung mereka telah mendapatkan hampir semua yang dikehendaki berdasarkan kemampuan tekniko-ekonomis yang sudah lama mereka siapkan sebelumnya.
Indonesia memang sudah biasa menyiapkan panggung pementasan keunggulan-keunggulan asing. Demi kelancaran dan keamanannya, semua alat negara dikerahkan, termasuk angkatan bersenjata, bagai mau menghadapi Bharatayudha. Kita selalu berbuat jauh lebih banyak daripada yang minimum diperlukan untuk perhelatan internasional seperti itu. Tidak zakelijk, padahal yang diperlukan soal bisnis. Bagai tuan rumah yang membiarkan anak-anak keleleran asal tamu-tamu puas, senang, dan memuji selangit. Dia �mati� jika �dipangku�. Para pemimpin asing mengetahui benar psike penguasa kita dan lalu memanfaatkannya.

APEC pun jadi apek

Maka, bagi negara-bangsa dan rakyat Indonesia, APEC jadi apek. Sampai kini Presiden�selaku kepala negara dan kepala pemerintahan�belum memberikan laporan khusus mengenai �hasil-hasil� yang kita peroleh dari konferensi yang begitu banyak menguras waktu, energi, dan dana. Alih-alih memberikan laporan, begitu tiba di Halim Perdanakusuma sepulang dari konferensi, dia marah dengan nada tinggi tentang �Bunda Putri� yang dikaitkan dengan dirinya. Dia berjanji akan mengungkap misteri perempuan misterius itu dalam tempo 1-2 hari. Namun, sampai sekarang janji tetap berupa janji!

APEC jadi apek karena kelihatannya tanpa follow up di pihak pemerintahan kita. Seharusnya kabinet membentuk satu tim permanen, terdiri atas menteri-menteri terkait, yang khusus menangani urusan APEC, di bawah pimpinan wakil presiden. Atau, paling sedikit, Bappenas membentuk satu kelompok kerja khas untuk keperluan yang sama dan bersifat pluri-disipliner. Hal ini diniscayakan karena tanpa persiapan yang matang kita bisa kehilangan kedaulatan dan kemandirian, lambat laun tetapi pasti. Ideologi liberalisme APEC akan membuat Indonesia jadi pasar laris manis dari produk-produk manufaktur asing, termasuk jasa dan pariwisata, tanpa berkemampuan membuat ekspor balasan demi keseimbangan neraca perdagangan, jangan dikata neraca pembayaran.

APEC menjadi apek karena kelihatan sekali pemerintah sulit membuat kesiapan kerja yang diniscayakan. Betapa tidak! Para menteri sudah tidak fokus dalam bertugas karena perhatian utama sudah tersedot untuk urusan pemilu mendatang. Para bawahannya, staf pejabat kementerian, rata-rata berupa spesialis yang tidak bisa diandalkan, malah mohon �petunjuk� atau �arahan�.

Kemajuan, progress, memang menuntut spesialisasi. Namun, spesialisasi, by its very nature, mengabaikan banyak hal yang diniscayakan. Hal ini membahayakan kemajuan itu sendiri dan, akhirnya, melumpuhkan peradaban. Diperlukan kesadaran tentang ranah intelektual di mana tumbuh praktik dan masalah kerja sama internasional di bidang apa pun.

Guna mengingatkan kesadaran itulah saya pernah menulis artikel berjudul �Horas di Hamu Pasifik�� �Salam untuk Kamu Pasifik�. Tulisan itu dimasyarakatkan harian sore Sinar Harapan, dua hari berturut-turut, 1 dan 2 Agustus 1983. Tema tulisan tersebut banyak sedikitnya berupa analisis tertulis saya sembilan tahun sebelumnya.

Ini saya ulangi karena tidak ditanggapi oleh pemerintah dan para pemangku kepentingan bisnis kita yang berpegang pada filosofi business as usual. Sementara waktu dan masalah sudah semakin mendesak. Presiden Soeharto sendiri kelihatan tidak senang ketika subyek ini saya uraikan secara lisan kepadanya. Sesudah saya dikeluarkan dari Kabinet Pembangunan III, saya dengar ketidaksenangan itu karena saya dianggap mau mencampuri urusan pokok pemerintahan, nyeleneh.

Tulisan 30 tahun yang lalu itu agak panjang karena menyangkut aneka aspek yang berkaitan, yaitu industri, perdagangan, pertanian/perkebunan, pertambangan, pelayaran nasional dan internasional, sekuriti nasional, pendidikan dan penyadaran natur Tanah Air kita, sebuah archipelago, negara-bangsa maritim. Keluasan pembahasan tak terelakkan karena masalah, sama dengan ide yang menimbulkannya, datang berkelompok, bagai anggur, pisang, duku, tak sendiri-sendiri bagai pepaya, manggis, mangga. Bukan karena satu masalah (atau ide) mengandung masalah lain (atau ide lain), tetapi karena masalah/ide yang lain itu secara alami �menyatu�, punya pertalian (affinity) dengan masalah/ide yang pertama tadi.

Tiga puluh tahun bukan waktu yang singkat. Ia ekuivalen dengan pelaksanaan lima kali pembangunan berencana lima tahunan (pelita). Andai kata prediksi saya diterima dan ide yang saya utarakan diintegrasikan dalam setiap pelita, saya yakin kita tidak kebingungan seperti sekarang dalam memasuki kancah persaingan bisnis APEC. Sebagai analisis peristiwa publik, saya senang karena prakiraan saya ternyata benar, tetapi selaku warga negara terdidik, saya sedih dan kecewa. Untuk kesekian kalinya terbukti betapa kita, termasuk intelektual dan akademisi, lebih suka dan bangga mendengar pendapat orang asing daripada pendapat sesama anak bangsa.

Walaupun begitu, diktum to govern is to foresee, yaitu proaktif dan tidak reaktif, tetap berlaku di zaman apa pun. Maka, tulisan kali ini lagi-lagi ingin mengingatkan sikap terpuji kenegarawanan tersebut. Kita, siapa pun yang merasa terpanggil untuk memimpin Indonesia, kiranya perlu bersiap sejak sekarang untuk mengantisipasi, agar Indonesia siap menghadapi perubahan mendatang dalam kegiatan ekonomi antarbangsa.

Bergeser ke Lautan Hindia

Menurut dugaan saya, kegiatan perdagangan internasional di kawasan Pasifik akan berlalu. Ia akan bergeser kelak ke kawasan Lautan Hindia, persis seperti gerakan serupa yang kini kian meningkat dari kawasan Atlantik ke kawasan Pasifik. Memang benar sejarah cenderung berulang kembali. L'histoire se rep�te! Namun, sejarah juga mengingatkan kita bahwa untuk setiap pengulangan sejarah itu, manusia harus membayarnya dengan harga yang lebih mahal. Kecuali kalau manusia, kita, memang sudah lama menyiapkan diri guna melayani dan memanfaatkan perubahan tersebut.

Dipandang dari sudut transaksi ekonomi internasional, kawasan Lautan Hindia dewasa ini memang sedang relatif sepi. Hal ini karena hampir setiap negara-bangsa yang berada di tepiannya atau Timur Tengah, Afrika Utara dan Tengah sedang mabuk revolusi atau sibuk membenahi struktur serta mekanisme politik intern masing-masing.

Maka, mumpung negara-negara di sana sedang sibuk perang saudara dalam rangka memantapkan politiesmasing-masing, Indonesia harus menyiapkan diri untuk mampu bermain sekarang ini di Pasifik walaupun sudah agak terlambat. Itu karena persiapan ini, dalam jangka panjang nanti, pasti berguna untuk berperan secara penuh di kawasan Lautan Hindia. Dengan begini, sekali merengkuh dayung dua-tiga pulau terlampaui, sekali membuka pundi dua-tiga utang terbayar.

Daoed Joesoef, Alumnus Universitie Pluridisciplinaires Pantheon-Sorbonne

APEC 2013 dan Pemberdayaan Usaha Kecil

Anindya N Bakrie 

Bagaimana Indonesia memanfaatkan forum APEC untuk meningkatkan pertumbuhan dan kemampuan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah? Ini pertanyaan menarik menjelang KTT APEC 2013 yang diselenggarakan di Bali, awal Oktober 2013.

Integrasi pasar global menghadapkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada persaingan global pula. Bersamaan dengan itu, sejumlah peluang global juga terbuka, menunggu dimanfaatkan.

Sebagai tuan rumah sekaligus Ketua APEC 2013, Indonesia berhasil mengegolkan agenda pembahasan penguatan UMKM sebagai prioritas dalam KTT APEC. Besarnya kontribusi UMKM menopang kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi Indonesia merupakan alasan rasional mengapa agenda itu perlu didesakkan. Jumlah UMKM lebih dari 99 persen dari keseluruhan perusahaan di Indonesia. Total tenaga kerja yang diserap 97 persen. Sementara itu, sumbangan UMKM terhadap terciptanya produk domestik bruto 57 persen.

Dalam beberapa kali krisis ekonomi, UMKM menjadi sumber ketahanan yang terbukti dapat menjadi bantal peredam perekonomian Indonesia. UMKM juga mampu menciptakan pemerataan ekonomi. Sangat layak kita mengharapkan UMKM dapat terus memainkan peran menopang pertumbuhan ekonomi nasional dan menciptakan kemakmuran bangsa.

�Bagaimana agar peran itu dapat diemban oleh UMKM� menjadi pertanyaan krusial dan topik diskusi yang menarik dalam sejumlah forum, termasuk APEC Business Advisory Council (ABAC). Di situ saya salah satu wakil Indonesia. Banyak kalangan yang menilai UMKM kita selama ini dapat dikatakan tumbuh alamiah di tengah sejumlah hambatan. Hambatan yang menjadi tantangan bagi UMKM agar dapat tumbuh antara lain berupa akses permodalan, teknologi, kapasitas sumber daya manusia, dan juga akses pasar. Di samping itu, kendala yang dihadapi sehari-hari UMKM adalah birokrasi yang rumit, peraturan yang berubah-ubah, dan ekonomi biaya tinggi karena korupsi birokrat.

Dengan terintegrasinya pasar global, tantangan yang akan dihadapi UMKM juga akan meningkat. Kita saat ini menghadapi realitas tak terhindarkan: serbuan produk asing ke pasar lokal. Mulai dari buah-buahan dan produk pertanian lainnya, makanan olahan, tekstil, garmen, hingga mainan anak. UMKM Indonesia diharuskan bersaing dengan koleganya dari sejumlah negara lain tanpa proteksi dan dukungan memadai. Bayangkan sebuah unit usaha UMKM di Tegal yang dibebani berbagai kendala lokal harus bersaing dengan unit UMKM dari Osaka yang memiliki beberapa kelebihan dalam akses pendanaan, infrastruktur yang memadai, teknologi terakhir, informasi pasar Indonesia, dan dukungan pemerintah. Hasilnya sudah jelas. UMKM kita kalah bersaing.

Berbagai hambatan itu dapat segera dicarikan jalan keluarnya agar pertumbuhan UMKM jauh lebih cepat. Momentum APEC hendaknya dapat dimanfaatkan membuka pasar dan jejaring yang lebih luas, akses pendanaan yang lebih terbuka dan berskala regional. Dengan demikian, dapat terwujud apa yang disebut locally connected, globally competitive. Saat ini pertumbuhan atau migrasi usaha mikro ke usaha kecil, dan dari usaha kecil ke menengah, rata-rata 7 persen per tahun. Artinya, lebih tinggi daripada rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang 5,9 persen. Jumlah itu dapat tumbuh lebih besar bila hambatan yang ada diatasi.

Beberapa usul ABAC
Beberapa inisiatif diusulkan ABAC. Khusus untuk keterbatasan akses permodalan diperlukan lembaga pendanaan berupa modal ventura, bantuan permodalan, pendirian biro kredit, pengadaan standar akuntansi yang diterima semua pihak, dan secara umum regulasi sektor keuangan yang kuat dan mendukung kegiatan UMKM.

ABAC juga mendukung kebijakan yang memperkuat pertumbuhan kewirausahaan dan penciptaan jenis bisnis baru yang inovatif. Selain itu, negara-negara APEC juga disarankan menggelar ICT untuk meningkatkan kapasitas UMKM dan akses pasar.

Berbagai kontribusi APEC ini tidak berarti akan ada UMKM yang kemampuan bersaingnya turun secara relatif, tetapi justru meningkatkan komplementaritas antar-UMKM antarnegara.

APEC unik karena peran sektor swasta, termasuk UMKM, besar. Keberadaan UMKM yang kuat di tiap negara berguna menjaga momentum pertumbuhan, meningkatkan pemerataan kesempatan berusaha, sekaligus pemerataan pendapatan.

Salah satu sektor yang sangat strategis untuk Indonesia adalah agrobisnis. Selain kehadiran UMKM yang besar di sektor ini, kegiatan agrobisnis yang pesat juga berimbas positif kepada salah satu saran ABAC lainnya, yaitu Food Security.

APEC disarankan melakukan penyebaran teknologi terkait pangan, khususnya menuju sektor pertanian yang berkesinambungan. Selain itu, upaya peningkatan efisiensi produksi, penyimpanan, keamanan, dan pengurangan biaya investasi merupakan inisiatif yang perlu terus didorong. Aspek ini sangat penting untuk Indonesia yang dewasa ini menghadapi fluktuasi harga pangan di satu sisi, dan keterbatasan penciptaan lapangan pekerjaan di sisi lain. Selain impor energi, impor pangan yang terus meningkat juga memiliki dampak tidak kecil pada neraca berjalan, yang pada ujungnya meningkatkan volatilitas inflasi dan nilai tukar.

Untuk mencapai tujuan ini, dibutuhkan komitmen dan dukungan pemerintah memperbaiki iklim usaha dalam negeri, kepastian hukum, dan pemangkasan ekonomi biaya tinggi. Ini juga harus disertai dengan upaya diplomasi memetik manfaat dari kehadiran Indonesia di APEC.

Anindya N Bakrie  Perwakilan ABAC Indonesia dan Co-Chair APEC, CEO Summit 2013

Berbenah Diri Hadapi Bumerang Bogor Goals

Pengantar Redaksi:
Menyambut pertemuan pemimpin ekonomi Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Nusa Dua, Bali, 7-8 Oktober 2013, harian �Kompas� menggelar diskusi panel bertajuk "APEC, Manfaat bagi dan Sumbangan Indonesia dalam Meningkatkan Pertumbuhan Dinamis Asia Pasifik". Sebagai panelis, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Salsiah Alisjahbana, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Ketua APEC Business Advisory Council (ABAC) Wishnu Wardhana, Direktur PT Indofood Sukses Makmur Tbk Franciscus Welirang, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Yuri O Thamrin, dan Kepala Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies Yose Rizal Damuri, dengan moderator pengajar Unika Atma Jaya Jakarta A Prasetyantoko. Hasil diskusi disajikan berikut ini dan empat tulisan lain di halaman 6-7. Laporan disusun oleh Pieter P Gero, Johan Waskita Utama, Anastasia Joice Tauris Santi, FX Laksana Agung Saputra, dan Ninuk M Pambudy.
�������������������������

Sulit untuk mengingkari kedahsyatan potensi ekonomi dalam 21 kelompok ekonomi anggota Konferensi Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC). Sangat logis apabila anggota kelompok ekonomi berusia hampir seperempat abad itu (dibentuk di Canberra, Australia, 1989) bakal mendapat faedah dari potensi tersebut. Indonesia termasuk pendiri dan anggota APEC.

Data mengungkapkan, 21 anggota ekonomi (tidak disebut negara karena China menolak sebutan negara untuk Taiwan dan Hongkong) APEC menyumbang 56,4 persen dari 58 triliun dollar AS produk domestik bruto dunia. APEC menjadi mesin pertumbuhan ekonomi global. Rata-rata pertumbuhan ekonomi APEC lebih tinggi daripada rata-rata dunia.

Dengan penduduk hampir 3 miliar dari 7 miliar penduduk dunia yang tersebar dari ujung utara pesisir Samudra Pasifik di Rusia dan Amerika Serikat hingga ujung selatan di Cile dan Selandia Baru, anggota APEC berkontribusi 43,7 persen dari nilai perdagangan dunia sebesar 38 triliun dollar AS. Semua ini tak lain karena berkurangnya hambatan ekspor dan impor hingga 60 persen sejak keberadaan APEC.

Dari sisi investasi terjadi peningkatan empat kali lipat dalam 14 tahun ini (1989-2008). Pertumbuhan tersebut mendorong lahirnya kelas menengah dengan daya beli potensial. Indeks Pembangunan Manusia memperlihatkan peningkatan 11 persen dalam periode tahun 1995-2007. Kemiskinan menurun 44 persen.
Seluruh data itu tidak lepas dari visi APEC pada pertemuan pertama pemimpin APEC di Blake Island, Seattle, AS, 1993. Ditegaskan, perlu �tercipta komunitas yang dilandasi semangat keterbukaan dan upaya kerja sama untuk menghadapi perubahan, memperlancar arus barang, jasa, dan investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi lebih merata, mencapai standar hidup dan pendidikan lebih tinggi, dan mewujudkan pertumbuhan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan�.

Dalam pertemuan pemimpin APEC di Bogor (Indonesia) tahun 1994 dikeluarkan maklumat Bogor Goals. Ditegaskan, �Tercapainya perdagangan dan investasi bebas di kawasan Asia Pasifik pada tahun 2010 bagi ekonomi maju dan pada tahun 2020 bagi anggota ekonomi sedang berkembang�.
Pertanyaan besarnya, setelah hampir dua dekade sejak seruan Bogor Goals, apa yang hendak dicapai Indonesia saat kembali menjadi tuan rumah pertemuan pemimpin APEC?

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku tuan rumah pertemuan di Nusa Dua, Bali, 7-8 Oktober, menekankan perlunya membumikan Bogor Goals. Namun, sejauh mana kesiapan Indonesia menghadapi konsekuensi Bogor Goals? Siapkah Indonesia mengambil manfaat dari APEC?

Daya tahan domestik

Kesiapan Indonesia tak lepas dari tema yang diusung Indonesia, yakni �Resilient Asia Pacific, Engine of Global Growth�. Tujuannya, mencapai kawasan Asia Pasifik yang tangguh dan segera pulih dari krisis ekonomi global, serta mempertahankan APEC sebagai mesin pertumbuhan ekonomi dunia.

Konsekuensi Bogor Goals cukup berat bagi Indonesia tanpa pembenahan ke dalam. Konsekuensinya dapat menjadi bumerang berdampak masif. Ini berkaitan dengan daya tahan ekonomi Indonesia belakangan ini yang memprihatinkan.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia memang masih relatif tinggi, sekitar 5,8 persen tahun 2013. Tahun 2014 mungkin masih sekitar 5,9 persen. Masalahnya, pertumbuhan ekonomi ini didorong konsumsi yang sebagian besar dipenuhi produk impor. Sementara ekspor masih bergantung pada produk primer.

Ekspor produk manufaktur terus merosot dari waktu ke waktu dan belakangan defisit. Begitu pula dengan neraca produk makanan dan minuman yang defisitnya melebar. Ketahanan pangan Indonesia praktis lemah. Produksi kedelai nasional, misalnya, merosot dari 1,9 juta ton tahun 1999 menjadi hanya 800.000 ton tahun 2013. Harga kedelai pun melambung dan murni bergantung impor.

Alhasil, defisit neraca perdagangan terjadi sejak 22 bulan lalu, pertama kali setelah Indonesia merdeka. Ini mengindikasikan rapuhnya daya tahan ekonomi Indonesia. Impor, terutama produk minyak dan gas, terus meningkat. Neraca perdagangan periode Januari-Juli 2013 defisit sekitar 5,65 miliar dollar AS. Bumerang dari Bogor Goals akan kian dahsyat.

Kondisi ekonomi Indonesia ini merupakan hasil pembenahan diri yang sangat terlambat. Salah satu contohnya, terlambat menyesuaikan harga bahan bakar minyak dan pengendalian konsumsinya. Juga belum terlihat upaya spektakuler mendorong produksi pangan dan meningkatkan daya saing produk manufaktur di pasar ekspor.

Biaya pangan di Indonesia termasuk tinggi, sekitar 50 persen merupakan biaya politik dalam bentuk pungutan dan retribusi. Sekitar 30 persen merupakan biaya riil eksploitasi petani dan 20 persen biaya inefisiensi infrastruktur. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan tentang daya tahan ekonomi Indonesia.
Indeks korupsi Indonesia 8,83, termasuk paling tinggi dalam APEC. Bahkan lebih tinggi dari negara yang baru membuka diri seperti Myanmar (8) dan Kamboja (7,84). Berkaitan dengan inefisiensi infrastruktur yang sering dikeluhkan, indeks daya saing global Forum Ekonomi Dunia menempatkan ketahanan infrastruktur Indonesia di posisi ke-78 dari 144 negara.

Banyak niat baik hendak diusung Indonesia dalam perhelatan APEC 2013 dengan mempertahankan semangat Bogor Goals, mendorong konektivitas dalam APEC, mendorong usaha kecil dan menengah serta inklusi keuangan, dan memangkas peraturan dan tarif.

Namun, berkaitan dengan interkonektivitas dan pembangunan infrastruktur, pengelolaan perekonomian yang realistis dan memadai tak bisa diabaikan. Swasta akan berperan aktif apabila pemerintah membuat aturan pasti, transparan, dan memangkas ekonomi biaya tinggi. Jelas Indonesia harus berbenah diri sebelum melangkah jauh.

Baca Juga:
Membangun Daya Saing
Jangan Jual Lautan Nusantara
Merindu APEC yang Membumi
Memanfaatkan Kesepakatan Tak Mengikat

Memanfaatkan Kesepakatan Tak Mengikat

Sebagai tuan rumah penyelenggaraan APEC tahun ini, Indonesia mengajukan usulan agar APEC membahas dan menghasilkan kesepakatan yang membumi.

Kesepakatan yang membumi sangat penting saat ini. Perekonomian Indonesia yang mengidap defisit transaksi berjalan akibat defisit perdagangan serta defisit transaksi modal dan keuangan menunjukkan bahwa perekonomian membutuhkan transformasi lanjutan yang harus operasional.

Ada tiga prioritas pembahasan pertemuan yang dihadiri para pemimpin 21 entitas ekonomi APEC dan sekitar 1.200 pemimpin bisnis. Pertama, melaksanakan kesepakatan Bogor Goals, yaitu liberalisasi perdagangan dan investasi pada 2010 bagi negara maju dan 2020 bagi negara berkembang. Kedua, mewujudkan pertumbuhan berkelanjutan kawasan APEC disertai pemerataan. Ketiga, isu keterhubungan (konektivitas), menyangkut infrastruktur fisik serta kemudahan lalu lintas orang, barang, dan jasa. Tiga prioritas pembahasan APEC tersebut berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2009-2014 Indonesia.

APEC memang memberi peluang sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Perdagangan bebas dan investasi secara teori memberi akses produk tiap anggota memasuki pasar anggota lain tanpa hambatan. Tarif di antara anggota APEC rata-rata turun menjadi sekitar 6,8 persen dari 16-17 persen pada 15 tahun lalu. Investasi asing masuk deras ke Indonesia hingga pertengahan tahun lalu, sebagian besar berasal dari anggota APEC.

Prioritas kedua, membahas, antara lain, isu ketahanan pangan, energi terbarukan, kelautan, daya saing usaha kecil dan menengah, meningkatkan partisipasi perempuan dalam UKM, serta inklusi keuangan. Hal itu termasuk juga membahas obat tradisional dan tanaman obat untuk kesehatan.

Pangan

Dalam ketahanan pangan, misalnya, disepakati tanpa petani skala kecil tidak ada ketahanan pangan. Isu bagi Indonesia adalah kedaulatan pangan menyangkut hak-hak petani dan ketahanan pangan yang berkaitan dengan hak-hak konsumen.

Ironi bahwa Indonesia sebagai negara agraris mengalami kekurangan pangan, tecermin antara lain dari gejolak harga dari waktu ke waktu. Situasi ini merugikan petani sebagai produsen dan konsumen.
Dengan alasan menstabilkan harga dan mencegah inflasi, pemerintah secara khusus turun tangan mengatur impor kedelai dan daging sapi, termasuk bawang putih, cabai, dan bawang merah.

Ketidakmampuan meningkatkan produksi menjadikan Indonesia pasar bagi produk pangan dari luar dengan akibat menghilangkan kesempatan ekonomi dan lapangan kerja petani di dalam negeri.

Ada banyak hal yang harus diselesaikan agar Indonesia dapat bersaing di dalam APEC. Asupan teknologi dan inovasi tidak dapat ditawar, terutama yang tepat guna. Hal itu mulai dari menurunkan kehilangan hasil panen, memperpanjang umur simpan, jaminan harga bagi petani produsen�segera melaksanakan resi gudang, misalnya�hingga keamanan pangan. Kerja sama petani kecil dan pengusaha besar diharapkan meningkatkan kapasitas petani kecil dalam kerja sama saling menguntungkan.

Petani Indonesia sulit bersaing dengan petani negara kaya meskipun sangat efisien berproduksi, terutama petani beras. Petani negara kaya mendapat subsidi sangat besar dari pemerintahnya berupa subsidi langsung, selain biaya untuk riset dan pengembangan, infrastruktur, asuransi, dan proteksi terhadap produk dari luar.
Di Indonesia, agrobisnis pangan menghadapi biaya tinggi. Separuhnya disebabkan biaya politik, hanya 30 persen biaya riil yang dikeluarkan petani, dan 20 persen karena infrastruktur tidak efisien.

Pekerjaan rumah

Persoalan yang dihadapi sektor pangan juga terjadi dalam bidang-bidang lain. Sejumlah regulasi dirasakan mendiskriminasi dan menghambat pelaku usaha di dalam negeri.

Pembiayaan dan inklusi keuangan, misalnya, masih menjadi persoalan. Selain kondisi sebagai negara kepulauan menjadi tantangan dalam membangun infrastruktur, sumber daya manusia juga menjadi kendala dalam akses terhadap jasa keuangan formal.

Isu konektivitas yang di dalam negeri dibahas sejak Mei 2011 melalui Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia sampai hari ini masih tersendat-sendat pelaksanaannya. Dari sisi pemerintah, pembiayaan membangun infrastruktur menjadi kendala, tetapi swasta juga tidak tertarik segera berinvestasi karena membutuhkan kepastian hukum dan kemudahan berbisnis dari pemerintah pusat dan daerah.

Kecenderungan lebih melihat ke dalam, misalnya, kebijakan kabotase, meskipun bertujuan menumbuhkan industri logistik di dalam negeri, di sisi lain menurunkan daya saing Indonesia. Hal ini disebabkan hanya beberapa pelabuhan diizinkan menjadi pintu masuk-keluar barang dari luar Indonesia.

Data perdagangan memperlihatkan bahwa kontribusi perdagangan internasional dalam perekonomian masih 15-16 persen, kecil bila dibandingkan dengan negara lain. Indonesia juga belum masuk di dalam rantai nilai global produk industri, kecuali untuk garmen yang nilainya rendah dibandingkan produk manufaktur lain.

Meskipun mengusung tema pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan pemerataan, dalam kenyataan, tiap negara menerjemahkan isu tersebut menurut kepentingan masing-masing. Hal ini tecermin dari belum disepakatinya oleh Amerika Serikat minyak sawit masuk sebagai produk ramah lingkungan. CPO dihadapkan pada pembangkit listrik energi surya dalam konteks energi terbarukan. Pun pada perundingan di WTO untuk sengketa perdagangan produk pertanian, negara mitra dagang Indonesia tidak mau melaksanakan pencabutan tarif impor ke negaranya.

Ada keuntungan APEC merupakan forum kerja sama tidak mengikat. Indonesia bisa belajar banyak dari sesama anggota, terutama dalam meningkatkan kapasitas. Harapannya, dari belajar, lalu diterapkan agar segera naik kelas, tidak sekadar menjadi daftar pekerjaan rumah.

Redaksi Kompas

Merindu APEC yang Membumi

Bagi sebagian orang, pertemuan tingkat tinggi kepala negara tidak lebih dari sekadar ajang kumpul para pemimpin. Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik pun tidak terlepas dari pandangan seperti itu. Hasil pertemuan disarikan dalam bahasa resmi dan indah, sering kali tidak dipahami relevansinya dalam kehidupan sehari-hari rakyat biasa.

Indonesia menjadi tuan rumah APEC 1994. Pertemuan di Bogor menghasilkan kesepakatan yang menjadi awal arah pertemuan APEC selanjutnya. Kesepakatan Bogor Goals berinti komitmen anggota APEC untuk mencapai perdagangan dan investasi bebas dan terbuka pada tahun 2010 untuk anggota ekonomi maju dan tahun 2020 untuk ekonomi berkembang. Para anggota sepakat mengurangi hambatan perdagangan dan investasi barang, jasa, dan modal.

Dalam pertemuan tahun ini, Indonesia sebagai tuan rumah ingin menjadikan APEC sebagai forum yang dapat meningkatkan kemaslahatan orang banyak, mengeluarkan kesepakatan yang membumi.

Indonesia mengajukan 19 gagasan utama di bawah tiga prioritas. Prioritas pertama, mencapai Bogor Goals. Indonesia mendukung empat gagasan, yaitu sistem perdagangan multilateral melalui pertemuan para menteri perdagangan anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), peningkatan perdagangan jasa dan rekomendasi tindak lanjutnya di APEC, dan menyusun rekomendasi tata cara liberalisasi perdagangan sesuai Bogor Goals untuk mendapat manfaat bersama.

Dalam prioritas kedua, yaitu pertumbuhan berkesinambungan yang adil, Indonesia mengajukan sembilan gagasan. Penguatan daya saing usaha kecil dan menengah serta pemberdayaan UKM perempuan. Juga diusulkan memberdayakan perempuan melalui kewirausahaan, akses internet/teknologi dan reformasi struktural yang terkait dengan perempuan.

Pada bidang pertanian, Indonesia mengusulkan ada penguatan ketahanan pangan dengan melibatkan swasta dan pemberdayaan petani. Pada bidang keuangan, memperluas akses keuangan bagi rakyat sebagai salah satu tema pada pertemuan tingkat menteri keuangan. Selain itu, Indonesia juga mengajukan isu kelautan dan inklusi keuangan untuk mendorong pelaku usaha memanfaatkan akses pembiayaan karena hanya 10 persen dari jumlah penduduk yang sudah mempunyai rekening di bank.

Indonesia juga mendukung pemajuan ilmu dan teknologi, pengembangan energi bersih dan terbarukan, pengurangan ketergantungan pada bahan bakar fosil, serta obat tradisional sebagai alternatif pengobatan dan merekomendasikan mengenai model sistem kesehatan yang berkesinambungan.

Berdasarkan data riset, penggunaan obat tradisional di kawasan Pasifik sangat tinggi. Penggunaan obat tradisional di Australia mencapai 48,50 persen, China 90 persen, Hongkong 60 persen, Jepang 49 persen, Nauru 60 persen, Republik Korea 69 persen, Filipina 57,30 persen, Singapura 45 persen, dan Vietnam 50 persen. Sementara di Indonesia, berdasarkan data 15 tahun terakhir, sekitar 50 persen penduduk mengonsumsi jamu.

Beberapa negara anggota APEC telah memulai pengembangan obat tradisional, seperti China yang mengintegrasikan pengobatan konvensional dengan tradisional. Jepang dan Korea juga menggunakan penggunaan obat herbal pada layanan kesehatan formal. Indonesia memulai dengan mengembangkan keilmuan jamu dan standardisasi obat herbal serta fitofarmaka.

Di bawah prioritas ketiga, yaitu meningkatkan konektivitas, Indonesia mengajukan lima usul. Kementerian Luar Negeri bertanggung jawab pada pengembangan kerangka kerja konektivitas sebagai visi jangka panjang Asia Pasifik. Selain itu, menyusun rencana tahun jamak untuk mendorong pembangunan dan investasi infrastruktur melalui sinergi di dalam APEC.

Beberapa kementerian dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana bertanggung jawab menyusun rencana kerja memfasilitasi mobilitas personel tanggap bencana di Asia Pasifik. Selain itu, diusulkan pula pengembangan rencana kerja untuk meningkatkan kemudahan mobilitas siswa, peneliti dan penyedia jasa pendidikan, serta mobilitas pelancong.

Belum disepakati

Pada 9 September 2012 para pemimpin APEC sepakat menyusun daftar barang ramah lingkungan. Selaras dengan kesepakatan tahun 2011, terhadap barang ramah lingkungan dikenai pemotongan tarif 5 persen atau kurang hingga tahun 2015. Ini merupakan kesepakatan dagang pertama yang berhasil membentuk pemangkasan tarif barang ramah lingkungan.

Saat ini ada 54 jenis barang termasuk di dalam daftar, antara lain barang inti. Barang inti adalah barang yang mengandung teknologi terbarukan dan ramah lingkungan, seperti panel surya serta turbin gas dan angin. Tarif barang jenis tersebut saat ini sekitar 35 persen. Adapun teknologi pengolahan air limbah seperti filter dan perlengkapan ultraviolet bertarif 21 persen.

Dari semua usulan yang diajukan Indonesia, ada satu usulan yang belum mencapai titik temu. Indonesia ingin agar minyak kelapa sawit mentah (CPO) dan karet alam masuk dalam APEC Environmental Goods List (EG) 2012. Anggota yang mendukung usulan Indonesia secara lisan adalah Papua Niugini. Selebihnya, sulit ditebak apakah mendukung atau menolak.

Indonesia siap menggunakan pendekatan lain, yaitu meminta APEC Policy Support Unit melakukan kajian subyektif di mana liberalisasi dapat dilakukan secara terbatas pada produk yang menyumbang terhadap pertumbuhan berkesinambungan, pembangunan pedesaan dan pengentasan orang dari kemiskinan. Indonesia akan meminta hasil kajian dibahas dalam Trade Policy Dialogue (TPD). Mekanisme ini biasa dilakukan anggota lain, seperti AS, untuk memasukkan ide-idenya. Sangat diharapkan, hasil kajian itu dapat memagari pembahasan perluasan EG di masa yang akan datang. Dengan demikian, barang-barang yang dinominasikan Indonesia, seperti karet, kelapa sawit, dan produk kehutanan lainnya, dapat masuk ke dalam EG.

Pada pertemuan tingkat pejabat tinggi nanti, Indonesia masih memiliki kesempatan membuat anggota APEC lain mencapai kesepakatan melaksanakan studi dan dialog kebijakan perdagangan.

Redaksi Kompas

Jangan Jual Lautan Nusantara

Kelautan adalah salah satu isu yang dibahas dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi APEC di Bali, 1-8 Oktober 2013. Relevan bagi Indonesia. Tantangannya adalah seberapa jauh isu itu diartikulasikan sehingga efektif menjangkau persoalan real khas negara ini.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia amat berkepentingan dengan isu kelautan. Apalagi, negeri dengan sejarah besar di bidang maritim ini justru semakin asing dengan alam baharinya.
Saat ini kontribusi sektor kelautan Indonesia hanya 22 persen dari produk domestik bruto. Ini tergolong kecil dibandingkan dengan negara APEC lainnya, seperti Vietnam, Korea, dan Jepang.

Kelautan juga salah satu medan di mana tangan pengawasan dan pengelolaan pemerintah lemah, terlihat dari maraknya pencurian ikan di wilayah Indonesia. Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) memperkirakan kerugian Indonesia akibat pencurian ikan rata-rata Rp 30 triliun per tahun.

Bukti lain, maraknya penyelundupan. Di Selat Malaka sampai hari ini penyelundupan terus terjadi. Barangnya beragam. Yang masuk antara lain peralatan elektronik, pakaian bekas, dan narkoba. Barang yang keluar antara lain solar, kayu, dan pupuk.

Sejauh ini laut juga belum bisa mengangkat derajat nelayan Indonesia karena mereka masih kelompok masyarakat termiskin. Sementara itu, nelayan Indonesia masih menggunakan perahu tradisional sehingga jangkauannya minim; kapal asing legal maupun ilegal menguras isi lautan Nusantara.

Mulai 1990

Isu kelautan mulai mendapat perhatian APEC pada 1990. Saat itu APEC membentuk Kelompok Kerja Konservasi Sumber Daya Maritim di bawah Kelompok Kerja Perikanan. Pada 2011 kedua kelompok kerja itu disatukan menjadi Kelompok Kerja Kelautan dan Perikanan (KKKP).

Isu kelautan pun meluas ke sejumlah forum dunia, di antaranya Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pembangunan atau Rio+20 di Rio de Janeiro, Brasil, pada 2012. Saat itu ide ekonomi biru muncul. Idenya mendapatkan manfaat ekonomi dan sosial dari sektor kelautan dengan cara-cara berbeda, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato pada forum Rio+20 menekankan arti pentingnya sektor kelautan. Ada dua pendekatan yang disampaikan: ekonomi dan lingkungan.

Di sisi ekonomi, sektor kelautan adalah tempat berbagai sumber daya ekonomi. Menjadi kian penting nilainya ketika kelautan diletakkan dalam konteks ketahanan pangan dunia.

Pada 2045 populasi manusia diproyeksikan meningkat menjadi sembilan miliar jiwa. Populasi sebanyak ini, menurut FAO, memerlukan peningkatan produksi pangan sampai 70 persen dari kapasitas sekarang.
Dengan demikian, pemanfaatan sektor kelautan yang optimal dengan prinsip pengelolaan berkelanjutan menjadi keharusan. Keseimbangan antara aspek pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan pada sektor kelautan menjadi mutlak.

�Bersama, kita butuh meyakinkan bahwa sumber daya maritim kita berkelanjutan. Dan demi ketahanan pangan, kita perlu meyakinkan kesehatan laut-laut kita. Itu sebabnya, kita butuh melindungi laut dari eksploitasi ikan berlebihan. Kita butuh masyarakat komunitas pantai yang berdaya. Dan kita mesti menyediakan insentif lebih untuk sektor perikanan yang berkelanjutan,� kata presiden dalam pidatonya.

Dari sisi lingkungan, kelautan bisa berperan besar memitigasi pemanasan global. Lautan menyerap sekitar 80 persen panas. Lautan yang mencakup 72 persen dari muka Bumi juga menghasilkan separuh dari oksigen yang dihirup manusia.

Dalam forum APEC, Indonesia mulai aktif mengangkat isu kelautan sejak 2005. Isu kelautan terus diusung dalam persiapan pertemuan APEC di Bali, yakni pertemuan tingkat menteri APEC di Jakarta, Februari
2013.

Salah satu isu yang disepakati adalah pengarusutamaan isu kelautan dan hal terkait lainnya. Ini diharapkan tidak sebatas mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, tetapi juga pertumbuhan inklusif serta menciptakan lapangan kerja dan menggenjot pendapatan.

Pemerintah Indonesia mengajukan rencana kerja yang terbagi ke dalam tiga isu. Pertama, penguatan ketahanan pangan dan jaminan kesehatan makanan mengingat enam dari 10 eksportir ikan terbesar dunia adalah negara APEC dan 65 persen ikan tangkapan dilakukan negara APEC.

Namun, pada saat yang sama, ada persoalan eksploitasi perikanan berlebihan, penggunaan alat tangkap yang merusak ekosistem laut, dan keterbatasan sumber daya perikanan.

Isu kedua, menjaga kesehatan lautan dan melindungi lingkungan maritim. Lebih dari setengah miliar penduduk negara-negara APEC menggantungkan langsung kehidupannya dari lautan. Di sisi lain, ada ancaman polusi, eksploitasi hasil laut secara berlebihan, dan dampak perubahan iklim seperti peningkatan permukaan air laut dan badai.

Isu ketiga, menghubungkan negara-negara APEC melalui jalur laut melalui konektivitas fisik, seperti pelabuhan dan kapal, dan institusi berupa kebijakan dan peraturan untuk memperlancar arus bebas barang, jasa, perdagangan, dan investasi.

Tema-tema besar

Forum APEC dan pertemuan tingkat internasional lainnya memang selalu membahas tema-tema besar. Tidak akan dibahas dalam pertemuan ini, misalnya, nasib nelayan Kepulauan Riau yang hanya menonton kapal asing mencuri dan mengeruk ikan di wilayah Indonesia.

Di sinilah kecermatan pemerintah akan menentukan seberapa jauh tema besar kelautan efektif menunjang kepentingan nasional. Ukuran keberhasilan pemerintah yang paling otentik adalah jika nelayan Nusantara semakin mulia. Jika sebaliknya, berarti pemerintah justru menjual lautan Nusantara.

Redaksi Kompas

Membangun Daya Saing

Dalam dunia yang mengglobal, batas negara semakin samar. Agar tetap hidup, setiap negara mesti bergantung dan berhubungan yang baik�fisik dan antarwarga negara��adalah kunci untuk berkembang.
Itu disadari Indonesia dengan menempatkan konektivitas sebagai satu dari tiga prioritas yang ingin dicapai saat menjadi tuan rumah pertemuan para pemimpin Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) tahun ini.

Di Indonesia keterhubungan antarwilayah penting, tetapi belum terselesaikan. Infrastruktur fisik akan meningkatkan produktivitas ekonomi nasional�keuangan, pangan, dan energi�selain mempermudah lalu lintas orang. Konektivitas di antara ekonomi anggota APEC akan menjadikan ekonomi kawasan Asia Pasifik lebih berdaya saing dan pusat pertumbuhan dunia. Lima gagasan diusulkan menjadikan Asia Pasifik lokomotif pertumbuhan dunia.

Pertama, pengembangan kerangka kerja konektivitas sebagai visi jangka panjang di Asia Pasifik. Kedua, penyusunan rencana tahun jamak demi mendorong pembangunan infrastruktur di kawasan melalui sinergi antarforum utama APEC. Ketiga, penyusunan rencana kerja untuk memfasilitasi mobilitas personel tanggap bencana di kawasan Asia Pasifik. Keempat, pengembangan rencana kerja sektor pendidikan untuk memudahkan mobilitas siswa, peneliti, dan penyedia jasa pendidikan. Kelima, konektivitas di sektor pariwisata berupa pembahasan fasilitasi perjalanan bagi wisatawan.

Dengan penekanan ini, diharapkan tahun 2030 Asia Pasifik terintegrasi dan terhubung secara fisik, kelembagaan, dan antarwarga. Keterhubungan ekonomi anggota APEC juga dirancang bersinergi dengan program konektivitas yang dikembangkan organisasi di kawasan atau organisasi ekonomi lain, seperti ASEAN dan G-20. Khusus bagi Indonesia, konektivitas APEC diselaraskan dengan konektivitas Rencana Induk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu kunci menjamin konektivitas secara fisik. Laporan Kerja Bank Pembangunan Asia (ADB) 2010 tentang Pembiayaan Infrastruktur Asia menyebutkan bahwa dibutuhkan sekitar 8 triliun dollar AS untuk pembangunan infrastruktur di kawasan ini dan 300 miliar dollar AS untuk pembangunan infrastruktur lintas perbatasan.

Sarana infrastruktur yang baik ini akan memudahkan lalu lintas barang dan jasa, meningkatkan efisiensi biaya, serta memperpendek waktu pasokan barang untuk kebutuhan perdagangan. Laporan APEC 2009 tentang Inisiatif Konektivitas Rantai Suplai menyebutkan bahwa tiap 10 persen peningkatan efisiensi pengangkutan barang antara perbatasan ekonomi APEC akan memberi untung 21 miliar dollar AS.

Visi Indonesia dan APEC

Penyusunan rencana pembangunan tahun jamak untuk infrastruktur diharapkan melahirkan cetak biru investasi. Namun, disadari, kemampuan pemerintah dalam ekonomi anggota APEC untuk pembangunan infrastruktur tak merata. Peran swasta amat penting, yang di lingkungan APEC dirancang membentuk tolok ukur tata laksana yang baik tentang keterkaitan pemerintah dan swasta.

Di lingkungan ASEAN, yang 7 dari 10 anggotanya juga anggota APEC, dana pembangunan infrastruktur ASEAN 596 miliar dollar AS dalam kurun 2006-2015, atau 60 miliar dollar AS per tahun. Pada 2020 diharapkan terkumpul 3,6 miliar dollar AS untuk pembangunan infrastruktur di kawasan ASEAN yang berasal dari pemerintah anggota, sumbangan ADB, dan sektor swasta.

Untuk itu, ada empat penekanan area kerja yang menuntun menuju terciptanya konektivitas itu, antara lain, menciptakan iklim yang mendukung melalui penyusunan regulasi kuat untuk meningkatkan partisipasi swasta dalam proyek infrastruktur. Juga mengembangkan pembiayaan yang kondusif bagi investor jangka panjang, kemudian meningkatkan kapasitas pemerintah merencanakan proyek infrastruktur yang dapat didanai sektor bank.

Kondisi geografis negara anggota APEC di lingkar Pasifik yang rentan bencana butuh tanggap bencana yang cepat, efektif, dan efisien. Diperlukan prosedur mobilitas personel tanggap bencana untuk mengurangi penderitaan korban. Konektivitas antarwarga akan lebih baik dengan penyusunan rencana kerja di sektor pendidikan dan pariwisata yang memudahkan interaksi warga.

Konektivitas APEC akan membuka kesempatan lebih besar serta akses pasar untuk produk-produk Indonesia. Konektivitas yang lebih erat dengan ekonomi di kawasan Asia Pasifik dapat meningkatkan kapasitas industri Indonesia. Dengan itu, Indonesia seharusnya mampu bersaing, bergabung dengan jaringan produksi global.

Namun, ada catatan penting. Wilayah Indonesia yang akan dikembangkan akan menentukan pusat pertumbuhan. Visi keterhubungan wilayah Indonesia tak boleh kalah oleh kepentingan keterhubungan APEC: memperlebar ketimpangan kemakmuran antarwilayah yang kini akut.

Redaksi Kompas

APEC dan Indonesia

Sri Adiningsih

Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) yang didirikan tahun 1989 dan beranggotakan 21 perekonomian memiliki peranan yang semakin penting pada perekonomian dunia. Oleh karena itu, APEC Economic Leader�s Week dan beberapa pertemuan terkait yang akan diselenggarakan pada 1-8 Oktober 2013 di Bali akan mendapatkan banyak perhatian masyarakat internasional.

APEC merupakan kekuatan ekonomi dunia utama saat ini karena menjadi tempat tinggal bagi 40 persen penduduk dunia, menguasai 44 persen perdagangan dunia, dengan kekuatan ekonomi 55 persen produk domestik bruto (PDB) dunia. Karena itu, maju mundurnya ekonomi dunia banyak ditentukan oleh maju mundurnya ekonomi APEC.

Peranan APEC di dunia semakin penting di tengah gejolak pasar keuangan yang dialami perekonomian-perekonomian yang tengah bertumbuh (emerging economies) serta melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia. Sementara itu, kontraksi ekonomi Eropa masih berlanjut, demikian juga ekonomi Amerika Serikat masih menghadapi banyak masalah, sehingga peranan APEC dalam pemulihan ekonomi dunia semakin penting. Stabilitas ekonomi dunia ditentukan oleh keberhasilan ekonomi APEC menjaga stabilitas ekonominya. Demikian juga meningkatnya pertumbuhan ekonomi dunia tergantung kemampuan ekonomi APEC meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya, sehingga harapan dunia pada APEC saat ini besar. Semua perhatian dunia akan tertuju ke Bali awal Oktober ini.

APEC penggerak ekonomi dunia?

Kekuatan ekonomi APEC yang besar di dunia membuat maju mundurnya ekonomi dunia bergantung pada maju mundurnya ekonomi APEC. Apalagi data dari Sekretariat APEC menunjukkan bahwa sejak APEC berdiri tahun 1989 hingga tahun 2000 total perdagangan internasional anggota APEC meningkat lima kali dari 3,1 triliun dollar AS menjadi 16,8 triliun dolar AS. Lapangan kerja yang tercipta di kawasan APEC dari 1999 hingga 2001 sebesar 10,8 persen, dan kemiskinan turun 35 persen pada periode yang sama. Dari data tersebut jelas dapat dilihat bahwa ekonomi kawasan APEC berkembang dengan cepat dan semakin makmur.

Berkembangnya ekonomi APEC didukung oleh meningkatnya perdagangan sesama anggota APEC karena turunnya tarif rata-rata dari 17 persen menjadi 5,8 persen dari tahun 1989 ke tahun 2010. Selain itu, biaya transaksi dalam perdagangan juga turun 5 persen pada periode 2002-2006, dan terus berlanjut turun lagi 5 persen pada periode 2007-2010. Dengan demikian, anggota APEC berdagang lebih banyak dengan sesama anggota APEC dibandingkan dengan kawasan non-APEC. Demikian juga investasi, baik langsung maupun portofolio, sesama anggota APEC juga semakin besar. Kerja sama ekonomi antaranggota APEC semakin meningkat.

Ekonomi APEC yang besar dengan kerja sama ekonomi antaranggota yang semakin kuat telah tumbuh pesat selama ini dengan laju pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun 7,39 persen dari 2003 hingga 2012. Demikian juga nilai perdagangan internasional APEC meningkat 11,69 persen rata-rata per tahun pada periode yang sama, sementara nilai perdagangan dunia tumbuh rata-rata 11,44 persen pada periode yang sama. Demikian juga aliran arus modal asing langsung (FDI) ke APEC tumbuh rata-rata 19,83 persen per tahun pada 2003-2012, sementara pertumbuhan FDI rata-rata per tahun dunia 13,28 persen pada periode yang sama. Selain itu, tingkat daya saing internasional ataupun kualitas sumber daya manusia ekonomi APEC pada umumnya tinggi dibandingkan dengan ekonomi lainnya di dunia.

Kawasan APEC yang dinamis dan berkembang pesat akan terus berkembang karena memiliki komitmen untuk mengurangi hambatan perdagangan dan investasinya. APEC telah mendeklarasikan Bogor Goals yang dicanangkan pada 1994 di Bogor untuk mencapai pasar yang bebas dan terbuka dalam perdagangan dan investasi dengan target waktu tahun 2010 untuk negara-negara maju dan tahun 2020 untuk negara-negara berkembang. Hal itu dicapai dengan mendorong arus bebas barang, jasa, dan modal. Bogor Goals menjadi tonggak penting dalam liberalisasi aliran barang, jasa, dan modal di kawasan APEC dalam rangka integrasi ekonomi APEC.

Perkembangan dalam memenuhi Bogor Goals oleh Sekretariat APEC disebutkan �� APEC Leaders concluded that while more work remains to be done, significant progress has been made toward achieving the Bogor Goals�� . Jelas bahwa hambatan perdagangan barang, jasa, dan modal telah dipangkas di kawasan APEC, meningkatkan arus perdagangan barang, jasa, dan kapital, yang pada akhirnya meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat APEC.

Kawasan APEC yang dinamis dan berkembang pesat berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama ekonominya dengan memangkas hambatan yang ada. Dengan demikian, kerja sama ekonomi, khususnya dalam perdagangan barang, jasa, dan modal, akan semakin meningkat. Apalagi beberapa anggota kelompok BRIC (Brasil, Rusia, India, China) seperti China dan Rusia yang berkembang pesat juga menjadi anggotanya. Demikian juga perekonomian negara anggota yang berada di Asia Timur juga berkembang dengan pesat. Oleh karena itu, perekonomian APEC diperkirakan akan tetap berkembang pesat pada masa mendatang sehingga kekuatan ekonomi APEC di dunia akan semakin meningkat dan semakin penting, ekonomi APEC tetap akan dominan dalam perekonomian dunia dan menjadi motor penggerak ekonomi dunia.

Peran APEC bagi Indonesia

Indonesia sebagai salah satu pendiri APEC memiliki peranan yang penting dalam menentukan arah APEC ke depan. Apalagi pada tahun ini Indonesia menjadi ketua APEC sehingga diharapkan bisa memainkan peranan yang penting seperti pada 1994 yang berhasil membuat deklarasi Bogor Goals yang sangat terkenal tersebut. Oleh karena itu, mestinya Indonesia bisa memanfaatkan keketuaannya dalam APEC untuk ikut menentukan arah APEC ke depan. Mudah-mudahan muncul Deklarasi Bali yang bisa menjadi tonggak penting peningkatan kerja sama APEC awal Oktober yang akan datang.

Tentu saja yang juga tidak kalah penting dari keikutsertaan Indonesia di APEC adalah terkait dengan manfaat apa yang diperoleh Indonesia dari APEC. Peran APEC bagi Indonesia adalah penting karena perkembangan ekonomi Indonesia banyak dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi APEC (perdagangan Indonesia dengan sesama negara APEC lebih besar dibandingkan dengan negara-negara non-APEC) sehingga masa depan ekonomi Indonesia banyak dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi APEC. Apalagi kawasan APEC tengah berkembang dengan pesat, menjadi motor penggerak ekonomi dunia. Untuk itu, Indonesia harus bisa menjaga agar perkembangan APEC ke depan akan terus pada jalurnya (on track), kerja sama ekonomi meningkat dan ekonomi kawasan terus berkembang, yang pada akhirnya memberikan manfaat atau menguntungkan bagi Indonesia. Untuk itu, Indonesia perlu menjaga agar perkembangan kerja sama di APEC selaras dengan kepentingan Indonesia.

Demikian juga Indonesia harus bisa memanfaatkan berbagai kerja sama dalam APEC agar berbagai skim kerja sama yang ada menguntungkan baik dalam ekonomi, sosial, maupun pariwisata. Meski demikian, peringkat daya saing ataupun kualitas manusia Indonesia dalam masyarakat APEC berada pada peringkat bawah sehingga kemampuan Indonesia mendapatkan manfaat dari APEC juga terbatas. Meskipun neraca perdagangan intra APEC kita masih surplus, angkanya semakin mengecil, itu pun karena banyak tertolong ekspor sumber daya alam.

Jangan ulang kesalahan manajemen kita dalam menghadapi Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) yang diimplementasikan 2010, di mana kinerja perdagangan internasional kita yang dulu surplus dengan ASEAN dalam beberapa tahun terakhir ini selalu defisit dengan nilai yang cenderung meningkat. Untuk itu, kita perlu memodernisasi ekonomi kita agar siap bersaing di pasar APEC 2020. Kita perlu mengerjakan pekerjaan rumah kita agar kualitas sumber daya manusia dan daya saing internasional berada pada jajaran menengah atas APEC. Demikian juga iklim investasi kondusif bagi investor. Selain itu, diseminasi berbagai skim kerja sama APEC yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ataupun pengusaha perlu ditingkatkan agar berbagai skim yang ada bisa dimanfaatkan secara maksimal. Dengan demikian, keikutsertaan Indonesia di APEC akan memberi manfaat yang besar bagi bangsa Indonesia. Indonesia mestinya juga bisa memanfaatkan kesempatan Leader�s Meeting Bali untuk menjual Indonesia, meningkatkan pariwisata ataupun investor dari APEC. Semoga Leader�s Meeting di Bali sukses.

Sri Adiningsih, Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis; Direktur P2EB UGM

Relevansi APEC bagi Perekonomian Kita

A Prasetyantoko

Pertemuan Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Bali beriringan dengan meningkatnya intensitas gejolak perekonomian, baik domestik maupun global. Goldman Sachs beberapa tahun lalu merilis laporan yang menjuluki Indonesia sebagai �The Next 11 Countries�, atau kelompok 11 negara sangat prospektif, yang akan segera menyusul keberhasilan Brasil, Rusia, India, China (BRIC). Belum lama berselang, Indonesia kini ditempatkan dalam �Fragile Five� oleh Morgan Stanley. Itu julukan bagi negara paling bermasalah dalam depresiasi nilai tukar, bersama Brasil, Turki, Afrika Selatan, dan India.

Buruknya depresiasi di lima negara ini terkait dengan berbagai persoalan domestik, seperti tingginya inflasi, besarnya defisit transaksi berjalan, dan terkoreksinya pertumbuhan ekonomi. Aneka persoalan ini bermunculan seiring dengan proses penemuan titik keseimbangan baru secara global. Prospek pemulihan ekonomi negara maju direspons investor global melalui reposisi portofolio investasi. Adapun negara berkembang dengan kinerja buruk mengalami tekanan lebih besar.

Indonesia menghadapi kompleksitas persoalan tersebut. Dalam jangka pendek ada persoalan likuiditas yang ditandai dengan melemahnya nilai tukar, dan dalam jangka panjang kita menghadapi transformasi struktur ekonomi yang terancam mandek. Dua tantangan inilah yang mestinya mendapat perhatian khusus dalam pertemuan APEC. Mampukah kita memanfaatkan forum tersebut? Meskipun informal dan tidak mengikat, APEC tetap memiliki peran strategis karena bisa mendorong lembaga formal seperti Bank Dunia, Dana Moneter Internasional, dan Organisasi Perdagangan Dunia menindaklanjutinya.

Pertemuan APEC tahun ini bertema �Resilient Asia-Pacific Engine of Global Growth�. Ada tiga prioritas yang ingin dicapai. Pertama, pencapaian Target Bogor (Bogor Goals) yang sudah ditetapkan pada pertemuan APEC 1994. Kedua, merealisasi pertumbuhan berkelanjutan melalui pemerataan (sustainable growth with equity). Ketiga, mempromosikan konektivitas. Pertemuan Bogor telah menyepakati tujuan bersama liberalisasi perdagangan dan investasi pada 2010 bagi negara maju dan 2020 untuk negara berkembang. Target tersebut beririsan dengan komitmen pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

Agak ironis, semakin kita mendekati tenggat implementasi perdagangan bebas (dan investasi), justru kita tengah bergulat mengatasi persoalan terkait neraca eksternal kita.

Defisit perdagangan Juli lalu mencatat rekor terbesar dalam sejarah, sebesar 2,31 miliar dollar AS atau secara kumulatif dari awal tahun mencapai 5,65 miliar dollar AS. Transaksi berjalan defisit 9,8 miliar dollar AS pada triwulan II tahun ini, atau 4,4 persen dari produk domestik bruto (PDB). Akibat buruknya defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan itulah rupiah mengalami tekanan yang cukup besar, mencapai sekitar 20 persen dibandingkan dengan kinerja awal tahun.

Seakan-akan kita berada pada dua tebing persoalan yang semakin mengimpit. Pada satu sisi semakin dekat menghadapi implementasi perdagangan bebas, di sisi lain terimpit oleh makin besarnya defisit. Jika tidak ada perubahan lanskap kebijakan ekonomi, liberalisasi perdagangan dan investasi justru akan menjerumuskan kita pada jurang persoalan yang makin pelik. Apa yang bisa kita lakukan dalam Forum APEC guna mengatasi persoalan domestik tersebut?

Sebanyak 21 negara anggota APEC memiliki peran sentral karena menguasai kurang lebih 60 persen PDB dunia dan merupakan 70 persen dari pangsa pasar ekspor kita. Dari sisi investasi, peranannya juga tak kalah penting. Dalam pertemuan CEO Summit di Bali, misalnya, akan berkumpul tak kurang 1.200 pemimpin tertinggi perusahaan besar di dunia. Mereka adalah motor yang menggerakkan investasi ke penjuru dunia.

Sebenarnya persoalannya bukan lagi terletak pada kesempatan yang tersedia, melainkan justru pada kemampuan kita melakukan transformasi fundamental perekonomian kita sehingga kita memiliki kesiapan untuk terjun dalam arena tersebut. Tingginya investasi langsung asing ternyata memberi efek buruk karena hampir semua kebutuhan investasi dipenuhi dengan bahan baku dan bahan penolong impor. Perekonomian domestik tak mampu menyediakan bahan baku tersebut secara proporsional sehingga tingginya investasi langsung asing berimplikasi terhadap melonjaknya bahan baku impor.

Sama halnya dengan terbukanya sistem perdagangan melalui liberalisasi, justru membuat aliran barang dan jasa lebih banyak mengalir ke perekonomian domestik ketimbang peningkatan ekspor produk nonmigas kita. Daya saing produk kita begitu kedodoran karena produktivitas ekonomi kita yang tak mengalami perubahan berarti.

Terkait isu jangka pendek, Forum APEC bisa menjadi sarana sangat baik untuk melakukan lobi dalam rangka meningkatkan cadangan devisa kita, khususnya melalui perjanjian swap antarnegara. Pendekatan ini penting untuk meningkatkan cadangan devisa yang sekarang berada pada kisaran 92,8 miliar dollar AS. Sementara, isu konektivitas dan pertumbuhan dengan pemerataan perlu diturunkan dalam ramifikasi program yang menjawab isu pokok kita hari ini.

Pada isu ini tercakup berbagai program, mulai dari infrastruktur fisik, akses keuangan, hingga kerangka kelembagaan yang memadai bagi transformasi perekonomian domestik. Agenda domestik jangka panjang tersebut terasa begitu klise karena sudah sekian lama kita paham betul situasinya, tetapi tak pernah ada upaya konkret yang sistematis dan berkelanjutan. Kalaupun ada beberapa inisiatif, terkesan insidental dan responsif yang cepat menguap.

Pendek kata, forum informal APEC ini bisa sangat berguna bagi perekonomian kita yang sedang terancam pelambatan, selain dinamika jangka pendek yang menantang ini. Untuk itu, dibutuhkan koordinasi yang baik di antara pejabat pemerintah. Jangan sampai pejabat yang tidak berwenang memberikan pernyataan di media yang justru menunjukkan tidak adanya koordinasi. Dalam situasi seperti ini, soal kredibilitas menjadi sangat penting sehingga perlu ada upaya maksimal mengupayakannya.

A Prasetyantoko, Pengajar di Unika Atma Jaya, Jakarta

Tekad Para Pemimpin APEC

Para pemimpin APEC bersepakat melanjutkan upaya mengatasi krisis keuangan global, masalah perubahan iklim, dan bahaya terorisme.

Kesepakatan yang dikeluarkan pada akhir pertemuan puncak forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) hari Minggu, 15 November, di Singapura itu dianggap penting karena dunia memang sedang dihadang oleh tiga isu besar itu.

Secara substansial, kebetulan pula isu krisis keuangan global, perubahan iklim, dan bahaya terorisme memiliki keterkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan perekonomian dunia. Krisis keuangan global, perubahan iklim, dan ancaman terorisme dapat mengancam perekonomian dunia.

Krisis keuangan telah melemahkan pembangunan ekonomi di kebanyakan negara di dunia. Pengaruh negatif serupa bisa datang dari perubahan iklim. Kekacauan iklim telah mengacaukan musim tanam, yang sangat mengganggu kehidupan ekonomi rakyat. Kekeringan bisa berkepanjangan, yang mengancam ternak dan tanaman pangan. Semakin dirasakan pula, curahan hujan tidak normal, yang sering menimbulkan bencana banjir dan tanah longsor, yang meminta korban jiwa dan kerugian harta benda.

Pukulan lain terhadap perekonomian juga datang dari terorisme. Pembangunan ekonomi sangat membutuhkan keamanan. Industri pariwisata termasuk paling rawan terhadap bahaya terorisme. Wisatawan menjadi enggan datang karena merasa tidak aman.

Kiranya masuk akal jika para pemimpin APEC mengagendakan isu krisis keuangan global, bahaya perubahan iklim, dan ancaman terorisme dalam pertemuan puncak tanggal 14-15 November di Singapura. Sebagai forum yang didirikan 20 tahun lalu untuk mendorong kerja sama ekonomi, APEC yang kini beranggotakan 21 negara memang ditantang bagaimana menyingkirkan krisis ekonomi, dampak kekacauan iklim, dan bahaya terorisme agar kehidupan ekonomi tidak terganggu.

Khusus mengenai krisis keuangan global, para pemimpin APEC menekankan pentingnya paket stimulus ekonomi untuk mempercepat proses pemulihan krisis. Kerja sama ekonomi juga perlu ditingkatkan dengan terus menjaga pasar terbuka dan mencegah proteksionisme.

Sudah muncul kekhawatiran, krisis keuangan bisa saja mendorong setiap negara berkonsentrasi pada urusannya sendiri, bahkan menutup diri. Padahal, krisis keuangan sebagai isu global harus diatasi bersama melalui kerja sama ekonomi dan perdagangan.

Kebersamaan itu perlu diperlihatkan pula pada upaya mengurangi pemanasan global dan ancaman terorisme. Tanpa kerja sama, upaya mengatasi berbagai problem dunia akan semakin berat. Itulah antara lain pesan yang ingin disampaikan para pemimpin APEC.

TAJUK RENCANA

Langkah Cepat Presiden

Pekerjaan rumah yang cukup kompleks menanti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono setibanya dari menghadiri konferensi APEC di Singapura.

Presiden sudah mengetahui dan menyadarinya, bahkan meminta masukan dari Tim Delapan yang dibentuknya. Masalahnya sendiri rawan karena menyangkut salah satu kelemahan kita yang �klasik�, dan karena itu justru merupakan program sentral pemerintahan SBY-Boediono, yakni memerangi praktik korupsi oleh pejabat negara dengan menyalahgunakan kekuasaan dan kesempatan.

Heboh atas isu praktik korupsi dan kolusi itu terjadi pada awal pemerintahan SBY-Boediono, yang sedang terkonsentrasi pada program kesejahteraan rakyat. Konsentrasi dan urgensi itu dijadwalkan dalam Program 100 Hari. Momentum sempat tercipta, tetapi dikhawatirkan terganggu persoalan dalam bidang penegakan hukum. Persoalan berkembang lebih ruwet karena melibatkan tiga lembaga hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Polri. Massa bahkan turun ke jalan.

Terutama soal kewenangannya di bidang hukum, ketiga lembaga itu otonom. Pemerintah bahkan Presiden tak bisa ikut campur begitu saja. Akan tetapi, bagaimanapun juga, Presiden memiliki kewibawaan, apalagi jika persoalannya menyangkut kepentingan publik. Tentu saja penggunaan dan pemanfaatannya diharapkan cermat dan bijak.

Munculnya persoalan yang melibatkan tiga lembaga hukum itu disertai ekses terganggunya konsentrasi pada bidang sosial-ekonomi, termasuk yang dituangkan dalam Program 100 Hari. Pengaruh negatif akan berkembang semakin buruk manakala berlangsung lama. Mau tidak mau, baik untuk kepentingan penegakan hukum yang adil maupun untuk kepentingan Program 100 Hari, pemerintah wajib turun tangan.

Bahwa Presiden segera membentuk Tim Delapan yang diketuai Adnan Buyung Nasution dengan para anggota yang kredibel, langkah itu menunjukkan kepekaan dan kearifan. Begitu tiba di Tanah Air dari pertemuan puncak Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Singapura, laporan hasil kerja Tim Delapan itu yang segera dicermati. Tanpa tentu saja mengabaikan masukan dari tiga lembaga hukum itu, yakni KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri.

Semua itu mendesak Presiden agar melakukannya juga dengan tempo yang berkejaran dengan waktu. Akan tetapi, pada waktu yang sama, juga diperlukan pertimbangan bijak. Pelonggaran waktu bisa menghilangkan momentum yang diperlukan. Lagi pula, masalah itu sempat dalam waktu cepat berkembang menjadi persoalan yang menyita perhatian bahkan aksi publik.

Sejauh kita bisa menangkap, publik percaya akan kebijakan Presiden serta gerak upaya yang cepat. Publik kita semua mempunyai kepentingan bersama, ialah jangan sampai momentum Program 100 Hari surut. Jangan sampai usaha menegakkan hukum yang bersih dan adil merosot mundur dan surut kredibilitasnya.

TAJUK RENCANA

Dinamika Asia Pasifik

Syamsul Hadi

Tanggal 14-15 November, KTT Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC berlangsung di Singapura dengan tema �Sustaining Growth, Connecting the Region�.

KTT yang dihadiri pemimpin 21 negara anggota APEC ini diarahkan pada tiga bahasan utama, yaitu positioning menghadapi pemulihan ekonomi global, dukungan terhadap sistem perdagangan multilateral, dan percepatan integrasi ekonomi regional.

Meski ekonomi dunia telah berangsur membaik, krisis global tetap menjadi fokus penting KTT ini. Seiring dengan itu, muncul berbagai pertanyaan kritis tentang efektivitas dan relevansi APEC di tengah hadirnya beragam perubahan dan alternatif pilihan dalam kerja sama di level global dan regional. Ide yang berkembang untuk �menurunkan� level APEC menjadi sebatas forum para menteri ekonomi tampaknya berangkat dari kritisisme itu.

Kehadiran G-20 sebagai pengganti G-8 di level global dan gagasan Jepang tentang formasi komunitas Asia Timur dalam KTT ASEAN di Thailand baru-baru ini di level regional, misalnya, jelas merupakan dinamika yang langsung maupun tidak langsung menyempitkan ruang bagi artikulasi peran APEC dalam arsitektur kerja sama ekonomi di level global dan regional.

Dinamika dan perubahan

Dalam Transforming East Asia: the Evolution of Regional Economic Integration (2006), Nao Munakata menyatakan, berdirinya APEC tahun 1989 dilandasi kekhawatiran akan kemunculan blok ekonomi Eropa (Uni Eropa) dan Amerika Utara (NAFTA). Australia sebagai inisiator utama forum ini menginginkan APEC menjadi �pintu masuk� baginya ke kawasan Asia Timur, yang dihuni ASEAN dan negara-negara industri baru yang diprediksi akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia masa depan.

Proposal Australia semula tidak menyertakan AS dalam keanggotaan APEC. Keanggotaan AS (dan Kanada) dalam APEC diusulkan Jepang yang saat itu menghadapi kesulitan akibat aneka tekanan ekonomi AS yang sedang dilanda pembengkakan defisit perdagangan yang masif. Bagi Jepang, kehadiran APEC diharapkan menjadi tandingan atas kecenderungan proteksionisme AS, bukan dengan �mengucilkan�, tetapi dengan memastikan keterlibatan AS di dalamnya.

Semula fokus APEC dibatasi pada liberalisasi ekonomi dengan target-target penurunan hambatan perdagangan secara sukarela. Asumsi di balik pendekatan sukarela ini adalah liberalisasi perdagangan akan menguntungkan negara-negara yang melakukannya karena akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Pandangan ini dinilai tidak cukup oleh ASEAN dan negara-negara berkembang dalam APEC yang menginginkan adanya program-program pembangunan kapasitas untuk menjembatani kesenjangan ekonomi antara negara maju dan negara berkembang dalam APEC. Keinginan kelompok negara berkembang ini diakomodasi dalam pembentukan The Economic and Technical Cooperation (Ecotec) yang lalu menjadi salah satu pilar penting APEC. Sayang, seperti dicatat oleh Hadi Soesastro (Diplomat Magazine, September/Oktober 2007), pilar Ecotec dalam APEC tidak berjalan sesuai dengan harapan.

Hal yang sama terlihat dalam rendahnya komitmen atas liberalisasi perdagangan yang telah dicanangkan, yang menyebabkan berbagai keputusan APEC berhenti sebatas kertas. Relevansi APEC dipertanyakan ketika APEC nyaris tidak berbuat apa-apa saat krisis Asia 1997-1998. Hal yang sama terulang dalam krisis finansial global 2008-2009.

Pergeseran relevansi

Relevansi APEC justru menonjol dalam isu-isu keamanan, seperti tecermin dalam penggunaan forum ini sebagai sarana sosialisasi program melawan terorisme global yang dicanangkan Presiden George W Bush sejak 2001. Selanjutnya, kehadiran Obama sebagai pemimpin baru AS yang bertipe pembangun konsensus dipastikan akan berdampak luas bagi arah dan dinamika APEC. Lebih dari para pendahulunya, Obama menunjukkan keinginan besar untuk membangun kedekatan politik dengan negara-negara Asia. Namun, kehadiran militer AS di kawasan ini justru akan dikurangi, sebagaimana tecermin dari keinginan Obama mengurangi sejumlah besar pasukan AS di Okinawa, Jepang.

Padahal, baik Jepang, Australia, maupun ASEAN sama-sama membutuhkan kehadiran AS sebagai faktor penyeimbang kebangkitan ekonomi dan militer China (dan India). Hasrat Hatoyama membawa Jepang lebih independen dari AS dalam politik luar negeri, misalnya, dipastikan terbentur hambatan Pasal 9 konstitusi Jepang, yang membatasi keleluasaan dalam pengembangan kekuatan militernya. Wacana komunitas Asia Timur (yang sama sekali bukan ide baru) yang diungkap Hatoyama dalam KTT ASEAN belum lama ini tampaknya lebih merupakan usaha Jepang tampil lebih proaktif dalam percaturan wacana kelembagaan di Asia Pasifik, untuk mengompensasi kekurangannya di bidang militer, agar Jepang tidak lebih �tenggelam� berhadapan dengan China yang sedang bersinar.

Ironisnya, semangat multilateralisme dan sikap properdamaian Obama dalam politik global dan regional justru dibarengi kemunduran ekonomi AS yang memaksa mengurangi komitmen atas liberalisasi perdagangan, seperti tecermin dalam keinginan meninjau kembali NAFTA.

Sengketa dagang AS-China yang terus menajam akhir-akhir ini menunjukkan, dalam beberapa tahun ke depan, AS akan terus mempertahankan kecenderungan proteksionisme sampai ekonominya benar-benar pulih. Ini berarti keinginan Singapura sebagai tuan rumah untuk benar-benar mengembalikan APEC pada jalur integrasi ekonomi regional tidak mudah diwujudkan.

Pada masa mendatang, keunggulan APEC akan tetap berasal dari keberadaannya sebagai satu-satunya forum regional yang menjembatani negara-negara di tiga benua berbeda: Asia, Australia, dan Amerika. Dengan cakupan geografis yang luas, ditambah ketimpangan kemakmuran antarnegara anggota yang masih demikian lebar, keunggulan itu justru menjadi sisi lemah bagi efektivitas kerja sama ekonomi yang harus menjadi bisnis utama APEC.

Syamsul Hadi Pengajar Ekonomi Politik Internasional di Departemen Hubungan Internasional FISIP UI

Stimulus Ekonomi Jadi Fokus APEC

Pertemuan puncak forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik akhir pekan ini di Singapura akan berfokus pada upaya mengatasi krisis keuangan global.

Komunike yang dikeluarkan para menteri keuangan 21 negara anggota forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) menekankan pentingnya paket stimulus ekonomi setiap negara anggota tahun depan.

Paket stimulus dianggap penting untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi yang terpukul oleh krisis keuangan global yang berawal dari negara adidaya Amerika Serikat, salah satu anggota APEC.

Krisis keuangan itu telah memberikan efek penularan yang dirasakan di seluruh dunia, termasuk para anggota APEC. Kenyataan ini memperlihatkan betapa perekonomian global saling terkait, ibarat bejana berhubungan. Atas dasar itu, perbaikan ekonomi di salah satu negara akan memberikan efek positif terhadap negara lain.

Dengan asumsi itu pula, paket stimulus ekonomi diharapkan tidak hanya berdampak positif terhadap negara yang menjalankannya, tetapi juga terhadap negara lainnya. Perlu dikemukakan, paket stimulus membutuhkan dana tidak sedikit. Dalam kenyataannya, banyak negara berkembang yang menjadi anggota APEC tidak mempunyai cukup dana untuk melancarkan program stimulus ekonomi.

Jangankan untuk paket stimulus, dana untuk kebutuhan biaya rutin saja sudah mengalami kesulitan. Krisis keuangan global telah memberikan pukulan berat kepada negara-negara berkembang. Upaya melepaskan diri dari perangkap kesulitan semakin berat.

Sementara itu, negara-negara yang menjalankan paket stimulus sering mengalami kegalauan pula. Sejumlah negara, seperti AS dan China, sudah melaksanakan paket stimulus ekonomi, tetapi hasilnya tidak sama. China, misalnya, dapat melaksanakan paket stimulus ekonomi senilai 586 miliar dollar AS relatif secara mulus.

Sebaliknya, AS masih kelimpungan melaksanakan paket stimulus senilai 787 miliar dollar AS. Program stimulus itu belum berjalan lancar meski mampu mencegah krisis bergerak lebih dalam. Pengaruh krisis masih dirasakan AS dan sejumlah negara di dunia. Pertemuan puncak ke-17 APEC pada 14-15 November di Singapura diharapkan akan memberikan jalan keluar bagi krisis keuangan global.

Namun, harapan itu digugat pula karena forum APEC yang didirikan tahun 1989 sampai sekarang belum menghasilkan agenda kerja yang jelas. APEC sering dikritik hanya menjadi forum pertemuan yang sering mengumbar harapan, tetapi tak sampai menghasilkan komitmen untuk melakukan kegiatan konkret dalam bidang ekonomi.

Hanya tak sedikit yang berpandangan, terlepas dari segala kekurangannya, APEC telah menjadi forum pertemuan para pemimpin Asia Pasifik. Juga menjadi sarana konsultasi informal soal kerja sama ekonomi Asia Pasifik.

TAJUK RENCANA