Membenahi G-20

Tony Abbott

WALAUPUN  pemulihan krisis keuangan global berlangsung lambat, keadaan dunia sebenarnya lebih baik dari yang kita sering yakini.

Dengan bergulirnya tahun 2014, menjadi lebih mudah optimistis. Di Amerika Serikat, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan mencapai hampir 3 persen dengan terciptanya satu juta lapangan kerja tahun lalu. Di China, pertumbuhan sedikit menurun, tetapi kemungkinan besar akan tetap di atas 7 persen. Eropa pada akhirnya menikmati pertumbuhan lagi. Tentu saja pemulihan masih rapuh dan pengurangan pembelian obligasi oleh AS akan memerlukan manajemen yang cerdas.

Meski demikian, pantaslah diingat bahwa secara global pendapatan per kapita telah meningkat lebih dari 60 persen selama dasawarsa yang lalu dan kelas menengah global diharapkan meningkat dari 1,8 miliar menjadi sekitar 3,2 miliar dalam jangka 10 tahun. Di banyak negara berpenduduk padat di dunia, seperti China, India, dan Indonesia, beratus juta penduduk telah naik kelas masuk golongan menengah.

Banyak dari hal ini merupakan hasil olah pikir kita: keyakinan bahwa perdagangan yang lebih bebas dan pemerintahan yang lebih ramping akan memperkukuh kesejahteraan; insting bahwa warga negara yang telah diberdayakan dapat berbuat lebih besar lagi untuk diri mereka dibandingkan dengan apa yang pemerintah pernah lakukan terhadap mereka.

Dasar yang jelas

Pelajaran dari sejarah mutakhir adalah kemajuan nyata selalu dibangun di atas dasar-dasar yang jelas. Anda tidak dapat membelanjakan uang yang tidak Anda peroleh; tidak ada negara yang pernah memperoleh kesejahteraan dengan penarikan pajak atau subsidi; dan keuntungan bukanlah kata yang kotor karena keberhasilan dalam usaha merupakan kebanggaan.

Bagaimanapun juga, Anda tidak dapat membangun masyarakat yang tangguh tanpa ekonomi yang kuat untuk mendukungnya dan Anda tidak dapat membangun ekonomi yang tangguh tanpa usaha swasta yang menguntungkan. Tantangannya, di mana saja, adalah bagaimana mendorong pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan dan yang dihela oleh sektor swasta.

Tahun ini, sebagai Ketua G-20, Australia berada di posisi yang unik membantu mendorong pertumbuhan global. Pertumbuhan ekonomi merupakan hasil dari kondisi global dan kebijakan dalam negeri.

G-20 ada untuk menangani hal-hal yang di luar kapasitas negara-negara bangsa untuk menanggulanginya sendiri-sendiri. Agenda kami akan fokus pada hal-hal di mana aksi internasional yang terkoordinasi dapat memberi nilai tambah: perdagangan, infrastruktur, perpajakan, dan perbankan.

Sebagaimana selalu perdagangan adalah yang pertama�karena setiap kali seseorang berdagang dengan bebas dengan orang lain, kekayaan meningkat. Setidaknya G-20 harus memperbarui tekad menentang proteksionisme dan memilih pasar yang lebih bebas. Setiap negara harus bertekad membuka perdagangan melalui aksi bilateral, plurilateral dan multilateral, dan reformasi dalam negeri untuk membantu dunia usaha berkiprah secara penuh dalam perdagangan global.

Dalam perjalanan waktu, perdagangan memberi manfaat kepada setiap orang karena negara-negara pada akhirnya fokus pada apa yang terbaik mereka lakukan. Ekonomi global yang lebih besar dengan investasi lintas batas yang lebih kukuh pada akhirnya membantu setiap orang karena hal ini menghasilkan kekayaan yang lebih besar dan pada akhirnya menciptakan lapangan kerja yang lebih besar.

Salah satu dampak samping globalisasi adalah kemampuan yang lebih besar untuk mengambil keuntungan dari rezim pajak yang berbeda-beda.

Mengejar kesempatan

G-20 akan membahas masalah bisnis yang mendatangkan keuntungan guna mengejar kesempatan dari pajak bukannya dari pasar. Prinsip utamanya adalah Anda seperti biasa membayar pajak di negara di mana Anda memperoleh pendapatan.

Bagi pemimpin negara-negara yang menghasilkan 85 persen produk domestik bruto (GDP) dunia tinggal menyetujui prinsip-prinsip yang diperlukan agar perpajakan tersebut berlaku adil di dunia yang mengglobal akan menjadi langkah besar ke depan.

Saya berharap akan terjadi diskusi terbuka yang hanya dihadiri oleh para pemimpin G-20 tentang masalah terbesar yang kita hadapi, termasuk digitalisasi serta dampaknya pada pajak, perdagangan, dan integrasi global.

Hampir setiap negara memiliki defisit prasarana dan berjuang keras mendanai infrastruktur yang diperlukannya. Di seluruh dunia, OECD memperkirakan, diperlukan lebih dari 50 triliun dollar Australia untuk investasi infrastruktur menjelang 2030.

Semestinya proyek infrastruktur lebih mudah dijalankan dan kita dapat melakukannya dengan menarik modal swasta yang lebih banyak ke proyek tersebut melalui kebijakan harga yang masuk akal dan praktik-praktik peraturan yang lebih baik.
Saya berharap dapat menghimpun para pembuat kebijakan, penyandang dana, dan pengusaha konstruksi mencari cara-cara yang praktis guna meningkatkan pendanaan infrastruktur jangka panjang.

G-20 mengasumsikan bentuk yang sekarang ini merupakan tanggapan atas krisis yang terjadi akibat praktik-praktik perbankan yang buruk.

Inti karya G-20 adalah membangun ketahanan sektor keuangan, membantu untuk mencegah dan mengelola kegagalan lembaga-lembaga keuangan global yang penting, menjadikan pasar-pasar derivatif lebih aman, dan memperbaiki pengawasan sektor lembaga pembiayaan nonbank.

Peraturan sektor keuangan selalu tambal sulam. Tantangan bagi pihak berwenang adalah selalu mengikuti perkembangan, bukannya tertinggal darinya sebagaimana yang terjadi menjelang krisis tersebut.

Sejauh pemahaman Australia, tugas G-20 adalah membuat hidup lebih mudah bagi rakyat yang pemerintahnya terikat untuk melayaninya. Pada akhirnya, G-20 bukanlah tentang kami di pemerintahan, ini tentang rakyat, para tuan kami.

Tony Abbott, Perdana Menteri Australia

Dinamika Asia Pasifik

Syamsul Hadi

Tanggal 14-15 November, KTT Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC berlangsung di Singapura dengan tema �Sustaining Growth, Connecting the Region�.

KTT yang dihadiri pemimpin 21 negara anggota APEC ini diarahkan pada tiga bahasan utama, yaitu positioning menghadapi pemulihan ekonomi global, dukungan terhadap sistem perdagangan multilateral, dan percepatan integrasi ekonomi regional.

Meski ekonomi dunia telah berangsur membaik, krisis global tetap menjadi fokus penting KTT ini. Seiring dengan itu, muncul berbagai pertanyaan kritis tentang efektivitas dan relevansi APEC di tengah hadirnya beragam perubahan dan alternatif pilihan dalam kerja sama di level global dan regional. Ide yang berkembang untuk �menurunkan� level APEC menjadi sebatas forum para menteri ekonomi tampaknya berangkat dari kritisisme itu.

Kehadiran G-20 sebagai pengganti G-8 di level global dan gagasan Jepang tentang formasi komunitas Asia Timur dalam KTT ASEAN di Thailand baru-baru ini di level regional, misalnya, jelas merupakan dinamika yang langsung maupun tidak langsung menyempitkan ruang bagi artikulasi peran APEC dalam arsitektur kerja sama ekonomi di level global dan regional.

Dinamika dan perubahan

Dalam Transforming East Asia: the Evolution of Regional Economic Integration (2006), Nao Munakata menyatakan, berdirinya APEC tahun 1989 dilandasi kekhawatiran akan kemunculan blok ekonomi Eropa (Uni Eropa) dan Amerika Utara (NAFTA). Australia sebagai inisiator utama forum ini menginginkan APEC menjadi �pintu masuk� baginya ke kawasan Asia Timur, yang dihuni ASEAN dan negara-negara industri baru yang diprediksi akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia masa depan.

Proposal Australia semula tidak menyertakan AS dalam keanggotaan APEC. Keanggotaan AS (dan Kanada) dalam APEC diusulkan Jepang yang saat itu menghadapi kesulitan akibat aneka tekanan ekonomi AS yang sedang dilanda pembengkakan defisit perdagangan yang masif. Bagi Jepang, kehadiran APEC diharapkan menjadi tandingan atas kecenderungan proteksionisme AS, bukan dengan �mengucilkan�, tetapi dengan memastikan keterlibatan AS di dalamnya.

Semula fokus APEC dibatasi pada liberalisasi ekonomi dengan target-target penurunan hambatan perdagangan secara sukarela. Asumsi di balik pendekatan sukarela ini adalah liberalisasi perdagangan akan menguntungkan negara-negara yang melakukannya karena akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Pandangan ini dinilai tidak cukup oleh ASEAN dan negara-negara berkembang dalam APEC yang menginginkan adanya program-program pembangunan kapasitas untuk menjembatani kesenjangan ekonomi antara negara maju dan negara berkembang dalam APEC. Keinginan kelompok negara berkembang ini diakomodasi dalam pembentukan The Economic and Technical Cooperation (Ecotec) yang lalu menjadi salah satu pilar penting APEC. Sayang, seperti dicatat oleh Hadi Soesastro (Diplomat Magazine, September/Oktober 2007), pilar Ecotec dalam APEC tidak berjalan sesuai dengan harapan.

Hal yang sama terlihat dalam rendahnya komitmen atas liberalisasi perdagangan yang telah dicanangkan, yang menyebabkan berbagai keputusan APEC berhenti sebatas kertas. Relevansi APEC dipertanyakan ketika APEC nyaris tidak berbuat apa-apa saat krisis Asia 1997-1998. Hal yang sama terulang dalam krisis finansial global 2008-2009.

Pergeseran relevansi

Relevansi APEC justru menonjol dalam isu-isu keamanan, seperti tecermin dalam penggunaan forum ini sebagai sarana sosialisasi program melawan terorisme global yang dicanangkan Presiden George W Bush sejak 2001. Selanjutnya, kehadiran Obama sebagai pemimpin baru AS yang bertipe pembangun konsensus dipastikan akan berdampak luas bagi arah dan dinamika APEC. Lebih dari para pendahulunya, Obama menunjukkan keinginan besar untuk membangun kedekatan politik dengan negara-negara Asia. Namun, kehadiran militer AS di kawasan ini justru akan dikurangi, sebagaimana tecermin dari keinginan Obama mengurangi sejumlah besar pasukan AS di Okinawa, Jepang.

Padahal, baik Jepang, Australia, maupun ASEAN sama-sama membutuhkan kehadiran AS sebagai faktor penyeimbang kebangkitan ekonomi dan militer China (dan India). Hasrat Hatoyama membawa Jepang lebih independen dari AS dalam politik luar negeri, misalnya, dipastikan terbentur hambatan Pasal 9 konstitusi Jepang, yang membatasi keleluasaan dalam pengembangan kekuatan militernya. Wacana komunitas Asia Timur (yang sama sekali bukan ide baru) yang diungkap Hatoyama dalam KTT ASEAN belum lama ini tampaknya lebih merupakan usaha Jepang tampil lebih proaktif dalam percaturan wacana kelembagaan di Asia Pasifik, untuk mengompensasi kekurangannya di bidang militer, agar Jepang tidak lebih �tenggelam� berhadapan dengan China yang sedang bersinar.

Ironisnya, semangat multilateralisme dan sikap properdamaian Obama dalam politik global dan regional justru dibarengi kemunduran ekonomi AS yang memaksa mengurangi komitmen atas liberalisasi perdagangan, seperti tecermin dalam keinginan meninjau kembali NAFTA.

Sengketa dagang AS-China yang terus menajam akhir-akhir ini menunjukkan, dalam beberapa tahun ke depan, AS akan terus mempertahankan kecenderungan proteksionisme sampai ekonominya benar-benar pulih. Ini berarti keinginan Singapura sebagai tuan rumah untuk benar-benar mengembalikan APEC pada jalur integrasi ekonomi regional tidak mudah diwujudkan.

Pada masa mendatang, keunggulan APEC akan tetap berasal dari keberadaannya sebagai satu-satunya forum regional yang menjembatani negara-negara di tiga benua berbeda: Asia, Australia, dan Amerika. Dengan cakupan geografis yang luas, ditambah ketimpangan kemakmuran antarnegara anggota yang masih demikian lebar, keunggulan itu justru menjadi sisi lemah bagi efektivitas kerja sama ekonomi yang harus menjadi bisnis utama APEC.

Syamsul Hadi Pengajar Ekonomi Politik Internasional di Departemen Hubungan Internasional FISIP UI

Inggris-RI, Mitra Pembangunan

Oleh Lord Davies

Perlahan tetapi pasti ekonomi global mulai pulih dari rentetan peristiwa yang kacau selama 18 bulan terakhir.

Dalam beberapa tahun lalu, perdagangan global menurun tajam. Namun, inisiatif stimulus dari negara-negara di dunia telah berhasil mencegah depresi ekonomi global.

Kini kita sedang menjalankan beberapa langkah sementara menuju pemulihan. Hal inilah yang menyebabkan kunjungan saya ke Indonesia amat penting dari apa pun juga. Dunia sedang berubah. Peristiwa yang terjadi satu setengah tahun lalu merupakan titik yang menentukan. Keseimbangan kekuatan ekonomi bergeser dari dunia barat ke wilayah yang jauh lebih luas. Hal ini merupakan kesempatan besar bagi negara-negara di kawasan ini.

G-20
Bagi saya, ini waktu yang tepat untuk mengunjungi Indonesia. Pemerintah yang baru di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memiliki kesempatan nyata untuk membuktikan dukungan Indonesia menuju perdagangan bebas. Saya akan mengedepankan poin ini dalam pertemuan dengan pemerintah.

Pemerintah Indonesia amat antusias karena dilibatkan dalam G-20. Hal ini menunjukkan, Indonesia dipandang lebih baik. Pada G-20, Pemerintah Indonesia memberikan komitmennya pada perdagangan bebas. Saya ingin mengajak dan mendukung mereka dalam menjalankan komitmennya di G-20 melalui reformasi nyata di regulasi perdagangan.

Pengalaman yang pernah dihadapi Inggris menunjukkan hal- hal yang bisa dicapai jika berbagai hambatan perdagangan dihapus dan pasar terbuka untuk kompetisi asing. Inggris adalah negara paling terbuka untuk perdagangan antarbangsa di dunia. Hal ini telah memberi manfaat luar biasa bagi Inggris.

Negara-negara asing telah menginvestasikan di sektor-sektor Inggris dan merevitalisasinya. Saat ini, industri mobil Inggris telah mengekspor tiga per empat dari jumlah kendaraan yang diproduksi. Ada sembilan pabrik mobil berlokasi di Inggris. Investasi asing telah memastikan beberapa mobil yang diproduksi di Inggris, seperti Jaguar, Land Rover, Nissan, Ford, Honda, Aston Martin, dan Rolls Royce. Enam dari 10 tim Formula 1 berbasis di Inggris. Selain itu, Airbus, penerbangan komersial yang paling terdepan dan ramah lingkungan, merupakan sepertiga dari buatan Inggris.

Peran Inggris
Indonesia dan Asia Tenggara terus melakukan perubahan, begitu juga dengan Inggris. Industri kami yang berbasis digital, inovatif, fleksibel, dan rendah karbon membuat Inggris dapat memainkan peran penting dalam perdagangan intra-Asia yang sedang berkembang.

Banyak perusahaan besar kami telah unjuk kemampuan di Indonesia, misalnya perusahaan-perusahaan minyak dan gas (BP, Shell, dan Premier Oil); perusahaan jasa keuangan (HSBC, Standard Chartered, Prudential, dan Barclays); perusahaan manufaktur (Unilever), serta perusahaan ritel (Marks and Spencer, Next, dan Harvey Nichols).

Kompetisi asing telah membuat perusahaan Inggris meningkatkan kualitas produk mereka melalui pengembangan R&D (kami memimpin dunia melalui 70 penghargaan Nobel di kategori ini), serta meningkatkan kemampuan pada tenaga kerja. Tahun lalu, meski ada turbulensi ekonomi, Inggris mampu menarik investasi lebih dari sebelumnya. Hal ini perlu diperhatikan, lebih dari 50 persen markas Eropa ada di Inggris, salah satunya karena luasnya jaringan transportasi udara di Eropa.

Kini, dalam skala bisnis internasional, London merupakan pusat unggulan bagi perbankan syariah dengan 22 bank melayani jasa ini dan lebih dari 50 institusi memberi pendidikan dan pelatihan dalam keuangan Islam, merupakan negara dengan institusi terbanyak di dunia.

Kreativitas dan inovasi kelas dunia Inggris dan pintu gerbang menuju hubungan internasional membuat Inggris menjadi batu loncatan sempurna bagi pertumbuhan global. Hal ini menjadikan berbagai perusahaan Indonesia sebagai mitra yang tepat untuk melebarkan sayap di luar negeri.

Indonesia adalah sebuah negara penting di Asia Tenggara dan juga penting untuk Inggris. Kami ingin melihat Indonesia yang kuat dan sejahtera. Satu hal yang menghubungkan Indonesia dengan Inggris dan negara lain di dunia adalah melalui perdagangan bebas.

Lord Davies Menteri Perdagangan Inggris