Kebenaran dan Politik

Daoed Joesoef

SEMAKIN mendekati hari pemilihan presiden, semakin ramai warga membicarakan kriteria pemimpin yang ideal. Dalam diskusi sekelompok pemuda terpelajar, sebagian tergolong pemilih pertama kali, ada diajukan aneka macam set kualitas (karakter) pemimpin yang mereka impikan.

Yang mencolok adalah bahwa pada setiap set tertentu ada �kejujuran� sebagai kualitas yang diniscayakan. Ternyata mereka rata-rata sudah muak dengan perilaku politik para pemimpin kita selama ini yang tidak integer, koruptif, di semua bagian dari trias-politika. Konsultasi dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia menyimpulkan, �jujur� dan �kejujuran� adalah kata lain dari �benar� dan �kebenaran�, jadi dua sisi dari kebajikan yang sama. Bila demikian perlu dipertanyakan apakah harapan para pemuda tadi bisa terwujud. Sebab, praksis perpolitikan kita selama ini menunjukkan bahwa �kebenaran� (truth) dan �politik� (politics) bukan bagai �lepat dengan daun�, tetapi mencolok bagai �minyak dengan air�.

Kebenaran, walaupun tanpa kekuasaan dan selalu kalah bila langsung berhadapan dengan kekuatan apa pun yang berkuasa, punya satu kekuatan khas. Berupa apa pun kombinasi kekuasaan yang berlaku, ia tidak mampu menemukan atau menciptakan suatu kebenaran yang mumpuni. Tekanan kekuatan dan kekerasan bisa saja menghancurkan kebenaran, tetapi tidak akan mampu menggantikannya. Ini tidak hanya berlaku bagi kebenaran faktual yang begitu mencolok, tetapi juga bagi kebenaran rasional dan kebenaran nurani.

Kebenaran politik

Menanggapi politik dalam perspektif kebenaran berarti tegak di luar bidang politik. Posisi di luar bidang politik�di luar komunitas ideologis di mana kita tergolong dan di luar persekutuan kepentingan bersama�jelas ditandai sebagai salah satu cara berdiri sendirian. Yang eminen di antara cara-cara eksistensial �mengatakan kebenaran� adalah kesendirian sang filosof, keterasingan para ilmuwan dan intelektual, imparsialitas hakim dan independensi penemu fakta dan kesaksian reporter; pendek kata, pada umumnya, sikap dari �non-konformis�, yang bagai elang, berani terbang sendirian, tidak takut dilebur pasang setelah dengan sadar memilih hidup di tepi pantai.

Biasanya kita baru menyadari natur non-politik, bahkan kelihatan bagai anti politik dari kebenaran, bila terjadi konflik antara keduanya. Kita akan tersentak karena nurani menantang mulut untuk mengatakan: �fiat veritas et pereat mundus�, biarkan kebenaran berlaku walaupun karena itu keseharian dunia runtuh! Lalu, apakah politik tak punya kebenarannya sendiri? Apa tak ada �political truth� seperti halnya dengan �scientific truth�?! Dewasa ini, sewaktu ilmu-ilmu sosial melaksanakan panggilannya dengan baik, �the most modern communicable knowledge� ini memberitahukan keberadaan kompleksitas dan keniscayaan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mengenai hal ini, jurnalisme tak jarang turut membantu pemahaman publik tentang milieu di mana para politikus beroperasi, berbeda dengan ruang terbuka dari filosofi Newtonian.

Milieu operasional dari politik lebih mirip lumpur tebal yang melekat di mana Darwin mengukuhkan kesadaran human tentang yang serba kotor dan jorok ini memerlukan suatu pemerintahan, bukan dalam artian lembaga kolektif yang kerjanya �memerintah�, tetapi entitas publik yang mengayomi, melayani, pembersih, pengatur, pengelola �polity�. Maka �kebenaran politik� adalah pemandu warga keluar dari kebuntuan intelektual dan politis, intellectual and political cul de sac. Kebenaran ini dimulai dengan pernyataan bahwa pemerintah, walaupun rakitan manusia, adalah �alami�. Bagi manusia ia sama alaminya dengan pakaian dan tempat berteduh (shelter) karena ia melayani kebutuhan yang serba alami bagi manusia, bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

A well-governed polity memberikan kepada warganya �pangan�, �sandang�, dan �papan�, melibatkannya dalam suatu jaringan hubungan kebiasaan dan perbuatan yang diadatkan�yang membentuk disposisinya, mengembangkan apa yang baik bagi dirinya menekan apa yang buruk.

Keragaman kapasitas human pada setiap saat di setiap masyarakat, menurut George F Will, terkondisi secara historis. Berarti, deretan dari bentuk asosiasi politik yang sesuai juga terkondisi. Filosofi politik �for all seasons� harus berupa proposisi penting, tetapi umum. Filosofi politik yang cocok untuk satu polity partikular harus lebih spesifik, tetapi ada limit sejauh mana politikus atas nama rakyat boleh menjauhi proposisi umum ketika berusaha membuat bentuk yang paling memenuhi syarat dari asosiasi politis bagi polity pada umumnya.

Hal ini perlu disadari mengingat publik dari era reformasi di zaman pasca revolusi cenderung tidak lagi terikat satu sama lain oleh �ide�, tetapi oleh �kepentingan� yang serba primordial materialistik. Dewasa ini atmosfer politik kelihatan direduksi menjadi sejenis debu intelektual, tersebar ke segala penjuru, tak mampu mengumpulkan, tak sanggup menyatu-padukan.

Jadi �politik�, betapapun megah kelihatan dengan �kebenaran politiknya�, yang disanjung melangit sebagai �the art of solving the impossibles�, mengenal limit, serba terbatas. Ia tidak meliputi semua tentang eksistensi human di dunia. Ia dibatasi oleh hal-hal yang tidak dapat diubah manusia begitu saja menurut seleranya. Dan hanya dengan menghormati batasan-batasannya sendiri, bidang di mana kita bebas bertindak dan bertransformasi bisa tetap utuh, mempertahankan integritas dan memenuhi janjinya. Maka yang kita namakan �kebenaran�, secara konseptual, adalah apa yang tidak bisa kita ubah. Secara metaforis, ia adalah bumi tempat kita berpijak dan langit yang membentang di atas kita. Bak kata kearifan lokal, di mana bumi di pijak di situ langit dijunjung.

Walaupun begitu bukan berarti ia abadi. Biasanya perkembangan zaman menuntut perubahannya. Namun, yang mengubahnya bukan politik, melainkan �Bildung�, sinergi simbiotis antara kebudayaan dan pendidikan. Walaupun begitu, politik tidak tinggal diam. Selaku kekuasaan negara yang berlaku, politiklah yang memutuskan wacana Building yang bersangkutan menjadi satu kebijakan pemerintahan tentang pembelajaran baru di bidang pendidikan nasional. Adalah Plato yang mula-mula berusaha menanggapi politik dalam perspektif kebenaran dan tegak di luar bidang politik. Platonisme ini di zamannya menjadi sangat berpengaruh selaku oposan gigih terhadap �polis�, yaitu jagat politik dan pemerintahan negara-kota Yunani Purba. Impian Plato memang tidak terwujud: akademi yang dibentuknya tidak pernah menjadi �counter-society�.

Kebenaran intelektual independen

Kebenaran Platonis itu mengilhami pembentukan lembaga-lembaga universiter. Walaupun lembaga-lembaga ini tak pernah merebut kekuasaan negeri, amfiteater serta ruang kuliahnya berkali-kali mengetengahkan kebenaran yang sangat tak diharapkan oleh sepak terjang politis tertentu yang berambisi tetap berkuasa at all costs. Maka lembaga semacam ini, seperti juga tempat-tempat pelarian lain dari kebenaran serupa, menjadi sasaran empuk aneka bahaya yang berasal dari kekuatan/kekuasaan sosial dan politik.

Peluang kebenaran untuk hidup di tengah-tengah masyarakat ternyata sangat diperbesar oleh kebenaran organisasi ilmuwan dan kehadiran intelektual independen, yang pada asasnya disinterested dalam sikap dan tindakannya. Orang tidak akan dapat membantah, paling sedikit di negeri-negeri yang dijalankan secara konstitusional, bahwa bidang politik akhirnya mengakui, meskipun di saat sedang berkonflik, sungguh berkepentingan akan eksistensi lembaga dan orang yang tidak dikuasainya dalam hal kebenaran.

Jadi apa yang tidak pernah diimpi-impikan oleh Plato justru terjadi, yaitu bahwa bidang politik akhirnya mengaku butuh lembaga dan personalitas eksterior selaku pelawan kekuasaan yang, dengan begitu, menambah imparsialitas atau kenetralan yang dituntut oleh dispensasi keadilan.

Daoed Joesoef, Alumnus Universit� Pluridisciplinaires Panth�on-Sorbonne

Misi Perguruan Tinggi Kita

Daoed Joesoef

Rekomendasi Forum Rektor Indonesia agar perguruan tinggi ditempatkan dalam yurisdiksi Kementerian Riset dan Teknologi sungguh mengejutkan.

Mengejutkan karena ide ini datang dari forum rektor, pimpinan universitas dan institut, bukan dari forum dosen yang adalah pengajar di situ. Namun, hal ini melegakan karena akhirnya ketahuan mengapa pendidikan tinggi di perguruan tinggi (PT) kacau selama ini. Ternyata PT dikelola menurut kesalahpahaman tentang misi pendidikan keilmuan dari PT.

Ada anggota Komisi X DPR yang sangat antusias, menganggap ide Forum Rektor Indonesia (FRI) itu begitu tepat, suatu terobosan, karena membuat hasil riset PT jadi sesuai kebutuhan masyarakat.

PT memang menangani riset, tetapi tujuan esensialnya bukanlah menghasilkan sesuatu yang �siap pakai� di bidang kehidupan apa pun, melainkan membuat manusia berspirit ilmiah karena spirit inilah yang menggerakkan manusia untuk terus berusaha menyempurnakan pengorganisasian pengetahuan kita begitu rupa hingga menguasai semakin banyak potensi tersembunyi dalam alam dan pergaulan (interaksi) human. Tanpa spirit begini orang tidak akan menjadi periset, sementara riset diperlukan demi perbaikan serta kemajuan hidup dan kehidupan.

Namun, riset bukanlah sembarang kerja karena ia bersyarat keilmuan serta latihan terbimbing dan terarah. Dengan kata lain, pendidikan berperan menentukan dalam menyiapkan periset, yang kelak setelah lulus, siap menjadi staf periset profesional di lembaga-lembaga riset, seperti BPPT, LIPI, Kementerian Ristek, atau lembaga-lembaga swasta di komunitas bisnis. Di lembaga-lembaga riset khusus itulah para periset alumni PT seharusnya bisa menghasilkan aneka invensi dan penemuan, sesuai dengan tugas lembaga riset yang mempekerjakan mereka.

Tugas perguruan tinggi

Tridharma PT di negeri kita cukup correct, sudah betul untuk tahap akademis Indonesia dewasa ini yang masih perlu ditingkatkan. Tugas PT pertama dan terutama adalah mendidik, baru riset, lalu pengabdian masyarakat. Dalam mendidik termasuk pendidikan tentang seluk-beluk riset. Kalau dalam proses pendidikan riset ini PT sampai menghasilkan biji jagung sebesar jempol kaki atau obat manjur serba guna, tentu terpuji. Namun, pujian ini tidak karena hasil yang menakjubkan tadi, tetapi berhubung sudah berprestasi �melahirkan� periset andalan sementara masih dalam proses pendidikan. Prestasi ini sudah dianggap tergolong pengabdian masyarakat yang ideal.

Sejarah keilmuan, di luar sejarah kerja lembaga riset khusus, memang mencatat bahwa ilmu pengetahuan (IP) sarat invensi yang berguna. Teori-teori ilmiah kadang kala disusun oleh orang-orang yang imajinasinya diarahkan ke kegunaan yang sedang didambakan oleh zamannya. Newton, misalnya, wajar mengarahkan nalarnya ke astronomi karena hal ini adalah subyek pembicaraan harian zamannya. Ketika itu, �menemukan jalan di laut� merupakan masalah masyarakat di mana dia dilahirkan. Faraday menghabiskan waktu hidupnya untuk mengaitkan elektrisitas dengan magnetisme karena ini yang diributkan oleh zamannya. Ketika itu masyarakat, seperti kita sekarang, sedang mencari sumber-sumber energi baru.

Maka, para rektor sebaiknya memusatkan perhatian pada usaha mengembangkan PT yang dipimpinnya menjadi pusat pendidikan keilmuan par excellence demi kemajuan IP yang sesuai dengan kemajuan peradaban human dan demi perkembangan spirit ilmiah yang diperlukan untuk itu. Justru mengenai pelaksanaan misinya yang sejati ini, PT kita masih jauh panggang dari api. Hal ini terjadi karena para sivitas akademika mengabaikan begitu saja natur dari IP.

IP bukanlah lanjutan otomatis dari pengetahuan di level pendidikan menengah sebelumnya. Ia adalah hasil dari suatu cara khas pembelajaran dan cara ini tidak muncul begitu saja bagai sebuah nova soliter yang muncul di langit hanya untuk segera lenyap atas kehendaknya sendiri. Sebaliknya, ia menjelma dalam konteks komunikasi antara mereka yang menulis dan mereka yang membaca, antara mereka yang memakai idiom keterpelajaran untuk mencatat observasinya dan mereka yang menganggap catatan itu menarik.

Spesies pembelajaran yang kini disebut �ilmu pengetahuan� merupakan contoh yang paling tepat dari proposisi tadi sebab kerja dan karya dari ilmuwan kontemporer mengisyaratkan keberadaan suatu keseluruhan kompleks dari ide, instrumen, lembaga, publikasi pemikiran dan riset, memedulikan karya orang lain, diskusi interaktif. Apabila semua hal tersebut tidak ada, yang kita namakan �kegiatan ilmiah� hanya berupa suatu fatamorgana karena nyaris tak terlaksana. Yang ada hanya sejumlah penyandang gelar kesarjanaan tanpa spirit ilmiah, tidak menghayati tradisi akademis, tidak kreatif, karya jiplakan, tesis plagiat.

Ilmu pengetahuan sebagai gejala sosial

Perlu kesadaran PT untuk memperlakukan IP yang menjadi urusan sejatinya sebagai suatu �gejala sosial�, paling sedikit di lingkungannya sendiri. Ia dituntut berbuat demikian bukan karena anggapan menanggapi capaian intelektual khas adalah produk dari suatu masyarakat khas, melainkan karena cara pembelajaran khas yang membuat pengetahuan sebagai komunikasi, merupakan medium sosial di mana IP dipolakan, melalui mana ia dikembangkan dan dengan mana ia ditransmisikan di kalangan orang-orang yang sama-sama terlibat dalam penyelidikan yang serius. Maka, pengetahuan khas dan cara pembelajaran khas ini, yaitu IP, dinobatkan oleh zaman modern sebagai �the most dominant contemporary form of communicable knowledge�.

Sejarah IP menampilkan lapisan-lapisan fakta dan kejadian. Inti dari lapisan ini adalah pembentukan teori ilmiah berupa tabel-tabel kronologis dan catatan tentang invensi serta penemuan. Inti ini langsung dilapisi oleh suatu dunia pemikiran yang melahirkan teori-teori tadi. Lalu, ada lapisan ketiga berupa lingkungan profesional di mana ilmuwan berkarya, yaitu kelompok riset tempat dia bergabung, asosiasi akademis di mana dia tergolong, PT di mana dia mendidik, turut membuat orang �to be more�. Lapisan ini adalah infrastruktur akademis. Akhirnya, ada lapisan terluar, yaitu masyarakat luas.

Kita anggap remeh lapisan-lapisan perkembangan IP dan ilmuwan tersebut dalam upaya membangun sistem pembelajaran IP selama ini. Kita anggap ada hubungan langsung antara perkembangan teori dengan masyarakat luas dan mengabaikan unsur-unsur antaranya. Dengan begitu kita tidak menyadari bahwa perkembangan IP tidak dapat diwujudkan kecuali ada usaha partikular yang relevan untuk �menghidupkan� unsur-unsur antara tadi, lebih-lebih infrastruktur akademis.

Keseluruhan unsur itu adalah �komunitas ilmiah� yang eksistensinya merupakan basis sosial determinatif, baik bagi penggeloraan spirit ilmiah di kalangan sivitas akademika kampus maupun bagi pemahaman yang benar dari masyarakat pengguna IP tentang makna/misi sejati kampus.

Belum komunitas ilmiah

Sejujurnya, kampus-kampus kita belum merupakan komunitas ilmiah yang worthy by the name. Maka, tugas mendesak para rektor adalah mewujudkannya karena diniscayakan.

Dari komunitas ini sudah lama ditunggu ide-ide pencerahan, solusi beberapa masalah yang kian memprihatinkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, antara lain (i) akibat sampingan buruk dari spesialisasi walaupun diperlukan, akhirnya bisa mengganggu kemajuan dan membahayakan peradaban; (ii) akibat pembangunan nasional ala �the economics of development� membuatnya bukan pembangunan Indonesia, tetapi pembangunan di Indonesia dan terperangkap dalam �a great economic system which is heartless�; (iii) ada beberapa IP yang ternyata bisa dibahas sebagai  �scientific discipline� dan �cultural discipline� dan karena itu pantas dikuliahkan secara pararel sekaligus, demi perluasan dan keseimbangan wawasan intelektual, seperti matematika, fisika, biologi, sejarah, arkeologi, dan filosofi.

Sebenarnya masih ada aneka masalah lain, tetapi tak bisa diketengahkan karena ruangan yang terbatas dari tulisan ini.

Ketika menemui Albert Einstein, Paul Valery bertanya: �Master, what do you do to keep track of these ideas you keep generating?� Jawaban Einstein adalah, �But I've only two ideas in my whole life�, yang ternyata ide tentang dari mana kita berangkat (titik awal) dan hendak ke mana kita menuju (titik final). Bukankah ini senada dengan ungkapan kearifan nenek moyang kita sangkan paraning dumadi. Maka, alangkah baiknya jika FRI mendatang dimanfaatkan untuk merenungi sangkan paraning dumadi di bidang pendidikan keilmuan kita.

Jika kebijakan FRI merupakan the geometry of motion, antara titik awal dan titik final bisa ditarik satu garis lurus yang terdiri atas titik-titik di mana setiap titik mewakili ide yang konstruktif tentang misi sejati PT. Dengan demikian, FRI tidak melontarkan ide rancu di bidang pendidikan yang sudah membingungkan.

Daoed Joesoef, Alumnus Universitas Pluridisciplinaires Pantheon-Sorbonne

�Horas di Hamu Pasifik�

Daoed Joesoef

PESTA liberalisme ekonomi dan politik yang digelar di Bali sudah usai. Para peserta sudah pulang dengan rasa puas karena Indonesia, untuk kesekian kalinya, sudah bertindak selaku tuan rumah yang mumpuni.

Negara-negara industri maju puas sekali berhubung mereka telah mendapatkan hampir semua yang dikehendaki berdasarkan kemampuan tekniko-ekonomis yang sudah lama mereka siapkan sebelumnya.
Indonesia memang sudah biasa menyiapkan panggung pementasan keunggulan-keunggulan asing. Demi kelancaran dan keamanannya, semua alat negara dikerahkan, termasuk angkatan bersenjata, bagai mau menghadapi Bharatayudha. Kita selalu berbuat jauh lebih banyak daripada yang minimum diperlukan untuk perhelatan internasional seperti itu. Tidak zakelijk, padahal yang diperlukan soal bisnis. Bagai tuan rumah yang membiarkan anak-anak keleleran asal tamu-tamu puas, senang, dan memuji selangit. Dia �mati� jika �dipangku�. Para pemimpin asing mengetahui benar psike penguasa kita dan lalu memanfaatkannya.

APEC pun jadi apek

Maka, bagi negara-bangsa dan rakyat Indonesia, APEC jadi apek. Sampai kini Presiden�selaku kepala negara dan kepala pemerintahan�belum memberikan laporan khusus mengenai �hasil-hasil� yang kita peroleh dari konferensi yang begitu banyak menguras waktu, energi, dan dana. Alih-alih memberikan laporan, begitu tiba di Halim Perdanakusuma sepulang dari konferensi, dia marah dengan nada tinggi tentang �Bunda Putri� yang dikaitkan dengan dirinya. Dia berjanji akan mengungkap misteri perempuan misterius itu dalam tempo 1-2 hari. Namun, sampai sekarang janji tetap berupa janji!

APEC jadi apek karena kelihatannya tanpa follow up di pihak pemerintahan kita. Seharusnya kabinet membentuk satu tim permanen, terdiri atas menteri-menteri terkait, yang khusus menangani urusan APEC, di bawah pimpinan wakil presiden. Atau, paling sedikit, Bappenas membentuk satu kelompok kerja khas untuk keperluan yang sama dan bersifat pluri-disipliner. Hal ini diniscayakan karena tanpa persiapan yang matang kita bisa kehilangan kedaulatan dan kemandirian, lambat laun tetapi pasti. Ideologi liberalisme APEC akan membuat Indonesia jadi pasar laris manis dari produk-produk manufaktur asing, termasuk jasa dan pariwisata, tanpa berkemampuan membuat ekspor balasan demi keseimbangan neraca perdagangan, jangan dikata neraca pembayaran.

APEC menjadi apek karena kelihatan sekali pemerintah sulit membuat kesiapan kerja yang diniscayakan. Betapa tidak! Para menteri sudah tidak fokus dalam bertugas karena perhatian utama sudah tersedot untuk urusan pemilu mendatang. Para bawahannya, staf pejabat kementerian, rata-rata berupa spesialis yang tidak bisa diandalkan, malah mohon �petunjuk� atau �arahan�.

Kemajuan, progress, memang menuntut spesialisasi. Namun, spesialisasi, by its very nature, mengabaikan banyak hal yang diniscayakan. Hal ini membahayakan kemajuan itu sendiri dan, akhirnya, melumpuhkan peradaban. Diperlukan kesadaran tentang ranah intelektual di mana tumbuh praktik dan masalah kerja sama internasional di bidang apa pun.

Guna mengingatkan kesadaran itulah saya pernah menulis artikel berjudul �Horas di Hamu Pasifik�� �Salam untuk Kamu Pasifik�. Tulisan itu dimasyarakatkan harian sore Sinar Harapan, dua hari berturut-turut, 1 dan 2 Agustus 1983. Tema tulisan tersebut banyak sedikitnya berupa analisis tertulis saya sembilan tahun sebelumnya.

Ini saya ulangi karena tidak ditanggapi oleh pemerintah dan para pemangku kepentingan bisnis kita yang berpegang pada filosofi business as usual. Sementara waktu dan masalah sudah semakin mendesak. Presiden Soeharto sendiri kelihatan tidak senang ketika subyek ini saya uraikan secara lisan kepadanya. Sesudah saya dikeluarkan dari Kabinet Pembangunan III, saya dengar ketidaksenangan itu karena saya dianggap mau mencampuri urusan pokok pemerintahan, nyeleneh.

Tulisan 30 tahun yang lalu itu agak panjang karena menyangkut aneka aspek yang berkaitan, yaitu industri, perdagangan, pertanian/perkebunan, pertambangan, pelayaran nasional dan internasional, sekuriti nasional, pendidikan dan penyadaran natur Tanah Air kita, sebuah archipelago, negara-bangsa maritim. Keluasan pembahasan tak terelakkan karena masalah, sama dengan ide yang menimbulkannya, datang berkelompok, bagai anggur, pisang, duku, tak sendiri-sendiri bagai pepaya, manggis, mangga. Bukan karena satu masalah (atau ide) mengandung masalah lain (atau ide lain), tetapi karena masalah/ide yang lain itu secara alami �menyatu�, punya pertalian (affinity) dengan masalah/ide yang pertama tadi.

Tiga puluh tahun bukan waktu yang singkat. Ia ekuivalen dengan pelaksanaan lima kali pembangunan berencana lima tahunan (pelita). Andai kata prediksi saya diterima dan ide yang saya utarakan diintegrasikan dalam setiap pelita, saya yakin kita tidak kebingungan seperti sekarang dalam memasuki kancah persaingan bisnis APEC. Sebagai analisis peristiwa publik, saya senang karena prakiraan saya ternyata benar, tetapi selaku warga negara terdidik, saya sedih dan kecewa. Untuk kesekian kalinya terbukti betapa kita, termasuk intelektual dan akademisi, lebih suka dan bangga mendengar pendapat orang asing daripada pendapat sesama anak bangsa.

Walaupun begitu, diktum to govern is to foresee, yaitu proaktif dan tidak reaktif, tetap berlaku di zaman apa pun. Maka, tulisan kali ini lagi-lagi ingin mengingatkan sikap terpuji kenegarawanan tersebut. Kita, siapa pun yang merasa terpanggil untuk memimpin Indonesia, kiranya perlu bersiap sejak sekarang untuk mengantisipasi, agar Indonesia siap menghadapi perubahan mendatang dalam kegiatan ekonomi antarbangsa.

Bergeser ke Lautan Hindia

Menurut dugaan saya, kegiatan perdagangan internasional di kawasan Pasifik akan berlalu. Ia akan bergeser kelak ke kawasan Lautan Hindia, persis seperti gerakan serupa yang kini kian meningkat dari kawasan Atlantik ke kawasan Pasifik. Memang benar sejarah cenderung berulang kembali. L'histoire se rep�te! Namun, sejarah juga mengingatkan kita bahwa untuk setiap pengulangan sejarah itu, manusia harus membayarnya dengan harga yang lebih mahal. Kecuali kalau manusia, kita, memang sudah lama menyiapkan diri guna melayani dan memanfaatkan perubahan tersebut.

Dipandang dari sudut transaksi ekonomi internasional, kawasan Lautan Hindia dewasa ini memang sedang relatif sepi. Hal ini karena hampir setiap negara-bangsa yang berada di tepiannya atau Timur Tengah, Afrika Utara dan Tengah sedang mabuk revolusi atau sibuk membenahi struktur serta mekanisme politik intern masing-masing.

Maka, mumpung negara-negara di sana sedang sibuk perang saudara dalam rangka memantapkan politiesmasing-masing, Indonesia harus menyiapkan diri untuk mampu bermain sekarang ini di Pasifik walaupun sudah agak terlambat. Itu karena persiapan ini, dalam jangka panjang nanti, pasti berguna untuk berperan secara penuh di kawasan Lautan Hindia. Dengan begini, sekali merengkuh dayung dua-tiga pulau terlampaui, sekali membuka pundi dua-tiga utang terbayar.

Daoed Joesoef, Alumnus Universitie Pluridisciplinaires Pantheon-Sorbonne