Demokrasi Kusir Delman

Radhar Panca Dahana

PERSOALAN utama dalam hidup bersama sebenarnya sederhana saja. Baiklah kita gunakan istilah ilmu sosial, khususnya ekonomi�yang pertama kali termaktub dalam Declaration of Independence Amerika Serikat�sebagai pursuit of happiness. Kita semua hidup di atas bumi ini untuk mencari dan meraih apa pun hal yang membuat hidup kita nyaman, bahagia.

Dalam pandangan saya, semangat atau usaha dasar manusia itu jadi fundamen filosofis dari perkembangan peradaban dunia di fase kedua setelah manusia berkutat lebih pada usaha mempertahankan (daya) hidup subspesiesnya menghadapi tantangan alam yang luar biasa. Dalam fase kedua peradaban manusia inilah dilahirkan agama, filsafat, ideologi, dan ilmu-ilmu dasar di semua bidang.

Mencapai rasa nyaman atau kebahagiaan semacam peak experience Abraham Maslow ini pun sesungguhnya juga sederhana bagi kalangan rakyat umumnya, yang secara akademik kita jorokkan dalam istilah akar rumput: terpenuhinya kebutuhan primer hingga tersier. Untuk kebutuhan ini, siapa pun rakyat, di negeri apa pun�tak peduli siapa dan apa bentuk pemerintahan atau kekuasaan yang mengendalikan hidup mereka�yang penting mereka mampu menyediakan semua kebutuhan dasar (plus pendidikan dan kesehatan) itu.

Ironi dalam perkembangan atau sejarah hidup bernegara adalah saat kebutuhan itu menjadi semacam komoditas dalam permainan kuasa (politik dan ekonomi) di kalangan elitenya. Kita paham benar, ratusan bahkan ribuan bangsa yang pernah ada di bumi ini melahirkan dan mengembangkan kebudayaan otentiknya menjawab persoalan itu. Selama puluhan, ratusan, bahkan ribuan tahun, kita mencatat pencapaian dari semua bangsa itu.

Kita tak bisa menafikan kebudayaan yang melahirkan peradaban luhurnya sendiri seperti Mesir, Sumeria, Babylonia, India, hingga Maya, bahkan Jawa menjadi bagian penting dari sejarah kebudayaan/peradaban dunia di atas. Adalah satu hal yang agak meremehkan, terlampau menyederhanakan, bahkan reduksi yang terasa �kurang ajar� jika sebuah produk kebudayaan dari satu kawasan tertentu diharapkan, ditawarkan, didesak, bahkan dipaksakan secara koersif untuk diterapkan atau dipraktikkan oleh bangsa dari kawasan lain yang sebenarnya juga memiliki sejarah kebudayaannya sendiri.

Yang terjadi dalam gerak kebudayaan terakhir (dalam mekanisme globalisme belakangan ini) itu dengan sendirinya akan memakan korban tradisi dan kebuda- yaan setempat karena berbagai sebab yang mudah dijelaskan. Saya kira inilah argu- mentasi awal yang menunjukkan tragik dari sebuah praksis bernegara yang bernama demokrasi dan pasar liberal atau kapitalisme (dalam rumusan teoretik dan praktik Eropa kontinental).

Kita menjadi saksi, bagaimana penetrasi kedua sistem yang diuniversalkan melalui globalisme kebudayaan itu kadang dilakukan dengan satu bentuk represi yang tak hanya memakan dunia mental dan simbolik satu bangsa/negara, tetapi juga ribuan jiwa penduduknya. Apa hasilnya? Apakah demokrasi dan kapitalisme yang dipaksakan di puluhan negara Timur Tengah atau Afrika berhasil menciptakan keadaan atau pemerintahan yang mampu memenuhi kebutuhan dasar di atas?

Jangan dustai makna

Kita tampaknya dapat bersepaham, kebutuhan lain (baru) yang dianggap juga asasi seperti berbicara, berekspresi, berserikat, memilih pejabat publik, hingga menjadi kaya atau menjadi penguasa pada esensinya hanya medium atau mungkin alat bagi sebuah bangsa bisa menyelenggarakan kebutuhan alamiah/dasariah yang disebut di bagian atas. Kebutuhan lain itu tak lain merupakan rekayasa sosial yang dihasilkan oleh ilmu dan tingkat peradaban yang dicapai satu bangsa.

Tentu saja kita tak akan merasa berhasil, tersenyum, bangga, apalagi merasa bahagia ketika semua orang memiliki mikropon dan mimbarnya sendiri-sendiri untuk bicara dan berserikat sebebasnya, sementara angka kemiskinan justru bertambah dan koefisien gini meningkat sebagaimana laporan terbaru Badan Pusat Statistik (Kompas, 3/1). Belum lagi kenyataan belakangan memperlihatkan kebutuhan dasar tergeser oleh kebutuhan mewah akibat rayuan maut pasar industri dan kapital(is) yang memosisikan luxuries atau perangkat kemodernan (ukuran gengsi dan prestise) lebih dominan dari yang dasar.

Data BPS di atas juga bukti terjadinya penurunan pengeluaran untuk makanan akibat kebutuhan nondasar membutuhkan jauh lebih banyak porsi (persentase) dari penghasilan. Artinya, sehebat apa pun pemenuhan kebutuhan addendum atau pendukung yang hasil rekayasa itu tidaklah berarti apa-apa bila kesejahteraan atau kebahagiaan tak berkembang dalam ukuran percepatan yang sama.

Maka, bila demokrasi pun harus dibincangkan, atau sistem apa pun, selaiknya kita memperhitungkan realitas eksistensial dari manusia sebagai subyek utama sebagaimana terpapar di atas. Kritik Franz Magnis-Suseno SJ (Kompas, 2/1/2014) atas opini saya terdahulu (Kompas, 12/12/2013) sangatlah menarik dan adekuat sepanjang kita hanya membahas perangkat atau alat�sebagai moda�untuk mencapai tujuan hidup manusia di atas. Kritik atau diskusi di tingkat ini pun perlu mempertimbangkan tragik dari demokrasi (juga kapitalisme sebagai saudara kembarnya, di sisi lain) dalam praksisnya secara historis di berbagai negara/bangsa.

Untuk itu, beberapa hal perlu dicermati dari kritik Magnis. Pertama, soal �lima menit� partisipasi publik dalam demokrasi yang bagi kritik di atas sebenarnya �...merupakan puncak dan penutup pembicaraan yang barangkali lama dan mendalam, di mana akhirnya diambil keputusan (dengan tanda tangan atau coblosan �5 menit� itu, pen).�

Saya setuju. Namun, tampaknya ada yang keliru secara semantik atau mungkin makna konotatif dari kalimat itu. �Pembicaraan lama dan mendalam� itu jadi benar bila rakyat�sebagai pemilik suara dan kedaulatan sejatinya�yang melakukan �negosiasi� itu. Namun, kenyataannya, proses �negosiasi� itu diambil alih (istilah lebih lunak dari �dirampas� atau �dirampok�) oleh elite politik, secara konspiratif meninggalkan semacam fait accompli berupa pilihan ganda pada rakyat. Rakyat hanyalah tukang stempel yang diombang-ambing oleh permainan pencitraan, ideologi semu, harapan kosong, dan uang tak seberapa. Kita tak bisa berdusta mengenai hal itu. Sebagaimana kita tidak bisa mendustai demokrasi sebagai sesuatu yang sakral (baca: benar), tapi ternyata tidak hanya baju, tapi hatinya pun kotor.

Jadi, yang terjadi sebenarnya bukan pendegradasian demokrasi jadi �5 menit�, tapi reduksi makna dari praksis yang ada di baliknya. Istilah dan nama bukanlah hal utama dibanding makna atau esensi yang dikandungnya. Saya kira filsafat sejak Yunani kuno sudah menyatakan hal ini. Demokrasi dengan praktik dan makna yang membusukkan itu kemudian tinggal menjadi mesin giling legitimasi bagi praktik-praktik elite yang kotor, dan menggiling semua yang mempertanyakan kata dan makna �mayoritas� dengan semacam tuduhan beraroma �anti-PKI� gaya Orde Baru: anti-demokrasi!

Itulah saya kira jawaban bagi pernyataan bahwa �rakyat senang dan taat pada aturan-aturan demokratis�. Sebuah pernyataan yang segera terbantah saat kita mengetahui betapa begitu banyaknya �aturan-aturan demokratis� itu justru disusun oleh semacam oligarki, bahkan konspirasi elite lokal ataupun asing. Bila, katakanlah dalam pilkada pemenang yang disebut �mayoritas� tapi notabene hanya didukung sekitar 20 persen pemilih nyata (dikurangi golput dan persentase kandidat lain), harus diterima oleh rakyat, tentu bukanlah karena �senang dan taat�. Tapi, mereka digiling oleh mesin legitimator demokrasi yang bersenjatakan aturan (undang-undang) hasil konspirasi elite oligarkis di atas. Saya kira bukan hanya pilkada di Indonesia, tapi kasus Bush dan Kohl di negerinya pun menyimpan kontroversi atau problemasi serupa.

Kusir delman

Demokrasi yang tergambar di atas seperti sebuah delman dengan kusir yang (selalu) gelap identitasnya. Rakyat yang berjubel di delman itu hanya bisa pasrah ketika sang kusir membawanya, entah ke mana. Mungkin ke berbagai mitos tentang mayoritas, hak-hak asasi, kedaulatan rakyat, dan sebagainya, yang sesungguhnya semua itu adalah permainan simbolik yang dimainkan oleh konspirasi elite (modal dan politik). Misal, konspirasi itu memainkan mantra �demokrasi� untuk semacam �kesetaraan� yang ternyata ilusif karena tak ada yang setara dalam kompetisi kekuasaan (politik dan ekonomi).

Aforisma Magnis yang menunjukkan kesetaraan atau respek pada minoritas, �meskipun kami tidak perlu memperhitungkan kamu, dan kamu tidak dapat mengancam kami dan sebenarnya dapat saja kami abaikan, tapi kami tetap mengakui dan menghormati kamu sebagai saudara dan manusia seharkat dengan kami�, menunjukkan kembali ironi bahkan tragik dari demokrasi itu sendiri. Liyan atau minoritas itu ternyata hanyalah sebuah �tapi�, yang secara jelas menunjukkan sub-ordinasi. Sebuah �tapi� yang perlu tiga kali ditegaskan dalam bagian awal aforisma di atas sesungguhnya �bukanlah apa-apa�. Hanya belas kasihan dari kaum dominan kepada sang liyan.

Itu menunjukkan juga dengan tepat bagaimana demokrasi sebenarnya memendam potensi otoritariannya sendiri. Penguasa (mayoritas) secara sah, legal, dan �demokratis� memiliki hak dan kapasitas untuk �mempersetankan� siapa pun yang bukan bagian darinya (partai pemenang, misalnya). Betapapun yang bernama �siapa pun� hanya selisih 2 persen, bahkan bisa jadi mayoritas mutlak di banyak kasus.

Terlebih bila penguasa (mayoritas) itu masih bersekongkol dengan penguasa/tradisi lama, maka demokrasi pun tinggal jadi legitimator murahan bagi status quo. Ini terjadi di mana-mana. Saya kira tragedi sejarah demokrasi Jerman sejak benihnya pada Hambach Festival (1832), sampai terpilihnya Bismarck dan terbentuknya imperium Germania (1871)�bahkan hingga Perjanjian Versailles (1919)�adalah bayangan demokrasi yang masih dalam ketiak kepentingan rezim kaisar Frederick. Sebagian melihat kemunculan Nazi dan Hitler pun tuah dari itu. Tuah dari bangsa Jerman yang sejak awal berpotensi kuat menjadi bangsa yang otoriter dan tidak pernah merasa nyaman dengan demokrasi (Ludwig von Moses, 1919:3), juga multikulturalisme belakangan ini.

Apa yang kita saksikan dan rasakan di negeri sendiri sebenarnya tak jauh dari itu. Tradisi dari kuasa lama masih jadi ruh dari birokrasi, bahkan cara kerja para pejabat publiknya. Menurut saya, rakyat terlalu cerdas untuk tak mengetahuinya. Mereka tahu, tapi tak bisa berbuat apa-apa karena kedaulatannya sudah dirampok. Apa yang mereka lakukan? Seperti maqam dalam drama Aristotelian, semua yang tragedi akan mencapai komedi. Orang Indonesia adalah panggung drama seperti itu: dengan arif rakyat menertawakan elitenya.

Saya tertawa untuk kearifan itu dengan penuh rasa kagum. Saya tak tertawa untuk demokrasi. Ia terlalu rapuh dan menyedihkan untuk ditertawakan karena ia kini seperti lebih dari agama dalam menciptakan taqlid di kalangan pemeluknya. Ia lebih banyak diterima sebagai ilusi, sekurangnya sebagai eufemisme ideologis.

Bangsa ini tak cukup memegang acuan dengan karakter atau realitas seperti itu. Saya memikirkan demokrasi bukan hanya dengan korban ratusan ribu atau jutaan nyawa di tahun 1960-an (korban lebih besar juga dialami bangsa Jerman, Amerika, atau Timur Tengah sekarang ini), tapi korban mental dan spiritual yang justru menjadi penanda utama bagi umumnya masyarakat Nusantara ini, akibat penetrasi/paksaan sistem-sistem global itu.

Saya tak lantang mengkritik tanpa solusi. Selama satu dekade belakangan (lewat berbagai mimbar dan kertas) saya sudah menyodorkan dasar gagasan solusional itu: belajar pada cara leluhur/tradisi mengelola rakyat dan bangsanya. Saya sampai pada satu kata: bahari! Bukan antitesis tapi sebagai counter-part dari sistem kontinental/daratan. Mungkin Magnis belum sempat memeriksanya. Tapi, saya sendiri coba memeriksa dengan baik kutipan Magnis dari Winston Churchill tentang demokrasi sebagai �bentuk pemerintahan paling buruk�.

Seperti kata-kata akhir dari Churchill yang berbunyi time to time, yang berarti �dari waktu ke waktu�, sehingga penerjemahan �sewaktu-waktu� menjadi agak keliru dengan konsekuensi tak terduga. Barangkali inilah �waktu��bukan �sewaktu��bagi kita untuk mencari dan mendapatkan pilihan �bentuk pemerintahan� yang lebih baik, setidaknya cocok dengan realitas historis dan kultural kita. Sekurangnya tidak �paling buruk� seperti kata pahlawan �bercerutu� Inggris itu.

Selamat Tahun Akhir, Tuan!

Radhar Panca Dahana

TAK bisa saya bayangkan, apa yang dibayangkan remaja desa yang tenteram di Tremas, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur�sekitar 40 kilometer dari Desa Badegan, Ponorogo, tempat ibu saya lahir�tentang dirinya sendiri di masa depan.

Yang mengisi ruang imajinasi saya hanya figur seorang remaja bertubuh cukup, yang penuh percaya diri karena kemampuannya di banyak hal: dari sekolah hingga olahraga, dari pergaulan hingga kesenian. Remaja itu seperti berhasil mewujudkan harapan ayahnya sebagai anak yang berkelakuan (sila) baik (su) dan tampaknya akan bisa menyempurnakan harapan di keseluruhan namanya, �ksatria sejati (berperilaku baik� atau well behaved knight alias Susilo Bambang Yudhoyono).

Belakangan ia mengabreviasi namanya sendiri, seperti pengerdilan sebuah gelar, penciutan makna kepribadiannya sendiri, menjadi SBY.

Kita, ratusan juta rakyat negeri ini, juga jutaan lain di mancanegara tahu, akronim itu seperti nama baru yang berbeda latarnya dengan pergantian nama Koesno menjadi Karno, sebagaimana terjadi pada presiden pertama republik ini. Namun kita juga tahu, kedua orang dengan makna �ksatria� dalam namanya itu kemudian jadi pimpinan tertinggi dari hampir 240 juta manusia yang memiliki lebih dari 13.000 pulau, 600-an suku bangsa, dan 400-an bahasa. Bukan bangsa yang kecil, tentu saja. Bukan prestasi biasa, tentu juga.

Latar imajiner dan prestasi spektakuler (menjadi seorang presiden!), sekurangnya memberi pemahaman kepada saya, sebagaimana Koesno, Susilo adalah �orang baik�. Orang yang dididik oleh adat, orangtua, sekolah, maupun lingkungan yang tekun memelihara keluhuran sebuah kebudayaan. Maka, betapa pun ia seorang tentara, ia tetap santun, penuh keramahan, tepo seliro, sensitif, dan�sebagaimana orang Jawa�tetap �tersembunyi�. Di balik �persembunyian� itu, ia memproduksi banyak tanda: mulai dari kata-kata, sisiran rambut, cara bersenyum, menggoyangkan tangan, hingga permainan perasaannya.

Sebenarnyalah, SBY�maaf jika saya gunakan abreviasi umum ini, bukan untuk maksud mengerdilkan�adalah seorang aktor tulen, cerdas, dan tangkas dalam memainkan perannya dalam panggung drama yang sesungguhnya. Waktu muda ia memainkan peran pula di atas panggung teater. Saya tidak tahu kualitasnya. Namun, sebagaimana kegemarannya dalam menulis lagu dan puisi, saya lihat bakatnya yang mediokratik tak cukup terasah baik. Passion-nya dalam dunia artistik tumbang oleh hasrat besarnya di dunia ksatria.

Bahkan dibanding beberapa kepala negara lain yang cum seniman, seperti dramawan Vaclav Havel, novelis Fran�ois Mitterrand, aktor layar lebar Ronald Reagan, hingga pelukis dan perintis teater modern Indonesia Soekarno, daya artistik SBY terlihat lebih lemah. Barangkali ia bisa digolongkan pada seniman-seniman cum kepala negara semacam Mikhail Gorbachev yang pemain drama, Ho Chi Minh dan Mao Zedong yang penyair atau peniup trompet macam Bill Clinton.

Namun, sungguh jelas, latar artistik semacam itu memberinya satu lapisan mental dan spiritual yang teguh. Memberinya kepribadian kuat dalam mempertahankan prinsip-prinsip keluhuran yang diinternalisasinya sejak kecil. Modal yang sangat bagus untuk menjadi seorang jenderal, juga seorang presiden.

�Warisan� SBY itu

Tafsir biografis di atas setidaknya memberi saya modal yang padat untuk memahami presiden ke-9 RI ini sesungguhnya adalah orang baik, dengan tujuan baik dan (ingin) melaksanakannya dengan baik. Barangkali ini lebih dari sekadar pencitraan. Betapa pun ia bagus sebagai aktor dalam peran presiden�mungkin medioker di atas panggung teater prosenium��kebaikan� itu tidak dapat direkayasa. Karena ia adalah aura, sebagaimana kita melihatnya dalam penampilan Soekarno dan Soeharto, dua presiden besar di belakangnya.

Apa pun kontroversi yang terproduksi dari ketiga tokoh sejarah itu, kita mungkin setuju dari aura yang dimunculkan oleh mimik dan bahasa tubuh mereka: pada dasarnya mereka diisi oleh satu kebudayaan yang memuliakan keluhuran nilai, moral, dan etika. Dan yang satu ini bukan sandiwara, tidak ada naskah maupun sutradaranya.

Saya harus jujur mengungkapkan, beberapa kalangan luar negeri yang menjadi sejawat hampir semua menyatakan respek kepada SBY karena setidaknya mampu membuat �Indonesia� sebagai sebuah nama negara dan bangsa yang tidak hanya diidentifikasi oleh dua nama: Bali dan tsunami. Ia adalah anggota G-20, inspirator, setidaknya penggerak beberapa inisiatif diplomatik secara regional ataupun global. Ia adalah seseorang yang berani mengklaim sebagai pemimpin dari �negara demokratis terbesar ketiga (atau pertama di dunia Islam)� di atas bumi ini.

Dalam soal hukum, korupsi khususnya, dunia mengenal konsistensi pemerintahan SBY menegakkannya tanpa pandang bulu, termasuk para pejabat yang diangkatnya, kolega, bahkan anggota keluarga. Kita pun sulit menemukan bukti valid adanya intervensi pada penegakan hukum di kejahatan luar biasa. Independensi KPK adalah buahnya: ribuan kasus luar biasa terungkap, bukan untuk menandakan pemerintahnya sangat korup, tapi untuk menunjukkan bagaimana penegakan ini mampu membongkar kebusukan dan nanah-nanah dari daging berluka pemerintahan sebelumnya. Seperti nanah ia membengkak dalam konspirasi, kini KPK sibuk menusuknya pecah, satu per satu.

Sejarah atau waktu akan membuktikan apakah semua itu sebuah warisan (legacy) sejati atau bukan. Namun, per 1 Januari tahun yang dikatakan baru ini (2014), ia melahirkan sebuah kebijakan monumental berupa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang memberikan rasa aman seluruh rakyat akan problem kesehatan yang dihantui kerakusan tarif dari sejumlah lembaga pengobatan.

Secara ekonomis, mungkin Prof Firmanzah, staf khusus di bidang itu, bisa bicara dengan argumentasi yang cukup kokoh tentang hasil-hasil yang dianggapnya fenomenal. Secara politis, Daniel Sparringa�juga staf khusus�akan bersemangat menjelaskan prestasi-prestasi bos-nya. Barangkali kritik bertaburan, tapi tidak akan lama�sekurangnya dalam satu periode presiden penggantinya�kita akan tahu apakah semua itu sebuah peninggalan berharga yang SBY wariskan kepada kita sebagai bangsa. Dan, saya kira tidak perlu kita bicara tentang tiga kumpulan puisi, dua album musik, dan (konon) naskah drama atau novel yang ditulisnya. Sekurangnya hal-hal terakhir itu menjadi warisan untuk anggota keluarganya.

Absensi fundamen kebudayaan

Apa yang barangkali harus saya nyatakan adalah semacam (per-) ingatan tentang semua klaim �sukses� di atas. Tidak berbasis pada kepribadiannya, yang katanya, penuh ragu, terlalu kompromis dan terlalu banyak pertimbangan, tidak tough, melodramatik dan sensitif, atau terlalu permisif pada lobi-lobi asing dan kapitalis lokal.

Di tahun puncak pesta politik bangsa ini, akan sangat menjemukan memainkan retorika-kusir semacam itu. Sekarang saatnya mengapresiasi dengan jujur dan jernih, berlandas keluhuran budi dari kebudayaan kita atas kinerja seseorang yang hampir sepuluh tahun menjadi kusir dari pedati Indonesia ini.

Apresiasi yang, baiklah, kita terima saja dulu semua klaim dari para Staf Khusus Presiden. Namun, barangkali perlu direnungkan kembali, apakah pencapaian-pencapaian itu merupakan sebuah awal langkah dari sebuah visi (kultural) yang jauh lebih jauh? Apakah PDB, pendapatan per kapita, atau nilai bursa yang meningkat 400 persen sejak SBY mulai memerintah adalah pencapaian yang fundamental? Tidakkah ia seperti Mar�ie Muhammad, Menteri Keuangan era Soeharto, yang menyatakan bahwa �fundamental (sic!) kita kuat�, maksudnya tidak akan goyah terimbas krisis moneter Thailand dan Korsel saat itu? Kenyataannya, rupiah ambles hingga Rp 16.000, 800 persen dari nilai sebelumnya.

Sebenarnya prestasi ekonomis kita bukan hanya karena koefisien GINI-nya meningkat, tapi memang rentan dan rapuh (setidaknya karena volatilitas nilai dan kebijakan eksternal) antara lain karena dibangun oleh sistem yang tidak memperkuat basis/fundamen ekonomi dalam negerinya. Alih-alih justru fundamen global yang notabene dikendalikan oleh kekuatan modal korporasi global yang besar dananya setara dengan enam kali PDB dunia. Apa yang hendak saya katakan di sini, semua sukses bahkan warisan itu dapat luntur atau runtuh satu per satu karena ia tidak dibangun berdasar sebuah vision, sebuah pandangan hidup (weltanschauung) yang dapat menerawang probabilitas dan idealitas dari bangsanya sendiri. Kita tidak pernah mendengar itu, kita tak pernah baca itu. Kita hanya mendengar slogan (�aku yakin aku bisa�, dsb) yang tak jelas �untuk apa dan ke mana?�

Hal itu terjadi, secara ringkas, karena kemalasan kita bersama untuk melahirkan sebuah sistem (kemasyarakatan, politik, hukum, ekonomi, pendidikan, dsb) bagi kemaslahatan seluruh rakyat yang berbasis pada khazanah nilai yang nyata (existing values) hidup ratusan, bahkan ribuan tahun untuk memelihara peri kehidupan di seantero kepulauan ini. Kemalasan yang membuat kita hanya selangkah berjalan dan berpikir untuk mengambil buku-buku di rak perpustakaan mencari cara untuk mengatur diri kita sendiri, dari penjelasan-penjelasan para ilmuwan yang umumnya mengaku �tidak mengenal secara dalam bangsa yang kompleks ini�.

Absensi dari fundamen nilai atau basis kebudayaan itu membuat perjalanan bangsa ini seperti mengapung di tanah yang melahirkan dan akan membenam dirinya nanti. Sebuah kecenderungan (hyper) pragmatis�tentu juga dialami banyak pemimpin dunia lainnya�akan membuat semua pencapaian menjadi artifisial dan menggamangkan orientasi serta tujuan akhir perjalanan kita bersama. Karena ia hanya menjadi ambisi untuk pengisian portofolio demi pemilihan berikutnya. Semangat yang merata hampir di seluruh daerah di negeri ini.

Maka, apabila SBY berkata kepada lawan politiknya (mungkin juga di militer dulu), Prabowo, bahwa ia ingin lengser dengan rukun dan damai, itu tidak hanya menggambarkan pragmatisme kabinet dan cara pemerintahannya. Itu memang semangat praja dalam arti tradisionalnya: �melaksanakan tugas� sebaiknya. Bukan untuk menciptakan landasan yang kokoh untuk lepas landas bagi generasi berikutnya.

Bukan landasan ideal�yang tidak kompromistis atau permisif berlebihan pada desakan eksternal�bagi sebuah bangsa bahari yang tiap hari tidak berhenti bermimpi tentang kejayaan yang dibayangkannya pernah ada di masa lalu.

Yang terakhir itu memang tugas seorang pemimpin besar. Seorang jenderal besar berbintang lima, seorang presiden legendaris, sebagaimana kita memilikinya pada Soekarno dan Soeharto. Apakah SBY ada dalam jejeran itu, karena ternyata mimpinya serupa saja dengan rakyat umumnya, setidaknya dengan biaya yang ia keluarkan untuk riset �Gunung Padang�, sejarah masa depan akan memberi tahu kita.

Dalam pandangan saya, kekurangan besar atau warisan negatifnya adalah satu hal: SBY gagal meletakkan secara fundamental bangunan kebudayaan/peradaban Indonesia ke masa depan, yang akan membuat semua hasil kerjanya terus berayun dalam pendulum yang antara lain dibuat oleh 10.000 buku di perpustakaannya.

Karena itu, Tuan Presiden, saya harus mengucapkan �selamat tahun akhir�, bukan hanya karena 2014 adalah tahun terakhir kepercayaan rakyat diberikan kepada Tuan, melainkan juga tahun akhir di mana waktu tersisa untuk menggenapkan atau memperkokoh �warisan� di atas dengan menelurkan kebijakan bersejarah: sebuah strategi kebudayaan, yang akan memberi marka kepada semua pemangku negeri untuk berjalan tegap bersama di setapak yang bernama �masa depan�.

Untuk itu, mungkin awal tahun depan saya bisa menyapa Tuan dengan ucapan penuh senyuman, �Selamat Tahun Baru, Bung!� Lalu kita baca puisi bersama.

Radhar Panca Dahana, Budayawan

Rakyat dan Tragedi Demokrasi

Radhar Panca Dahana

DALAM  riset yang dilakukan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, ditunjukkan bagaimana demokrasi dalam sekujur sejarah modern republik ini mengalami berkali-kali perubahan tafsir, rumusan, hingga implementasinya. Riset itu pun �membuktikan� bagaimana perubahan-perubahan itu ternyata ditentukan atau bergantung pada rezim apa yang berkuasa pada masa itu.

Kita semua tahu, berapa dan apa saja rezim yang pernah memegang tampuk kekuasaan sejak Soekarno-Hatta di awal masa proklamasi. Sejumlah itulah demokrasi pun berubah, di wajah rezim itu pula karakter demokrasi ditentukan.

Apa pun tafsir dan praktik demokrasi di negeri ini pasti mengundang kritik dan serangan keras dari berbagai penjuru. Termasuk tafsir dan praktiknya hari ini, yang dalam pandangan internasional (konon) mengundang rasa hormat, bahkan decak kagum. Artinya, pertama, mungkin kita tidak akan pernah berhasil menemukan demokrasi yang seideal harapan seluruh elemen bangsa. Kedua, sesungguhnya demokrasi macam apa yang dibayangkan/diinginkan atau diidealisir oleh bangsa ini?

Pernyataan dan pertanyaan di atas muncul dari saya. Pertanyaan Mahfud sendiri adalah �apa sebenarnya yang salah?�, terkait soal kegagalan kita menafsir, merumuskan, dan mempraktikkan demokrasi ini. Tentu saja saya tak akan berusaha menjawab pertanyaan itu secara langsung dalam tulisan ini.

Percuma! Saya justru hendak mempertanyakan mengapa kita, sepanjang usia modern kita, begitu memercayai�bulat dan penuh yakin, bahkan hingga ke tingkatan taqlid�pada sebuah term, sebuah konsep dan sebuah praktik yang bernama �demokrasi�, untuk cara bagaimana kita mengatur diri kita, mengatur cara kita bermasyarakat, berbudaya, dan berbangsa? Mengapa seolah kita berdosa jika tidak mengimplementasi term yang sesungguhnya baru seabad kita kenal dalam kebudayaan kita itu?

Terus terang, saya menaruh kesangsian, jika bukan kecurigaan, terhadap fenomena sosial dan kebudayaan semacam ini. Apa sebenarnya yang terjadi pada bangsa kita sehingga begitu mudah mengambil atau membangun sebuah keyakinan baru terhadap ide kebudayaan yang relatif baru ini? Kecuali bahasa, mungkin inilah fenomena inter-relasi kultural kedua yang begitu masif sehingga ia membentuk semacam �bahasa persatuan� kedua. Benarkah? Tunggu sebentar, jangan terbuai untuk menciptakan taqlid baru.

Omong kosong demokrasi

Saya pikir, sesungguhnya anggapan atau pra-anggapan (asumsi) di atas terlampau hiperbolik, berlebihan. Kepercayaan kita pada kata dan konsep �demokrasi� itu tidaklah semasif atau senasional�apalagi hingga melahirkan �bahasa persatuan� baru�seperti konstatasi di atas.

Jujur saja, rakyat umum, publik, atau apa yang secara sosio-demokratik kita sebut grassroots tidaklah sefanatik itu terhadap demokrasi itu. Kenal dengan baik pun tidak. Barangkali ingin kenal pun juga tidak. Bahkan boleh jadi peduli pun tidak. Rakyat tidak bicara soal konsep tata negara atau bentuk pemerintahan. Rakyat bicara dan peduli terhadap pemerintahan (apa pun bentuk dan sistemnya) yang menyediakan dan menyelenggarakan hidup yang aman dan nyaman, cukup sandang-pangan, sekolah gratis, kesehatan gratis, jalanan mulus, dan tetumbuhan hijau di mana-mana. Titik!

Artinya rakyat tidak peduli, barangkali muak dengan proforma atau formalisme dalam bentuk apa pun, yang sekarang justru menjadi busana, atau semacam seni pengemasan (art of packaging) atau act of performancedari para pejabat publik kita. Itulah yang kita sebut prosedural, yang artifisial, bukan yang substansial atau esensial. Itulah yang pula memenuhi ruang terbuka kita�di sejumlah kota besar dan kecil�dengan poster, spanduk, atau baliho wajah-wajah yang tidak punya �substansi� alias isi atau rekam jejak prestasi publiknya, tapi menggembar-gembor dirinya sebagai tokoh dalam artifisialisasi retoris yang sangat menjemukan.

Lalu mengapa demokrasi begitu hebat bertahan, dibolak-balik seperti martabak sampai agak gosong, tapi tetap kita merasa sedap melahapnya? Apabila bukan rakyat umum, tentu pihak lainlah yang melakukan itu. Tidak perlu teori dan analisis tajam, kita segera tahu, pihak lain itu tidak lain adalah kaum elite; kaum yang selama ini begitu rajin, getol-bersemangat, dan berkepentingan besar dengan (keberlanjutan) demokrasi. Artinya, demokrasi sebenarnya telah menjadi semacam apologi atau argumentasi, lebih tepatnya arsenal, bagi kaum elite untuk menciptakan status quo demi mempertahankan zona kenyamanan yang selama ini mereka nikmati.

Penjelasan praktis dan sederhana itu tidak lagi memerlukan argumentasi ilmiah, bagaimana, misalnya, ide demokrasi itu sebenarnya dibajak dari negeri maritim Yunani, kemudian dimanipulir negara-negara kontinental Eropa daratan hanya untuk kebutuhan serupa dengan alasan di bagian akhir paragraf di atas. Entah itu elite feodal, kapital, sosial, religius, akademik, kultural dan seterusnya.

Demokrasi sesungguhnya tak lain adalah boneka atau barang mainan yang selalu seksi dan menyenangkan bagi kaum elite untuk dilempar ke sana-kemari atau ditepak mondar-mandir oleh raket-raket kerakusan elite pada kekuasaan dan kejayaan (ekonomi). Rakyat, yang konon dalam ide dasar di polis-polis Yunani kuno, adalah pemberi kekuasaan dan pemegang sejati kedaulatan (maaf!) tidak lain adalah bahan dasar atau bulu-bulu kock dari sepak-tepak olahraga kekuasaan elite di atas.

Partisipasi publik adalah omong kosong dan dusta besar dalam sejarah demokrasi. Publik hanya unit atau konstata yang hanya berguna dalam hitungan statistik dalam sebuah pemilu. Hak politik mereka, yang katakanlah berkurun lima tahun periode kekuasaan, hanya dipergunakan 5 menit: ya, 5 menit saja di bilik suara! Sisa waktunya? Dirampok dan ditunggangi koboi-koboi elite yang memainkan laso diskursus dan retorika di atas kuda kekuasaan yang diimpornya dari Australia atau Mongolia.

Partisipasi rakyat�dalam jargon �pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat�� adalah omong kosong ketika dalam �5 menit di bilik suara� rakyat tak bisa menetapkan pilihan sendiri, tidak diizinkan regulasi untuk menyusun esai jawaban sendiri karena yang tersedia hanya jawaban ganda (multiple choices) yang sudah ditentukan politik oligarkis kaum elite dan dilegitimasi undang-undang yang dibuat oleh kekuatan oligarkis itu sendiri. Anda butuh pemimpin alternatif dari sistem itu? Jangan mimpi! Frase populer �wani piro� pun tak cukup sakti untuk mengatasinya.

Kecerdasan rakyat

Maka, saya pikir, dasar-dasar kepercayaan bahkan pembenaran ilmiah pun untuk produk-produk demokrasi sesungguhnya sudah runtuh. Kita memang punya alasan yang hampir nihil untuk (katakanlah) memercayai keterwakilan kepentingan kita pada majelis-majelis atau dewan yang dianggap merepresentasi kepentingan rakyat itu. Sudah menjadi bukti kuat di banyak waktu dan kasus belakangan ini, di mana semua elemen kenegaraan �demokratis�dari legislatif, eksekutif, yudikatif, hingga lembaga-lembaga tetiron di sampingnya�telah mengkhianati kepercayaan dan kekuasaan yang dititipkan atau �diwakilkan� rakyat kepadanya.

Rakyat? Sungguh, mereka tidaklah terlampau bodoh atau naif seperti bayangan para politisi artifisial yang mondar-mondir antara partai dan lembaga-lembaga sosial dan negara. Rakyat mengerti jika mereka hanya (diper-)alat bagi kompetisi kekuasaan dari �golongan� elite yang terdiferensiasi secara artifisial oleh ideologi, misalnya. Sesungguhnya tidak ada kelompok atau golongan dalam elite. Mereka adalah sub-sub-spesies modern yang sejatinya sama dalam nafsu, kepentingan, kecenderungan, juga perilakunya.

Tak mengherankan jika rakyat melakukan semacam �perlawanan lunak� atau protes bisu dengan membalikkan secara pragmatis posisi mereka sebagai �alat� dengan sebuah spanduk di satu kampung menjelang pemilihan: �Kampung kami menunggu serangan fajar.� Sebuah eufemisme yang cukup sarkastik untuk menyatakan, �Kalau Saudara ingin menggunakan saya sebagai alat untuk mencapai kekuasaan, silakan, tapi Anda harus menyewanya. Wani piro?� Seperti lelang, siapa berani bayar tinggi, dia dapat barang (suara)-nya. Cerdik sekali rakyat kita ini.

Mereka tidak peduli apa itu demokrasi, seluk-liku dan licinnya permainan di dalamnya. Mereka tahu diakali. Kini mereka berbalik mengakali. Siapa menyangka ini terjadi? Tidak di Amerika, Inggris, atau India, tapi di Indonesia. Negeri beradab dengan kekuatan simbolik yang luar biasa, berhadapan dengan realitas simbolik modern yang bernama demokrasi. Maaf, yang terakhir itu tidak akan mungkin menaklukkan yang pertama, walau itu menjadi tujuannya, menjadi obsesinya.

Kecerdasan tradisional ini mungkin tak terlihat atau tertutupi kecerdasan elite yang congkak dan high profile itu. Namun, lihatlah bagaimana elite-elite itu sungguh mengalami kerepotan untuk mengakumulasi �gizi� demi sebuah pemilihan, sampai pada angka-angka yang begitu menakjubkan, bahkan bagi banyak bangsa atau negara yang dianggap lebih maju praktik demokrasinya di dunia.

Tak akan terbayangkan, misalnya, bahkan bagi kandidat presiden di AS atau Eropa bahwa ia harus mengakumulasi �gizi� hingga Rp 3 triliun, bahkan belasan triliun untuk menyukseskan ambisi jadi presiden sesungguhnya. Saya kira hanya orang tolol jika ada yang mau membuang uang sebanyak itu�yang dihasilkan dari keringat dan darah, kecuali dari �uang gampang� megakorupsi�untuk sebuah �perjudian� bernama pemilihan umum.

Kaum elite, kuketuk hatimu

Hingga kapan negeri yang konon cerdas, beradab, dan berlimpah sumber dayanya ini harus mengalami situasi tragik ini? Mengalami kepandiran atas nama demokrasi ini? Sampai mana demokrasi hanya jadi stempel murah bagi perakus kekuasaan dan kekayaan yang mengisap tiada henti keringat dan energi bangsa dan alam di sekitarnya?

Saya tidak perlu mengetuk hati rakyat. Mereka sudah mengetuk hatinya sendiri. Saya juga tidak perlu menunggu kerja KPK atau lembaga-lembaga lain yang mencoba �menghukum� kedegilan elite dalam soal perampokan duit rakyat (lalu perampokan properti rakyat lainnya seperti modal sosial, kultural, dan alam). Terlalu lama! KPK, misalnya, dari 16.000 pengaduan, 1.600 yang bisa jadi kasus pidana, dan sekitar 100 yang disidangkan/diputus tiap tahun. Butuh berapa puluh tahun untuk semua itu dituntaskan?

Artinya, elite tidak bisa digempur nafsu atau nuraninya dengan senjata apa pun. Tak juga dengan kekerasan. Mereka punya segalanya untuk melawan dengan kekerasan yang lebih mematikan, dengan senjata jenis apa pun. Keras tak perlu dilawan dengan keras. Cara kontinental seperti itu hanya menciptakan kehancuran, perpecahan, dan akhirnya kerugian besar bagi bangsa dan sejarahnya yang mulia.

Saya hanya dengan lunak dan rendah hati mengetuk saja pintu (hati) nurani saudara-saudara elite kita. Adakah di dalam hatinya itu masih ada kehendak untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan kita, merealisasi mimpi-mimpi dan harapan ratusan juta anak bangsa yang selama ini sudah memberi semua kekayaan dan kepercayaan yang dinikmati elite beserta keluarga dan koleganya? Adakah ia ingin sampai di masa depan dengan selamat bersama seluruh awak negeri, yang selama ini telah memberinya perlindungan, identitas, tanah untuk lahir dan mati?

Wahai saudara-saudara pemegang kuasa dan kebijakan, jadilah juga penguasa kebajikan, jadi tuntunan dan acuan, jadi otoritas yang membanggakan, di mana pundak Anda sudah kami perkuat dengan seluruh sumber daya yang kami miliki, agar kami bisa bersandar saat kami butuh bimbingan dan semangat. Kamu adalah kami, selaiknya kami haruslah menjadi kamu.

Tapi jika kamu hanya berpikir �saya� dan kami adalah kalian, ya silakan juga. Semua pemberian kami, kepercayaan dan sumber daya yang kami miliki, akan kami minta dan ambil lagi. Perlindungan alam dan sejarah, identitas kemanusiaan Anda, tanah di mana nanti Anda pulang, akan kami tutup untuk Anda. Itu jika Anda memang kukuh dengan egoisme dan keangkuhan semacam itu. Tapi, demi Dia yang Maha Kuasa, saya tahu Anda, saudaraku kaum elite, tidaklah seangkuh itu, tidaklah merasa kuasa melebih yang Maha Kuasa. Dan, di situlah saatnya kita bersama. Bekerja sama, tidak untuk kita saja, tapi juga untuk anak, cucu, buyut yang lahir dari rahim kebangsaan kita.

Radhar Panca Dahana, Budayawan

Darurat Negeri

Radhar Panca Dahana

BARANGKALI kita merasa wajar, bahkan bisa memiliki perasaan yang sama dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, saat tokoh nomor satu di Republik ini menyatakan penyesalan yang sangat dalam pada peristiwa tertangkap basahnya Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, beberapa hari lalu.

Tentu saja ini kisah yang tragis. Sangat tragis mengingat kejadian serupa sangat langka dalam sejarah bangsa-bangsa mana pun di dunia. Seorang yang memiliki kuasa begitu tingginya, nomor 9 (setelah Presiden dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya), ternyata mengalami semacam� jika tidak gangguan�kerapuhan mental atau jiwa seperti itu. Apa yang terjadi dengan mereka yang selama ini bergaul dengannya berpuluh tahun sehingga tak bisa menduganya. Butakah mata fisik dan batinnya? Apa yang terjadi pada sistem perekrutan pejabat-pejabat publik kita? Apa yang terjadi pada lembaga-lembaga yang diagungkan sebagai institusi suci demokrasi kita?

Tentu saja jawaban kita bisa jadi sama: ada yang keliru dan rusak dalam semua hal di atas. Apa dan bagaimana, silakan para ahli menjawabnya. Yang jelas, kerusakan dan kekeliruan yang meresap dalam lembaga-lembaga yang kita percaya sebagai sebuah prakondisi bagi terciptanya negara yang sehat dan makmur itu membuat kita merasa sedih, marah, dan menyesal. Sama seperti Presiden SBY.

Namun, saya kira SBY dan kita bersama tidak perlu menyesal, apalagi begitu dalamnya. Sebaliknya, kita harus merasa gembira, bahkan memiliki harapan lebih tinggi untuk masa depan, karena buat apa kita menyesali Akil Mochtar? Buat apa menyesali MK? Kita justru senang karena kedua entitas itu membuktikan pada sejarah: upaya pemberantasan korupsi mulai kian menunjukkan hasil. Membuktikan bahwa kerja lembaga seperti KPK memang ampuh, solid, dan independen. Membuktikan, sebenarnya, pemerintahan SBY punya andil untuk sukses itu.

Sukses itu membongkar borok bahkan penyakit dalam di tubuh negeri kita sampai ke akar-akar terkuatnya di kalangan elite, di kalangan yang selama ini kita anggap untouchables dan in-poena alias (memiliki) impunitas. Memang soal korupsi agak berbeda dengan struktur piramida biasa. Ia, sebagaimana adat yang paternalistik, berakar kuat di atas. Pemberantasannya memang harus dari pucuk-pucuk paling atas sehingga dengan sendirinya terjadi perubahan mendasar di bagian-bagian bawahnya.

Jadi, sepantasnya, kaum Muslim, misalnya, mengucap syukur dan berdoa, berupaya agar satu per satu akar terjungkit itu terbongkar dan lepas satu per satu. Dengan demikian, Republik yang jungkir balik ini bisa kembali pada kodrat alamiahnya: tegak berdiri di atas akar yang tertanam kuat di bumi, di keluhuran tradisi dan Ibu Pertiwi, di atas nilai-nilai ideal yang susah-perih-payah diwariskan kepada para pendahulu kita.

Jelata yang berdaya

Dengan peristiwa itu, dengan kesadaran yang lebih tinggi dan harapan yang lebih besar, kita pun bersama bisa membaca, mengoreksi, dan mengonstitusi realitas dari ke-(ber)-ada-(an) negara dan negeri ini. Saya harus memisahkan pengertian dua terma di atas, yang selama ini agak rancu pemahaman dan pemakaiannya. Yang pertama mengacu pada pengertian tentang kekuatan (politik, hukum, atau ekonomi) pemerintahan, yang merasa memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur atau mengelola sebuah wilayah beserta penduduknya. Dalam pengertian denotatif, negara adalah �organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat� sebagaimana tertulis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Dalam kitab yang sama, kita menemukan pengertian �negeri� sebagai �tanah tempat tinggal suatu bangsa, 2) kampung halaman; tempat kelahiran�. Amerika Serikat adalah sebuah negeri, sedangkan negara ada di beberapa bagian wilayahnya. Korea Selatan adalah negara, tetapi negeri adalah keseluruhan bangsa yang ada di semenanjung itu. Indonesia adalah negara kesatuan yang dipimpin oleh presiden sebagai kepala pemerintahan, dan negeri adalah sebuah kesatuan wilayah dan bangsa yang dipimpin oleh seorang kepala negara (sic!) yang semestinya diubah menjadi kepala negeri.

Negara boleh berganti wujud, sifat, dan gaya atau ideologinya. Pemerintahan bahkan boleh tak ada. Akan tetapi, negeri (harus dan bisa) terus berlangsung selama bangsa yang menghuni dan memilikinya tetap solid. Inilah pokok utama kita sampai hari ini: kita ribut dengan persoalan pemerintahan dan negara (yang terus bermetamorfosis menuruti angin global yang bertiup), tetapi lupa pada keberadaan dan kesehatan negeri dan bangsanya. Karena di dua entitas terakhir itulah ada tidaknya Indonesia ditentukan: dulu, kini, dan nanti.

Akil Mochtar, tersangka korupsi terelite itu, adalah sebuah pertanda bagi keropos dan rapuhnya sebuah negara, lebih khusus lagi pemerintah yang dipercaya�dan difasilitasi�rakyat untuk mengelola semua potensi negeri demi kejayaan bangsa. Tak perlu disesali, tetapi lebih baik disadari bahwa realitas busuk dan involutif itu kini menjadi bagian dari diri kita, nasib, dan masa depan anak-anak bangsa kita. Nyatalah sekarang, sebenarnya, justru elite- lah, kaum politik yang selama ini berebut kekuasaan dan kursi-kursi utama dalam jabatan publik, ternyata menjadi sebab utama kebobrokan dan destruksi multidimensi dari negeri dan bangsa ini.

Negeri dan bangsa hanya menjadi ternak atau sari madu yang terus diisap dan dieksploitasi oleh keserakahan sistem yang dijalankan pemerintah dan disetujui negara (dengan embel-embel apa pun ini). Tingkat keserakahan dan eksploitasi, yang diumpak dan diberi siasat oleh kepentingan asing dan kompradornya tersebut, begitu luar biasa destruktifnya sehingga mestinya ia sudah menciptakan kerusakan akut bagi Tanah Air ini. Seperti juga banyak terjadi di belahan dunia lainnya, baik di Utara, Selatan, Timur, maupun Barat sendiri.

Inilah kenyataan yang terbukti bahwa negeri ini masih bertahan, tidak terbalkanisasi atau termusimsemikan. Ini tak lain karena berkat peran para penghuni dan pemilik negeri ini sesungguhnya adalah kaum menengah bawah dan rakyat jelata yang terus bergeliat dan bergerak menyatukan diri, menciptakan sinergi daya tahan hidup (survivality)-nya yang teruji selama lebih dari lima milenia. Di sinilah fakta yang sangat terlambat disadari, apalagi ditindaklanjuti, bagaimana misalnya ekonomi negeri diselamatkan oleh usaha kecil menengah (UKM), suatu upaya mandiri dari rakyat semesta yang tidak tersentuh tangan negara/pemerintah, yang terus berdaya tanpa peduli ada atau tidaknya negara (pemerintah).

Destruksi pada negeri

Mungkin saat ini kita semua, sebagaimana kita lihat dalam kolom dan rubrik-rubrik media massa, terlibat dalam usaha mengkritisi, mengoreksi, atau membenahi segala hal yang pragmatis dilakukan pemerintah. Ide dan usulan dikeluarkan, yang sayangnya masih berkutat dengan cara berpikir yang sama, paradigma dan dasar epistemologis yang sama: kontinental! Segala upaya yang saya kira akan menemukan jalan akhirnya yang penuh sesal: jika tidak buntu, ia sia-sia. Bagaimana hal itu terjadi memang membutuhkan uraian di kertas yang berbeda.

Namun, di sini kita fokus pada tidak hanya dampak, tetapi juga penyingkapan realitas yang nyata dari keadaan kita saat ini. Realitas yang barangkali pantas diberi air mata karena demikian rapuhnya kesejatian negara dan pemerintahan kita. Hal yang sebenarnya masih bukan persoalan yang kritis dan menggiriskan ketimbang remuk dan rapuhnya soliditas bangsa dan keutuhan negeri ini.

Terbongkarnya kasus sangat memalukan dari RI-9 di atas adalah kabar yang bukan hanya mendorong kita untuk bersama-sama memperbaiki atau mengubah orientasi negara dan pemerintah kita, secara sistemik, sekurangnya, untuk menghindari kegagalan total kita dalam berkebudayaan dan menciptakan peradaban. Namun, juga ia adalah peringatan yang sangat keras karena hal di atas sudah menciptakan situasi yang emergensial, yang darurat, bagi kenyataan dan keberadaan kita (Indonesia) sebagai sebuah negeri, sebuah bangsa.

Apa yang perlu dibaca dari peristiwa mutakhir itu adalah realitas manusia dan kemanusiaan kita yang entah hingga seberapa dalam mengalami kerusakan mental/jiwanya. Adakah virus �AM� mendekam atau bersembunyi dalam diri kita masing-masing? Adakah kita, karena virus itu, telah menzalimi diri sedemikian rupa sehingga kita tidak hanya mengkhianati martabat atau kehormatan kita sendiri, tetapi juga keluarga, komunitas di mana kita lahir dan dibesarkan, negeri yang kita banggakan, bahkan Dia yang kita puja dan sembah tiap hari dalam kata-kata?

Apakah kita masih bisa bertahan dari provokasi dan semacam legitimasi kedegilan kaum elite yang selama ini kita jadikan anutan dan acuan? Apakah kita masih mampu menangkal dampak-dampak negatif kultur global yang penetrasinya menggila hingga ke iklan atau gadget sederhana yang beroperasi, bahkan dalam kesendirian kita? Adakah kita merasa nyaman dan mampu mempertahankan survivalitas kita ketika pemerintah justru mendorong kapital-kapital besar menggeser dan menggusur UKM yang menjadi tumpuan hidup istri dan anak kita?

Semua hal itu jika tidak kita sadari bersama, di tengah alpa, dusta, serta keserakahan politik dan ekonomi elite kita, akan�walau perlahan�menggerus daya tahan primordial yang kita miliki, sehebat apa pun itu, selama apa pun waktu dulu pernah sukses mempertahankannya. Jika gerusan itu terjadi kian kuat, longsor, banjir, dan tsunami kebudayaan adalah bom waktu yang ledakannya nanti bukan hanya meratakan bangunan negara dan pemerintahan, melainkan juga mencerai-berai serta melarungkan bangsa dan negeri ini ke samudra zaman yang tiada tepi.

Siapa yang kita pilih, kita percaya, dan kita beri fasilitas untuk mengatasi itu semua, tentu saja adalah pihak yang paling bertanggung jawab. Namun mungkin mereka akan gagal karena borok dan bobrok akut yang dialaminya. Hanya, terserah negara mau dibawa ke mana pun oleh pemerintah yang khianat pada rakyat dan konstitusinya, negeri dan bangsa yang kita miliki ini harus tetap ada dan bergerak maju ke arah yang ditunjuk oleh visi dan imajinasi kita bersama. Kepada merekalah, rakyat semesta, selaiknya kejujuran, pengabdian juga pengorbanan harus kita berikan jika darurat ini ingin segera kita atasi. Dengarkah, wahai Tuan-tuan Besar? Terdengarkah suara ini?

Radhar Panca Dahana, Budayawan

Pendidikan Pecundang

Radhar Panca Dahana

Dua trending topics di berbagai media sosial belakangan ini adalah tentang seorang bocah, AQJ, yang menyebabkan kecelakaan hebat di jalan tol, dan seorang pria, Vicky Prasetyo, yang melahirkan istilah �vickiisme�. Hal itu menggambarkan satu latar belakang yang berwajah sama: kegagalan sistem dan model pengajaran dan/atau pendidikan kita.

Ditimbang dari usia, Vicky yang lahir tahun 1984 atau sekitar 15 tahun sebelum Reformasi jelas bentukan kebijakan politik dan akademik rezim Orde Baru. Bagian dari mereka, yang berulang kali saya tuliskan, menjadi korban terbesar kepemimpinan (alm) Soeharto yang mendangkalkan atau memperkecil ruang imajinasi anak-anak dan remaja lewat represi yang dilakukannya via pendidikan atau model pengajaran secara luas. Sementara AQJ, anak siapa pun dia, sebetulnya �anak� zaman atau kebudayaan �kacau� yang dilahirkan Reformasi 1988. Satu zaman yang membuat negeri ini beserta rakyat semestanya, terutama anak muda dan remaja, kehilangan orientasi atau kepekaan spasial (dislokasi)-nya. Satu cacat yang ternyata juga menimpa elite, bahkan mereka para pengambil kebijakan, khususnya kebijakan pendidikan.

Gejala vickiisme sebenarnya bukan hal baru. Bahkan, sejak lepas dari penjajahan, sebagian masyarakat kita sudah terkena virus �ngintelektual� itu. Sebuah penyakit yang umum terjadi ketika modernisme atau zaman rasional masuk ke dalam komunitas atau negeri yang sebelumnya dikenal sangat tradisional.
Gejala menggunakan istilah atau kata-kata asing (secara umum lebih ditujukan pada beberapa bahasa intelektual dari belahan Barat: Inggris, Perancis, dan Jerman serta Latin) secara keliru, baik dalam makna, sejarah etimologis, maupun pemanfaatannya dilakukan kaum medioker atau pseudo-intellectuals di kalangan para cendekiawan dan seniman. Hingga 1980-an, misalnya, sering saya terhenti mengikuti diskusi apa pun ketika tak dapat jawaban adekuat hanya dalam persoalan terminologis.

Pada umumnya seniman dan cendekiawan di atas tahu istilah yang sesungguhnya bagian dari bahasa ilmu/akademik itu, dari media massa atau buku-buku yang tak pernah menjelaskan azbabun nuzul dari terma atau istilah itu. Mereka menjumputnya begitu saja, memadankannya dengan kata atau terma lain, seperti padan kata �arkeologi panggung� dan �ideologisasi tradisi�, memanfaatkan atau mengaplikasikannya secara sembrono untuk sembarang kasus, hanya untuk terlihat ngilmiah, �cerdas�, atau nginternasional. Kolom-kolom opini di media massa berwibawa kala itu pun tak luput dari gejala ini.
Nama-nama ternama, bahkan hingga hari ini, banyak menjadi pelaku dari kekeliruan terminologis ini.
Apa yang saya teliti dalam riset pascasarjana saya di Perancis dan saya tulis dalam sebuah buku tentang postmodernisme, misalnya, sebenarnya semata hanya mengungkap bagaimana intelektual-intelektual hebat kita kala itu melakukan kekeliruan yang sama dalam memahami, menggunakan istilah-istilah, dan mengaplikasikan apa yang kita sebut �postmodernisme� itu. Vickiisme sebenarnya adalah bagian dari sejarah intelektual kita, sejarah modernitas, dan rasionalisme-oksidental di negeri ini.

Buah Orde Baru

Orde Baru, dengan berbagai kebijakan pendidikannya yang kerap berganti�sehingga muncul semacam aforisma, �ganti menteri ganti beleid��adalah masa di mana gejala ini justru semakin kuat. Masa pembangunan, pergaulan internasional, dan arus deras pelajar yang melanjutkan studi ke luar negeri, memunculkan banyak �intelektual� atau pemikir muda yang begitu bernafsu menampilkan diri sebagai generasi maju, modern dan progresif, setidaknya dalam berwacana atau memainkan retorika.

Namun nafsu itu ternyata memiliki hambatan internal atau kesulitan mendasar karena pendidikan yang mereka dapatkan sebelumnya justru membuat mereka majal dalam memahami secara adekuat ilmu-ilmu modern. Seperti saya katakan, model dan sistem pendidikan kita saat itu sangat merepresi pelajar untuk tidak bebas melakukan petualangan intelektual, mencari, mendapatkan atau memahami pikiran baru dan asing karena dianggap sebagai pelanggaran �ideologis� yang ganjarannya jelas: pembungkaman, hambatan karier, dan penjara.

Kita tahu berbagai ekspresi artistik dan intelektual begitu sulit diungkapkan dalam mimbar atau panggung terbuka. Semua ekspresi itu dicurigai sebagai kritik, perlawanan, bahkan pembangkangan kepada rezim. Akibatnya, banyak intelektual dan seniman kala itu yang kemudian lari ke dalam tema-tema, wilayah bahasa, bahkan cara berekspresi yang sama sekali apolitis. Sebagian yang masih menyisakan keberanian menyembunyikan kritik dalam pelbagai macam alegori, simbol yang obskur, bahkan teori-teori yang tampak hebat tetapi tidak aplikatif, seperti kasus �postmodernisme� di atas.

Itulah akibat sistem pendidikan dan cara pengajaran yang terjadi secara luas, baik dalam keluarga, masjid, maupun organisasi yang gagal menciptakan adekuasi dalam menginternalisasi ilmu dan nilai kepada anak didik. Semata karena sistem itu menghamba atau dipaksa hanya melayani kepentingan kekuasaan. Seorang Vicky sebenarnya hanya kelanjutan akhir dari kebijakan pendidikan semacam itu. Dan ia tentu tak sendirian. Mungkin ada ribuan, bahkan jutaan, anak muda yang juga vikiistik, secara intelektual kacau dan obskur serta bergerak hidup hanya berlandasan pada naluri alamiahnya. Sebagian mereka, saat ini, mungkin memimpin berbagai perusahaan atau institusi publik dari tingkat lokal hingga nasional.

Hasil Reformasi

Kecenderungan di atas semestinya dapat dikurangi atau dihentikan ketika Reformasi memberi �keleluasaan� berpikir dan berimajinasi. Di atas kertas, hal itu mungkin bisa terjadi. Namun, secara praktik, ternyata tak seideal itu. Keleluasaan yang kadang dimaknai sebagai �demokrasi�, �kebebasan berbicara dan berpendapat�, itu ternyata justru melahirkan sebuah generasi yang tetap saja mengalami disorientasi dan dislokasi. Bahkan, ditengarai kian akut karena berbagai peristiwa deviatif, bahkan kriminal, terjadi di kalangan generasi muda, mulai dari pembangkangan adat dan tradisi, narkoba, KKN, hingga penyimpangan hukum secara terang-terangan. Dalam kesantunan dan kepatuhan pada aturan lalu lintas, misalnya.

Reformasi ternyata tak memberi dampak cukup positif, juga pada kebijakan pendidikan nasional. Kurikulum berganti, sistem pengajaran kian rumit dan membingungkan pelaku (pendidik), serta korupsi membengkak luar biasa pada anggaran pendidikan nilainya menjadi fenomena tersendiri. Menurut perintah konstitusi, anggaran pendidikan yang wajib 20 persen dari anggaran belanja tahunan membengkak hampir tak terbayangkan mencapai Rp 200 triliun lebih, melampaui seluruh lembaga negara yang ada. Hasilnya? Antara lain bocah 13 tahun yang sudah berpacaran, mengendarai mobil di jalan bebas hambatan, lewat tengah malam, menciptakan kecelakaan yang mengakibatkan enam orang (bisa lebih) terbunuh seketika. Trauma dahsyat terjadi pada semua pihak yang terlibat dalam kecelakaan. Istri, anak, keluarga besar, bahkan masyarakat sekitar.

Permintaan maaf publik dari ayah pelaku tentu saja sangat tak cukup. Garansi penggantian material, seperti gaji bulanan, kepada keluarga yang ditinggalkan juga sangat tak cukup. Ayah pelaku mungkin bersedih dengan kondisi pelaku dan masa depannya. Namun, semua korban, tak hanya kehilangan tulang punggung atau pencari nafkah, tetapi juga ayah, kepala rumah tangga, orang yang selama ini melindungi semua anggota keluarga, mengantar anak ke sekolah, memperbaiki atap bocor, mengurus berbagai soal ke kelurahan, mewakili keluarga dalam acara- acara di komunitasnya, menjadi sumber jawaban dari pertanyaan-pertanyaan anaknya, dan seterusnya. Bagaimana semua hal itu tergantikan? Bagaimana nyawa dapat ditukar?

Saya kira semua media massa, termasuk televisi yang setiap hari bergerombol di rumah sakit di mana AQJ dirawat, harus bersikap fair. Jangan hanya karena AQJ dan keluarganya populer dan memberi keuntungan komersial, dimensi human interest yang jadi pokok dari pers luntur, bahkan lenyap, dengan tak memberi perhatian yang seimbang kepada semua korban. Pada intinya, mereka semua sama, manusia.

Namun, itulah antara lain hasil Reformasi. Ketika keleluasaan itu dipahami sebagai �urusan dunia adalah urusanku sendiri�. �Dunia� itu adalah dunia yang kian acak (chaotic) karena kita mendapatkan sumber-sumber acuan tradisional kita (pemerintah, agamawan, akademisi, politisi, dan sebagainya) mengalami degradasi, bahkan kehilangan otoritas nilai dan moralnya. Berganti dengan acuan atau otoritas baru yang datang bagai tsunami dari dunia luar, lewat globalisasi teknologi, ilmu dan sistem hidup yang menyertainya.

Di titik ini, kebijakan pendidikan tampak sekali hadir hanya untuk menjadi pecundang karena ketakmampuannya melihat secara spasial dan multidimensi semua persoalan, terlebih dalam detailnya. Kurikulum, misalnya, dihasilkan hanya berdasarkan acuan teoritik (notabene juga asing dan punya latar kultural dan sejarah sangat berbeda), perbandingan yang tak kongruen, atau asupan yang melulu padat dengan kepentingan sektarian.

Tak mengherankan jika Vicky kemudian dapat penerus yang lebih parah penyakit dalamnya dalam bentuk seperti AQJ yang kini memenuhi mal-mal, square, plasa, jalan raya, bahkan klub hiburan malam. Pemerintah, kabinet yang dipercaya rakyat, tampaknya gagal atau tak mampu melaksanakan tugasnya pada hal yang krusial dan fundamental ini: pendidikan dan pengajaran.

Ketakmampuan karena tampaknya sang pemimpin kabinet sendiri tak cukup punya visi, sehingga tak mampu memberikan semacam acuan kepada bawahan, memeriksa hasilnya dengan teliti, mengoreksi secara kontinu, atau bahkan menawarkan gagasan bermutu. Kita hanya bersiap menerima lahirnya generasi baru�dan setelahnya�yang punya cacat bawaan, tak hanya secara intelektual, tetapi juga moral, sosial, dan kultural. Bagaimana kita bersaing dengan dunia lain, bahkan di tingkat regional? Ah, penguasa ternyata juga mabuk dengan slogan-slogannya sendiri.

Radhar Panca Dahana  Budayawan

Saatnya Orang Non-Jawa

Radhar Panca Dahana

Satu dari beberapa gosip beraroma mistis mengatakan keberhasilan Joko Widodo menjadi Gubernur Jakarta menjadi semacam penyempurna dari gagalnya serangan masif yang dilakukan Raja Mataram Sultan Agung, pada Batavia hampir empat abad yang lalu.

Ada pula yang mengatakan sukses Jokowi menaklukkan Jakarta lantaran secara etimologis keduanya bermakna sama. Jakarta bisa merupakan turunan dari Jayakarta (arti: kemenangan yang gemilang), tapi bisa juga peleburan kata �jaka� dan �karta� (arti: lelaki yang sukses meraih hasil usahanya). Sementara �joko� yang berarti lanang bener alias lelaki sejati yang memiliki sifat dan kapasitas �widodo� yang beruntung, selamat, dan sukses dalam usahanya.

Gathuk, kata orang Jawa. Jodohlah Jokowi dan Jakarta. Perjodohan yang seolah memberi legitimasi atau validasi bagi anggapan sebagian kalangan tentang pemimpin bangsa ini yang lumrah (bahkan wajib)-nya berasal dari suku Jawa. Cukup banyak, tentu, argumentasi untuk premis kasar yang sebenarnya masih berupa pra-anggapan ini.

Terlebih ketika banyak survei memperlihatkan bagaimana popularitas dan elektabilitas Jokowi sebagai calon presiden meroket begitu hebat, melampaui nama- nama ambisius yang sudah berkampanye-sembunyi selama ini. Plus, dua nama kuat yang menyusul di belakangnya pun berkait erat dengan suku mayoritas di Indonesia itu: Prabowo Subianto dan Megawati.

Demokrasi yang tergelincir

Pra-anggapan itu sudah lebih setengah abad mengeram di balik bilik kesadaran publik. Ia bukan hanya (seakan) memustahilkan calon-calon potensial yang berasal dari luar atau non-Jawa, melainkan juga memberi posisi puncak bagi mereka yang tidak Jawa hanya pada RI-2 alias wakil presiden. Karena itu, sebelum ia menjadi sebuah tabu politik, menjadi fatsun yang mengharamkan, pra-anggapan yang tergelincir itu perlu dibongkar segera agar negeri ini dan bangsa ini tak terjerumus dalam kepandiran abadi atau kekeliruan fatal yang terbudayakan sehingga jadi bencana pada nantinya.

Sudah saatnya mekanisme politik dan seleksi kepemimpinan negeri ini dilucuti dari berbagai pertimbangan, acuan, atau hal-hal yang bersifat mistis dan mitis, sebagaimana yang selama ini terjadi. Sudah saatnya pula pemimpin atau kepala daerah di seluruh negeri ini tak lagi mengandalkan kekuatan, moral, sosial, kultural, atau spiritual yang berlandaskan pada perhitungan yang ilogis, supranatural, atau akal yang �akal-akalan�. Terutama bila menyangkut hajat hidup sebuah bangsa di mana di dalamnya terhimpun ratusan keyakinan, adat, juga kepercayaan yang mustahil ditunggalkan.

Sejarah negeri ini sebenarnya tidaklah merasa asing dengan kepemimpinan yang berasal dari negeri asing, baik antarsuku lokal maupun bangsa mancanegara. Terlebih bagi orang Jawa yang secara khusus jadi etnik mayoritas bangsa dan dianggap menjadi variabel yang desisif proses pengambilan keputusan yang bersendi pada ide �demokrasi�.

Seperti sama kita mafhumi, jika ide itu dijadikan landasan pengambilan putusan, mungkin kita tak akan pernah memiliki bahasa Indonesia sebagai persatuan. Bahkan boleh jadi dasar negara atau landasan konstitusional kita tidak akan seluas dan sedalam visinya seperti yang kita ketahui dan kagumi saat ini. Bisa dibayangkan, jika suku Jawa menggunakan senjata �demokratis�-nya, apa yang akan kita warisi dari Pancasila dan UUD 45, misalnya, adalah benih kekuasaan yang tiranik.

Mungkin saja, kekeliruan-kekeliruan regulasional bahkan (tafsir) konstitusional selama ini terjadi lantaran begitu mudahnya kita menyerahkan proses yang penuh kearifan dan kebijaksanaan itu pada proses yang melulu�membuat politik�bermuara pada transaksi, kekuasaan, uang, fasilitas, hingga seks. Dan kita, terutama elite dan pihak pemerintah, cukup pengecut untuk mengakui itu. Sebab mereka menganggap pengakuan akan hal itu akan menyudutkan mereka ke posisi pariah dalam pergaulan internasional. Berpra-anggapan, dengan menjalankan kearifan politik sendiri, bangsa ini akan dinafikan, dikucilkan, bahkan akan di balkanisir atau dimusimsemikan.

Tentu saja hal itu tidak benar. Tidak bagus untuk jadi panutan. Karena ia dibalut oleh selendang-selendang pesolek demokrasi yang menutupi justru kepercayaan diri. Sesungguhnya kita memiliki modal, dasar, juga latar historis yang kuat untuk jadi bangsa yang lebih dewasa ketimbang menjadi lelaki yang berlagak macho, tapi feminin itu.

Orang Jawa, bahkan hingga hari ini, dipercaya oleh para petinggi adat (keraton-keraton) sejak berabad yang lalu, menganggap genealogisnya justru dari luar Jawa: India tepatnya. Sekurangnya menurut Mangkunegara IV, leluhur itu bernama Ajisaka yang datang pada 78 Masehi, waktu yang juga digunakan sebagai awal kalender Jawa (Saka).

Bahkan untuk realitas eksistensial, orang Jawa �berani� memasrahkan dirinya pada �orang asing� (walau sebenarnya Jawa jauh lebih tua dari itu), setidaknya memberi kita indikasi kelapangan diri orang Jawa untuk sebagian dirinya pada mereka yang berasal dari �luar�. Kematangan kultural semacam ini tentu bukan omong kosong, ketika kita tahu misalnya, Aki Tirem, penguasa wilayah Jawa Barat di awal Masehi, menyerahkan kerajaannya�juga putri sulungnya� kepada pelarian dari India Selatan (Bharata), Dewawarman dan menegakkan kerajaan Hindu atau Arya pertama di kepulauan ini, Salakanagara.

Begitupun kerajaan-kerajaan awal seperti Tarumanegara di Bogor hingga Kutai di Kalimantan, dibangun juga dipimpin oleh pelarian-pelarian Bharata lainnya. Secara internal, di antara etnik-etnik lokal, kita juga sama mengerti bagaimana Dapunta Hyang yang dianggap sebagai perintis kerajaan maritim besar Sriwijaya, menurunkan sebuah wangsa (Syailendra) yang kemudian menguasai Jawa hingga terbentuknya Kerajaan Mataram Kuno (717-760) dengan wangsa Sanjaya sebagai pelanjutnya.

Orang Jawa juga sangat tidak keberatan ketika para rohaniwan atau wali-wali agama suci, yang jadi pemimpin informal bahkan formal kerajaan, juga ternyata banyak berasal dari negeri seberang: Gujarat, Palestina, China, Yaman, Persia, bahkan Turki dan Samarkand. Lihatlah Wali Sanga, misalnya, jika kita menelusurinya sebagai sebuah majelis yang terus berganti anggota.

Dengan telusuran sejenak sejarah kita itu, mestinya kita paham: ada semacam kearifan lokal yang membuat kita cukup matang untuk tak hanya menghargai �pendatang� dalam jiwa yang toleran, kosmopolit, dan multikultural. Juga memberi peluang para �pendatang� itu untuk memimpin, jika memang ia berkapasitas dan memiliki loyalitas penuh serta teruji pada komunitas di mana ia hidup selama ini.

Pemimpin maritim

Barangkali suku Jawa banyak melahirkan �orang besar�, sebutlah nama seperti Soekarno, Cokroaminoto, hingga Soeharto. Namun non-Jawa juga melahirkan �orang besar� yang sama dan tidak lebih minor kualitas serta kapasitasnya. Sebutlah mulai Hatta, Yamin, Agoes Salim, Nasution, Ratulangi, Teuku Umar, Hasanudin, hingga Pattimura.

Daerah-daerah itu sebenarnya adalah kebun lain dari kecambah para pemimpin bangsa yang penuh kualitas luar-dalamnya. Mereka umumnya adalah perantau, sebagaimana adab maritim membentuk mereka dan nenek moyangnya. Realitas eksistensial yang sesungguhnya membuat mereka lebih mampu melihat horizon yang lebih jauh, mengakrabi keasingan (dan mengasimilasinya ke dalam diri), mengenali dengan sangat baik peta geografis dan demografis negeri yang dibangun oleh 13.000 lebih pulau dan sabuk-sabuk laut yang mengikat kesatuannya.

Ya, sabuk laut atau selat-selat negeri maritim itulah yang menciptakan kearifan lokal itu. Ia tak hanya melahirkan kedewasaan dalam soal memilih pemimpin, tapi juga membuktikan pada dunia bagaimana ia tetap kencang menjaga kesatuan kita (sebelum ia diobrak-abrik secara keji oleh nafsu ekonomi kapital dan politik demokratis belakangan ini).

Kita, bangsa ini, juga orang Jawa, tidak lagi memiliki argumentasi cukup untuk menolak maju dan naiknya pemimpin non-Jawa sebagai pemegang kendali negeri dan pemerintah negara ini. Tunjukkanlah pada diri sendiri, tak perlu kepada dunia, bahwa Indonesia adalah sebuah negeri dan bangsa yang sudah matang dalam budaya politiknya, dalam adab yang dikembangkannya. Usia 68 tahun itu, betapapun suci maknanya, dalam realitas kontemporernya sebenarnya hanyalah semacam usia baju baru yang kita beli di toko-toko yang berjajar di Champs Elysee atau Street Gallery di Tokyo dan New York. Tentu jika ia dibandingkan angka milenia yang menjadi usia sejarah bangsa ini.

Radhar Panca Dahana, Budayawan

Hidup yang Kita Ringkus

Radhar Panca Dahana

Anak muda dua puluh tahunan itu sedang protes, menentang orang-orang tua yang dihargai dan dipanuti, karena mereka semua tetua adat suku Daya, Kalimantan Barat. Dalam skenario film dokumenter tersebut, sang anak muda menentang tetuanya yang coba mempertahankan tanah ulayat dari serbuan kapitalis.

Kita membutuhkan mereka, karena kami butuh jalan bagus, butuh rumah, sekolah, dan penghasilan untuk bertahan hidup,� begitu retorika sang anak muda. Para tetua hanya diam, mulut menggaris keras dan rapat, sekeras adat yang ribuan tahun mereka pelihara dan memelihara mereka.

Cerita semacam itu bisa dibilang klasik dalam sejarah suku-suku bangsa di negeri ini. Terus berlangsung sejak masa kolonial, kemerdekaan, hingga hari ini. Dalam konflik- yang dapat dikatakan�internal itu�ada pihak eksternal yang ikut �bermain�: negara, cqpemerintah. Inilah pihak yang seharusnya memiliki obligasi tertinggi untuk memahami, menyediakan sekian regulasi yang melindungi, tetapi malah ikut bersengketa.

Bila kemudian timbul keresahan dan kedukaan, tidakkah hasil yang menyedihkan itu indikasi bagi tidak terselenggaranya kerja dan tugas pemerintah? Begitu kacau dan karut- marutkah kerja pemerintah hingga banyak masalah menyeruak?

Bukankah indikasi serupa kita dapatkan ketika orang mudik Lebaran dengan sekian kesulitan di perjalanan? Lihatlah jalan-jalan utama di pantai utara Jawa dan selatan yang �wajib� rusak dan diperbaiki setiap tahunnya. Begitu pun lalu lintas yang kian kacau di hampir semua kota besar, kriminalitas yang meningkat, pasar-pasar yang tak kunjung tertata baik, korupsi, dan harga pangan yang melambung.

Apa yang dapat dibaca, kecuali indikasi yang sama, ketika seorang Presiden marah kepada para pembantunya karena harga cabai dan daging meroket? Ketika seorang Presiden mengetahui terjadinya bencana bukan dari pejabat teknis bawahannya, tetapi justru dari media? Berjalankah sistem di negeri ini?

Data dan fakta

Negeri kita kini, dengan pendapatan 3.000 dollar AS per kapita, jauh lebih tinggi dari 600-1.000 dollar AS pada era Orde Baru. Maka dengan logika sederhana, ada peningkatan minimal tiga kali lipatnya. Namun, kenyataannya justru kesenjangan ekonomi meninggi, yang ditunjukkan oleh koefisien Gini. Uang yang dihasilkan segenap keringat rakyat itu ternyata dinikmati hanya oleh 2 persen elite orang kaya. Selebihnya sama, bahkan lebih miskin daripada sebelumnya.

Lalu untuk apa setiap tahun rakyat menyerahkan uangnya hingga Rp 1.800 triliun sebagai modal eksekutif menyelenggarakan negara, kalau kenyataannya gagal memenuhi ekspektasi pemilik saham sebenarnya (rakyat)? Jika negeri ini sebuah perusahaan, eksekutif itu pasti dipecat. Inilah kenyataan miris APBN kita.
Modal sebesar itu harus dipotong setengahnya untuk overhead yang meningkat drastis dengan tumbuhnya institusi-institusi baru negara dan wilayah-wilayah administratif baru. Dari sisanya, separuh yang menjadi program di semua lembaga negara ternyata harus dipotong lagi 35-50 persen, untuk sedikit pajak dan kongkalikong manipulasi-korupsi di internal birokrasi bersama rekanan usahanya dalam proses tender.

Ini rahasia yang sesungguhnya bukan rahasia, karena semua pihak terlibat, termasuk para pejabat publik yang tutup mata seraya mengembangkan telapak tangan untuk menerima jatahnya. Dari sisa anggaran program yang hanya 50-60 persen, masih harus dipotong lagi untuk keuntungan pengusaha pemenang tender dan penyusutan nilai barang yang dikorupsi.

Maka dana yang bisa digunakan untuk mengerjakan program dan menjalankan pembangunan tinggal 30-40 persen. Artinya, hanya sekitar Rp 700 triliun dari Rp 1.800 triliun keringat rakyat yang kembali untuk kesejahteraan masyarakat. Itu pun harus diuji lagi kualitas fasilitas yang dihasilkan.

Akhirnya, dengan modal kerja terbatas, kualitas pemenang tender rendah, dan laporan hasil kerja yang berfokus hanya pada keuangan dan bukti fisik-administratif, setiap dana APBN yang dikucurkan merosot nilainya tinggal 20 persen saja sampai ke publik. Ini sangat mengenaskan, karut-marut, dan menyedihkan.

Bila karut-marut manajemen pemerintahan yang akut itu diperbaiki, sesungguhnya kita bisa melipatduakan angka pertumbuhan di atas, lebih dari bangsa mana pun. Tentu saja, kerja-kerja immaterial yang lunak harus lebih banyak ditunaikan. Mulai dari dilaksanakannya tertib regulasi/konstitusi, disiplin dan etika kerja, hingga perangkat-perangkat lunak yang menjadi dasar sistemik dari kerja pemerintah.

Diterima saja

Saat ini, semua mengamini situasi ini sebagai satu hal yang given: sebuah sistem dasar (cara kita hidup, bernegara, berekonomi, berhukum, dan berpolitik) yang justru meringkus hidup kita dalam pragmatisme hiper, di mana perjuangan dan ekspresi manusia hanya didedikasikan pada melulu pencapaian material yang berdimensi praktis.

Tak ada pengendapan, kontemplasi, apalagi transendensi yang menempatkan kerja (kebudayaan) kita dalam jangkauan ruang dan waktu yang lebih lapang. Hilanglah visi. Miskinlah kita akan pemimpin juga calon-calonnya yang visioner.

Kasus anak muda suku Daya yang berhadapan dengan para tetuanya, adalah gambaran dua pihak yang hidup dalam batas ruang dan waktu berbeda. Yang satu praktis dan pragmatis (hidup untuk hari ini), dan yang satu lagi visioner dan futuristik (hidup untuk menghidupi generasi nanti).

Bayangkanlah bila sebuah negara atau bangsa dikelola dengan pemahaman ontologis-kosmis sebagaimana anak muda di atas. Enam puluh delapan tahun umur republik kita, ternyata kita masih saja memfoya-foyakan waktu, energi, dan sumber daya, tanpa ingat anak dan cucu kita

Radhar Panca Dahana, Budayawan

Menghina Diri Sendiri

Radhar Panca Dahana

Mungkin banyak sudah kita melihat foto seperti yang ditunjukkan sebuah majalah berita umum beberapa hari lalu. Pesakitan korupsi Muhammad Nazaruddin tampak semringah, tertawa lebar bersama istrinya yang berkipas-kipas. Di halaman lain terdakwa Djoko Susilo juga tertawa lebar bergaya lari kecil (joging) di antara juru kamera dan foto.

Tentu saja ini bukan panggung teater. Sebagai pelaku �kejahatan luar biasa�, mereka, sebagaimana umumnya pesakitan/terdakwa korupsi lainnya, tidak memperlihatkan sikap prihatin, menyesal, atau sedih. Mereka senyum dan tertawa seakan memperolok korban (rakyat) yang dicuri hak dan masa depannya, mengejek hukum yang tak cukup berdaya, bahkan lebih dari itu, menikmati ketenaran lebih daripada seorang selebritas atau politikus ternama. Mereka menghina keadilan, tertib sosial, tertib negara, dan�tentu saja�mereka telah menghina diri mereka sendiri.

Apa yang dilakukan para koruptor itu juga terjadi dan dilakukan banyak kalangan di sekitar kita. Siapa yang berdiri menonton di antara khalayak, saat bencana, kebakaran, atau kecelakaan terjadi di depannya? Dia adalah orang yang diam, bahkan meniru atasannya yang korup, dengan mencuri kertas negara atau waktu kerja dengan mengobrol, main kartu, atau cari obyekan di luar. Dia adalah orang yang menghina etika dan aturan kerja, menghina kejujuran, menghina diri sendiri.

Apabila ada sebuah perbuatan yang dilakukan di muka umum, apalagi dalam sebuah siaran televisi nasional, berdebat dengan kata-kata keras, menghina�apalagi melakukan aksi atau serangan fisik, entah itu dengan mengejek kondisi tubuh lawan debat, melemparkan benda atau minuman�tentu saja ia sedang memamerkan kekuatan yang dia anggap sebagai kekuasaan. Lebih dari itu, tentu saja, ia sudah menghina kecerdasan, pikiran sehat atau intelektualitas, bahkan agama jika orang tersebut berasosiasi diri dengan lembaga atau gelar keagamaan.

Mungkin yang cukup lebih parah dari itu adalah apa yang terjadi pada PSSI belakangan ini. Mengundang beberapa tim besar dunia, mereka seperti mendapat perlakuan yang sangat memalukan. Bukan hanya dari sisi permainan yang sangat timpang, melainkan juga jumlah gol yang menakjubkan malunya: 20 gol! Mengapa harus membuat pengeluaran sangat besar hanya untuk memperlihatkan kebodohan, menyetarakan diri secara tidak pantas: mengundang orang dengan biaya rakyat hanya untuk menghina diri sendiri?

Bila ada seorang anak yang sudah cukup umur membunuh ibu kandungnya sendiri dengan menusuk leher dari belakang hanya karena tidak dibelikan telepon genggam; bila ada seorang ayah menyetubuhi anak kandungnya puluhan kali hingga hamil berkali-kali; bila ada seorang remaja SMP menyodomi rekan main di bawah usianya; bila ada seorang ibu membuang bayinya sendiri dengan tas plastik di kebun hingga ia dirubung begitu banyak semut; bila ada koruptor bangga dan dihormati tetangga karena sering menyumbang masjid dan kegiatan sosial, apa sebenarnya yang terjadi kalau bukan mereka melakukan penghinaan secara sengaja pada semua tertib, adat-tradisi, agama, dan akhirnya diri mereka sendiri?

Di tingkat mental dan spiritual apa, di tingkat kecerdasan intelektual mana sebenarnya kita, bangsa ini, berada?

Tiga tsunami budaya

Mungkin, pertanyaan lebih tepat, apa sebenarnya yang sudah terjadi pada bangsa ini, yang belum lagi satu abad usianya? Masih begitu pendek umurnya ketimbang bangsa-bangsa besar lain, tapi telah begitu degil perbuatannya, juga ketidakpedulian yang akut bahkan terhadap harkat dan martabat dirinya sendiri. Mengapa? Tentu ini sebuah pertanyaan yang sangat besar. Saya tak berpretensi memberi jawaban komprehensif, kecuali mengajukan satu persoalan yang mungkin terikut dalam semua persoalan di atas, dalam sebuah terma: nafsu.

Nafsu (dari Arab: nafasan, berarti �ingin�) adalah sebuah dorongan mental�dapat lemah dapat kuat, bisa positif (konstruktif) begitu pun negatif (destruktif)�untuk dapat meraih, memenangi, atau mencapai satu hal. Dorongan ini sebenarnya hal lumrah dalam diri manusia. Bahkan ia jadi salah satu penanda utama yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Namun, dia menjadi tak lumrah atau luar biasa ketika ia diperdaya atau dieksploitasi pemiliknya sendiri.

Kebudayaan mana pun, termasuk Islam atau suku-suku bangsa di negeri ini, memiliki semacam perangkat (lunak dan keras) agar nafsu tidak terjerembab ke dalam praksis yang destruktif, baik untuk publik maupun diri sendiri. Namun, semua perangkat itu bisa jadi goyah atau hancur apabila seseorang�karena pengaruh situasi internal maupun eksternal�tidak mampu mengendalikan tali kekang nafsu, menjadi kuda liar Mongolia yang sangat sulit dijinakkan.

Apa yang terjadi di negeri ini dalam tiga dekade terakhir, sekurangnya, seperti dapat kita lihat dan rasakan, adalah diserangnya pertahanan kultural (agama, adat, etika, dan hukum) oleh sebuah tsunami kebudayaan yang membonceng atau diboncengkan pada arus besar globalisasi. Hal pertama yang terjadi adalah tsunami logos atau logika yang dirumuskan oleh pemikir-pemikir oksidental sebagai cara/mekanisme berpikir yang positivis-progresif, materialistis, dan pragmatis.

Tsunami itu membentuk akal dan kecerdasan yang menyiapkan karpet merah bagi tsunami kedua: berupa produk-produk logosentrisme ala Renaisans dan Aufkl�rung, dalam bentuk yang kemudian sistemik, seperti demokrasi, kapitalisme, dan pasar bebas di masa akhir. Hal kedua ini membawa konsekuensi tak terhindar bagi hal ketiga: tsunami psikologis bahkan spiritual, di mana kita didesak, dipaksa (tanpa kita sadari) dan menerima dengan ikhlas sebagai sesuatu yang taken for granted, kondisi mental-spiritual yang akomodatif, permisif, bahkan konsumtif pada produk akhir dari sistem-sistem di atas.

Demokrasi dan kapitalisme, sebagaimana hak asasi manusia atau semua piagam PBB, bukan lagi sebuah ketelanjuran yang kita terima, melainkan telah menjadi (atau kita anggap) prakondisi bagi tegaknya kemanusiaan atau eksistensi kita. Kita adalah pemamah biak yang baik dari semua high-end itu. Tiap hari kita mengonsumsinya di meja makan, di jalanan, di kafe, ruang kantor, istana, hingga tepi sawah dan hutan-hutan desa. Tanpa keluh dan kesah, wajar seperti kita berkeringat dan membuang angin. Keringat dan angin, bahkan darah yang kita kucurkan, hanya untuk imbalan yang kemudian kita tukar dengan tawaran produk yang berganti jenis dan tipe tiap bulan, bahkan tiap minggu itu.

Inilah nafsu yang terjerembab. Nafsu yang bukan kita lagi yang memegang
tali kekangnya, tetapi industri dan korporasi multinasional, oleh negara dan kapitalis adidaya. Kita kehilangan semua perangkat lunak dan perangkat keras yang dapat menahan atau melawan semua itu. Media massa, tontonan, buku, hingga pendidikan dan aktivitas sosial memberi kita acuan, contoh, bahkan fasilitas menggiurkan untuk hanyut dalam tsunami peradaban itu.

Maka, apa yang terjadi dalam paparan pendek di awal tulisan ini, terjadilah. Dengan semua kenyataan itu, kita telah menyerahkan diri bulat-bulat pada sebuah permainan, pada sebuah realitas ilusif dan virtual yang tidak kita kuasai, bahkan tidak kita pahami. Jangankan pedagang kaki lima yang berjuang menyisihkan labanya untuk membeli Blackberry atau TV layar datar, bahkan seorang Presiden pun mungkin tidak mengerti mengapa sebuah kampung Sunni mengusir sesama warganya hanya karena mereka Syiah.

Mungkin Presiden pun tidak mengerti kenapa ia memperoleh penghargaan internasional untuk toleransi; tidak mengerti mengapa negara yang serba salah urus ini masih bisa tumbuh lebih dari 6 persen; bahkan mungkin tidak mengerti mengapa harga cabai hingga jengkol melonjak luar biasa. Ia pun ternyata tidak mengerti mengapa kabar bencana lebih cepat ia terima dari media massa/sosial ketimbang dari aparatus yang ratusan ribu itu.

Air mata tobat

Apa yang terjadi, tampaknya bangsa kita tidak sedang mengikuti zaman, tapi terseret zaman. Seperti pesakitan atau jagoan yang seluruh kekuatan dan kekebalannya berhasil dilumpuhkan. Butir terakhir ini harus saya katakan, semua itu terjadi ketika seorang manusia Indonesia memasuki wilayah psikis dan fisik bernama remaja. Tepatnya setelah ia mengalami sejumlah pendidikan dan mendapat pengaruh demikian rupa dari lingkungan.

Saat ia memasukkan dunia riil, nyatanya nyata, sontak�sadar atau tidak�ia mendapatkan dirinya sudah kecemplung dalam sebuah sistem: semacam sarang laba-laba yang tak memberinya peluang melepaskan diri. Sebagai anak muda ia tidak dapat berbuat bahkan berkata apa-apa, kecuali mengikuti logika dan cara kerja sistem itu hanya agar survive. Lalu berfoya-foya menggadaikan nafsunya jika ia ingin dikenal dan dipandang. Menjadi budak nafsunya untuk memperoleh apa yang disebutnya dengan �sukses�.

Saya harus tersenyum, karena�tentu�sebagian dari kita menolak konstatasi itu. Namun cobalah tengok ke dalam cermin, dan jujurlah seluruh indera, pikiran, dan hati kita: apa yang terlihat? Air mata! Kita akan menangis melihat diri kita sendiri yang sudah kita zalimi selama ini, yang sudah kita hina sepanjang usia ini.

Sampai bilakah air mata itu bergulir, hingga menjadi arus dan sungai ke samudra air mata-Nya? Dalam bulan suci ini, jadikanlah air mata itu sebagai bekal tobat. Memerangi nafsu adalah memerangi diri sendiri. Itulah jihad terbesar yang kita lakukan dalam puasa, terlebih dalam Ramadhan ini. Dan, berubahlah, mulai dari cara berpikir kita, dengan kembali pada kearifan, perangkat lunak dalam adat, agama dan hukum yang sebenarnya. Perubahan itulah yang akan menghapus air mata kita. Sekaligus mengangkat harkat yang telah kita hina, menuju kejernihan embun di pagi Idul Fitri nanti.

Radhar Panca Dahana, Budayawan

Kabinet Tape

Radhar Panca Dahana

Dalam filsafat Jawa Suryomentaraman, prinsip hidup mulur mungkret (luwes, lentur seperti karet) memiliki nilai positif dan keistimewaan bahkan dianggap menjadi salah satu ciri jati diri orang Jawa. Namun, dalam pergaulan masa kini, prinsip hidup itu mendapat tambahan makna negatif sebagai sikap hidup yang tidak tegas, plin-plan, dan lembek.

Mungkin makna terakhir itu pula yang dapat kita sematkan pada Presiden SBY dan kabinetnya, setidaknya dalam soal subsidi dan kenaikan harga BBM. Mulur mungkret! Masyarakat pun menderita karena ketidakjelasan itu. Presiden yang sebenarnya oleh UU memiliki kewenangan untuk itu, bahkan didorong oleh parlemen, malah justru menampik wewenangnya dan justru balik melempar bola ke DPR.

Sebagai striker, bola yang sudah di depan gawang�berlagak tiki-taka�malah dikembalikan ke pemain tengah. Lalu golnya kapan? Tak terciptanya gol-gol dalam proyeksi, tujuan, serta misi negara dan bangsa saat ini�terutama untuk kesejahteraan dan masa depan rakyat�oleh banyak kalangan dianggap akibat (kelemahan) SBY: peragu, tidak tough, dengan karakter yang lembek seperti tape.

Karakter kabinet seperti yang tergambar di atas akhirnya melahirkan pemimpin-pemimpin yang berprofil seperti tape: bermula dari singkong yang keras lalu lunak dalam peragian, dari UU yang tegas menjadi lunak dalam kebijakan, praksis, bahkan dirinya sendiri. Mudah mengasihani diri sendiri dan menebar iba kepada publik untuk profit simpati. Itulah yang diperlihatkan SBY saat dahulu ia memamerkan ancaman teroris yang �konon� mengarah padanya. Entah jika ia hidup seperti Presiden Soekarno yang lebih dari 50 kali�atau Yasser Arafat yang lebih dari 100 kali�mendapat ancaman pembunuhan.

Situasi serupa terjadi pada heboh ujian nasional. Mendikbud M Nuh, dalam sebuah laporan media massa terkemuka, seperti mengadu dan memelas kepada bosnya, SBY: �Sudah seminggu ini saya tidur cuma tiga jam sehari.�

Sang Presiden merespons keluhan anak buahnya itu dengan gaya khasnya, �Adik baru sekali ini, saya sudah delapan tahun.� Lho, mengapa ia dulu ngotot ikut rebutan jadi presiden?
Saya kira profil atau karakter pemimpin seperti ini jadi acuan mereka yang dipimpin. Di mana-mana! Yang penting, menjadi pejabat publik itu sukses berkelit dari kesalahan, tidak jeblok banget rapornya, prestasi sedikit dipromo habis-habisan, pengorbanan diri dibesar-besarkan, pragmatisme murahan jadi pedoman.

Itulah yang menggejala belakangan ini, ketika masa jabatan tinggal tak banyak bulan lagi. Sementara harapan ke depan masih kuat ia gantungkan. Retorika yang dahulu adalah seni keindahan bahasa dan adekuasi argumen, kini tinggal busa dari sebuah opera politik murahan.

Gagal manfaatkan momentum

Saya kira, potret mediokratik kabinet �tape� kita di atas berkorelasi dengan pe- nurunan peringkat yang dibuat Standard & Poor�s (S&P). Juga kritik dari lembaga pemeringkat lainnya, Moody�s Investors Services (MIS), yang diributkan kalangan pejabat dan elite ekonomi akhir-akhir ini. Betapa pun, sebenarnya kita bisa tak peduli dengan peringkat-peringkat tendensius S&P dan MIS itu. Kritik yang mereka bangun tetap bisa direnungkan secara positif. Terutama, mengapa pemerintahan SBY dianggap gagal memanfaatkan momentum, antara lain sikap mulur mungkret-nya dalam persoalan subsidi BBM.

Kecepatan pembangunan, katakanlah, dalam laju pertumbuhan rata-rata 6 persen dalam lima tahun belakangan gagal dimanfaatkan untuk terciptanya semacam lompatan atau percepatan yang mampu mengakselerasi pembangunan ke tingkat tinggi seperti Korea Selatan pada 1970-an, Malaysia dan China pada 1980-an, lalu India pada era 1990-an. Mereka dianggap sukses memanfaatkan momentum itu untuk mencapai posisi keekonomian yang dihargai dunia belakangan ini.

Posisi itu dalam standar material global saat ini jadi dasar eksistensi sebuah bangsa atau negara. Ia memberi pengaruh hampir di semua sektor dan dimensi kehidupan lokal dan global. Menguatnya pengaruh China, India, Brasil, Korea Selatan, hingga Afrika Selatan juga karena dihela oleh sukses itu. Dampaknya pun positif pada diplomasi internasional, peran regional, hingga soal olahraga dan kebudayaan.

Bahkan India seperti mendapat surplus tambahan saat AS tak mengajak komunitas internasional untuk mengecam proyek pengembangan dan percobaan senjata nuklirnya. Setidaknya jika dibandingkan dengan Iran, yang berkali-kali tertimpa embargo. Termasuk peluang India, walau tipis, untuk menjadi salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB, sebagaimana Jepang, Brasil, dan Afrika Selatan.

Indonesia, tentu, jangan dulu berangan- angan memiliki senjata nuklir, apalagi jadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB, sebagaimana busa para diplomatnya. Bukan hanya karena penolakan eksternal pasti datang membanjir, hambatan internal pun masih terlalu sesak untuk bisa diatasi.

Indonesia dalam realitas komparatif di atas tercipta, antara lain, akibat dari �kabinet tape� yang lembek dan
asem-manis tadi. Kabinet yang males-males-an menjalankan misi dan program-program kebijakannya. Sebab, memang tak ada sanksi yang keras dikenakan pada kegagalan, bahkan penyimpangan.

Dari puncak kuasa hingga dataran bangsa, kita kian tidak menyadari betapa kita sesungguhnya telah sedikit demi sedikit meninggalkan, bahkan mengkhianati, cita-cita dan dasar di mana republik ini didirikan. Apa yang dahulu lebih sekarang kurang, yang dahulu unggul sekarang terbelakang, yang dahulu dipelajari orang kini kita yang belajar dari orang, dulu dikagumi kini kita berduyun-duyun mengagumi, dan apa yang dahulu kita banggakan kini kita sesalkan. Dari pantai, garam, singkong, bulu tangkis, hingga sepak bola.

Krisis mendasar

Kini bukan hanya ketertinggalan, sebenarnya kita sudah mencapai tahap yang kritis dari perkembangan. Bukan hanya karena hukum yang terkebiri, politik yang terkotori, atau bisnis yang padat korupsi, tapi juga pada soal pendidikan, lingkungan, dan energi yang sudah lampu merah tanpa kita sadari. Laporan khusus Kompas tentang energi pada 3 Mei 2013, antara lain, menggambarkan situasi itu.

Ada semacam pembiaran, menurut laporan itu, bahkan justru penciptaan regulasi yang secara licin melegalkan permainan licik dari para pemain atau oligarki politik-bisnis lama (mereka yang sudah bermain sejak awal Orde Baru) untuk mengisap energi dan mineral dalam darah bangsa ini. Permainan yang membuat kondisi bisnis energi kita�dengan porsinya yang signifikan dalam ekspor, hampir 50 persen�kini semakin tertekan, dan memberi kita contoh terbaik bagaimana tidak adanya kedaulatan pada diri kita sendiri.

Semua persoalan di atas tentu saja tidak dapat diselesaikan oleh kabinet lembek dan medioker di atas. Pelajaran dari berbagai negara memperlihatkan, bahkan Eropa yang begitu tangguh model dan sistem politik maupun pemerintahannya mengalami banyak guncangan. Bonus demografis, geografis, hingga kebudayaan yang kita miliki tidak mungkin dapat dimaksimalkan oleh para pejuang yang cuma cari senang, bukan cari menang.

Karena itu, cukuplah sudah pemerintahan yang hanya �manis di bibir ini�, yang sibuk menggali puja-puji luar negeri, tapi lupa membaca diri. Kita membutuhkan pemimpin yang kuat, bervisi, dan berani ambil risiko. Mumpung masih ada waktu menjelang Pemilu 2014, seluruh bangsa harus siap dengan munculnya calon pemimpin baru, yang bersih, jujur, terbuka, dan tidak mengasihani diri.

Radhar Panca Dahana, Budayawan

Jalesveva Jayamahe

Radhar Panca Dahana

Ini sekadar guyonan, jangan terlalu serius menanggapi. Dahulu kala, banyak pelawat asing yang datang dari sejumlah negara karena tertarik pada dunia baru di tenggara Asia ini. Mereka menemukan kenyataan, banyak sekali penduduknya yang sudah kawin-kemawin dengan bangsa asing, juga dari pelbagai negara.
Para pelawat atau pengunjung asing itu menyebut mereka yang berdarah campuran itu sebagai Indo (mestiezen). Ada Indo-Arab, Indo-Keling, Indo-Portugis, Indo-Belanda, Indo-Jepang, Indo-China, dan sebagainya.

Yang menarik, mereka yang tergolong Indo ternyata mengeram sebuah penyakit amnesia, penyakit yang hinggap pada seseorang yang katakanlah �pendek ingatan� atau gampang melupakan sesuatu. Konon, dari sanalah muncul kata �Indonesia� alias Indo(am)nesia.

Terserah kalau Anda hendak menghubungkannya dengan situasi lain di negeri ini, termasuk di masa kini. Yang jelas, dari soal nama, betapa pun ia mungkin tiada artinya bagi Shakespeare (yang ternyata namanya abadi), Indonesia adalah nama yang sepanjang sejarah memiliki masalah.

Sebagian tidak cukup menerima kata itu yang jika bisa juga bermakna �kepulauan India bagian belakang� atau �pulau-pulau India di kejauhan�. Seakan kita ini hanya perpanjangan tangan, sejarah, dan peradaban dari India, negeri induknya. Sebuah penafian yang keliru.

Asal kata Indonesia

Sebenarnya bukan James Richardson Logan, sarjana hukum Skotlandia, yang menggunakan kata �Indonesia� pertama kali dalam artikelnya, The Etnology of Indian Archipelago (1850). Ia hanya menjumput dari istilah yang digambarkan gurunya, George Samuel Windsor Earl, untuk orang-orang di Semenanjung Malaya, memanjang hingga Filipina dan Papua, sebagai �Indunesia�. Logan hanya mengganti �u� dengan �o� hanya sekadar�konon�kenyamanan penyebutan.

Nama ini pertama kali diambil oleh aktivis/intelektual Indonesia, Suwardi Surjadininingrat alias Ki Hajar Dewantara, saat ia dibuang ke Belanda dan menerbitkan kantor berita Indonesische Pers-bureau. Nama inilah yang beredar dan kemudian populer di kalangan intelektual dan pejuang kala itu. Tahun 1928 sekelompok pemuda menggunakan dalam sebuah Sumpah.

Padahal, hanya tujuh tahun dari penyebutan �Indonesia� oleh Ki Hajar, Ernest Francois Eugene Douwes Dekker alias Setiabudi juga memberikan nama pada gugusan kepulauan di tenggara Asia ini. Ia mendapatkan nama itu dalam kitab Pararaton dari zaman keemasan Majapahit, yang diucapkan juga dalam sebuah Sumpah, �lamun huwus kalah Nusantara ingsun amukti palapa� (kalau telah (aku menguasai) Nusantara, baru aku (akan) berhenti berpuasa).

Sumpah itu�sama ternamanya dengan Sumpah Pemuda�adalah Sumpah Palapa, yang diucapkan oleh Amangkubhumi baru Majapahit, Gajah Mada.

Penyebutan ini sebenarnya bukannya tiada dampak, baik secara penyebutan, kesejarahan, keilmuan, hingga kebudayaan (peradaban). Dulu sampai kini.

Dua peradaban

Dua penyebutan di atas secara mudah dapat kita pahami sebagai nama yang mewakili dua kebudayaan dan dua peradaban dunia yang paling dominan (kalau tidak, ya hanya dua itu): daratan dan kelautan. Ki Hajar dan Sumpah Pemuda jelas mewakili daratan. Mereka yang ada di dalamnya hampir 100 persen mendapatkan pendidikan atau mengalami pergaulan dalam budaya Belanda, wakil dari peradaban daratan Eropa. Mereka, tentu saja, juga mengenali dengan baik kebudayaan-kebudayaan daratan lain di Eropa, macam Perancis, Inggris, Jerman, dan lainnya.

Sementara Gajah Mada, sebagai sumber ide Dr Setiabudi, sangat kita ketahui adalah mahapatih dari kerajaan maritim terbesar yang pernah ada di kawasan ini. Namun, sejak keruntuhannya, bangsa-bangsa di kepulauan ini dipaksa untuk �mendarat� oleh kerajaan-kerajaan konsentris (menurut istilah Lombard dalam Le Carrefour Javanais), yang menumpukkan seluruh intensitas kerja kebudayaan, mulai dari kekuasaan, perdagangan, hingga kebudayaan di tengah daratan (hulu sungai atau lereng puncak gunung).

Hal ini berbanding terbalik dengan dunia maritim yang lebih mengandalkan laut, samudra, dan sungai-sungai sebagai kanal perdagangan dan pertahanan. Politik, kekuasaan dan pemerintahan, kamar-kamar dagang, hingga kerja kebudayaan berlangsung jauh dari gunung, di bandar-bandar yang menyebar di pulau-pulau Nusantara.

Proses pendaratan

Keliru jika kita beranggapan dunia maritim itu dipaksa �mendarat� oleh bangsa-bangsa daratan dari Barat (Eropa), seperti Portugis, Belanda, Perancis, dan seterusnya. Lima ratus tahun sebelumnya, atau dua milenium sebelum kini, bangsa India sudah menggelar karpet merah untuk proses �pendaratan� bangsa Eropa kemudian, setelah mereka lebih dulu menaklukan kerajaan-kerajaan lokal dari dalam. Seperti yang terjadi di Jawa Barat dalam kasus Salaka Nagara dan Kalimantan dalam kasus Kutai.

Budaya dan peradaban �Daratan� pun kemudian merajalela di seluruh Indonesia, seiring dengan gerak perluasan VOC dan pemerintahan Hindia Belanda. Peradaban �daratan� tampaknya sukses melindas kejayaan peradaban �kelautan� yang dalam hitungan penulis berusia lima milenium sebelumnya. Hingga hari ini, Indonesia berciri-ciri dan berkarakter khas �daratan�.

Anda menjadi saksi dan �mungkin�pelakunya sendiri. Bagaimana adab �daratan� yang keras, kasar, dominatif, inflitratif, material, logis-rasional, dan imperialistik menjadi muatan, tersembunyi atau tidak, dalam perilaku rakyat bangsa kita, terutama pejabat publiknya.

Ada banyak alasan historis, arkeologis, antropologis, hingga kultural mengapa peradaban �daratan� memiliki ciri-ciri seperti tersebut di atas. Negeri ini seperti menjadi miniaturnya, di mana media massa setiap hari (bahkan sering dalam berita utama) mengungkap kekasaran, kekerasan, kehendak mendominasi hingga nafsu material yang infiltratif, terjadi di seluruh belahan republik ini, baik di tingkat elite hingga akar rumput.

Semua pihak ingin dominan menjadi raja. Seperti pemeo, �Bila tidak bisa menjadi menteri besar (menjadi pejabat publik di pusat ibu kota) jadilah raja kecil (penguasa di wilayah sendiri)�. Tak mengherankan bila nafsu pemekaran seperti tiada henti, bahkan kian meluap. Kalau perlu keringat, senjata, dan darah digunakan untuk merealisasikan. Mungkin hampir tak terhentikan hingga Indonesia pun menjadi kepingan-kepingan kecil yang kian rapuh.

Semua itu, menurut hemat saya, karena kita telah mengingkari bahkan mengkhianati jati diri kita sendiri sebagai bangsa maritim (kelautan). Secara tragis hal itu mungkin dapat disimbolisasi dengan kisah Pinisi Nusantara, sebuah kapal yang dibuat oleh bangsa sendiri, dibangga-banggakan dan berhasil mengarungi Samudra Pasifik hingga Vancouver, Kanada, 15 September 1986.

Apa yang kemudian terjadi? Kapal kebanggaan yang dielus-elus oleh (alm) Laksamana Sudomo itu nyungsep, melapuk, dan dilupakan di Karang Ayer Kecil, Kepulauan Seribu, Jakarta, 15 September 2002.

Nasib kelautan

Begitulah nasib kelautan bagi bangsa kita yang �mabuk daratan� dan dikuasai setengah abad oleh angkatan darat, perhubungan darat, jembatan-jembatan, jalan tol-jalan tol, dan seterusnya. Bayangkan, ada rencana pembuatan jembatan untuk menghubungkan daratan Sumatera dan Jawa berbiaya Rp 200 triliun. Berapa kapal, besar dan kecil, yang dapat dibeli dari jumlah itu untuk menjadi penghubung ribuan pulau negeri ini?

Ketika banyak kalangan bicara tentang kembali ke dunia maritim, revolusi biru, dan sebagainya, sesungguhnya ada yang sangat tidak siap dari nafsu-nafsu itu. Yakni identifikasi awal tentang bagaimana peradaban maritim itu. Diskusi dan konsensus nasional dibutuhkan untuk itu, termasuk akibat-akibat besar sebagai dampaknya.

Mereka yang selama ini merasa nyaman dengan adab �daratan� harus banyak legawa. Supaya kita kembali ke jati diri kita: Kelautan. Jalesveva Jayamahe!

Radhar Panca Dahana, Budayawan

Tantangan Sebuah Bangsa

Radhar Panca Dahana

What is in a date? Apalah arti sebuah tanggal? Sebagai penanda berganti (mata) hari, atau peristiwa-peristiwa yang kita selebrasi secara global?

Tanggal tetap sebuah hal yang abstrak dan kosong. Hal yang sepanjang sejarah kebudayaan mati-matian mau dimaterialisasi. Pikiran yang memiliki anggapan demikian. Seolah waktu bisa kita tundukkan, lalu kita kerat dalam potongan atau satuan tertentu.

Waktu (mungkin) adalah entitas yang berlangsung melalui diri sendiri. Manusia tak bisa menjangkau, mengendalikan, apalagi membagi-baginya dalam kalender atau buku agenda. Yang terjadi sebaliknya, manusia teperdaya dan dikendalikan waktu.

Karena itu, makna 31 Desember atau 1 Januari tidak berbeda dengan 3 Agustus atau 16 Juli. Tahun Baru pun sudah tidak punya konteks dengan kita, terlebih mengingat ini perayaan yang ditiru dari agama pagan. Ia mendapat arti �baru� semata untuk menghargai Julius Caesar�penggubah kalender Masehi�yang dipadankan dengan Dewa Janus, asal kata Januari.

Ia pun sesungguhnya tidak berhubungan dengan agama, bahkan Kristen. Betapa pun Paus Gregorius pernah menetapkannya sebagai kalender liturgi, dan zaman pertengahan mengaitkannya dengan kelahiran Yesus pada 25 Desember, Tahun Baru tetap tinggal sebagai hari �biasa�. Tahun Baru tinggal semata sebagai produk industri, di mana masyarakat global merayakan dengan membelanjakan uang. Inilah puncak kekalahan kesadaran manusia atas logika terhadap nafsu industri yang gigantik.

Limbah Kebudayaan

Tahun Baru sesungguhnya berpeluang besar ketika masyarakat dunia dapat digerakkan untuk menyadari realitas kekinian (kontemporer)-nya. Dunia kini berada dalam momen kontemplatif itu karena realitas kontemporer sudah memberi desakan kedaruratan yang memberi ancaman tidak ringan bagi keberlangsungan peradaban, bahkan kemanusiaan itu sendiri.

Kita harus membuat seruan bahwa momen global yang tidak tertandingi ini (kecuali oleh olimpiade dan piala dunia sepak bola) harus kita daya gunakan untuk penciptaan dunia mental, intelektual, dan spiritual baru. Setidaknya agar kita tidak menjadi pandir dan nir-adab karena hanya meladeni nafsu hedonis. Kesenangan bukan sebuah dosa, tapi kontemplasi akan memberi kita makna, termasuk untuk apa kesenangan itu ada.

Selama ini sesungguhnya kita melihat berbagai masalah dalam kehidupan global ini. Remaja yang membunuh ibu kandungnya sendiri, ayah yang menggauli putri kandung hingga hamil, penembakan yang menewaskan ratusan anak sekolah di Amerika Serikat, hingga pemerkosaan atas mahasiswi kedokteran sampai meninggal di India. Semua ini menjadi alarm kuat bahwa peradaban sedang berjalan ke arah yang menghancurkan.

Manmohan Singh, Perdana Menteri India, menegaskan perlunya perubahan sosial (juga mental) di dalam masyarakat India. Begitu pun PM Perancis Dominique de Villepin menyerukan perlunya mengubah cara berpikir orang Perancis, bahkan memperhitungkan kembali prinsip-prinsip dasar Revolusi Prancis akibat kerusuhan hebat di Banlieus.

Pemimpin-pemimpin (negara) besar dunia kian menyadari, di samping desakan-desakan hidup yang membuat mereka menjadi sangat pragmatis, ada persoalan-persoalan idealistis yang jika tidak segera diantisipasi akan membuat semua perhitungan pragmatis sia-sia. Betapa pun dunia mencoba menghindari, tetap bisa terjadi munculnya pemimpin yang megalomania, bahkan maniak, dan memulai sebuah perang global.

Sebuah kegilaan yang berdampak dalam hitungan detik, dalam kurs, harga minyak, distribusi barang, dan berbagai nilai atau kegiatan vital lainnya.

Tanpa fakta itu pun kita semua menyadari, cadangan energi yang menipis tidak akan mengurangi nafsu untuk terus mengeksploitasi. Namun, kebutuhan energi-tak-terbarukan yang meningkat membuat banyak negara krisis. Pada masa itu, kita mungkin akan bertempur�dengan parang atau pistol�demi sekaleng bensin atau air bersih.

Sebuah laporan yang dilansir Newsweek menjelang kematian edisi cetaknya memperlihatkan kepada kita, bagaimana kenaikan suhu dunia 1� Fahrenheit saja membuat kemerosotan produksi bahan pangan utama dunia (jagung, gandum, dan beras) hingga 20 persen. Kejadian kecil pada cuaca membuat pedagang tempe kita blingsatan beberapa waktu lalu.

Baiklah kita sadari dan renungi bersama, hidup bukan melulu soal terompet tahun baru, Shahrukh Khan, James Bond, Sinchan, atau Gangnam Style. Bukan hanya ritus membanjiri outlet atau mal-mal untuk menyerbu diskon merek ternama. Dunia global juga adalah limbah kebudayaan dan sampah peradaban, yang menumpuk-menggunung tanpa kita siap menghadapi itu semua.

Jawaban Kebudayaan

Maka celakalah sebuah bangsa, sebuah negara, jika para pemimpin atau calon pemimpinnya tidak memiliki kesadaran, visi, bahkan imajinasi yang cukup lapang mengenai tantangan-tantangan kritis di atas. Kebesaran sebuah bangsa diukur dari seberapa adekuat bangsa itu�dihela para pemimpinnya�merespons semua persoalan yang kini berdimensi global itu.

Perlukah penyelesaian bersifat universal untuk kemudian diterapkan di tingkat lokal? Atau kita mengakselerasi dunia lokal untuk memberikan jawaban ke dunia global? Bagaimana visi sebuah negara-bangsa, apa strategi kebudayaan yang harus mereka susun dan tetapkan?

Akan jadi bencana bila sebuah bangsa atau negara justru diisi oleh para pemimpin dan kandidat yang melulu sibuk, mengeluarkan miliaran bahkan triliunan rupiah, hanya untuk mempersolek dan memoles gincu urat malunya. Akan menjadi kenistaan sejarah (historic embarrassment) jika kita, satu bangsa, membiarkan pemimpin dan calon pemimpin dengan hasrat kekuasaan di bibir, membiarkan anak dan cucu kita menghadapi tantangan berat di zamannya, tidak dengan bekal yang kita cukupkan, tapi justru dengan sisa sumber daya yang keropos.

Tidak perlu gosip murahan atau speculative analysis dari para peneliti atau pakar bodong asing yang menyatakan ada peradaban besar atau kejayaan kebudayaan di negeri ini pada masa lalu. Indonesia, tetap perlu menyadari, sebagai sebuah negeri�sebelum menjadi negara atau bangsa�tetap sebuah peradaban yang tidak bisa diremehkan. Ratusan tradisi hebat masih bertahan dan menjadi bukti di dalamnya.

Karena itu, di sini, Nusantara yang bahari ini, adalah naif jika kita merasa tak mampu menemukan jawaban atas semua persoalan di atas. Jutaan rakyat dan ratusan tradisi sesungguhnya telah menjawab lewat cara mereka melakoni hidup, survive, dan tetap tumbuh. Kenaifan, mungkin kebebalan juga, justru terasa di kalangan elite atau para penentu kebijakan publik, yang tidak mampu menemukan jawaban kebudayaan.

Krisis terjadi atau kian parah justru dari kalangan yang paling menikmati surplus dari negerinya sendiri. Ia melahirkan sebuah mekanisme yang sistemik, yang menggaransi comfort zone dari hedonisme bermuka baru itu. Politik seperti itu bukan politik yang ideal-reflektif, tapi cenderung banal-destruktif. Memang, terlalu bodoh dan hina jika persoalan sebesar ini diserahkan hanya kepada politisi.

Radhar Panca Dahana, Budayawan