Kota Air Berkelanjutan

Nirwono Joga

MUSIM hujan datang banjir, itu biasa. Mencari metode efektif ramah lingkungan untuk mengatasi banjir pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau baru luar biasa. Salah satunya adalah metode daerah tangkapan air hujan dan kemudian mengalirkannya ke sungai atau kolam penampung, seperti waduk, situ, danau, atau embung. Air tampungan menjadi cadangan kebutuhan air bersih sepanjang tahun sekaligus mengisi cadangan air tanah.

Kolam penampung air bisa dibangun di taman atau hutan kota, terutama di kawasan rentan banjir, di bagian tengah dan hulu kiri-kanan alur sungai, hingga tepi pantai. Kolam penampung air berfungsi mengurangi debit air hujan yang masuk ke sungai sehingga volume air sungai yang membelah kota berkurang secara signifikan.

Revitalisasi Waduk Pluit dan Waduk Ria-rio merupakan momentum tepat untuk merevitalisasi semua waduk, danau, situ, atau embung yang berjumlah sekitar 200 buah dan tersebar di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Ada empat permasalahan pokok yang ditemui, yakni sebagai tempat pembuangan sampah dan limbah (rumah tangga), ledakan gulma (Eichornia crassipes/enceng gondok), pendangkalan akibat pengendapan lumpur, dan pelanggaran tata ruang (rumah liar, bangunan komersial).

Eceng gondok dapat ditangani secara alami. Eceng gondok memiliki kemampuan pembersih alami perairan waduk/danau/situ/embung terhadap polutan, seperti unsur besi (Fe), timbal (Pb), merkuri (Hg), tembaga (Cu), seng (Zn), Nikel (Ni), pestisida, atau lainnya.

Namun, pertumbuhan eceng gondok harus dikendalikan secara berkala, seperti pengolahan eceng gondok menjadi biogas energi pembangkit listrik (penerangan taman, mesin pengolah air) atau melibatkan komunitas untuk membuat kerajinan tangan eceng gondok.

Pemerintah daerah dapat melakukan lima langkah bijak dalam revitalisasi kolam penampung air dan normalisasi sungai.

Pertama, memetakan alur sungai utama dan sebaran kolam penampung air di sepanjang hulu hingga hilir, dari puncak gunung sampai tepi pantai.

Kedua, cek regulasi peruntukan lahan (Rencana Tata Ruang Wilayah/RTRW, Rencana Detail Tata Ruang/RDTR) dan legalisasi kepemilikan lahan di sepanjang badan sungai dan kolam penampung air (negara, perusahaan, warga).

Ketiga, pemangku kepentingan (akademisi/asosiasi, pengembang/perusahaan, komunitas masyarakat, dan pemerintah) duduk bersama mencari terobosan kreatif dan manusiawi.

Keempat, pemimpin daerah menugaskan dinas terkait bekerja sama menghijaukan bantaran sungai dan kolam penampung air, membangun, serta merelokasi warga.

Kelima, pilih lokasi yang paling rendah sengketa lahan dan penolakan warga sehingga segera dapat ditata.

Kebijakan DKI

Sesuai dengan arahan RTRW dan RDTR DKI Jakarta 2030, badan 13 sungai utama akan diperlebar dari saat ini 20-30 meter menjadi 50 meter dan bantaran sungai kiri-kanan masing-masing 25 meter, serta pengerukan kedalaman sungai dari 2-3 meter ke 5-7 meter.

Untuk sungai pendukung dari lebar 10-15 meter menjadi 20-30 meter dan saluran air utama dari 3-5 meter menjadi 10-15 meter.

Rehabilitasi saluran air dan jaringan utilitas (pipa gas, air bersih, limbah, kabel listrik, telepon, serat optik) dilakukan terpadu.

Upaya pengurangan banjir dengan cara pelurusan badan sungai, kanalisasi, dan pembuatan sodetan pintas yang bertujuan mempercepat aliran air hujan ke laut harus ditinggalkan.

Proyek ini hanya akan menyebabkan kehancuran ekologis ekosistem tepian sungai, munculnya persoalan baru akibat predator alami hilang (kesehatan, sosial), ancaman kekeringan pada musim kemarau, dan terbukti tidak menyelesaikan masalah banjir.

Normalisasi sungai harus dilakukan dengan mengembalikan kondisi alaminya, meliak-liuk bak ular, tampang melintang bervariasi, dan ditumbuhi tanaman lebat sebagai habitat organisme tepian sungai (reptil, mamalia, amfibi, ikan, burung, dan serangga). Jalur hijau bantaran kali bisa dipenuhi tanaman berfungsi hidrolis ekologis alami, mencegah erosi dasar dan tebing sungai, dan meredam banjir.

Saat hujan, tanaman di sepanjang sungai akan menghambat kecepatan aliran, muka air naik dan menggenangi bantaran dan tanaman di jalur hijau yang secara alami memang dibutuhkan untuk ekosistem pendukung kelangsungan keanekaan hayati tepian sungai.

Kolam penampung air harus dikeruk kedalamannya menjadi 5-7 meter atau lebih (sesuai kebutuhan kawasan) dan diperlebar badan kolamnya agar kapasitas daya tampung air meningkat tajam.

Tepi badan kolam jangan diperkeras dengan pasangan batu kali atau dibeton, tetapi diperkuat dengan aneka tanaman tepi air yang memperkuat bibir kolam agar tidak mudah erosi, sekaligus menciptakan ekosistem tepian air.

Revitalisasi kolam penampung air akan menambah luas daerah tangkapan dan resapan air, ruang terbuka hijau kota, dan paru-paru kota.

Terbangunnya taman waduk/danau/situ/embung menjamin pelestarian habitat satwa liar dan keanekaan fauna (edukasi), menciptakan iklim mikro udara yang sehat (ekologis), ruang bermain dan rekreasi warga (sosial), meningkatkan nilai tanah di sekitarnya (ekonomi), dan tempat evakuasi bencana (jika diperlukan).

Masyarakat juga dituntut bertindak bersama mengurangi genangan dan banjir di lingkungan tempat tinggal melalui gerakan pembuatan sumur resapan air di halaman masing-masing dan menanam pohon penyerap air.

Nirwono Joga, Pemerhati Masalah Perkotaan

Geliat Demokrat

Budiarto Shambazy

APA yang terjadi pada Partai Demokrat sepanjang tahun ini menarik diamati. Inilah partai yang bergantung kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pemilu 2004, PD belum berkuasa meski SBY terpilih menjadi presiden.

Pada Pemilu 2009, perolehan suara PD meningkat sekitar tiga kali lipat. Ini rekor yang belum pernah terjadi dalam sejarah politik dunia di sebuah negara demokratis. Namun, di satu pihak citra PD terpuruk karena berbagai kasus korupsi elite partai. Di pihak lain popularitas SBY juga terus menurun.

Mana penyebab dan mana akibat keterpurukan, korupsi PD atau kinerja SBY, takkan pernah terjawab. Sama seperti teka-teki �ayam atau telur�. Teka-teki itu makin sukar dijawab ketika SBY mengambil alih jabatan ketua umum, Februari 2013.

Sebagai ketua umum, SBY mematok target meningkatkan citra dan elektabilitas partai. Namun, berhubung kesibukan sebagai kepala negara, ia kurang memiliki waktu dan perhatian mengurus partai. Terlihat jelas, SBY berjuang habis-habisan.

Namun, mengelola krisis partai berkuasa tak seperti membalikkan tangan. Sebab, tagline PD pada Pemilu 2009 �Katakan Tidak pada Korupsi�. Kenyataan mengatakan sebaliknya. Betul, tak hanya PD yang dirundung korupsi, partai-partai lain juga. Namun, itulah kodrat partai yang berkuasa yang menjadi barometer politik.

Kontradiksi korupsi itu membuat citra PD makin terpuruk. Apalagi narasi korupsi yang melibatkan tokoh, seperti Muhammad Nazaruddin atau Angelina Sondakh, mengundang cibir. Selain itu, konsentrasi SBY melulu pada mengangkat citra dan elektabilitas. Seolah gangguan isu-isu korupsi dapat dijinakkan dengan langkah-langkah mekanikal dan prosedural saja.

Sumber penurunan elektabilitas juga keretakan internal partai. Perlawanan Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) menjadi bukti konkret. Bagi kalangan berpandangan ekstrem, predikat yang tepat bagi PD the party is over (pesta sudah usai). Bagi yang moderat yang terjadi sejatinya krisis berskala besar.

Dalam posisi limbung, SBY menemukan jalan keluar yang jitu, yakni menyelenggarakan konvensi. Konvensi diharapkan tak hanya mengangkat citra dan elektabilitas saja, tetapi juga menutup aib korupsi selama-lamanya.

Perhatian memang langsung teralih ke konvensi. Masyarakat dan pers terpukau pada sebelas nama peserta konvensi/capres. Dan, sebagian dari sebelas nama itu berkualitas presiden. Keragaman latar belakang, jabatan, dan politik (politisi/akademisi/pejabat) menjadi daya tarik tersendiri.

Konvensi diliput antusias media massa. Data memperlihatkan pada medio 2013 peliputan konvensi mencapai tiga ribuan news item. Ini angka yang tinggi yang cuma dikalahkan news item peliputan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

Namun, jumlah itu secara bertahap menurun drastis bulan per bulan sampai Desember 2013 yang hanya di bawah 300-an news item. Kesimpulannya, konvensi kurang menarik perhatian. Apa pasal? Salah satunya karena jumlah peserta terlalu banyak.

Media dan masyarakat tak disuguhkan kompetisi. Sebagian peserta bahkan tak dikenal masyarakat. Dan, hampir semua peserta ewuh pakewuh mengkritisi SBY. Padahal, kampanye perlu menarik batas politik dari petahana meski dari partai sama.

Hampir semua peserta enggan bersikap realistis, mengambil posisi melanjutkan kesinambungan rekor petahana yang seolah bagus semua. Akibat kultur ewuh pakewuh itu tampaklah keseragaman visi, misi, dan program ke 11 peserta. Namun, mesti diakui, belakangan ini keseragaman itu mulai pudar.

Masalahnya, apakah cukup waktu bagi PD menguber perbaikan citra dan kenaikan elektabilitas? Apalagi, suka atau tidak, penahanan Anas Urbaningrum bukan an isolated incident yang terpisah dari kiprah PD dalam beberapa tahun terakhir.

PD partai nasionalis yang andal. Bagi sebuah partai, sepuluh tahun meniti buih kekuasaan sejatinya masih tergolong masa seumur jagung. Partai yang mengalami krisis sesekali perlu menggeliat, tetapi perlu waktu lebih panjang untuk bangkit lagi.

Budiarto Shambazy, Wartawan Senior Kompas

Konvensi Belum Mendongkrak Demokrat

Bambang Setiawan

PARTAI Demokrat, sementara ini, tak lagi menjadi partai yang populer untuk dipilih seperti pada Pemilu 2009. Konvensi pun belum mampu menahan laju kemerosotan. Mengapa?

Suara Partai Demokrat diperkirakan turun cukup jauh dibandingkan dengan pada Pemilu 2009. Pada pemilu sebelumnya itu, Demokrat tercatat sebagai partai fenomenal. Suaranya terus melesat, dari partai papan menengah yang meraih 7,45 persen pada Pemilu 2004 kemudian menduduki posisi puncak perolehan suara dengan 20,85 persen dukungan pada Pemilu 2009.

Kepercayaan masyarakat yang sangat tinggi terhadap ketokohan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi kunci kesuksesan partai penguasa itu meraih dukungan luas dalam pemilu.

Akan tetapi, empat bulan menjelang Pemilu 2014, Partai Demokrat diprediksi menjadi sebuah partai yang mengalami kemerosotan tajam. Hasil survei Litbang Kompas, yang dilaksanakan enam bulan sekali, menunjukkan, Demokrat tak akan bertahan sebagai partai papan atas. Angka psikologis di atas 10 persen tampaknya makin jauh dari harapan.

Hasil survei terkini menunjukkan, Demokrat hanya meraih 7,2 persen suara, menyamai posisi awal kiprah partai ini, kembali ke pusaran partai papan menengah. Tren suaranya pun cenderung turun. Survei setahun sebelumnya tercatat 11,1 persen dan enam bulan lalu menjadi 10,1 persen. Tren ini, jika konsisten terus turun, akan melesakkan posisi partai ini makin jauh ke bawah pada saat pemilu nanti.

Gonjang-ganjing partai, setelah sejumlah kadernya terjerat kasus korupsi dan ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berpengaruh besar terhadap penurunan suara Demokrat. Bahkan, sekarang Demokrat menjadi partai yang paling tidak diinginkan untuk menang. Suara yang tidak menginginkan Demokrat menang sekarang 17 persen. Sementara yang menginginkan Demokrat menang hanya separuhnya, sekitar 8 persen.

Resistansi juga tak beranjak turun dibandingkan dengan hasil survei sebelumnya, bahkan menunjukkan gejala menguat. Pada survei setahun lalu masih 12,2 persen, lalu menjadi 16,1 persen pada enam bulan lalu. Derajat penolakan yang membesar tampaknya telah menjepit partai ini dari segala upaya, termasuk usaha perbaikan lewat konvensi calon presiden.

Konvensi partai

Konvensi Partai Demokrat, yang mulai memperkenalkan 11 kandidat sejak September lalu, belum memiliki daya tarik yang signifikan untuk menopang kemerosotan suara. Cara yang mirip dilakukan Partai Golkar pada Pemilu 2004 itu tak membuat Demokrat mampu membangkitkan harapan baru.

Ada sejumlah hal yang membuat konvensi partai berlambang segitiga berlian tersebut tidak mampu menggerus resistansi masyarakat. Hal pertama adalah popularitas yang rendah dari tokoh-tokoh yang diikutkan dalam konvensi.

Dari 11 nama kandidat, hanya Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan yang cukup dikenal publik, itu pun tidak terlalu menonjol. Hanya 59,1 persen masyarakat yang mengenalnya.

Adapun tingkat pengenalan calon-calon lain berada di bawah 50 persen, malahan ada yang hanya 12,8 persen. Dengan tingkat pengenalan yang rata-rata rendah, sulit membuat konvensi Partai Demokrat menarik perhatian untuk ditonton sebagai pergelaran demokrasi.

Hal kedua adalah kualitas kepemimpinan peserta konvensi yang dinilai belum mencukupi untuk menjadi calon presiden. Bahkan, pada mereka yang mengenalnya, kualitas tokoh-tokoh yang disajikan hanya dinilai mendekati rata-rata, yakni skor 5,5. Tertinggi adalah Dahlan Iskan dengan rata-rata skor 6,39.

Penilaian yang cukup rendah terhadap kualitas kepemimpinan mereka membuat konvensi kurang gereget. Terlebih, di luar peserta konvensi beredar sejumlah nama yang ketokohannya dinilai lebih berkualitas oleh publik, dan menarik minat untuk diikuti perkembangannya.

Sulit bagi mereka untuk mengejar popularitas nama-nama seperti Joko Widodo (Jokowi), Prabowo Subianto, Jusuf Kalla, dan Megawati Soekarnoputri.
Apakah tahap debat kandidat antar-peserta konvensi yang mulai dilaksanakan awal Januari ini akan berpengaruh terhadap kekuatan Partai Demokrat pada hari-hari ke depan, sangat tergantung dari situasi politik secara keseluruhan.

Namun, menilik karakteristik pemilih Demokrat yang saat ini tersisa, kecil kemungkinan akan melahirkan sebuah gerakan moral untuk kembali mendukung partai ini.

Partai Demokrat sudah ditinggalkan pemilih yang progresif. Berdasarkan hasil analisis psikografis pemilih, yang tersisa pada simpatisan Demokrat lebih didominasi oleh pemilih dengan karakter konservatif (66,7 persen).

Mereka cenderung menginginkan status quo, atau mempertahankan nilai-nilai, keadaan, dan kondisi yang sudah ada, daripada menerima perubahan. Mereka tak tertarik kepada partai baru dan memilih pemimpin yang sudah pernah menjabat.

Yang cukup fatal dari karakter mereka adalah tidak menyukai pemimpin yang menawarkan ide baru. Meskipun memilih Demokrat, mereka belum tentu setia mengikuti acara konvensi yang mempertontonkan ide-ide baru.

Demokrat saat ini juga didukung kalangan yang memiliki kepentingan yang lebih pragmatis daripada idealis. Sebanyak 69,3 persen dari pemilih Demokrat mendukung partai ini karena didasarkan pada perhitungan untung-rugi. Janji atau pemberian yang langsung bermanfaat bagi kepentingan mereka menjadi daya tarik utama.

Kurang loyal

Idealisme yang coba dibangun sebagai partai yang demokratis tampaknya kini menemui jalan terjal. Partai Demokrat kurang dipandang sebagai sebuah entitas organ politik, tempat orang menggapai cita-cita berbangsa, tetapi sebagai kelompok yang dapat memberi manfaat seketika.

Mereka memilih partai ini lebih karena hubungan dengan calon daripada keterikatan ideologis kepada lembaga, sebagaimana dinyatakan 84,2 persen responden pemilih Demokrat.

Sikap kurang loyal juga ditunjukkan 62,7 persen pemilih partai tersebut. Mereka cenderung tidak akan mengajak orang lain untuk memilih partai pilihan mereka dan tidak melakukan pembelaan ketika partainya dipermalukan.

Dalam ranah kepribadian pemilih yang demikian, masyarakat luas juga sekarang makin ragu, apakah Partai Demokrat lebih cenderung sebagai partai yang demokratis ataukah paternalistis. Pendapat ini terbelah sama kuatnya.

Lewat konvensi seharusnya Demokrat menyajikan pertunjukan demokrasi. Namun, kuatnya pengaruh lembaga dewan pembina membuat partai ini diragukan akan menghasilkan sebuah keputusan demokratis.

Bergerak dalam ruang paternalistis, jangan sampai konvensi sekadar menjadi tarian demokrasi.

Bambang Setiawan,  Litbang Kompas

Selamat Tahun Akhir, Tuan!

Radhar Panca Dahana

TAK bisa saya bayangkan, apa yang dibayangkan remaja desa yang tenteram di Tremas, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur�sekitar 40 kilometer dari Desa Badegan, Ponorogo, tempat ibu saya lahir�tentang dirinya sendiri di masa depan.

Yang mengisi ruang imajinasi saya hanya figur seorang remaja bertubuh cukup, yang penuh percaya diri karena kemampuannya di banyak hal: dari sekolah hingga olahraga, dari pergaulan hingga kesenian. Remaja itu seperti berhasil mewujudkan harapan ayahnya sebagai anak yang berkelakuan (sila) baik (su) dan tampaknya akan bisa menyempurnakan harapan di keseluruhan namanya, �ksatria sejati (berperilaku baik� atau well behaved knight alias Susilo Bambang Yudhoyono).

Belakangan ia mengabreviasi namanya sendiri, seperti pengerdilan sebuah gelar, penciutan makna kepribadiannya sendiri, menjadi SBY.

Kita, ratusan juta rakyat negeri ini, juga jutaan lain di mancanegara tahu, akronim itu seperti nama baru yang berbeda latarnya dengan pergantian nama Koesno menjadi Karno, sebagaimana terjadi pada presiden pertama republik ini. Namun kita juga tahu, kedua orang dengan makna �ksatria� dalam namanya itu kemudian jadi pimpinan tertinggi dari hampir 240 juta manusia yang memiliki lebih dari 13.000 pulau, 600-an suku bangsa, dan 400-an bahasa. Bukan bangsa yang kecil, tentu saja. Bukan prestasi biasa, tentu juga.

Latar imajiner dan prestasi spektakuler (menjadi seorang presiden!), sekurangnya memberi pemahaman kepada saya, sebagaimana Koesno, Susilo adalah �orang baik�. Orang yang dididik oleh adat, orangtua, sekolah, maupun lingkungan yang tekun memelihara keluhuran sebuah kebudayaan. Maka, betapa pun ia seorang tentara, ia tetap santun, penuh keramahan, tepo seliro, sensitif, dan�sebagaimana orang Jawa�tetap �tersembunyi�. Di balik �persembunyian� itu, ia memproduksi banyak tanda: mulai dari kata-kata, sisiran rambut, cara bersenyum, menggoyangkan tangan, hingga permainan perasaannya.

Sebenarnyalah, SBY�maaf jika saya gunakan abreviasi umum ini, bukan untuk maksud mengerdilkan�adalah seorang aktor tulen, cerdas, dan tangkas dalam memainkan perannya dalam panggung drama yang sesungguhnya. Waktu muda ia memainkan peran pula di atas panggung teater. Saya tidak tahu kualitasnya. Namun, sebagaimana kegemarannya dalam menulis lagu dan puisi, saya lihat bakatnya yang mediokratik tak cukup terasah baik. Passion-nya dalam dunia artistik tumbang oleh hasrat besarnya di dunia ksatria.

Bahkan dibanding beberapa kepala negara lain yang cum seniman, seperti dramawan Vaclav Havel, novelis Fran�ois Mitterrand, aktor layar lebar Ronald Reagan, hingga pelukis dan perintis teater modern Indonesia Soekarno, daya artistik SBY terlihat lebih lemah. Barangkali ia bisa digolongkan pada seniman-seniman cum kepala negara semacam Mikhail Gorbachev yang pemain drama, Ho Chi Minh dan Mao Zedong yang penyair atau peniup trompet macam Bill Clinton.

Namun, sungguh jelas, latar artistik semacam itu memberinya satu lapisan mental dan spiritual yang teguh. Memberinya kepribadian kuat dalam mempertahankan prinsip-prinsip keluhuran yang diinternalisasinya sejak kecil. Modal yang sangat bagus untuk menjadi seorang jenderal, juga seorang presiden.

�Warisan� SBY itu

Tafsir biografis di atas setidaknya memberi saya modal yang padat untuk memahami presiden ke-9 RI ini sesungguhnya adalah orang baik, dengan tujuan baik dan (ingin) melaksanakannya dengan baik. Barangkali ini lebih dari sekadar pencitraan. Betapa pun ia bagus sebagai aktor dalam peran presiden�mungkin medioker di atas panggung teater prosenium��kebaikan� itu tidak dapat direkayasa. Karena ia adalah aura, sebagaimana kita melihatnya dalam penampilan Soekarno dan Soeharto, dua presiden besar di belakangnya.

Apa pun kontroversi yang terproduksi dari ketiga tokoh sejarah itu, kita mungkin setuju dari aura yang dimunculkan oleh mimik dan bahasa tubuh mereka: pada dasarnya mereka diisi oleh satu kebudayaan yang memuliakan keluhuran nilai, moral, dan etika. Dan yang satu ini bukan sandiwara, tidak ada naskah maupun sutradaranya.

Saya harus jujur mengungkapkan, beberapa kalangan luar negeri yang menjadi sejawat hampir semua menyatakan respek kepada SBY karena setidaknya mampu membuat �Indonesia� sebagai sebuah nama negara dan bangsa yang tidak hanya diidentifikasi oleh dua nama: Bali dan tsunami. Ia adalah anggota G-20, inspirator, setidaknya penggerak beberapa inisiatif diplomatik secara regional ataupun global. Ia adalah seseorang yang berani mengklaim sebagai pemimpin dari �negara demokratis terbesar ketiga (atau pertama di dunia Islam)� di atas bumi ini.

Dalam soal hukum, korupsi khususnya, dunia mengenal konsistensi pemerintahan SBY menegakkannya tanpa pandang bulu, termasuk para pejabat yang diangkatnya, kolega, bahkan anggota keluarga. Kita pun sulit menemukan bukti valid adanya intervensi pada penegakan hukum di kejahatan luar biasa. Independensi KPK adalah buahnya: ribuan kasus luar biasa terungkap, bukan untuk menandakan pemerintahnya sangat korup, tapi untuk menunjukkan bagaimana penegakan ini mampu membongkar kebusukan dan nanah-nanah dari daging berluka pemerintahan sebelumnya. Seperti nanah ia membengkak dalam konspirasi, kini KPK sibuk menusuknya pecah, satu per satu.

Sejarah atau waktu akan membuktikan apakah semua itu sebuah warisan (legacy) sejati atau bukan. Namun, per 1 Januari tahun yang dikatakan baru ini (2014), ia melahirkan sebuah kebijakan monumental berupa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang memberikan rasa aman seluruh rakyat akan problem kesehatan yang dihantui kerakusan tarif dari sejumlah lembaga pengobatan.

Secara ekonomis, mungkin Prof Firmanzah, staf khusus di bidang itu, bisa bicara dengan argumentasi yang cukup kokoh tentang hasil-hasil yang dianggapnya fenomenal. Secara politis, Daniel Sparringa�juga staf khusus�akan bersemangat menjelaskan prestasi-prestasi bos-nya. Barangkali kritik bertaburan, tapi tidak akan lama�sekurangnya dalam satu periode presiden penggantinya�kita akan tahu apakah semua itu sebuah peninggalan berharga yang SBY wariskan kepada kita sebagai bangsa. Dan, saya kira tidak perlu kita bicara tentang tiga kumpulan puisi, dua album musik, dan (konon) naskah drama atau novel yang ditulisnya. Sekurangnya hal-hal terakhir itu menjadi warisan untuk anggota keluarganya.

Absensi fundamen kebudayaan

Apa yang barangkali harus saya nyatakan adalah semacam (per-) ingatan tentang semua klaim �sukses� di atas. Tidak berbasis pada kepribadiannya, yang katanya, penuh ragu, terlalu kompromis dan terlalu banyak pertimbangan, tidak tough, melodramatik dan sensitif, atau terlalu permisif pada lobi-lobi asing dan kapitalis lokal.

Di tahun puncak pesta politik bangsa ini, akan sangat menjemukan memainkan retorika-kusir semacam itu. Sekarang saatnya mengapresiasi dengan jujur dan jernih, berlandas keluhuran budi dari kebudayaan kita atas kinerja seseorang yang hampir sepuluh tahun menjadi kusir dari pedati Indonesia ini.

Apresiasi yang, baiklah, kita terima saja dulu semua klaim dari para Staf Khusus Presiden. Namun, barangkali perlu direnungkan kembali, apakah pencapaian-pencapaian itu merupakan sebuah awal langkah dari sebuah visi (kultural) yang jauh lebih jauh? Apakah PDB, pendapatan per kapita, atau nilai bursa yang meningkat 400 persen sejak SBY mulai memerintah adalah pencapaian yang fundamental? Tidakkah ia seperti Mar�ie Muhammad, Menteri Keuangan era Soeharto, yang menyatakan bahwa �fundamental (sic!) kita kuat�, maksudnya tidak akan goyah terimbas krisis moneter Thailand dan Korsel saat itu? Kenyataannya, rupiah ambles hingga Rp 16.000, 800 persen dari nilai sebelumnya.

Sebenarnya prestasi ekonomis kita bukan hanya karena koefisien GINI-nya meningkat, tapi memang rentan dan rapuh (setidaknya karena volatilitas nilai dan kebijakan eksternal) antara lain karena dibangun oleh sistem yang tidak memperkuat basis/fundamen ekonomi dalam negerinya. Alih-alih justru fundamen global yang notabene dikendalikan oleh kekuatan modal korporasi global yang besar dananya setara dengan enam kali PDB dunia. Apa yang hendak saya katakan di sini, semua sukses bahkan warisan itu dapat luntur atau runtuh satu per satu karena ia tidak dibangun berdasar sebuah vision, sebuah pandangan hidup (weltanschauung) yang dapat menerawang probabilitas dan idealitas dari bangsanya sendiri. Kita tidak pernah mendengar itu, kita tak pernah baca itu. Kita hanya mendengar slogan (�aku yakin aku bisa�, dsb) yang tak jelas �untuk apa dan ke mana?�

Hal itu terjadi, secara ringkas, karena kemalasan kita bersama untuk melahirkan sebuah sistem (kemasyarakatan, politik, hukum, ekonomi, pendidikan, dsb) bagi kemaslahatan seluruh rakyat yang berbasis pada khazanah nilai yang nyata (existing values) hidup ratusan, bahkan ribuan tahun untuk memelihara peri kehidupan di seantero kepulauan ini. Kemalasan yang membuat kita hanya selangkah berjalan dan berpikir untuk mengambil buku-buku di rak perpustakaan mencari cara untuk mengatur diri kita sendiri, dari penjelasan-penjelasan para ilmuwan yang umumnya mengaku �tidak mengenal secara dalam bangsa yang kompleks ini�.

Absensi dari fundamen nilai atau basis kebudayaan itu membuat perjalanan bangsa ini seperti mengapung di tanah yang melahirkan dan akan membenam dirinya nanti. Sebuah kecenderungan (hyper) pragmatis�tentu juga dialami banyak pemimpin dunia lainnya�akan membuat semua pencapaian menjadi artifisial dan menggamangkan orientasi serta tujuan akhir perjalanan kita bersama. Karena ia hanya menjadi ambisi untuk pengisian portofolio demi pemilihan berikutnya. Semangat yang merata hampir di seluruh daerah di negeri ini.

Maka, apabila SBY berkata kepada lawan politiknya (mungkin juga di militer dulu), Prabowo, bahwa ia ingin lengser dengan rukun dan damai, itu tidak hanya menggambarkan pragmatisme kabinet dan cara pemerintahannya. Itu memang semangat praja dalam arti tradisionalnya: �melaksanakan tugas� sebaiknya. Bukan untuk menciptakan landasan yang kokoh untuk lepas landas bagi generasi berikutnya.

Bukan landasan ideal�yang tidak kompromistis atau permisif berlebihan pada desakan eksternal�bagi sebuah bangsa bahari yang tiap hari tidak berhenti bermimpi tentang kejayaan yang dibayangkannya pernah ada di masa lalu.

Yang terakhir itu memang tugas seorang pemimpin besar. Seorang jenderal besar berbintang lima, seorang presiden legendaris, sebagaimana kita memilikinya pada Soekarno dan Soeharto. Apakah SBY ada dalam jejeran itu, karena ternyata mimpinya serupa saja dengan rakyat umumnya, setidaknya dengan biaya yang ia keluarkan untuk riset �Gunung Padang�, sejarah masa depan akan memberi tahu kita.

Dalam pandangan saya, kekurangan besar atau warisan negatifnya adalah satu hal: SBY gagal meletakkan secara fundamental bangunan kebudayaan/peradaban Indonesia ke masa depan, yang akan membuat semua hasil kerjanya terus berayun dalam pendulum yang antara lain dibuat oleh 10.000 buku di perpustakaannya.

Karena itu, Tuan Presiden, saya harus mengucapkan �selamat tahun akhir�, bukan hanya karena 2014 adalah tahun terakhir kepercayaan rakyat diberikan kepada Tuan, melainkan juga tahun akhir di mana waktu tersisa untuk menggenapkan atau memperkokoh �warisan� di atas dengan menelurkan kebijakan bersejarah: sebuah strategi kebudayaan, yang akan memberi marka kepada semua pemangku negeri untuk berjalan tegap bersama di setapak yang bernama �masa depan�.

Untuk itu, mungkin awal tahun depan saya bisa menyapa Tuan dengan ucapan penuh senyuman, �Selamat Tahun Baru, Bung!� Lalu kita baca puisi bersama.

Radhar Panca Dahana, Budayawan

Peta Dukungan Capres Berubah

SURVEI KOMPAS (1)

Bestian Nainggolan

SETAHUN menduduki puncak popularitas, laju dukungan terhadap Joko Widodo sebagai calon presiden masih deras mengalir. Kali ini, pesonanya tidak hanya menarik kalangan yang belum memiliki sosok presiden pilihan. Ia juga berhasil mengalihkan dukungan mereka yang sebelumnya sudah memiliki calon presiden idaman.

Yang mencuri perhatian justru Wiranto. Perubahannya sangat signifikan. Jika dua hasil survei sebelumnya masih menempatkan Wiranto pada posisi bawah perolehan dukungan, kali ini dia melesat.

Kesimpulan ini diperoleh dari hasil perbandingan tiga survei opini publik  Kompas yang dilakukan secara periodik (survei longitudinal) terhadap sekitar 1.400 responden calon pemilih Pemilu 2014, yang tersebar acak di 33 provinsi.

Ketiga hasil survei mengindikasikan sepanjang satu tahun terakhir, perubahan peta dukungan pemilih kepada sosok yang diminati sebagai calon presiden berlangsung sedemikian dinamis. Di satu sisi, hasil survei menunjukkan semakin kecil proporsi pemilih yang belum memiliki preferensi calon presiden. Dengan perkataan lain, mayoritas pemilih sudah semakin jelas preferensinya terhadap sosok yang akan menjadi presiden mendatang.

Survei pertama yang dilakukan pada Desember 2012 masih menunjukkan sekitar 33 persen calon pemilih belum memiliki preferensi sosok presiden. Saat ini, tinggal 11 persen pemilih yang belum menentukan sosok pilihannya.

Pada sisi lain, terjadi pula perubahan yang amat dinamis di antara kalangan yang sebelumnya sudah menyatakan punya sosok presiden pilihan.

Dalam hasil survei ini, terdapat sosok calon presiden yang setahun terakhir konsisten mengalami surplus dukungan. Namun, ada juga sosok yang dalam satu tahun terakhir ini cenderung statis. Terdapat pula sebagian calon presiden idaman pemilih yang justru mengalami defisit dukungan dari waktu ke waktu.

Jokowi unggul

Dinamika politik semacam itu menempatkan Jokowi sebagai sosok yang paling diunggulkan sebagai presiden. Secara konsisten, ia paling banyak meraih dukungan pemilih. Hasil survei terakhir (Desember 2013) menunjukkan, 43,5 persen responden menyatakan memilih Jokowi sebagai presiden jika pemilu dilakukan saat ini.

Dibandingkan dengan dua hasil survei sebelumnya, dukungan terhadap sosok Jokowi melonjak pesat (Grafik). Jika sebelumnya, ia berhasil melipatgandakan dukungan dari 17,7 persen menjadi 32,5 persen pemilih, kali ini daya pikatnya terus bertambah hingga 11 persen dukungan pemilih menjadi 43,5 persen.

Pada mulanya, lonjakan dukungan terbesar kepada Jokowi bersumber dari para pemilih yang memang belum memiliki preferensi sosok presiden idaman. Sesaat setelah kemunculan dan berkiprah sebagai Gubernur DKI Jakarta, sebagian besar pemilih yang belum memiliki preferensi langsung terpikat. Dukungan pun meluas hingga dua kali lipat pada Juni 2013. Ketika calon presiden lain masih berkutat pada karakter pendukung yang bersifat eksklusif, dukungan terhadap Jokowi justru inklusif, telah melampaui sekat-sekat demografi, sosial-ekonomi, ataupun latar belakang politik pemilih.

Lonjakan peningkatan dukungan terhadap Jokowi kali ini tidak hanya berasal dari basis dukungan sebelumnya, kalangan yang belum memiliki sosok presiden idaman. Ia mulai menggoyahkan posisi politik calon presiden lain. Mereka yang sebelumnya sudah menjatuhkan pilihan kepada salah satu sosok, mulai terpengaruh. Lebih dari itu, semakin banyak yang tidak loyal dan mengalihkan dukungan kepada Jokowi.

Menariknya, penurunan loyalitas pemilih terbesar justru terjadi pada Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, partai tempat Jokowi berpijak. Hasil survei ini menunjukkan, hampir separuh responden yang sebelumnya mengaku memilih Megawati kini mengalihkan dukungan kepada Jokowi. Kontan, dukungan kepada Megawati merosot dari waktu ke waktu. Kini, tingkat keterpilihan Megawati tinggal 6,1 persen pemilih.

Sekalipun terus-menerus mengalami surplus dukungan, tidak berarti keseluruhan pemilih Jokowi bertahan pada pilihan mereka. Membandingkan dengan hasil survei sebelumnya, memang loyalitas pendukung Jokowi masih tertinggi (67 persen).
Namun, sepertiga pendukungnya pun kini mulai beralih kepada sosok calon presiden lain, seperti Prabowo Subianto, Aburizal Bakrie, dan Wiranto, atau bahkan terdapat sebagian yang justru kini ragu untuk memilih sosok pengganti.

Prabowo-Aburizal ketat

Selain terhadap Jokowi, berbagai dinamika dukungan setahun terakhir juga berlangsung pada sosok calon presiden lain. Persaingan paling ketat, misalnya, kini berlangsung pada posisi kedua perolehan dukungan. Total proporsi dukungan terhadap sosok Prabowo Subianto kini semakin didekati Aburizal Bakrie.

Dari sisi loyalitas, para pendukung kedua sosok tersebut sebenarnya relatif sama rentan. Dibandingkan dengan survei sebelumnya, sekitar separuh bagian para pendukung kedua tokoh itu mengalihkan dukungan kepada sosok idaman lain. Sementara separuh lainnya memilih bertahan.

Di sisi lain, mereka juga menerima limpahan dukungan pemilih baru yang pada survei sebelumnya memilih sosok di luar mereka berdua. Perbedaan di antara keduanya, dalam survei ini, tambahan dukungan pemilih kepada Prabowo tidak sebesar dukungan yang hilang. Namun, sebaliknya bagi Aburizal, kehilangan dukungan masih terbalas oleh tambahan dukungan baru.

Wiranto melesat

Peningkatan signifikan justru terjadi pada Wiranto. Jika dua hasil survei sebelumnya masih menempatkan Wiranto pada posisi bawah perolehan dukungan, kali ini meningkat. Dengan keterpilihan mencapai 6,3 persen, Wiranto bersaing dengan Megawati Soekarnoputri dan meninggalkan Jusuf Kalla.

Namun, jika dilihat dari aspek loyalitas, basis dukungan Wiranto juga tergolong rentan. Lebih dari separuh bagian pendukungnya semula berganti dengan para pendukung baru. Positifnya, saat ini, tambahan pendukung masih lebih besar dari dukungan yang hilang.

Bagi Jusuf Kalla, perubahan dukungan juga teralami. Pada ketiga hasil survei penurunan terus berlangsung. Terakhir, tinggal 3,1 persen pendukungnya. Di satu sisi, sebagian pendukungnya tersedot sosok Jokowi. Begitu pun daya pikat Prabowo, Aburizal, dan Wiranto mampu pula memengaruhi pendukung Jusuf Kalla untuk beralih pilihan. Sebaliknya, tambahan dukungan diperoleh Jusuf Kalla dari para pemilih Aburizal sekalipun dalam proporsi yang kalah besar ketimbang kehilangannya.

Berbagai perubahan dukungan yang terungkap dari survei ini hanya berlangsung pada calon presiden yang sudah dikenal publik. Tepatnya, perubahan lebih terfokus pada sosok-sosok yang sejauh ini memperoleh proporsi dukungan signifikan. Sementara sosok calon presiden yang selama ini meraih dukungan rendah relatif statis.

Sosok Mahfud MD, Hatta Rajasa, hingga Yusril Ihza Mahendra sejauh ini belum menunjukkan geliat peningkatan atau penurunan dukungan. Begitu pun Hidayat Nur Wahid masih tidak beranjak dari posisi perolehan survei sebelumnya.

Sementara itu, kesebelas sosok calon presiden peserta Konvensi Demokrat masih rendah tingkat keterpilihannya. Keterkenalan sosok di mata pemilih masih menjadi kendala. Hanya Dahlan Iskan, Anies Baswedan, dan Pramono Edhie yang cukup dikenal publik. Namun, tingkat keterpilihannya belum menunjukkan peningkatan signifikan.

Namun, dinamika politik masih akan terjadi sesuai dengan perjalanan waktu. Hasil pemilu legislatif akan sangat menentukan kontestasi pemilu presiden.

Bestian Nainggolan, Litbang Kompas

Menghitung UMK Pekerja Nonformal

Sjamsoe�oed Sadjad

HARIAN Kompas, November 2013 lalu, memuat penetapan upah minimum kabupaten/kota, dikenal sebagai UMK-, di sejumlah daerah. UMK untuk Surabaya, misalnya, diusulkan Rp 2,2 juta, sedangkan di Bali ditetapkanRp 1,325 juta. Katakan itu upah sebulan kerja, upah per hari di Surabaya yang diharapkan adalah Rp 70.000 dan di Bali Rp 40.000.

Kalau batas garis kemiskinan 2 dollar AS per hari atau sekitar Rp 20.000, UMK di dua daerah itu telah menunjukkan upaya pengentasan orang miskin. Namun, sektor nonformal mungkin belum terjangkau UMK. Katakan upah minimum pekerja di rumah tangga atau pekerja tani.

Dalam penentuan UMK sektor nonformal perlu dipertimbangkan faktor kultural, kemanusiaan, atau risiko alami. Saya mencoba hitung apakah upah bulanan yang dibayarkan kepada pekerja rumah tangga (PRT) sudah mendekati UMK. PRT suami-istri di tempat bekerja bertugas empat hari seminggu atau rata-rata 17 hari sebulan, berarti 55 persen per bulan, sedangkan sehari hanya sekitar tiga jam atau 43 persen per hari. Kedua angka itu kalau saya jadikan fungsi hitungan upah pekerja nonformal terhadap upah pekerja formal menjadi 23,65 persen.

Kalau UMK sebagaimana saya kemukakan di atas untuk Surabaya dan Bali Rp 70.000 dan Rp 40.000 saya jadikan rujukan, UMK yang harus dibayarkan adalah Rp 16.555 dan Rp 9.460 per hari atau Rp 496.650 dan Rp 283.800 per bulan. Jika upah PRT ini Rp 350.000 sebulan, UMK Surabaya-Bali tidak terlalu dekat dengan garis kemiskinan. Apalagi, selain uang bulanan, setiap hari setelah bekerja, PRT juga membawa pulang nasi dan lauk-pauk. Suami PRT juga membantu mengurusi kebersihan halaman dan kebun dan menerima gaji bulanan sama dengan istrinya. Menjelang Lebaran, suami-istri PRT itu selalu mendapat gaji ke-13 dan pakaian baru.

Buruh tani

Dari contoh upah untuk PRT, saya coba menghitung upah minimum pekerja di pertanian. Saya merujuk data jumlah jam kerja tani padi sawah dari Vademekum Pertanian yang diterbitkan Pusat Jawatan Pertanian Rakyat tahun 1957. Dengan demikian, pengerjaannya masih serba tradisional. Misalnya, membalik tanah dengan tenaga sapi atau kerbau dan panenan yang mengandalkan tenaga perempuan.

Dalam tabloid Sinar Tani, media yang diterbitkan Kementerian Pertanian Edisi 16-22 Oktober 2013 Nomor 3528, ada rubrik Agriwacana tentang penghasilan minimum petani. Pekerjaan tani padi sawah banyak variasinya, misalnya jenis tanah, sistem pengairan, pemupukan, pengelolaan, dan jenis padinya. Kesimpulan saya, betapa rumit menentukan upah minimum untuk pekerja tani di sawah meski pengupahan tradisional bisa jadi pegangan.

Kalau petani pemilik lahan tidak bersedia mengolah padi sawahnya, ia lalu menyerahkan kepada petani lain sebagai penggarap dengan upah separuh hasil. Sementara upah pekerja tani perempuan yang memanen seperlima hasil panen. Inilah yang disebut faktor kultural.

Bertolak dari model fungsi persentase jumlah jam kerja sehari dan persentase jumlah hari kerja seminggu, mungkin UMK untuk pekerja nonformal bisa saya hitung. Menurut catatan buku Vademekum Pertanian, jumlah tenaga kerja untuk pengelolaan padi sawah di Malang, Jawa Timur, adalah tenaga laki-laki 563 jam dan perempuan 1.464 jam.

Kalau tenaga perempuan dihargai setengah tenaga laki-laki dalam perhitungan upah, jumlah tenaga laki-laki yang diperlukan 563 + � x 1.464 = 1.295 dan jumlah tenaga perempuan 2 x 563 + 1.464 = 2.590. Misalnya produk beras yang dihasilkan 3 ton dan setengahnya sebagai upah tenaga laki-laki, dengan harga beras Rp 6.000 per kilogram, diperoleh Rp 9 juta. Dengan demikian, upah per jam laki-laki adalah Rp 6.949 dan tenaga perempuan Rp 3.474. Upah ini termasuk upah petani sebagai manajer merangkap pekerja tani, bukan upah pekerja tani saja.

Petani manajer

Saya perhitungkan dari data Vademekum Pertanian ada 27-33 persen tenaga laki-laki. Kalau upah petani sebagai manajer tidak diperhitungkan dan hanya pekerja tani laki-laki yang membantu, UMK pekerja tani laki-laki Rp 2.700.000 dan UMK upah pekerja tani perempuan adalah Rp 1.350.000.

Perbedaannya, pekerja industri formal bekerja saban hari dan menerima gaji bulanan, sedangkan pekerja tani nonformal hanya bekerja beberapa hari dalam satu musim. Akibatnya, upah yang diterima petani untuk periode empat bulan sama dengan pekerja industri satu bulan. Dengan kata lain, upah kerja pekerja tani hanya menjamin kehidupan satu bulan. Untuk yang tiga bulan, mereka harus mencari penghasilan yang lain sehingga perlu program industrialisasi pedesaan.

Tanpa itu, pekerja tani laki-laki dan perempuan akan mengalir ke kota atau ke luar negeri sebagai tenaga kerja Indonesia.

Sjamsoe�oed Sadjad,  Guru Besar Emeritus Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor

Saatnya Mengonsolidasikan �Orang Baik�

Tim Kompas

KEBANGGAAN menjadi anggota DPR kini telah berangsur surut, bahkan bagi sebagian anggota Dewan, dirasa sudah sirna dengan banyaknya rekan mereka yang terseret kasus korupsi. Meskipun demikian, di tengah wajah buram DPR itu, masih ada harapan besar di ujung sana karena masih ada yang ingin terus berjuang memperbaikinya.

Terlepas dari berbagai kekurangan yang terjadi, dunia internasional juga masih menghargai perkembangan demokrasi yang terjadi di negeri ini. Dunia memandang Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga. Inilah yang menjadi tantangan proses demokrasi Indonesia ke depan.

Indonesia juga memiliki geopolitik yang sangat strategis, kekayaan alam melimpah, dan penduduk yang besar dan majemuk. Pertumbuhan ekonomi juga luar biasa. Apabila ini semua dikelola dengan baik, bukan tidak mungkin Indonesia menjadi bangsa besar.

Proses demokrasi Indonesia, saatnya, mengalami pendewasaan dan pemantapan. Hal ini yang akan menentukan apakah bangsa ini nantinya akan mengalami kemunduran karena proses korupsi yang mengharu biru; hanya menjadi bangsa medioker, atau justru menjadi bangsa yang besar karena mau mengoreksi diri dan kemudian bangkit.

Ini tentunya menjadi tantangan bagi siapa pun yang sekarang ini akan masuk dalam arena Pemilihan Umum 2014. Mereka harus menjawab harapan publik agar benar-benar menjadi wakil rakyat yang sesungguhnya.

Postur caleg 2014

Melihat postur calon anggota legislatif (caleg) yang akan bertanding dalam Pemilu 2014, memang harapan tidak bisa terlalu banyak digantungkan. Rata-rata caleg yang ada sekarang ini mayoritas, yaitu 3.212 orang atau sekitar 49 persen, berlatar belakang non-kader partai. Mereka yang berasal dari kader partai hanya 2.202 orang atau sekitar 33 persen, sedangkan 18 persen sisanya tanpa keterangan.

Dengan tingginya caleg nonkader dan berasal dari luar partai politik ini, sangat kecil kemungkinan dari mereka yang memahami secara mendalam ideologi partainya. Padahal, ideologi partai politik pada umumnya menawarkan sebuah visi perjuangan tentang membangun kesejahteraan bersama secara berkeadilan.

Dari total 6.607 caleg yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum, sebanyak 3.241 caleg (49,1 persen) berlatar belakang pengusaha. Jumlahnya kontras dengan mereka yang berlatar belakang aktivis, yaitu hanya 244 caleg (3,7 persen).

Dari 560 anggota DPR periode 2009-2014, hampir 90 persennya juga kembali mencalonkan diri. Sebanyak 80 persen di antaranya bahkan ditempatkan oleh partai politiknya masing-masing di nomor urut 1 dan 2. Karena itu, diperkirakan 70 persen anggota DPR periode 2014-2019 nanti akan diisi anggota-anggota DPR lama. Bukan tidak mungkin, anggota Dewan yang malas tetapi memiliki banyak uang pun akhirnya terpilih kembali.

Dengan masuknya kembali wajah-wajah lama di DPR, tanpa munculnya kesadaran baru dan adanya perubahan sistem berdemokrasi yang radikal, wajah DPR 2014-2019 kemungkinan tidak akan banyak berubah dibandingkan periode sebelumnya. Apabila ini yang terjadi adalah celaka.

Konsolidasi

Menghadapi situasi ini yang terpenting saat ini adalah bagaimana menemukan dan mengonsolidasikan orang baik. Komisi Pemilihan Umum seharusnya dapat lebih berperan untuk menyampaikan informasi secara utuh ke publik profil dari 6.607 caleg ini. Sayangnya, hal tersebut belum dikerjakan optimal oleh KPU.

Banyak caleg yang tidak mengisi biodata secara lengkap tetapi dokumennya telah diterima dan diberi cap oleh KPU. Data informasi para caleg ini pun masih sulit didapatkan oleh publik. Karena itu, publik tidak bisa mengetahui secara pasti latar belakang para caleg. Pemilih perlu diberi informasi untuk membedakan mana caleg yang emas dan caleg yang loyang. Sesungguhnya, anggota DPR yang bertindak korup pun di bawah 10 persen dan pemainnya hanya orang-orang tertentu. Artinya, masih banyak yang baik di lembaga DPR.

Para �orang baik� ini pun hendaknya dengan rasa saling percaya satu sama lain dapat saling bertukar gagasan untuk membangun kepentingan bersama yang lebih besar, yaitu kepentingan bangsa. Apabila itu bisa terjadi, akan sangat dahsyat pengaruhnya.

Salah satu kesadaran bersama yang juga perlu dibangun di antara para caleg �putih� adalah sejak awal mau membangun mekanisme kontrol pada diri sendiri. Sebagai pejabat publik, mereka harus bersedia melaporkan secara terbuka aset, kekayaan pribadi, dan pajak yang dibayarkan.

Para caleg yang idealis ini juga harus didukung publik karena sesungguhnya beban moral yang dihadapi DPR juga tidak ringan di tengah tiadanya kebanggaan menjadi caleg. Kalau itu bisa terjadi, masih ada harapan.

Kado DPR 2004-2009

DPR periode 2009-2014 pun di akhir masa jabatan hendaknya memberikan kado yang terbaik untuk DPR periode 2014-2019, yaitu sistem yang bisa meningkatkan mekanisme kontrol di lembaga DPR. Sebab, tanpa ada kontrol, dengan kekuasaan yang sedemikian besar, anggota DPR bisa terjebak pada abuse of power.

Revisi Undang-Undang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD adalah salah satu yang penting dilakukan. Dalam revisinya harus diatur tentang larangan conflict of interest.

Partai politik pun harus berbenah sehingga bisa menjadi sekolah politik bagi kader-kadernya dan menjadi pabrik politisi berintegritas yang duduk di eksekutif ataupun legislatif. Partai politik harus menjadi �obor� seperti yang dicita-citakan Soekarno. Partai bukan sekadar sekumpulan orang yang berkumpul dan bergerak, tetapi mampu memberikan penyadaran.

Apabila itu terjadi, di tengah sejuta pesimisme masih ada optimisme. Seperti kisah tentang perundingan Osla, perundingan rahasia antara sejumlah elite Israel dengan Palestina yang ingin menciptakan perdamaian di tengah perang yang terus berkecamuk. Mereka tak memedulikan apa yang terjadi di lapangan, tetapi terus-menerus melakukan perundingan dan mencari solusi hingga akhirnya didapatlah sejengkal Gaza dengan Ramalah.

Demikian pula di tengah keputusasaan tentang situasi partai, tentang DPR, yang marak oleh korupsi, ketika masih ada sekelompok orang yang terus melakukan ikhtiar untuk memperbaikinya, di sanalah masih tebersit harapan akan adanya masa depan negeri yang lebih baik...