Kebijakan demi Kualitas Pertumbuhan

A Prasetyantoko

BARU-baru ini, Jim O�Neill, mantan ekonom dan petinggi Goldman Sachs, datang ke Jakarta dan kembali mengeluarkan ramalan tentang masa depan Indonesia melalui konsep MINT (Meksiko, Indonesia, Nigeria, dan Turki). Keempat negara ini dianggap akan menggantikan posisi Brasil, Rusia, India, dan China (BRIC). O�Neill pula yang pertama kali pada 2001 memopulerkan istilah BRIC.

Setelah berhasil menggagas konsep BRIC, O�Neill sebenarnya juga mengeluarkan konsep N-11 atau kelompok 11 negara yang prospektif (the next 11 countries) dan kemudian konsep MIKT (Meksiko, Indonesia, Korea, dan Turki). Kedua konsep ini tak begitu banyak mendapat tanggapan publik. Sekarang ia kembali mengeluarkan singkatan MINT. Indonesia diproyeksikan menjadi kekuatan ekonomi terbesar di kawasan Asia Tenggara, dengan catatan mampu mengatasi persoalan infrastruktur dan daya saing ekonomi di luar sektor komoditas. Tak ada hal yang baru dan kita semua sudah paham dengan masalah itu.

Lagi pula, proyeksi semacam ini terasa kehilangan relevansi jika dilihat dalam konteks terkini. Sepanjang 2013, nilai tukar rupiah terdepresiasi hampir 26 persen, sementara kinerja pasar modal (IHSG) pada akhir tahun dibandingkan dengan level tertingginya terkoreksi lebih dari 18 persen. Kita termasuk negara yang mata uangnya paling rapuh, sementara kinerja sektor keuangannya termasuk paling buruk. Mungkin gejolak pasar keuangan tak bisa menjadi indikator dari kehidupan riil masyarakat. Namun, beberapa indikator lain juga menunjukkan memburuknya situasi. Rilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada awal tahun ini menunjukkan jumlah orang miskin September 2013 bertambah 0,48 juta orang dibandingkan dengan Maret 2013, menjadi 28,55 juta orang. Dengan demikian, jumlah penduduk miskin menjadi sekitar 11,47 persen dari total penduduk.

Bukan itu saja, tingkat kedalaman kemiskinan serta indeks keparahannya juga meningkat. Bagaimana kita melihat kaitan proyeksi perekonomian yang begitu prospektif dengan realitas meningkatnya gejolak pasar keuangan dan makin akutnya masalah kemiskinan. Terkait gejolak di pasar keuangan, sejumlah instrumen stabilisasi jangka pendek sudah dikeluarkan dan sudah mulai bekerja. Bagaimana dengan masalah kemiskinan? Sering kali, kebijakan mengatasi persoalan ini berhenti pada hal yang artifisial jangka pendek.

Salah satu penyebab peningkatan jumlah orang miskin tahun lalu adalah kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada Juni tahun lalu, selain melonjaknya harga beberapa komoditas pangan hingga akhir tahun. Kenaikan harga BBM sebesar lebih dari 33 persen diikuti dengan meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Persis setelah pengumuman kenaikan harga BBM, gubernur bank sentral Amerika Serikat mengumumkan rencana pengurangan stimulus (tapering off). Setelah itu, dinamika perekonomian kita terasa begitu menantang, hingga hari ini.

Setelah kenaikan harga BBM, inflasi Juli melonjak sebesar 3,29 persen sehingga ekspektasi inflasi tahunan juga meningkat. Pada saat itu, inflasi tahunan diperkirakan akan mencapai 9 persen-9,8 persen. Tentu saja situasi ini memengaruhi persepsi investor. Masih ditambah dengan data defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan, minat investor untuk bertahan di pasar domestik menipis. Kini, sentimen di dalam negeri membaik karena realisasi inflasi tahunan pada Desember hanya 8,38 persen, sementara neraca perdagangan juga mulai membaik.

Konteks tersebut perlu dipahami agar kita tak lagi salah (terlambat) mengambil kebijakan. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, satu-satunya cara mengatasi kemiskinan dan pengangguran adalah meningkatkan pertumbuhan. Sayangnya, tahun ini kita justru terpaksa harus memangkas angka pertumbuhan demi mengatasi persoalan defisit perdagangan dan transaksi berjalan. Masalah lainnya, kualitas pertumbuhan itu sendiri juga semakin menurun. Artinya, kemampuan setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi menyerap tenaga kerja dan menurunkan angka kemiskinan semakin turun. Apa penyebabnya?

Salah satu ilmuwan paling terkemuka dalam riset kemiskinan ialah Francois Bourguignon, dari Paris School of Economics yang pernah menjadi wakil presiden Bank Dunia. Argumennya sangat jelas: korelasi antara pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan semakin menurun seiring meningkatnya ketimpangan. Situasi ini persis yang kita alami sekarang. Pelambatan ekonomi, kenaikan jumlah kemiskinan terjadi bersamaan dengan naiknya ketimpangan. Dengan demikian, cukup kuat untuk mengatakan kualitas pertumbuhan kita makin memburuk.

Fakta ini kembali menguatkan risiko perekonomian kita masuk dalam perangkap negara berpenghasilan menengah (middle-income trap). Sebagaimana dijelaskan dalam salah satu publikasi Bank Pembangungan Asia, ada beberapa negara di kawasan Asia yang sebenarnya sangat prospektif, tetapi memiliki risiko masuk dalam perangkap tersebut. Indonesia adalah salah satunya.

Soal kualitas pertumbuhan ini harus menjadi fokus dari pemerintah ke depan. Pemerintah tidak hanya bekerja keras dalam hal stabilisasi ekonomi, tetapi juga mendorong intermediasi. Menurut pengalaman, berbagai paket kebijakan bagus biasanya dikeluarkan pada saat situasi buruk. Namun, ketika situasi membaik, justru tak banyak dilakukan sesuatu untuk mendorong intermediasi serta memperbaiki sisi pasokan dalam ekonomi. Kita harus mampu menjadikan momentum Pemilihan Umum 2014 ini sebagai transformasi untuk menjadikan bangsa ini lebih punya pijakan dalam menatap masa depan.

A Prasetyantoko, Pengajar di Unika Atma Jaya, Jakarta

Relevansi APEC bagi Perekonomian Kita

A Prasetyantoko

Pertemuan Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Bali beriringan dengan meningkatnya intensitas gejolak perekonomian, baik domestik maupun global. Goldman Sachs beberapa tahun lalu merilis laporan yang menjuluki Indonesia sebagai �The Next 11 Countries�, atau kelompok 11 negara sangat prospektif, yang akan segera menyusul keberhasilan Brasil, Rusia, India, China (BRIC). Belum lama berselang, Indonesia kini ditempatkan dalam �Fragile Five� oleh Morgan Stanley. Itu julukan bagi negara paling bermasalah dalam depresiasi nilai tukar, bersama Brasil, Turki, Afrika Selatan, dan India.

Buruknya depresiasi di lima negara ini terkait dengan berbagai persoalan domestik, seperti tingginya inflasi, besarnya defisit transaksi berjalan, dan terkoreksinya pertumbuhan ekonomi. Aneka persoalan ini bermunculan seiring dengan proses penemuan titik keseimbangan baru secara global. Prospek pemulihan ekonomi negara maju direspons investor global melalui reposisi portofolio investasi. Adapun negara berkembang dengan kinerja buruk mengalami tekanan lebih besar.

Indonesia menghadapi kompleksitas persoalan tersebut. Dalam jangka pendek ada persoalan likuiditas yang ditandai dengan melemahnya nilai tukar, dan dalam jangka panjang kita menghadapi transformasi struktur ekonomi yang terancam mandek. Dua tantangan inilah yang mestinya mendapat perhatian khusus dalam pertemuan APEC. Mampukah kita memanfaatkan forum tersebut? Meskipun informal dan tidak mengikat, APEC tetap memiliki peran strategis karena bisa mendorong lembaga formal seperti Bank Dunia, Dana Moneter Internasional, dan Organisasi Perdagangan Dunia menindaklanjutinya.

Pertemuan APEC tahun ini bertema �Resilient Asia-Pacific Engine of Global Growth�. Ada tiga prioritas yang ingin dicapai. Pertama, pencapaian Target Bogor (Bogor Goals) yang sudah ditetapkan pada pertemuan APEC 1994. Kedua, merealisasi pertumbuhan berkelanjutan melalui pemerataan (sustainable growth with equity). Ketiga, mempromosikan konektivitas. Pertemuan Bogor telah menyepakati tujuan bersama liberalisasi perdagangan dan investasi pada 2010 bagi negara maju dan 2020 untuk negara berkembang. Target tersebut beririsan dengan komitmen pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

Agak ironis, semakin kita mendekati tenggat implementasi perdagangan bebas (dan investasi), justru kita tengah bergulat mengatasi persoalan terkait neraca eksternal kita.

Defisit perdagangan Juli lalu mencatat rekor terbesar dalam sejarah, sebesar 2,31 miliar dollar AS atau secara kumulatif dari awal tahun mencapai 5,65 miliar dollar AS. Transaksi berjalan defisit 9,8 miliar dollar AS pada triwulan II tahun ini, atau 4,4 persen dari produk domestik bruto (PDB). Akibat buruknya defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan itulah rupiah mengalami tekanan yang cukup besar, mencapai sekitar 20 persen dibandingkan dengan kinerja awal tahun.

Seakan-akan kita berada pada dua tebing persoalan yang semakin mengimpit. Pada satu sisi semakin dekat menghadapi implementasi perdagangan bebas, di sisi lain terimpit oleh makin besarnya defisit. Jika tidak ada perubahan lanskap kebijakan ekonomi, liberalisasi perdagangan dan investasi justru akan menjerumuskan kita pada jurang persoalan yang makin pelik. Apa yang bisa kita lakukan dalam Forum APEC guna mengatasi persoalan domestik tersebut?

Sebanyak 21 negara anggota APEC memiliki peran sentral karena menguasai kurang lebih 60 persen PDB dunia dan merupakan 70 persen dari pangsa pasar ekspor kita. Dari sisi investasi, peranannya juga tak kalah penting. Dalam pertemuan CEO Summit di Bali, misalnya, akan berkumpul tak kurang 1.200 pemimpin tertinggi perusahaan besar di dunia. Mereka adalah motor yang menggerakkan investasi ke penjuru dunia.

Sebenarnya persoalannya bukan lagi terletak pada kesempatan yang tersedia, melainkan justru pada kemampuan kita melakukan transformasi fundamental perekonomian kita sehingga kita memiliki kesiapan untuk terjun dalam arena tersebut. Tingginya investasi langsung asing ternyata memberi efek buruk karena hampir semua kebutuhan investasi dipenuhi dengan bahan baku dan bahan penolong impor. Perekonomian domestik tak mampu menyediakan bahan baku tersebut secara proporsional sehingga tingginya investasi langsung asing berimplikasi terhadap melonjaknya bahan baku impor.

Sama halnya dengan terbukanya sistem perdagangan melalui liberalisasi, justru membuat aliran barang dan jasa lebih banyak mengalir ke perekonomian domestik ketimbang peningkatan ekspor produk nonmigas kita. Daya saing produk kita begitu kedodoran karena produktivitas ekonomi kita yang tak mengalami perubahan berarti.

Terkait isu jangka pendek, Forum APEC bisa menjadi sarana sangat baik untuk melakukan lobi dalam rangka meningkatkan cadangan devisa kita, khususnya melalui perjanjian swap antarnegara. Pendekatan ini penting untuk meningkatkan cadangan devisa yang sekarang berada pada kisaran 92,8 miliar dollar AS. Sementara, isu konektivitas dan pertumbuhan dengan pemerataan perlu diturunkan dalam ramifikasi program yang menjawab isu pokok kita hari ini.

Pada isu ini tercakup berbagai program, mulai dari infrastruktur fisik, akses keuangan, hingga kerangka kelembagaan yang memadai bagi transformasi perekonomian domestik. Agenda domestik jangka panjang tersebut terasa begitu klise karena sudah sekian lama kita paham betul situasinya, tetapi tak pernah ada upaya konkret yang sistematis dan berkelanjutan. Kalaupun ada beberapa inisiatif, terkesan insidental dan responsif yang cepat menguap.

Pendek kata, forum informal APEC ini bisa sangat berguna bagi perekonomian kita yang sedang terancam pelambatan, selain dinamika jangka pendek yang menantang ini. Untuk itu, dibutuhkan koordinasi yang baik di antara pejabat pemerintah. Jangan sampai pejabat yang tidak berwenang memberikan pernyataan di media yang justru menunjukkan tidak adanya koordinasi. Dalam situasi seperti ini, soal kredibilitas menjadi sangat penting sehingga perlu ada upaya maksimal mengupayakannya.

A Prasetyantoko, Pengajar di Unika Atma Jaya, Jakarta

Momentum Perubahan

A Prasetyantoko 

Tak hanya publik, beberapa media dan lembaga asing pun melihat gejolak ekonomi kali ini berpotensi mengulang krisis 1998. Benarkah krisis Asia kembali mengancam?

Di Tanah Air, banyak pihak bernostalgia dengan krisis yang mendorong Reformasi 1998 itu. Tak bisa disangkal, gejolak selalu memicu perubahan. Mengapa gejolak 2008 tak membuat orang berpikir soal Reformasi 1998? Memang ada konteks ekonomi-politik yang berbeda di setiap gejolak. Kali ini, gejolak terjadi di tengah menipisnya kepercayaan publik kepada pemerintah, dan karena itu sentimen yang sangat buruk bisa saja tak membutuhkan rujukan situasi fundamental yang sama buruknya dengan reaksi yang ditimbulkan. Bisa saja situasi fundamental tak terlalu buruk, tetapi pasar menghukum lebih keras dari kesalahan yang kita lakukan.

Jika berbasis indikator nilai tukar dan pasar modal, gejolak 2008 lebih berat. Saat itu, rupiah terdepresiasi 16 persen dan Indeks Harga Saham Gabungan terkoreksi 50 persen lebih. Kali ini, hingga penutupan pasar minggu lalu, depresiasi rupiah sekitar 17 persen. Namun, sebenarnya pelemahan belum melewati titik terendah 2008 pada Rp 12.400 per dollar AS. Pasar terlihat lebih optimistis karena pada penutupan minggu lalu berada pada level kurang lebih sama dengan awal tahun (4.300-an). Memang kalau dihitung dari level tertinggi Mei 2013 (5.200), koreksi sekitar 16 persen. Sederhananya, mestinya gejolak kali ini tak akan lebih buruk dari 2008, tapi mengapa orang rindu perubahan serta merujuk pada Reformasi 1998?

Joseph A Schumpeter pernah mengatakan, saat paling baik inovasi adalah ketika krisis. Saat itu, semua orang berpikir perubahan dan secara sukarela meninggalkan kemapanan (status quo). Maka, krisis dan perubahan sering beriringan. Mestinya tak perlu menunggu krisis dalam untuk mendorong perubahan penting dalam perekonomian kita.

Ada beberapa persoalan fundamental yang menghantui perekonomian kita akhir-akhir ini. Pertama, defisit neraca perdagangan yang Juli lalu mencapai rekor tertinggi 2,3 miliar dollar AS. Pada 2008 terjadi surplus neraca perdagangan 2,1 miliar dollar AS, sedangkan 1998 surplus 21 miliar dollar AS. Kian hari, arus barang yang masuk lebih besar ketimbang yang keluar. Akibatnya, pendapatan dari aktivitas riil (ekspor-impor) terus menurun. Cadangan devisa lebih mengandalkan arus modal dan investasi, selain beberapa skema pinjaman dan swaps.

Kedua, defisit neraca transaksi berjalan atau NTB (mencatat seluruh transaksi barang, jasa, dan pembayaran) kuartal II-2013 mencapai 9,8 miliar dollar AS. Ketika terjadi gejolak 2008, NTB defisit 630 juta dollar AS, dan 1998 defisit tak sebesar 2013. Secara lebih sederhana, ketergantungan kita pada barang impor dan arus modal asing guna menopang dinamika perekonomian kian meningkat. Dan tantangan dari sisi eksternal akan semakin intens di masa depan, misalnya akan berlakunya Komunitas Ekonomi ASEAN pada 2015.

Kebijakan moneter

Sebenarnya, dinamika 2013 ini bisa jadi dering peringatan yang harus direspons dengan transformasi kebijakan secara utuh, bukan tambal sulam seperti sekarang ini. Tak perlu menunggu gejolak lebih dalam karena biaya yang akan ditimbulkan juga akan sangat mahal.

Harus diakui, gejolak selalu menuntut respons cepat yang sering kali memberi efek (trade-off) negatif dalam jangka panjang. Fokus pada stabilitas sering harus dibayar mahal dengan efek jangka panjang. Misalnya, kebijakan suku bunga yang terlalu tinggi sehingga menimbulkan kenaikan biaya dana. Sejak gejolak mulai terjadi pada Juni 2013, BI sudah menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) empat kali sebesar 150 basis poin menjadi 7,25 persen. Jika situasi lebih buruk lagi, tak tertutup kemungkinan kembali dinaikkan menjadi sekitar 7,5 bahkan 8 persen. Sebagai perbandingan, menghadapi gejolak 2008 BI Rate dinaikkan menjadi 9,5 persen. Kondisi 1998 agak sulit dibandingkan karena kenaikan suku bunga 60 persen.

Namun, krisis 1998 memberi pelajaran sangat berharga pada otoritas moneter untuk tak terlalu �terpancing� reaksi pasar sehingga BI tak selalu harus ambil sikap mendahului keinginan pasar (ahead the curve). Dalam konteks 1998, kebijakan moneter yang agresif menaikkan suku bunga justru mendorong krisis lebih dalam (pro-cycle). Dalam situasi di mana kebijakan fiskal dan industrial tak mampu meyakinkan pasar, kebijakan moneter jadi tumpuan harapan meredam sentimen negatif.

Ketergantungan pada modal asing untuk menutup defisit neraca perdagangan menjadi ciri khas AS. Mereka bisa bertahan puluhan tahun dengan defisit neraca perdagangan besar. Kita tak bisa merujuk situasi AS untuk menjustifikasi kebijakan moneter dan keuangan dalam menutup defisit perdagangan. Perekonomian AS dengan mudah bisa menarik likuiditas dan mempertahankannya.

Ketergantungan kita pada aliran modal asing untuk menutup defisit perdagangan akan membuat gejolak lebih intens. Hal itu karena likuiditas berperilaku paradoksal (paradox of liquidity). Ketika situasi aman mereka akan mengalir ke negara dengan tingkat bunga tinggi, tetapi ketika terjadi gejolak mereka akan kembali ke mata uang negara maju yang dianggap lebih aman, meski suku bunga lebih rendah. Negara maju justru menikmati ketika ada gejolak. Mereka dengan mudah menutup defisit perdagangan dengan jual surat utang.

Reformasi industrial

Situasi kita kini mirip dengan kondisi AS, di mana defisit neraca perdagangan ditutup dengan aliran likuiditas asing. Mereka masuk ke pasar keuangan kita untuk memburu suku bunga tinggi. Namun, ketika terjadi guncangan sedikit saja, mereka keluar. Melihat hal itu, ketergantungan pada kebijakan moneter sangat kontraproduktif, bahkan dalam jangka pendek, ketika terjadi gejolak. Apalagi dalam jangka panjang akan menurunkan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal dan industrial harus didorong lebih keras untuk meyakinkan modal asing agar tetap bertahan. Namun, upaya ini perlu waktu lebih lama, selain mengasumsikan kematangan dalam kelembagaan di balik kebijakan itu. Tak ada guna melansir banyak kebijakan, tetapi tak terjadi koordinasi dan lambat di implementasinya.

Kita berharap gejolak kali ini cukup untuk mendorong reformasi industrial yang menghadirkan kembali rancang bangun kebijakan industri yang tangguh. Kebijakan industrial merupakan tulang punggung ekonomi, tanpanya perekonomian akan terombang-ambing dinamika eksternal. Defisit neraca perdagangan dan NTB bukti kuat hilangnya kebijakan industrial tersebut.

A Prasetyantoko  Pengajar di Unika Atma Jaya, Jakarta