Tugas Sejarah Presiden Baru

Suwidi Tono

DALAM kemiskinan rasa hayat sejarah dan peradaban, kita menjumpai missing link, keterlepasan hubungan dengan masa silam gilang-gemilang. Akibatnya, kita tertatih-tatih menetapkan �titik berangkat� dan merenda masa depan bersama.

Kita menerima dengan takzim disebut bangsa muda, hanya karena ketika Inggris bikin maklumat Magna Charta (1215) yang membatasi monarki, sementara Kerajaan Singasari baru hendak berdiri. Saat Eropa dilanda renaisans, kita masih mendekap mistis dan takhayul.

Rendah diri ini menyesatkan. Kita punya Borobudur dan banyak prasasti adiluhung hasil olah rasa-karsa-karya leluhur. Juga Sriwijaya dan Majapahit, bukti ekstensi daulat maritim Nusantara jauh sebelum Britania Raya menguasai dunia. Kita kedodoran meneruskan peran  pemersatu negara-negara bekas jajahan melanjutkan kiprah Bung Karno  memimpin Konferensi Asia-Afrika 1955 dan menawarkan Pancasila di Majelis Umum PBB (To Build the World a New, New York, 1960). Semua kejayaan itu seolah onggokan artefak,  beku di lorong gelap sejarah.

Singkatnya, kita terjebak kebodohan kolektif yang bermula dari kemiskinan karakter, sengkarut bernegara, akhirnya kesulitan melakukan transformasi paradigmatik dan aksi.  Kita enggan  menangkap �api� kedaulatan dan sukarela masuk pusaran globalisasi. Padahal, kemajuan selalu berpangkal kemandirian sebagaimana Jerman, AS, Inggris, Jepang, China, dan Korsel tak pernah berkompromi dalam meneguhkan kepentingan nasionalnya.

Tugas sejarah

Energi dan kesempatan banyak terbuang pasca-Reformasi 1998.  Presiden baru punya kesempatan menunaikan tugas sejarah  membangun �titik berangkat� bersama agar tak kembali terperangkap involusi, berkubang pada kesalahan yang sama. Setidaknya ada 10 agenda besar untuk dikerjakan sebagai pijakan kokoh ke depan agar bangsa maju dan terus bertumbuh.

Pertama, pendidikan yang mencerdaskan, mandiri, dan bermartabat. Pendidikan dasar harus didesain ulang untuk membudidayakan esensi kawasan kognitif-psikomotorik-afektif sebagai basis pembentukan pola pikir anak-anak bangsa.  Menyemai hasrat meluap untuk mengeksplorasi talenta, menyuburkan kebajikan insani, dan membentuk karakter kuat terlalu mahal ditukar dengan aneka silabus hampa nilai.

Kedua, pencegahan korupsi sebagai gerakan tak henti-hentinya. Korupsi merajalela akibat mewabahnya watak munafik dan menyelinap sejak perencanaan. Terbukti lembaga pengawasan melekat (inspektorat dan sejenisnya) dan sanksi hukum tidak efektif karena rentang kendali sangat elastis, memberi keleluasaan bagi praktik kejahatan kemanusiaan itu.  Bahkan,  lembaga procurement, yang dibentuk 2007 untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa proyek pemerintah, belum berdaya guna mencegah korupsi.

Kita berkaca dari beban bunga obligasi rekap BLBI dalam APBN  yang mencapai Rp 70 triliun-Rp 80 triliun per tahun sampai 2033.  Fakta ini tak sekadar mengingkari asas deliberasi publik, sekaligus menunjukkan mandulnya moral eksekutif-legislatif, yang mengubah piutang negara kepada sejumlah pengusaha dan perbankan menjadi beban utang rakyat.  

Ketiga, revitalisasi program Keluarga Berencana (KB). Struktur demografi ke depan dibayang-bayangi ledakan jumlah penduduk usia produktif berkualitas rendah akibat minimnya asupan gizi dan pendidikan bermutu. Dengan laju pertumbuhan penduduk tinggi, rata-rata 1,5 persen per tahun (di beberapa daerah miskin malah 2 persen), program KB merupakan pangkalan utama dan pertama untuk merekayasa generasi unggul masa depan dengan campur tangan penuh negara.

Keempat, fokus pada paradigma pembangunan maritim. Masa depan Indonesia adalah eksplorasi, eksploitasi, konservasi keanekaragaman hayati beserta seluruh potensi lautnya. Sejak lama negara menyia-nyiakan anugerah dan peluang besar ini, sebaliknya condong pada strategi land-base development  yang melahirkan aneka konflik �lapar lahan� luar biasa.

Kelima, menata bangun ekonomi yang lebih memenuhi rasa keadilan. Patronase politik-ekonomi yang tetap kuat terus mereproduksi jenis korporasi lisensi dan konsesi di sektor-sektor strategis.  Jumlah wira usahawan mandiri hanya 1,25 persen dari total penduduk.  Jauh dari mencukupi syarat untuk meraih mimpi �Indonesia Incorporated�.

Menurut Kepala Lembaga Demografi UI Sonny HB Harmadi, hasil sensus 1928 (era kolonial) dan 2010 memperlihatkan fenomena ajek, ditandai sebaran penduduk dan kontribusi ekonomi per wilayah terhadap pendapatan nasional tidak berubah signifikan. Konsentrasi kegiatan  ekonomi tetap bertumpu di Jawa dan sebagian Sumatera.  Transformasi ekonomi tersendat, tidak efisien, dan lamban membangun basis produksi bagi pertumbuhan dan pemerataan berkelanjutan.    

Liberalisasi industri keuangan selain rawan juga diperburuk operasi para pelaku rente, seperti merebaknya pegadaian swasta dan bank-bank berkedok koperasi yang meruyak ke seluruh daerah.  Harga dana tetap mahal dan sukar diakses kelompok usaha kecil-menengah meskipun mereka  terbukti selalu tampil sebagai bantal pengaman saat krisis. Joseph E Stiglitz (1999) mengkritik:  �Another metaphor has become fashionable for small, less developed countries embarking on financial and capital market liberalization. It is likened to a small boat setting sail on a wild and rough ocean�even if well steered and solidly constructed, it is vulnerable to being hit broadside by a wave and capsizing.�

Keenam, reforma agraria dengan determinasi tinggi. Mustahil berharap triple-track strategy: pro-pertumbuhan, pro- pembukaan kesempatan kerja, dan pro- pengentasan dari kemiskinan berhasil tanpa  konsolidasi dan redistribusi lahan secara adil dan produktif.  Terdapat 7,5 juta hektar tanah telantar di seluruh Indonesia yang selama ini dibiarkan menganggur, tumpang tindih penguasaannya. Belajar dari sukses pembangunan pertanian di negara mana pun, reforma agraria selalu menjadi hulu pemecahan masalah.

Ketujuh, mengakhiri paradoks TKI dan ketimpangan pemilikan aset, antara remitansi dan repatriasi.  Jumlah TKI melonjak 6,5 juta orang memberi pesan tegas semakin menyempitnya peluang kerja, analog  dengan tingginya angka pengangguran terbuka. Selama acuannya penghasil devisa (seperti Banglades dan Filipina), kita akan terus dihadapkan  �buah simalakama� dari perdagangan legal manusia berketerampilan terbatas ini.

Struktur penguasaan aset sumber daya alam (pertambangan dan perkebunan) juga semakin memperlihatkan berkuasanya dominasi asing. Inilah salah satu ironi terbesar negeri ini: rakyatnya berduyun-duyun mencari nafkah ke luar negeri, sementara aset produktifnya dikuasai para pemodal besar. Ini mengingatkan pleidoi Bung Karno di depan pengadilan kolonial (�Indonesia Menggugat�, Bandung, 18/8/1930): �Penduduk Bumiputera dibikin hanya sebagai bangsa yang terdiri dari kaum buruh belaka dan menjadi buruh di antara bangsa-bangsa.�

Kedelapan,  pembangunan infrastruktur dengan pola arisan daerah. Akibat APBN terbebani  bermacam subsidi dan pembayaran utang, kapasitas pemerintah semakin terbatas dalam membiayai pembangunan infrastruktur.

Salah satu alternatifnya dengan pola arisan antarwilayah, termasuk menggandeng swasta. Model ini menjanjikan terutama untuk menjembatani kesenjangan pembangunan infrastruktur antarwilayah, keterbatasan sumber daya lokal, dan sinergi pembentukan �titik-titik api� pertumbuhan ekonomi.

Sejak inisiasi proyek Kawasan Pembangunan Ekonomi Terpadu di sejumlah daerah  di era Orde Baru sampai Infrastructure Summit 2005, realisasi pembangunan prasarana strategis bergerak lambat. Kawasan Indonesia barat melaju kian jauh meninggalkan Indonesia timur sehingga melebarkan disparitas harga, ketertinggalan, kelambatan arus barang dan jasa.

Kesembilan, merawat dan memperkuat kebinekaan. Eksistensi keberagaman terus mendapatkan rongrongan terorisme, gerakan sektarian, eksklusivisme atas nama agama-kepentingan-kedaerahan, intoleransi, berkecamuknya bermacam konflik ekonomi dan adat.  Kemampuan mengelola �perbedaan dalam persatuan� yang terus merosot menunjukkan negara dan masyarakat abai menjaga kemajemukan sebagai omnipresent, suatu kenyataan tak terbantahkan.    

Kesepuluh, menyusun tim kabinet mumpuni. Selama ini, harapan tinggi digantungkan kepada figur presiden. Indonesia terlalu besar, luas, dan multidimensi untuk  ditangani seseorang, sekaliber apa pun.  Realistisnya, kita memerlukan segugus pemimpin kredibel�bukan sekadar sekumpulan pejabat tinggi�untuk melansir perubahan besar. Meski penunjukan menteri merupakan hak prerogatif presiden, publik kiranya dapat aktif berperan menetapkan kriteria berdasarkan tantangan dan kebutuhan situasi.  Keterlibatan publik (akademisi, praktisi, profesional) bisa menjadi rujukan, penguat seleksi kapabilitas, dan integritas kandidat.  Ini juga dapat diartikan sebagai bentuk dukungan nonpolitik, sekaligus watchdog bagi kinerja kabinet.                

Mengobarkan semangat

Kita butuh banyak figur dengan karakteristik enabler bukan provider,  leader  bukan dealer, pemimpin bukan pembesar.  Negarawan otentik dengan visi melenting ke depan, bukan kontestan yang menjual keajaiban. Konfigurasi tantangan dan beban negara menghendaki ekspresi keteguhan sikap, keputusan, dan tindakan yang menyatukan visi besar bersama.

Kita tidak memilih seorang presiden biasa yang mudah berjanji, tetapi belum cukup memberi di lapangan pengabdian kemasyarakatan dan kebangsaan. Perlu banyak tokoh teladan yang dapat membangkitkan tekad untuk memecahkan begitu banyak kebuntuan, bersendikan misi kuat, terukur, dan terencana. Figur-figur dengan dukungan mencukupi dari berbagai kalangan, mampu merangkum cita-cita bangsa, dan mengobarkan semangat dan hasrat besar agar Indonesia meraih martabat semestinya.

Kita butuh para pemimpin yang dapat meningkatkan kapasitas bangsa menggapai daya saing tinggi, tetapi sekaligus mengembangkan daya sanding kohesif. Pemimpin yang paham mengendalikan kompetisi yang sering kali memakan korban pihak paling lemah, sekaligus kerja sama untuk saling berbagi ruang dan peluang.

Tokoh yang hendak bermetamorfosis jadi pemimpin sejati sepatutnya mengerti makna konfesi, tugas utama seorang manusia pilihan sebagai representasi makhluk mulia yang sukacita mengusung �titipan� kebajikan-kebajikan besar. Bagaimana ia menunaikan tugas itu, menunjukkan sejauh mana derajat konfesinya.

Suwidi Tono, Koordinator Forum �Menjadi Indonesia�

Legasi Intelektual

Suwidi Tono 

Bagiku, pendidikan itu educating the heart. Namun, di negeriku, pendidikan itu educating the brain. Hasilnya: a flock of new barbarian. Yang cakap, cerdas, berpengetahuan tinggi, cuma siap bekerja dan dipekerjakan sebagai ahli bayaran.�

Sindiran Profesor Soetandyo Wignjosoebroto ini dicetuskannya lagi saat berbicara pada diskusi Forum �Menjadi Indonesia�, di Jakarta, 19 Mei lalu, bertajuk �Kemiskinan Karakter Bangsa�. Beberapa bulan sebelum wafat, ia juga menulis di Facebook: �Mengapa aku merasa aneh dan asing di kampus? Pembicaraan di mana-mana kok hanya menyangkut pekerjaan teknis, bukan perburuan meningkatkan harkat ilmu dan martabat ilmuwan. Apakah kampus lain juga begitu?�

Kemasygulan Guru Besar Emeritus Sosiologi Hukum Universitas Airlangga itu menyegarkan kembali kekhawatiran Julien Benda tentang the betrayal of intellectual, pengkhianatan kaum intelektual. Di sini, pesan Albert Einstein (1938) ketika revolusi industri bergemuruh melanda Eropa dan Amerika menjadi relevan: �Perhatian kepada manusia itu sendiri dan nasibnya harus selalu merupakan minat utama dari semua ikhtiar teknis, agar buah ciptaan pemikiran kita merupakan berkah dan bukan kutukan terhadap kemanusiaan�.

Ruh yang tergadai

Cendekiawan Soedjatmoko (1972) pernah mengingatkan perlunya sebagian intelektual tetap berada di �luar pagar� untuk mengkritisi setiap kebijakan koleganya, kaum teknokrat di lingkar kekuasaan. Tidak perlu ada dikotomi antara asketisme intelektual dan mereka yang merasa nyaman �bergelayut di bawah pohon rindang kekuasaan�.

Pandangan ini sejalan dengan Michel Foucault yang secara terang benderang memilah hubungan intelektual dan kekuasaan. Foucault menilai intelektualitas hanya berporos pada dua kecenderungan belaka.

Pertama, seorang intelektual menjalankan fungsi intelektualnya sebagai suatu tindakan subversif, negasi atas sebuah konstruksi atau paradigma kebijakan. Kedua, sekaligus antitesisnya, seorang intelektual memanfaatkan fungsi intelektualitas sebagai pemberi legitimasi.

Dengan demikian, tarikan gravitasi kekuasaan dan politik yang acap kali memesona seharusnya tidak meluruhkan elan intelektual. Namun, pada akhirnya, kesanggupan memikul moralitas intelektual sepenuhnya bergantung pada integritas setiap individu.

Perbedaan pengembaraan itulah yang kelak menentukan seseorang layak disebut intelektual otentik atau malahan terjerembap berperilaku politicking. Manakala yang mengemuka dari laku seorang intelektual justru sikap penghambaan atas kekuasaan, berlakulah adagium: mereka yang tidak firm dengan integritasnya, pada umumnya akan terbiasa melakukan semua jalan yang mungkin untuk mempertahankan posisinya.

Ruh yang tergadai, laku tindak yang mengingkari etika intelektual itu, bukanlah hal baru. Ia berada di dalam resultante, gaya tarik-menarik dinamis dan selalu menggoda mereka yang memiliki keahlian dan kapasitas ilmu di atas rata-rata.

Pengakuan dosa

Belum lama berselang, dua profesor riset bidang ilmu rekayasa pangan�sahabat saya�menerima anugerah berlainan. Yang pertama diangkat sebagai anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), lembaga bergengsi kumpulan para ilmuwan terpilih, sebagai penghargaan atas dedikasi, ketekunan, dan sumbangannya terhadap pengembangan disiplin ilmu tersebut. Profesor kedua ditugaskan menjadi atase pendidikan di sebuah negara.

Untuk teman pertama, pujian yang pantas dilayangkan adalah no question. Anda berhak dan layak menerimanya. Sementara untuk teman kedua, meski dengan sedikit menyayangkan, tetap berhak mendapat ucapan selamat mengemban tugas. Tentu saja sembari tidak lupa mengingatkan kepada yang bersangkutan bahwa jabatannya itu lebih bersifat penunjukan, political appointee, tidak berkaitan sama sekali dengan standar meritokrasi keilmuan.

Intelektual sejati mewariskan jejak pikiran, karya, sumbangsih besar terhadap kemanusiaan, sekurang-kurangnya bagi disiplin ilmu yang digelutinya. Di ruang publik, mereka boleh jadi tidak mencorong, bahkan terlewatkan, dan dilupakan. Mereka umumnya membuat �tapak jalan� sendiri yang diteladani murid-murid terbaik.

Mereka tidak silau jabatan struktural yang penuh takik-takik administratif dan protokoler. Mereka bahkan sering kali tak perlu rekognisi internal ataupun eksternal untuk melambungkan namanya.
Mereka bahkan tidak merasa terbatasi ekspresinya ketika lingkungan (pengabdian) di sekelilingnya tidak kondusif atau tidak mengapresiasi kiprah, dedikasi, dan karya-karyanya. Lapangan keilmuan terlampau luas untuk dipagari tembok universitas, bahkan negara.

Para pendiri bangsa�sebagian besar tak bergelar akademis�adalah intelektual sejati dengan integritas tak terpermanai. Dengan kedalaman dan keluasan ilmu, kegagahan martabat, kekayaan tempaan dan bantingan, mereka akhirnya tetap saja meroket menjadi pribadi-pribadi raksasa dengan legasi nyata, tak lekang dari generasi ke generasi.

Prof Andi Hakim Nasoetion (1932-2002), peraih PhD bidang statistika eksperimental dari North Carolina State University, AS, juga mantan Rektor IPB yang mencetuskan penerimaan mahasiswa baru tanpa ujian masuk, pernah mengaku �berdosa� lewat tulisannya tahun 1985. �Beberapa kali, selang dua atau tiga tahun, saya sempat menjenguk almamater saya yang kedua di Amerika Serikat dan berjumpa dengan guru saya. Setiap kali bertemu, ia terpaksa menanyakan apa pekerjaan saya karena hal itu memang tidak ada lagi. Tahun 1969 saya laporkan bahwa saya adalah Dekan Fakultas Pascasarjana IPB.�


�Tahun 1981,� begitu kisah Prof Andi Hakim Nasoetion, �ketika berjumpa lagi dengannya, ia tertawa terbahak-bahak karena saya telah menjadi rektor. Semua muridnya boleh dikatakan telah menjadi ilmuwan statistika terkenal di dunia. Hanya saya muridnya yang menjadi administrator perguruan tinggi, menyimpang perjalanan hidupnya dari latihan penelitian yang ditempakannya kepada saya selama 38 bulan.�

Suwidi Tono  Koordinator Forum �Menjadi Indonesia�