�3 Ton Emas�

Budiarto Shambazy

SUNGGUH mencengangkan tiba-tiba muncul inisiatif, entah dari siapa, agar APBN membiayai honor saksi partai politik saat pencoblosan di tempat pemungutan suara pada Pemilu 2014. Jumlahnya tidak tanggung-tanggung, yakni Rp 700 miliar.

Jika dihitung ada 12 saksi di setiap tempat pemungutan suara (TPS) yang mewakili partai politik (parpol) peserta pemilu, yang dibayar Rp 100.000, biaya yang dikeluarkan sekitar Rp 660 miliar untuk saksi di sekitar setengah juta TPS. Lalu dengan enaknya disebutkan, jumlah anggaran itu �dibulatkan� saja menjadi Rp 700 miliar.

Seolah-olah dana puluhan miliar kecil bisa �dibulatkan� dan tak perlu dipersoalkan penggunaannya. Dan, inisiatif konyol itu muncul saat rakyat mengalami bencana di mana-mana.

Lebih konyol lagi, sampai kini belum ada yang mengetahui siapa gerangan yang mengusulkan anggaran saksi parpol tersebut. Terdapat kesan, pihak pemerintah/kementerian, Bawaslu, dan DPR/parpol malah saling membantah.

Jadi, Anda bisa membayangkan, di TPS nanti total ada 14 saksi/mitra, terdiri dari 12 saksi parpol dan 2 lagi mitra dari Bawaslu. Tugas mereka jelas, mengawasi pencoblosan, penghitungan suara, sampai pengesahan formulir C1 di TPS.

Pembiayaan mitra yang ditugaskan Bawaslu tidak ada persoalan karena anggarannya telah disepakati pemerintah dan DPR. Tinggal bagaimana Bawaslu merekrut minimal sejuta mitra untuk semua TPS dengan honor Rp 100.000 per orang.

Jika fungsi Bawaslu diperkuat mitra, itu sama sekali bukanlah masalah. Apalagi, Bawaslu memang memiliki daya paksa untuk setidaknya memeriksa keabsahan hasil pemilu/pilpres di TPS, kalau memang diduga terjadi pelanggaran.

Akan tetapi, akan menjadi lain jika saksi parpol harus dibiayai negara. Sebelum ini saksi dikerahkan parpol, yang mungkin berasal dari partainya sendiri ataupun relawan-relawati.

Di mana pun di dunia ini, tak ada saksi parpol yang dibayar negara. Salah satu tugas mulia saksi, seperti saksi nikah atau saksi di pengadilan, pada dasarnya bersifat kesukarelaan.

Juga menjadi preseden buruk jika parpol diberikan kenyamanan berupa pendanaan untuk saksi di TPS. Semestinya merekalah yang bertanggung jawab tidak hanya menyediakan saksi, tetapi juga pembiayaannya�jika memang diperlukan.

Mungkin kita sering mendengar keluhan parpol yang sukar merekrut saksi karena ketiadaan sumber daya manusia (SDM). Ini dalih kurang masuk akal karena sejatinya parpol idealnya berbasiskan SDM yang dapat dimobilisasi dalam skala masif.

Ada juga keluhan mereka kekurangan biaya untuk merekrut saksi. Di sisi lain, mereka toh mampu menghamburkan dana besar untuk pasang iklan di media massa, baliho, spanduk, atau membuat aneka aksesori untuk kampanye.

Dan, kita tahu, kredibilitas pemilu-pilpres yang luber dan jurdil tidak semata-mata tergantung dari saksi. Pencoblosan sampai pengesahan formulir C1 cuma salah satu tahap, masih banyak lagi tahap sebelum dan setelah itu yang rawan dicurangi.

Misalnya tahap mobilisasi saat kampanye, yang antara lain berbentuk politik uang atau intimidasi. Juga ada lagi tahap pasca-pencoblosan, yakni tahap manipulasi, yang melibatkan manipulasi teknologi informasi penghitungan suara.

Kalau dalam bahasa Sunda, gagasan saksi parpol yang dibayari negara ini aya-aya wa�. Kita juga sempat dikejutkan oleh gagasan konyol beberapa waktu lalu, yakni pelibatan Lembaga Sandi Negara dalam pengamanan data hasil pemilu/pilpres.

Suka atau tidak, kekonyolan demi kekonyolan ini menimbulkan syak wasangka. Sepertinya selalu saja ada pihak-pihak yang siap menghalalkan segala cara untuk menang.

Memang betul pemilu/pilpres memerlukan biaya yang ekstrabesar, tetapi bukan berarti kita harus jorjoran. Pemilu/pilpres yang luber dan jurdil tidak semata-mata dihasilkan dana raksasa, tetapi juga oleh pemaknaan lebih mendalam lagi bagi pemilih mengenai hakikat demokrasi.

Saya heran, misalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan target 75 persen pemilih akan menggunakan hak suara. KPU, sebagai penyelenggara, seperti salesman penjual barang.

Contoh lain, mengapa ngotot penyelenggaraan pemilu/pilpres diselenggarakan pada �tanggal keramat�, yakni 9 April, 9 Juli, dan 9 September? Pemaknaan sejenis inilah yang memperlihatkan KPU memandang demokrasi secara prosedural saja.

Apalagi kini berkembang budaya �wani piro�. Telah terungkap hasil pilkada yang disengketakan di Mahkamah Konstitusi (MK), ternyata bisa diatur dengan, menurut eks Ketua MK Akil Mochtar, �3 ton emas� (Rp 3 miliar).

Geliat Demokrat

Budiarto Shambazy

APA yang terjadi pada Partai Demokrat sepanjang tahun ini menarik diamati. Inilah partai yang bergantung kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pemilu 2004, PD belum berkuasa meski SBY terpilih menjadi presiden.

Pada Pemilu 2009, perolehan suara PD meningkat sekitar tiga kali lipat. Ini rekor yang belum pernah terjadi dalam sejarah politik dunia di sebuah negara demokratis. Namun, di satu pihak citra PD terpuruk karena berbagai kasus korupsi elite partai. Di pihak lain popularitas SBY juga terus menurun.

Mana penyebab dan mana akibat keterpurukan, korupsi PD atau kinerja SBY, takkan pernah terjawab. Sama seperti teka-teki �ayam atau telur�. Teka-teki itu makin sukar dijawab ketika SBY mengambil alih jabatan ketua umum, Februari 2013.

Sebagai ketua umum, SBY mematok target meningkatkan citra dan elektabilitas partai. Namun, berhubung kesibukan sebagai kepala negara, ia kurang memiliki waktu dan perhatian mengurus partai. Terlihat jelas, SBY berjuang habis-habisan.

Namun, mengelola krisis partai berkuasa tak seperti membalikkan tangan. Sebab, tagline PD pada Pemilu 2009 �Katakan Tidak pada Korupsi�. Kenyataan mengatakan sebaliknya. Betul, tak hanya PD yang dirundung korupsi, partai-partai lain juga. Namun, itulah kodrat partai yang berkuasa yang menjadi barometer politik.

Kontradiksi korupsi itu membuat citra PD makin terpuruk. Apalagi narasi korupsi yang melibatkan tokoh, seperti Muhammad Nazaruddin atau Angelina Sondakh, mengundang cibir. Selain itu, konsentrasi SBY melulu pada mengangkat citra dan elektabilitas. Seolah gangguan isu-isu korupsi dapat dijinakkan dengan langkah-langkah mekanikal dan prosedural saja.

Sumber penurunan elektabilitas juga keretakan internal partai. Perlawanan Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) menjadi bukti konkret. Bagi kalangan berpandangan ekstrem, predikat yang tepat bagi PD the party is over (pesta sudah usai). Bagi yang moderat yang terjadi sejatinya krisis berskala besar.

Dalam posisi limbung, SBY menemukan jalan keluar yang jitu, yakni menyelenggarakan konvensi. Konvensi diharapkan tak hanya mengangkat citra dan elektabilitas saja, tetapi juga menutup aib korupsi selama-lamanya.

Perhatian memang langsung teralih ke konvensi. Masyarakat dan pers terpukau pada sebelas nama peserta konvensi/capres. Dan, sebagian dari sebelas nama itu berkualitas presiden. Keragaman latar belakang, jabatan, dan politik (politisi/akademisi/pejabat) menjadi daya tarik tersendiri.

Konvensi diliput antusias media massa. Data memperlihatkan pada medio 2013 peliputan konvensi mencapai tiga ribuan news item. Ini angka yang tinggi yang cuma dikalahkan news item peliputan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

Namun, jumlah itu secara bertahap menurun drastis bulan per bulan sampai Desember 2013 yang hanya di bawah 300-an news item. Kesimpulannya, konvensi kurang menarik perhatian. Apa pasal? Salah satunya karena jumlah peserta terlalu banyak.

Media dan masyarakat tak disuguhkan kompetisi. Sebagian peserta bahkan tak dikenal masyarakat. Dan, hampir semua peserta ewuh pakewuh mengkritisi SBY. Padahal, kampanye perlu menarik batas politik dari petahana meski dari partai sama.

Hampir semua peserta enggan bersikap realistis, mengambil posisi melanjutkan kesinambungan rekor petahana yang seolah bagus semua. Akibat kultur ewuh pakewuh itu tampaklah keseragaman visi, misi, dan program ke 11 peserta. Namun, mesti diakui, belakangan ini keseragaman itu mulai pudar.

Masalahnya, apakah cukup waktu bagi PD menguber perbaikan citra dan kenaikan elektabilitas? Apalagi, suka atau tidak, penahanan Anas Urbaningrum bukan an isolated incident yang terpisah dari kiprah PD dalam beberapa tahun terakhir.

PD partai nasionalis yang andal. Bagi sebuah partai, sepuluh tahun meniti buih kekuasaan sejatinya masih tergolong masa seumur jagung. Partai yang mengalami krisis sesekali perlu menggeliat, tetapi perlu waktu lebih panjang untuk bangkit lagi.

Budiarto Shambazy, Wartawan Senior Kompas

Kepemimpinan Mandela

Budiarto Shambazy

NELSON Mandela dibebaskan Minggu, 11 Februari 1990, pukul 16.15 waktu setempat dari Penjara Victor Verster di kota Paarl. Ia menjalani kehidupan di balik jeruji selama 27 tahun, 6 bulan, dan 6 hari di tiga penjara sejak 1962.

Ia divonis hukuman penjara seumur hidup karena memberontak terhadap supremasi kulit putih di Afsel. Saat ditangkap 5 Agustus 1962 bersama tujuh pemimpin ANC lainnya, dakwaan sudah disiapkan: sabotase dan berkomplot menggulingkan pemerintahan yang sah melalui revolusi bersenjata.

Mula-mula, ia dikurung di penjara Pulau Robben di lepas pantai Cape Town. Berkat ketokohan dia, penjara ini menjadi semacam �universitas� bagi para pejuang kulit hitam.

Dari balik jeruji Mandela menggosok berbagai demonstrasi, termasuk di Soweto tahun 1976. Sejak 1982 sampai 1988, ia dipindahkan ke Penjara Pollsmor. Penjara ini pun gagal mengurung cita-citanya, hanya fisiknya semata.

Sejak di Pollsmor itulah Mandela mulai menarik perhatian dunia internasional. Tak sedikit tokoh dunia yang mengunjungi dia.

Menguatnya figur Mandela sebagai pejuang hak asasi universal membuat rezim apartheid Afsel ketakutan sendiri. Berulang kali dia ditawari kebebasan, tetapi selalu ditolak Mandela karena diembel-embeli berbagai syarat yang membuatnya harus jilat ludah sendiri.

Misalnya tahun 1985, Presiden Afsel Pieter Botha menawarkan pembebasan dengan syarat Mandela mesti mengecam kekerasan. Apa jawaban Mandela?

�Saya tidak mau dan tidak akan mau selamanya jika saya, Anda, dan rakyat tidak bebas sebebas-bebasnya. Kebebasan Anda dan kebebasan saya tidak bisa dipisahkan. Saya akan kembali,� demikian pidato Mandela yang dibacakan di hadapan demonstran di Soweto.

Botha takut sendiri. Agustus 1985, dia membebaskan Govan Mbeki, sejawat Mandela. FW De Klerk, presiden sementara, Agustus 1989, membebaskan pula Walter Sisulu, meninggalkan Mandela seorang di penjara.
Sejak itu Mandela diperlakukan sebagai tahanan istimewa, dipindahkan ke Penjara Victor Verster. Khusus untuk dia disediakan sebuah mesin faksimile, kolam renang, juru masak, dan berbagai fasilitas lain.

Laporan utama Time, 9 Juli 2008, ditulis Richard Stengel, penulis biografi Mandela, �Long Road to Freedom�. Ulasan Stengel dalam rangka HUT ke-90 Mandela, 19 Juli 2008.

Di sampul Time, Mandela berpose dengan kemeja batik dan ia memang dikenal sebagai promotor batik global tanpa honor. Pak Harto, atas nama Indonesia, rutin membantu dana perjuangan Mandela dan ANC.

Stengel mengulas �Delapan Prinsip Kepemimpinan Mandela�. Intinya, memimpin bukan berwacana karena talk is cheap.

Rolihlahla (Anak Bengal) tak pandai berpidato, lebih suka memberikan suri teladan, dan tak bangga dengan jam terbang dibui 27 tahun. Ia pengacara berbakat, gerilyawan pemberani, negarawan sejati, dan politikus ulung.
Stengel menempatkan watak pemberani dan tak kenal ragu sebagai prinsip pertama. Prinsip kedua, memimpin dari depan tanpa meninggalkan pendukung. Stengel mengibaratkan Mandela bukan tipe �pengunyah permen karet� yang dengan cepat melepeh sehabis menikmati rasa manis.

�Jika bahaya mengancam, Anda harus berdiri paling depan. Dengan begitu, rakyat akan menghormati Anda,� kata Mandela.

Prinsip ketiga, pemimpin juga menggembala dari belakang. �Lebih baik memimpin dari belakang memercayai yang lain-lain di depan saat Anda merayakan kemenangan dan saat semua senang,� kata Mandela.

Prinsip keempat, pelajarilah musuh Anda. Prinsip kelima, mirip yang keempat, yakni jangan usir musuh-musuh Anda. Jika perlu, undang mereka, puji mereka, dan setelah tersanjung ambil keuntungan dari mereka.

�Jika Anda ingin berdamai dengan musuh Anda, Anda harus bekerja sama dengan musuh Anda. Dengan begitu dia menjadi mitra Anda,� kata Mandela.

Prinsip keenam, pemimpin harus tampil menarik dan selalu ingat kapan harus tersenyum. Senyum, body language, dan ucapan mesti sewajar mungkin. Mata rakyat kecil nyambung dengan hati sehingga mereka bisa membedakan pemimpin munafik dengan yang apa adanya.

�Pemimpin yang baik berdebat secara jujur dan mendalam, menyadari pada akhirnya dia dan yang dipimpin harus lebih dekat lagi. Anda tidak bisa begitu kalau arogan, palsu, dan tidak tahu apa-apa,� kata Mandela.

Mandela tak mau memakai seragam gerilyawan seperti pada masa perjuangan atau jas lengkap beberapa tahun terakhir. Ia memilih tampil sebagai �Bapak Bangsa� yang berbatik.

Prinsip ketujuh, dalam politik tak ada hitam atau putih karena semuanya abu-abu. Prinsip kedelapan, mengundurkan diri juga bagian dari kepemimpinan.

Delapan prinsip ini bukan ilmu gaib yang cuma bisa dipelajari dari dukun, pusaka, atau arwah. Ilmu kepemimpinan ini sering diseminarkan, dibukukan, bahkan diterapkan.

Namun, berhubung bersumber dari kepemimpinan seorang Mandela, ia jadi tidak biasa. Ia pemimpin yang larger than life yang sukar ditiru oleh para pemimpin lain.
Sebab, ia membangun karisma, partai, dan tujuan sejak muda. Secara perlahan-lahan ia terbentuk sebagai pemimpin yang memiliki kredibilitas karena berjuang penuh pengabdian, tanpa pamrih, dan rela berkorban.

Ucapan Mandela yang paling terkenal adalah, �Di negara saya, kami masuk penjara dulu, baru jadi presiden.�

Selamat jalan Rolihlahla!

Budiarto Shambazy, Wartawan Senior Kompas

Kini �Judica-thieves� Juga

Budiarto Shambazy

Penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar karena menerima sogok miliaran rupiah menimbulkan krisis konstitusional yang mungkin belum ada presedennya di mana pun. Ini krisis yang menimbulkan demoralisasi sekaligus merusak konstitusionalitas dan politik kita.

MK satu-satunya lembaga yang khusus dibentuk guna menyempurnakan dan mengawal proses amandemen UUD 1945 selama 11 tahun terakhir. Karena itu, ada pemeo yang berlaku universal, MK adalah �wakil Tuhan di dunia�.

Apa lacur, MK kita kini berada di titik nadir setelah terungkapnya korupsi Akil Mochtar yang mind-boggling, dramatis, sensasional, dan justru memunculkan lebih banyak pertanyaan. Pertanyaan paling pokok adalah apakah solusi yang sedang dicari sesuai dengan aspirasi rakyat?

Kalau cuma sekadar merembukkan krisis ini di kalangan elite, seperti apa yang dilakukan Komite Etik MK, apakah itu mewakili aspirasi rakyat? Rakyat sudah jenuh dan apatis dengan solusi semacam ini karena biasanya bersifat basa-basi, ngalor-ngidul, dan sering transaksional.

Tak heran berkembang opini di berbagai kalangan, sebaiknya MK dibubarkan saja. Mengapa kita tidak hentikan saja proses amandemen konstitusi yang akan masuk tahap kelima? Lagi pula, yang namanya proses amandemen konstitusi tak perlu dilakukan sampai kiamat. Artinya, MK bukanlah lembaga permanen.

Lebih penting lagi adalah apakah betul kita mau menyerahkan tafsir atas konstitusi kepada hakim-hakim MK? Padahal, UUD 1945 disusun dengan tafsir yang sudah paripurna dan tetap relevan sampai kini oleh para pendiri bangsa.

Seperti kita ketahui, semakin banyak kritik dilontarkan ke proses amandemen konstitusi. Apa yang diubah mungkin lebih bagus di atas kertas, tetapi banyak yang tidak mematuhinya.

Jangan salah, amandemen konstitusi sama sekali tidak salah. Namun, kita makin hari makin melenceng dari apa yang ditulis dalam naskah asli UUD 1945 ataupun versi amandemen.

Lebih dari itu, dipertanyakan pula dengan delapan hakim konstitusi yang tersisa, sejauh mana efektivitas MK? Apalagi rakyat sudah kehilangan trust terhadap MK dan mulai mempertanyakan integritas delapan hakim lainnya.

Sementara ini, tugas keseharian MK tentu masih terus berjalan. Jika kita melihat korupsi yang dilakukan Akil Mochtar, masalah terbesar adalah bagaimana menyikapi perkara-perkara yang terkait dengan hasil pilkada-pilkada.

Seperti diketahui, setiap tahun ada ratusan pilkada. Data menunjukkan, lebih dari 90 persen hasil pilkada disengketakan di MK. Ternyata, hasil pilkada-pilkada itulah yang menjadi core business MK. Wajar saja jika hal itu menjadi bisnis yang menggiurkan karena melibatkan transaksi bernilai miliaran rupiah.

Lalu, bagaimana dengan sengketa-sengketa yang sudah diselesaikan MK? Kini mulai dipertanyakan pula keputusan MK atas hasil pilkada di beberapa provinsi besar belum lama ini, seperti Bali, Jawa Timur, dan Jawa Barat.

Krisis konstitusional yang dipicu korupsi Akil Mochtar ini otomatis memicu pula krisis legitimasi terhadap mereka yang memenangi pilkada. Tentu tak semua hasil pilkada yang disengketakan dan diputuskan MK melibatkan fenomena wani piro.

Namun, harap dimaklumi pula jika mereka yang kalah akan unjuk aksi. Kalau sebelumnya ada anggapan yang kalah pilkada biasanya tidak mau terima kekalahan, kini ada anggapan rupanya yang menang dengan meragukan (terutama petahana) punya jurus wani piro.

Celakanya lagi, keputusan-keputusan MK bersifat final dan mengikat. Ya, mereka yang kalah terpaksa �gigit jari� saja walau mereka cuma jadi korban siasat jahat pemenang dengan MK.

Tentu saja ini tidak fair karena keputusan-keputusan MK mengabaikan rasa keadilan. Bisa dibayangkan pengabaian ini menurunkan animo rakyat untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi kita yang masih baru.

Sekali lagi, masyarakat kini mengalami demoralisasi akibat korupsi Akil Mochtar ini. Terus terang, saya ragu elite penguasa merasakan demoralisasi yang serupa. Sudah bertahun-tahun nikmatnya kuasa dan duit serta rasa tamak telah mewabahi para pejabat publik yang kita pilih sendiri. Celakanya, korupsi yang sudah absurd itu masih saja ditoleransi rakyat.

Lebih celaka lagi, elite politik menganggap korupsi sudah menjadi bagian dari sebuah �permainan�. Mereka cuma fokus pada bagaimana caranya mengutak-atik sekaligus membagi-bagikan anggaran untuk ditilepsampai-sampai mereka alpa bekerja untuk rakyat.

�Permainan� itu tampaknya akan makin berlangsung seru menjelang tahun politik 2014. Kini muncul pertanyaan yang tak kalah penting, apakah MK masih layak dipercaya jika terjadi sengketa atas hasil Pemilu dan Pilpres 2014?

Karena itulah muncul desakan dari beberapa kalangan aktivis agar delapan hakim konstitusi sebaiknya mengundurkan diri saja. Namun, pertanyaannya, apakah mereka bersedia?

Sekali lagi, rakyat sedang mengalami demoralisasi yang belum ada presedennya dalam sejarah kita. Pertanyaannya, apakah masih ada tokoh atau institusi yang memiliki wibawa untuk menemukan solusi yang memuaskan rakyat?

By the way, hampir dua tahun lalu saya dikirimi surat protes dari MK. Isinya, mereka keberatan dengan apa yang saya tulis di rubrik ini bahwa kita kini menganut �Trias Corruptica�, bukan �Trias Politica� sebagaimana lazimnya. Tiga cabang kekuasaan kita adalah �legisla-thieves�, �execu-thieves�, dan �judica-thieves�. Semuanya �thieves� alias pencuri.

Saya minta MK menulis hak jawab, tetapi mereka enggan sebab waktu itu ada �oknum� karyawan MK yang divonis karena korupsi keputusan sengketa pilkada. Kini, yang jadi tersangka korupsi sang ketua.

Pohon Beringin

Budiarto Shambazy 

Oh dikau beringin
Rindang batangmu membentang
Tempat yang teduh bagi kelana dahaga
Pohon beringin
Dikau lambang pengayoman
damai tenteram dan bahagia
berkat kau perkasa
(�Pohon Beringin� ciptaan Suwandi)

Pohon beringin dikenal dengan �pohon berjalan� atau �pohon berkaki banyak�. Ia dijuluki �pohon berjalan� karena suka merambah ke mana-mana seperti politisi yang gemar berbisnis atau pebisnis yang suka berpolitik. Ia disebut �pohon berkaki banyak� karena kaki kekuasaannya di mana-mana, membuat jorok dan sumpek wilayah sekitarnya.

Barisan beringin sebenarnya jadi hiasan yang menyejukkan mata. Kalau akar-akarnya menggelantung panjang ke bawah, politisi yang kekanak- kanakan senang karena bisa main ayunan sembari teriak-teriak bak Tarzan.

Di India, beringin sangat dihormati sebagai makhluk pelindung manusia. Di Jakarta, beringin bertumbangan dari tahun ke tahun.

Kedutaan Besar Inggris tak menghargai beringin yang ditebang habis meski belum mati. Rupanya partai politik berlambang beringin sudah tak punya teman dan tidak dihargai lagi.

Beringin itu indah dan spesial seperti martabak. Ia tumbuh dari benih-benih yang disemai burung-burung di pohon-pohon palem yang cepat tumbuh tinggi. Namun, begitu jadi besar, palem-palem itu disingkirkan persis seperti benih-benih Orde Baru menendang Bung Karno.

Cabang-cabang kekuasaan beringin cepat turun dan menancap di tanah membuat anakan- anakan di sekitar induk pohon. Oleh sebab itu, dulu ada anakan-anakan ABRI, birokrasi, wartawan, dan dari 1.001 anakan lainnya.

Berkat jasa anakan itu beringin mengambil wilayah kekuasaan yang luasnya lebih dari lapangan sepak bola. Di Sri Lanka, ada beringin dengan jumlah anakan yang mencapai 350 anakan besar dan 3.000 anakan kecil.
Di Indonesia, anakan-anakan Orde Baru yang nemplok di beringin tak kalah banyak. Di beringin bukan cuma ada dewan pinisepuh, melainkan dewan eyang kakung, dewan eyang putri, dewan ndoro putri, dewan den bagus, dan dewan cucu.

Kalau beringin berbuah, banyak burung berbagai jenis, seperti bulbul dan kakaktua, mampir mencicipi kelezatannya. Suasana jadi meriah dan berisik seperti musyawarah Orde Baru. Semua burung mampir pakai batik keren, wangi, menganggukkan kepala tanda setuju soal apa saja.
Anda jangan coba-coba dekat-dekat ke beringin dan memakan buahnya karena bisa mati! Manusia-manusia yang aktif menentang beringin dikategorikan ekstrem kanan atau ekstrem kiri, seperti Petisi 50 atau mahasiswa angkatan Malari.

Paling enak berteduh di bawah beringin. Anakan-anakan bertebaran ke mana-mana membentuk lubang-lubang menganga yang adem dan sejuk. Makanya, di lubang-lubang itu ada koruptor, ketua yayasan, kelompencapir, fungsionaris, pebisnis, Pancasilais, burung hantu, manusia Indonesia seutuhnya, dan lain-lain.

Di India, beringin pasti ditanam di tiap desa karena dipercaya sebagai pohon suci. Pedagang, pengacara, calo, terdakwa, tukang cukur, jenderal, tukang ramal, sampai aktivis biasanya buka praktik di bawah pohon. Semua merasa layak terpilih jadi presiden di bawah pohon.

Di berbagai tempat di Indonesia, beringin dianggap angker sehingga pengendara mesti menyalakan klakson. Waktu kecil saya takut main di bawah beringin halaman Istana Paku Alam di Yogyakarta karena menyebarkan aura seram lengkap dengan aroma asap rokok kelobot.

Sayang, pohon-pohon beringin tak ditebang habis sampai ke akar-akarnya. Perlahan-lahan, tahap demi tahap, dan sembunyi-sembunyi, banyak warga tak kapok karena tetap menanam pohon beringin di halaman.

Kita kalah sama pemerintahan China. Pada masa Revolusi Kebudayaan, Mao Zedong menghancurkan beringin di semua kebun raya milik negara karena dianggap �feodal dan borjuis�.
Akibat tak ditebang habis, beringin itu kembali tumbuh jadi besar. Tiba-tiba banyak orang yang merasa punya tempat berteduh lagi.

Jangan marah, beringin itu maksudnya ya Partai Golkar. Suka atau tidak, Golkar masih dan tetap akan kuat sampai Pilpres-Pemilu 2014.

Sejak memangku jabatan Ketua Umum Golkar, Aburizal Bakrie (ARB) telah bertekad mengikuti Pilpres 2014. Untuk itu ia tak bergabung lagi sebagai menteri kabinet SBY-Boediono.

ARB melanjutkan warisan Jusuf Kalla (JK), ketua umum yang nyapres. Seperti JK, salah satu tugas berat ARB membasmi faksionalisasi internal yang tidak akan pernah sehat.

Golkar masih belum menempatkan politik yang menempatkan keutamaan/kebajikan (virtues) sebagai prinsip. Padahal, Golkar partai modern terbesar dengan pemilih rasional.

Kekalahan Golkar dan Jusuf Kalla bukan gambaran sesungguhnya karena pelaksanaan Pemilu/Pilpres 2009 amburadul karena daftar pemilih tetap.

ARB bertipe solidarity maker, sosok yang dibutuhkan yang tak banyak beda dengan Jusuf Kalla atau Akbar Tandjung. Ia pragmatis karena berlatar belakang saudagar yang tak mau lelah memahami nuansa politik canggih dan njelimet.

Jangan lupa, ARB salah satu dari segelintir orang yang ditawari jabatan wakil presiden oleh SBY tahun 2009. Bahkan, tawaran untuk ARB datang sebelum kepada Boediono.

Golkar tetap beringin yang mengayomi berbagai kepentingan. Sejarah memperlihatkan, Golkar mampu mengelola konflik untuk menjadi konsensus baru.

Politik selalu cari dan 2 x 2 belum tentu sama dengan 4. Konsensus baru itu bisa saja menampung aspirasi penetapan cawapres, bukan mengubah capres ARB yang pasti akan membuat guncangan besar yang tidak perlu.

Budiarto Shambazy Wartawan Senior Kompas

Bravo� KPK!

Budiarto Shambazy

Bravo untuk KPK yang mengawali debut pemberantasan korupsi high profile dengan menetapkan MSG sebagai tersangka skandal cek perjalanan. Ini momentum baru yang idealnya diikuti penetapan tersangka-tersangka korupsi lain, terutama korupsi wisma atlet dan Hambalang.

Salut untuk MSG yang menurut pengakuannya sendiri telah memperlihatkan kerja sama yang membantu tugas pengusutan sejak ia berstatus sebagai saksi pada 2008. Tercatat cuma dua kali MSG tak tepat waktu menghadiri persidangan dan itu pun karena masalah jadwal semata.

Perilaku MSG yang bersikap kooperatif selama proses persidangan kontras dengan yang ditunjukkan mereka yang menjalani pemeriksaan. Hal-hal kecil tetapi penting ini yang menimbulkan rasa gerah dan marah masyarakat seolah orang-orang kuat bisa above the law.

Semoga saja perilaku MSG menjadi pintu masuk KPK agar tidak bersikap diskriminatif dalam memperlakukan calon-calon tersangka baru. Keraguan masyarakat terhadap tekad pimpinan KPK�terutama Ketua KPK Abraham Samad�untuk sementara agak sirna.

Dalam obrolan beberapa pekan lalu dengan Ketua KPK, ada kesan sikap serius seorang pengacara muda yang masih mempunyai idealisme tinggi untuk membasmi korupsi. Dan, semestinya masyarakat lebih aktif dan konkret lagi memperlihatkan dukungan moral dan materiil kepada Ketua KPK.

Memang prinsip kepemimpinan KPK primus inter pares yang mengedepankan kolegialisme. Akan tetapi, peranan dan tanggung jawab Ketua KPK jauh lebih besar daripada empat Wakil Ketua KPK karena berjalan paling depan sekaligus menggembala dari belakang.

Kurang etis jika keempat Wakil Ketua KPK bersembunyi di balik punggung Ketua KPK. Apa pun agenda dan siasat pimpinan KPK cepat atau lambat pasti akan diketahui publik.

Tentunya harus diakui pula masih ada saja berbagai hambatan politis dan psikologis karena sosok, tugas, dan tanggung jawab Ketua KPK ibaratnya �melebihi kemampuan manusia biasa�. Di lain pihak ada ganjaran moral, sosial, dan politik yang bisa dipetik Ketua KPK pada masa mendatang.

Tak mustahil Ketua KPK ditinggalkan teman-teman, ketambahan musuh, dan kehilangan waktu untuk keluarga. Namun, seperti kata pemberantas kejahatan mafia di Amerika Serikat, Eliot Ness, �Never stop fighting till the fight is done.�

Setiap langkah pimpinan KPK terus disorot masyarakat yang semakin gundah dengan korupsi yang semakin merajalela. Tak ada manfaatnya bagi pimpinan KPK berjalan sendiri-sendiri sehingga melahirkan kesan terjadinya perpecahan internal di antara kelima ketua/wakil ketua.

Tidak boleh ada kesan, misalnya, penetapan setiap tersangka didasarkan pada skor 4-1 atau 3-2 untuk kemenangan tersangka koruptor. Sudah seharusnya skor telak selalu 5-0 untuk kemenangan pembasmian korupsi!

Tuntutan pemberantasan korupsi setuntas-tuntasnya kini telah menjadi public domain yang dilampiaskan lewat obrolan pribadi, media sosial, ataupun acara-acara interaktif lewat mainstream media. Sementara tingkat kepercayaan terhadap aparat penegak hukum terus melorot.

Semua orang yang punya hati merasa berhak tahu dari pemberitaan setiap hari siapa-siapa saja yang menilap uang rakyat.

Publik sudah merebut opini, prakarsa, dan kendali pemberantasan korupsi dari tangan aparat hukum. Sebagian besar publik telah lama menilai skeptis dengan janji-janji pembasmian korupsi yang diucapkan pemimpin, pejabat, dan politisi.

Rasa skeptis itu malah sudah berubah dengan kemarahan yang dilampiaskan sebagian kalangan di sejumlah daerah. Tidak heran belakangan ini setiap potensi konflik mudah terpicu menjadi amok yang merugikan semua pihak.

Bisa dipahami ada rasa galau di kalangan elite yang memerintah (the ruling elite). Akan tetapi, tak semua pemimpin, pejabat, birokrat, dan politisi melakukan korupsi karena masih lebih banyak lagi warga yang jujur di negeri ini.

Citra sebagian besar warga jujur itu dirusak oleh setitik nila. Dan, itulah yang kita saksikan setiap hari di televisi dan koran: toilet, kursi, sampai gorden DPR pun dikorupsi!

Kita makin getol membangkang terhadap korupsi. Pembangkangan itu bukan monopoli negeri ini saja, melainkan juga terjadi di mancanegara yang demokratis dan yang represif.

Pesan sentral kita, pembangkang korupsi sosial cuma satu dan konsisten: para pemimpin gagal memberikan kita rasa keadilan. Ketidakadilan sumber keresahan, keresahan berubah menjadi pembangkangan.

Pembangkangan berbahaya kalau jadi kekerasan, sebaliknya bermanfaat untuk melenyapkan ketidakadilan. Pembangkangan berkurang jika muncul harapan yang oleh KPK kembali dihidupkan.

Jangan sampai kita hidup tanpa harapan. Sekali lagi, bravo KPK!

Trillions Rupiah Men

Budiarto Shambazy

Setelah dua babak Pilpres Republik, Kaukus Iowa dan pemilihan awal New Hampshire, Mitt Romney diperkirakan akan memenangi nominasi. Jumlah delegasi yang direbut lima calon presiden lain (Ron Paul, Rick Santorum, Newt Gingrich, John Huntsman, dan Rick Perry) terpaut jauh.

Romney masih mungkin disusul karena jumlah delegasi yang diperebutkan belum sampai 1 persen dari total 2.380 delegasi. Apalagi, persaingan memang cenderung labil sejak medio 2011.

Sebut saja Michele Bachmann, satu-satunya perempuan yang memenangi straw poll Agustus 2011 di rumahnya sendiri di Iowa. Namun, saat kaukus, Bachmann gagal total dan langsung mundur.

Atau, Herman Cain, satu-satunya calon kulit hitam. Ia menjulang sebelum Kaukus Iowa, tetapi terpuruk karena rumor skandal seksual yang membuatnya mengibarkan bendera putih tanda menyerah.

Itu yang membedakan Romney dengan capres-capres lain karena lebih menang di dua babak awal. Menurut jajak pendapat sementara, Romney juga akan memenangi babak ketiga pemilihan di Negara Bagian South Carolina, 21 Januari.

Ibarat makanan, Romney adalah menu yang sudah diketahui pengunjung restoran. Ia sudah ikut kontes pada 2008, tapi dikalahkan John McCain.

Mungkinkah Romney mengalahkan satu-satunya calon Demokrat, Presiden Barack Obama? Menurut jajak pendapat Quinnipiac University yang dirilis dua hari lalu, Romney bisa merebut suara 46 persen dibandingkan dengan Obama 43 persen.

Hasil Pilpres 2012 akan sangat ditentukan oleh kondisi ekonomi yang masih krisis. Andaikan mampu memaksimalkan isu-isu yang berkaitan dengan krisis ekonomi, Romney bisa menang tipis.

Posisi Romney menguntungkan karena dia pengusaha besar sekaligus berpengalaman sebagai gubernur. Seperti halnya Obama, ia juga lulusan Harvard University yang bergengsi itu.

Tak mudah mengalahkan Obama karena pemicu krisis adalah Presiden George W Bush yang mengabaikan parahnya pasar kredit yang diawali krisis KPR (subprime mortgage). Justru Obama yang membenahi krisis sehingga ekonomi perlahan-lahan membaik.

Setidaknya tingkat pengangguran turun jadi 8,5 persen, angka terendah sejak Januari 2008. Jumlah penganggur masih sekitar 13 juta jiwa, tetapi lowongan yang tercipta mencapai 2,54 juta dari total job lost 8,7 juta sejak 2008.

Strategi kampanye Obama akan difokuskan pada keengganan Kongres, yang dikuasai Republik, menyepakati berbagai prakarsa prorakyat yang digulirkan Gedung Putih. Nyatanya tingkat popularitas Obama masih berkisar di angka 40 persen, hampir dua kali lipat dari popularitas Kongres.

Terlebih lagi Obama sukses memaksa Kongres menyetujui jaminan kesehatan yang populer disebut ObamaCare. Ini prestasi fenomenal yang tak pernah dicapai presiden-presiden lain yang akan menyediakan pelayanan kesehatan terjangkau bagi lebih dari 60 persen rakyat.

Republik menganggap ObamaCare menyimpang karena bentuk dari redistribusi kekayaan yang bertentangan dengan kapitalisme. Obama dianggap telah menyeret AS jadi negara sosialis seperti di Eropa karena pajak dialihkan ke ObamaCare.

Padahal, anggaran tetap defisit dan utang semakin membumbung. Ekspansi pemerintah (big government) oleh Republik yang pro-small government oleh Obama dinilai sudah keterlaluan.

Pendek kata, Obama dianggap �kiri� (liberal) yang didukung mainstream media. Menjadi tugas mulia kaum �kanan� (konservatif) segera menyingkirkan dia dari Gedung Putih.
Salah satu tokoh yang dapat membantu Obama kembali terpilih adalah Menlu Hillary Clinton, yang kini jadi politisi terpopuler dengan approval job mencapai 65 persen. Andai Hillary mau menjadi cawapres Obama, dengan iming-iming dijadikan sebagai capres tahun 2016, Obama diramalkan akan menang.

Seperti tahun 2008, Obama kembali akan memecahkan rekor dana kampanye. Kali ini dana kampanye diperkirakan akan menembus 1 miliar dollar AS.

Selama kuartal pertama 2011, Obama mengumpulkan 68 juta dollar AS. Jika digabungkan dengan dana partai, angka itu jadi 254 juta dollar AS�bandingkan dengan Republik yang 194 juta dollar AS.

Politik di AS perlu dana besar sekali, terutama untuk iklan di televisi yang tarifnya bisa mencapai 0,5 juta dollar AS per tayangan. Karena itu, berlaku pemeo �kalau mau jadi presiden, Anda harus jadi orang kaya dulu�.

Berbeda kontras dengan di negeri ini, berlaku pemeo �kalau mau kaya, Anda harus jadi presiden dulu�. Untuk menjadi capres, Anda perlu dana yang dikumpulkan oleh sekutu-sekutu Anda.

Sekutu-sekutu itulah yang jadi investor yang akan menuntut imbalan jika Anda menang. Anda praktis sudah disandera sekutu-sekutu itu ketika mencalonkan diri jadi capres.

Dari mana sekutu-sekutu itu mendapat dana? Itu urusan yang Anda kurang perlu telusuri karena duit di negeri ini tidak akan mau buka mulut walau KPK atau PPATK coba menelusurinya.

Lalu, dari mana Anda menyediakan imbalan dana untuk sekutu-sekutu itu? Anda cukup memberikan mereka proyek atau anggaran tanpa tender dan konsesi migas atau tambang.

Capres-capres seperti Obama, Romney, Paul, Santorum, Gingrich, Perry, dan Huntsman bermodal dana dari hasil keringat mereka. Romney dan Huntsman jelas miliarder.

Obama �One Billion Dollar Man� capres yang dapat sumbangan dari jutaan warga yang dengan sukarela mendukung dia. Rakyat cuma minta imbalan dia kerja serius memperbaiki ekonomi.

Kalau di negeri ini banyak capres �Trillions Rupiah Men� yang menyiapkan dana triliunan rupiah. Jangan tanya asal dana dari mana ya?

Sondang Hutagalung

Budiarto Shambazy

Mohamed Bouazizi drop out dari SMP karena orangtuanya tak mampu bayar uang sekolah. Untuk memperbaiki nasib, mereka pindah ke kota lebih kecil, R�gueb, dan bekerja di peternakan saudara.

Namun, peternakan bangkrut karena jadi korban pemerasan aparat. Merasa sia-sia, Bouazizi dan keluarga balik lagi ke Sidi Bouzid, Tunisia tengah.

Ia memutuskan mencoba peruntungan sebagai penjual buah dan sayur dengan modal gerobak serta utang kanan-kiri untuk membeli dagangan. Sayang, usaha kaki lima dilarang, gerobaknya jadi langganan disita polisi.

Jumat, 17 Desember 2010, pagi, ia tak tahan karena frustrasinya memuncak. Utangnya sekitar Rp 1,7 juta. Ia pergi mengadu ke gubernur mengapa polisi belum mengembalikan gerobaknya.

Namun, ia diusir polisi. Tak ada jalan keluar lagi, Bouazizi mengambil jalan pintas. Ia lalu membakar diri di depan kantor gubernur.

Aksi konyol itu membuat Bouazizi menderita luka bakar parah. Rakyat marah. Sepanjang akhir pekan setelahnya, massa melakukan demonstrasi dan menjarah.

Pembakaran dan penjarahan segera menyebar ke seluruh negeri. Perlahan tetapi pasti, rakyat tergerak mempersoalkan tingkat pengangguran yang tinggi dan korupsi para pejabat.

Rezim Presiden Tunisia Zine al-Abidine Ben Ali berupaya bertahan. Namun, percuma karena ihwal pembakaran dan penjarahan ditiru di mana-mana karena menyebar melalui media sosial.

Aksi Bouazizi ditiru beberapa demonstran di Mesir dan Aljazair karena efektif memicu revolusi. Kurang dari dua bulan, �Revolusi Melati� di Tunisia merembet ke sejumlah negara Timur Tengah.

Padahal, kultur membakar diri akibat frustrasi sosial tidaklah dikenal di kedua kawasan itu. Aksi itu lebih sering terjadi di Asia, terutama di kawasan Asia Timur dan Asia Selatan.

Kita jelas tak mengenal kultur bakar diri, makanya tercengang menyaksikan aksi itu dilakukan Sondang Hutagalung. Tak pernah ada yang bakar diri di depan istana sejak 1945.

Sudah beberapa kali terjadi belakangan ini orang loncat dari gedung, menjatuhkan diri dari jembatan penyeberangan, atau membakar diri sekeluarga.

Padahal, budaya protes kita terhadap keadaan yang sumuk tidak begitu. Protes kita masih berwatak jinak, misalnya demonstrasi ke istana yang merupakan bentuk modern dari m�p� (berjemur diri di alun-alun).

Kita lebih kenal amarah politik yang diwarisi budaya Melayu yang lebih mengerikan, yakni amuk (to run amok). Itulah yang terjadi, misalnya, pada 1965-1966 dan 1998.

Apa yang dilakukan pembakar diri adalah perbuatan kurang waras dan bertentangan dengan agama walau Bouazizi terbukti periang dan religius. Satu-satunya motivasi mereka nekat karena putus asa akibat kondisi sosial dan ekonomi terpuruk.

Pembakar diri memprotes rasa ketidakadilan. Dan, yang perlu digarisbawahi, para pemimpinlah yang bertanggung jawab atas terciptanya ketidakadilan tersebut.

Kalau bukan para pemimpin, lalu siapa? Pasalnya, hanya jajaran pemimpin negara�pemerintah dan parlemen yang mengawasi pemerintah serta yudikatif yang mengemban keadilan�yang wajib mengurus rakyat.

Lihat ketiga cabang kekuasaan kita yang sering diguyoni dengan �Trias Poli-thieves�. Ketiga cabang kekuasaan terdiri atas �execu-thieves�, �legisla-thieves�, dan �judica-thieves�.

Tikus-tikus koruptor menguasai ketiga cabang kekuasaan. Korupsi tak lagi sekadar mengentit alias mengais-ngais dari anggaran belanja, tetapi juga menjarah anggaran untuk dibagi-bagikan sejak ia ditetapkan oleh eksekutif dan yudikatif.

Korupsi mudah ketahuan dan segera diperiksa KPK, Kepolisian, ataupun Kejaksaan. Namun, mereka ternyata bukan sapu-sapu yang bersih sehingga sukar diharapkan menyapu kotoran.
�Judica-thieves�? Lihat saja sebagian keputusan Pemilu-Pilpres 2009 dan pilkada yang ternyata diperdagangkan oleh Mahkamah Konstitusi yang kini disidik Panitia Kerja Mafia Kursi DPR.

Betul kata judul buku politisi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, Perang-perangan Melawan Korupsi. Pembasmian korupsi ibarat anak-anak yang bermain perang-perangan semata.

Kepolisian dan Kejaksaan menjalankan peran memainkan �penyidik-penyidikan� sekaligus �penyelidik-penyelidikan� skandal-skandal korupsi. KPK bertindak sebagai aktor yang bermain �periksa-periksaan� koruptor. Lalu Pengadilan Tipikor memainkan peran menjalankan �sidang-sidangan� seperti yang dilakukan terhadap M Nazaruddin.

Korupsi makin hari makin absurd. Permainan perangan-perangan melawan korupsi sudah berlangsung sekitar dua tahun. Sondang menjadi peringatan bagi kita bahwa korupsi di republik ini sudah mencapai kondisi luar biasa.

Selain membakar diri, muncul fenomena baru: dalam rangka peringatan Hari Antikorupsi Internasional, mahasiswa dan aktivis pendemo menyatroni rumah Ketua Umum Partai Demokrat.

Pembakar diri seperti Bouazizi atau Sondang bukan pencari sensasi yang haus perhatian dan ingin dikenang sebagai �pahlawan�. Mereka disebut sebagai �korban� yang ingin agar rakyat �bangkit�.

Makna dua kata, korban dan bangkit, itulah yang menjadi esensial. Setiap perjuangan memerlukan pengorbanan dahulu demi membangkitkan harapan rakyat agar nasib bangsa jadi lebih baik lagi.

Kita wajib periksa diri: walau sistem demokratis, apakah the ruling elite yang berkuasa masih belum kapok korupsi? Percuma membanggakan demokrasi jika tujuannya tidak lebih dari sekadar memperkaya diri.

The �Soccer Tribe�

Budiarto Shambazy

Ikut berduka atas tewasnya dua korban di pintu masuk Stadion Utama Gelora Bung Karno saat final Garuda Muda versus Harimau Muda. Terakhir kali nyawa melayang di GBK pada pertandingan Persib melawan Persebaya di putaran final kompetisi PSSI, Agustus 1966.

Masih segar dalam ingatan, sekitar 100.000 penonton tunggang langgang setelah aparat keamanan menembak ke udara untuk melerai perkelahian massal antarpemain. Sebagian berlindung di bawah bangku, sebagian lagi mencoba ke luar.

Seorang penonton tewas terkena peluru nyasar dan ratusan lagi luka atau pingsan terinjak massa. Presiden Soekarno turun tangan memerintahkan pertandingan yang terhenti
dilanjutkan beberapa hari kemudian, dan semua berjalan lancar.

Bersyukur juga tragedi kematian di stadion merupakan kejadian yang amat langka di negeri �penggila bola� ini. Di lain pihak, jajaran penyelenggara sebaiknya semakin mawas diri mengantisipasi.

Jika dihitung kasar, mungkin GBK terisi padat sekitar 120.000 penonton saat final SEA Games. Tak ada penonton meluber sampai ke trek atletik, kondisi yang membahayakan, seperti yang terakhir kali terjadi di final kompetisi perserikatan antara PSMS dan Persib medio 1980-an.

Jika ditambah penonton yang ada di luar GBK, final SEA Games menjadi salah satu penumpukan massa terbesar yang bisa jadi melibatkan sekurang-kurangnya seperempat juta orang. Final sepak bola SEA Games 1979 antara Indonesia dan Malaysia serta SEA Games 1997 antara Indonesia dan Thailand tak seramai final 2011. Apa lacur, timnas kita takluk di ketiga final bergengsi itu. Tahun 1979 kita kalah 0-1 dari Malaysia dan tahun 1997 ditaklukkan Thailand lewat adu penalti.

Kemenangan final 2011 akan bermakna bagi kita karena kita perlu kebangkitan baru, seperti kata slogan SEA Games, �United and Rising�. Garuda Muda impresif sejak penyisihan grup sampai semifinal, terutama Titus Bonai-Patrich Wanggai.

Antusiasme penonton dahsyat, gejala yang mulai tampak sejak Piala Asia 2007 dan makin
dahsyat saat Piala AFF 2009. Sepak bola tak lagi tontonan kelas bawah karena kembali digemari berbagai lapisan masyarakat seperti era 1970-an.

Inilah bukti sepak bola adalah industri besar yang menguntungkan jika dikelola secara profesional. Penonton datang ke stadion ingin menyaksikan pertandingan yang skornya tidak diatur wasit atau bandar judi dan pemainnya tidak disuap.

Pendek kata, penonton ingin jantungnya berdebar, berteriak sekeras-kerasnya, dan menghiasi diri dengan berbagai atribut tim nasional. Garuda di Dadaku, itu slogan yang kini populer.
Akan tetapi, kenapa, kok, kita gagal terus di ajang final SEA Games? Di final 1979 kita ditundukkan Malaysia, 0-1, karena prestasi mereka lebih baik.

Malaysia yang dimotori pemain-pemain andal seperti kiper R Arumugam (kini almarhum), dua bek tengah Soh Chin Aun-Santokh Singh, serta striker Mokhtar Dahari lolos ke Olimpiade 1972 dan 1980 serta merebut perunggu Asian Games 1974.

Kita dua kali kalah sial lewat adu penalti tahun 1997 serta 2011 dan, jangan lupa, juga di final perebutan tiket ke Olimpiade 1976 melawan Korea Utara. Mau tak mau kita terjerembab pada mitos akan selalu kalah di final apa pun di GBK.

Padahal, harus diakui jujur, Harimau Muda relatif memang lebih baik. Namun, jangan salah, Garuda Muda bukannya buruk.

Tak ada rahasia: pembinaan berjenjang dan serius Harimau Muda menjadi kunci sukses. Mesti diakui jujur itulah kekurangan kita: pembinaan berjenjang masih tetap karut-marut.
Ini akibat proses peralihan kepemimpinan dari pengurus lama ke pengurus baru masih kurang transparan. Misalnya, seperti diberitakan kemarin di harian ini, pengurus lama ternyata meninggalkan utang hampir Rp 40 miliar!

Di lain pihak, selain diwarisi sejumlah masalah pelik oleh pengurus lama, pengurus baru yang masih seumur jagung dihadang sejumlah masalah baru. Kepemimpinan kurang tegas, kompetisi kembali dilanda dualisme, kepengurusan overstaffed, Exco terpecah belah, dan lain sebagainya.

Adakah kesadaran dari rezim lama ataupun rezim baru bahwa mereka bukanlah pemangku utama sepak bola kita? Dua pemangku utama adalah para pemain dan kita para penggila bola.

Kita kembali kadung menjadi the soccer tribe. Itulah �suku tribal� yang mencintai timnas karena berbagai alasan ideologis, kultural, sosial, politis, maupun personal.

Seperempat juta orang malam itu mengelu-elukan Garuda Muda karena rindu kepada nasionalisme walau masih berwatak flag-waving (kibaran bendera). Nyaris tak ada lagi elemen-elemen nasionalisme yang disajikan penguasa.

Kita datang ke GBK karena sumpek dengan kondisi bernegara yang dikelola pemerintah yang abai. Kita putus asa makin malas memaki pejabat-pejabat yang korupsi, lebih suka melampiaskan kekesalan dengan menonton bola.

Kita mau menjadi pencinta Tibo atau Wanggai atau Okto Maniani karena paham kekayaan Papua dijarah habis-habisan oleh Freeport. Biarlah kita mengultusindividukan mereka ketimbang dipaksa-paksa cinta pemimpin feodalistis.

Dan, kita di GBK berjumpa dengan saudara-saudara sebangsa dan setanah air tanpa perlu memakai topeng. Kita saling sapa, saling teriak, saling bantu, saling tawa, saling salam, dan saling peluk.

Tiba-tiba malam itu kembali ada Indonesia di GBK maupun di depan jutaan layar televisi di Nusantara. Ada harapan sekalipun kalah sial, bangsa besar yang digembalakan para pemimpin yang, sayangnya, ternyata banyak yang berjiwa kerdil.

Budiarto Shambazy, Wartawan Senior Kompas

Politik Luar Negeri Gus Dur

Budiarto Shambazy

Sisi lain dari kepemimpinan Gus Dur sebagai presiden adalah dominasinya dalam pelaksanaan politik luar negeri. Dominasi itu ditunjukkan �tur keliling dunia� yang menghabiskan 23 dari 40 hari pertama masa pemerintahannya, rekor baru yang fantastis dalam sejarah kepresidenan.

Wajar Ketua MPR Amien Rais dan Ketua DPR Akbar Tandjung mengkritik Gus Dur jangan terlalu sering melawat karena banyak persoalan domestik, seperti konflik Aceh. Gus Dur menjawab, tujuan tur mengembalikan nama baik Indonesia, berharap investor menanamkan modal lagi, dan mencari dukungan internasional terhadap keutuhan Aceh sebagai bagian dari kita.

Dominasi Gus Dur bukan penyimpangan politik luar negeri. Bung Karno dan Pak Harto juga figur dominan dengan gaya berbeda. Bagi mereka bertiga, menteri luar negeri pembantu aktif yang menjalankan diplomasi dan wajib mengikuti panduan kepala negara.

Ada beda sedikit: Pak Harto lebih bersikap pasif menyerahkan otoritas kepada para menlu, sedangkan Bung Karno dan Gus Dur jauh lebih aktif bukan cuma menentukan arah, tetapi juga nuansa-nuansanya.

Peranan kepala negara vital karena posisi politis dan geografis Indonesia yang amat strategis. Negara-negara Asia dan Afrika mengandalkan kepemimpinan Indonesia di Gerakan Nonblok, Asia Tenggara menempatkan kita sebagai saka guru ASEAN.

Saat Perang Dingin berkecamuk, Indonesia menjadi rebutan Blok Barat dan Timur. Barat menjalankan kebijakan subversif agar Indonesia tidak jatuh ke tangan komunis, China dan Uni Soviet ingin menjadikan kita sebagai satelit.

Dominasi Bung Karno tampak dari peranannya menggalang Konferensi Asia-Afrika, Gerakan Nonblok, dan Conference of New Emerging Forces (Conefo). Bung Karno bahkan memerintahkan Perwakilan Tetap RI di New York memutuskan Indonesia keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Di tingkat regional, Bung Karno menggagas pembentukan poros Jakarta-Phnom Penh-Hanoi-Beijing-Pyongyang yang cenderung berkiblat ke Blok Timur. Sikap agresif Bung Karno ditunjukkan pula melalui politik konfrontasi terhadap Malaysia.

Dominasi Pak Harto tecermin dari perubahan orientasi politik luar negeri yang pro-Barat dan �diabdikan untuk pembangunan ekonomi�. Bantuan dana untuk Orde Baru berdatangan dari negara-negara Barat berkat politik luar negeri yang antikomunis. Pak Harto memutuskan hubungan diplomatik dengan China.

Politik luar negeri Pak Harto berhasil menjaga kesinambungan kepemimpinan Indonesia di Asia Tenggara dengan melanjutkan gagasan Bung Karno mengenai kerja sama regional melalui pembentukan ASEAN lewat Deklarasi Bangkok 8 Mei 1967. Ini tindak lanjut dari cita-cita Bung Karno membentuk Association of Asian States (ASA) 31 Juli 1961 dan Maphilindo (5 Agustus 1963).

Parlemen Orde Lama dan Orde Baru tidak terlalu mempersoalkan dominasi kepala negara kecuali untuk isu-isu kontroversial. Keterlibatan aktor-aktor masyarakat terbatas karena tak begitu peduli dengan proses pengambilan keputusan politik luar negeri yang elitis.

Namun, saat Gus Dur memimpin, asumsi itu berubah. Globalisasi memaksa rakyat dan parlemen giat mengikuti perkembangan internasional dan regional yang berpengaruh terhadap situasi domestik. Tak mudah menilai sukses tur keliling dunia Gus Dur karena usia pemerintahannya yang pendek.

Pernyataan politik luar negeri perdana Gus Dur mengumumkan rencana pembukaan hubungan dagang dengan Israel.

Ada dua alasan: pertama, menggairahkan hubungan dengan lobi Yahudi. Indonesia paling tidak bisa minta tokoh Yahudi, George Soros, tak mengacaukan pasar uang/modal untuk menghindari krisis moneter. Kedua, meningkatkan posisi tawar Indonesia menghadapi Timur Tengah yang tak pernah membantu Indonesia mengatasi krisis moneter.

Melalui Menlu Alwi Shihab, Gus Dur setidaknya mengintrodusir tiga elemen politik luar negeri. Pertama, menjaga jarak sama dengan semua negara, kedua hidup bertetangga baik, dan ketiga �kebajikan universal�.

Seperti Bung Karno, Gus Dur berambisi mewujudkan �poros kekuatan� di Asia. Ia sempat memulai prakarsa tersebut dengan menggagas Forum Pasifik Barat yang terdiri dari Indonesia, Timor Timur, Papua Niugini, Australia, dan Selandia Baru yang sempat disuarakan ke sembilan negara ASEAN.

Masih segar dalam ingatan, Gus Dur membujuk Singapura menyetujui pembentukan Forum Pasifik Barat dalam KTT ASEAN di Singapura, November 2000. Menteri Senior Lee Kuan Yew menolak permintaan itu. Wajar jika Gus Dur langsung ngamuk, membuat Singapura gempar.

�Pada dasarnya orang Singapura melecehkan Melayu. Kita dianggap tak ada. Lee Kuan Yew menganggap saya sebentar lagi turun (dari jabatan presiden). Singapura mau enaknya sendiri, cari untungnya saja,� kata Gus Dur.

Sebelum itu Gus Dur mengemukakan pembentukan poros (axis) Indonesia-China-India. Tak lama kemudian ia memprakarsai pula poros ekonomi Indonesia, Singapura, China, Jepang, dan India. Sayang, sejumlah negara Barat�dan beberapa sekutu mereka di kawasan ini�merasa khawatir dengan fenomena �kebangkitan Asia� ala Doktrin Wahid ini.

Melalui Mensesneg Bondan Gunawan, Gus Dur minta bantuan saya dan sejumlah teman untuk merumuskan pembentukan organisasi Dewan Keamanan Nasional. Sebagai presiden, Gus Dur berkeinginan setiap sarapan sudah di-brief tentang perkembangan politik dan keamanan regional/internasional yang mutakhir dan apa yang harus dilakukan pemerintah.

Pada hari-hari itu kami bangga menjadi warga Merah-Putih karena tekad besar Gus Dur mengembalikan pamor Indonesia sebagai kekuatan menengah yang sedang tercabik oleh krisis moneter, konflik sosial, dan proses disintegrasi. Ia seorang visioner, ilmuwan, praktisi, sekaligus presiden luar negeri yang mungkin sukar kita temukan lagi.

Budiarto Shambazy, Wartawan Senior Kompas