Memo kepada PM Jepang Shinzo Abe

Rene L Pattiradjawane

Dari: Sahabat negara Anda

Yang Mulia Perdana Menteri Abe, kami di Jakarta ingin memberikan selamat kepada �Abenomics� yang mulai menunjukkan tanda kehidupan kembali sesuai janji Anda Desember 2012 setelah terpilih kembali menjadi perdana menteri. Deflasi di Jepang selama dua dekade berhenti dan pertumbuhan pun memanas mencari akselerasi momentumnya.

Kebijakan �Abenomics� melalui penguasaan Partai Demokrat Liberal (LDP) di dua kamar parlemen memastikan kebijakan Anda bergerak seperti yang diinginkan mencapai target pertumbuhan 1,8 persen tahun ini. Program memudahkan moneter secara kuantitatif dan kualitatif bank sentral Jepang menyebabkan inflasi sesuai jalur yang diharapkan.

Namun, YM PM Abe, kami perlu menyampaikan memo ini karena secara bersamaan kami khawatir percaya diri melalui slogan Anda �Jepang Telah Kembali� yang disampaikan di Washington tahun lalu memunculkan perilaku nasionalisme yang menurut kita berbahaya untuk diperankan dan diperluas melalui gagasan �kontribusi proaktif bagi perdamaian� yang membahayakan semangat pasifisme Jepang sendiri.

�Politik penghinaan� melalui dendam nasionalisme antara Tokyo dan Beijing atas tiga pulau karang kosong yang disebut Kepulauan Senkaku, walaupun persoalan ini adalah refleksi ratusan tahun hubungan Jepang-Tiongkok, mencemaskan banyak negara Asia dan kekuatan-kekuatan luar kawasan. Semua khawatir, retorika rivalitas nasionalisme akan menyebabkan terganggunya stabilitas dan keamanan kawasan ini.

Ada dua faktor yang ingin kami sampaikan dan menjadi pertimbangan YM PM Abe. Pertama, kunjungan Anda ke Kuil Yasukuni bulan Desember lalu tidak perlu diberikan embel-embel penjelasan karena menjadi kontraproduktif dalam menata hubungan diplomasi dengan banyak negara. Penghormatan para arwah adalah bagian kepercayaan suatu bangsa sehingga memberikan argumentasi arti kunjungan ke negara-bangsa lain (apalagi penganut ateis) akan memberikan perspektif keliru.

Kedua, kami tidak ingin melihat Jepang seperti peribahasa kishi kaisei (bangkit dari kematian kembali ke kehidupan), menjadi samurai tanpa majikan menjadi ronin menganut semangat feodal militer Bushido. Diaktifkannya kapal perusak kelas Izumo yang dianggap menjadi kapal induk samaran (pseudo-carrier) diluncurkan dari galangan kapal Yokohama, mengikuti semangat �kontribusi proaktif� akan memacu perlombaan senjata baru di kawasan dimulai dengan meningkatkan biaya anggaran pertahanan banyak negara.

Kalau kita bicara perdamaian, YM PM Abe, tidak harus melulu diartikan dengan membangun perangkat militer persenjataan bertujuan penggentar (deterrent) atau menambah persentase anggaran pertahanan terhadap produk domestik bruto (PDB). Kalau �kontribusi proaktif� tanpa pedoman dasar rumusan, ditujukan pada kebangkitan Tiongkok mengantisipasi kekuatan laut birunya, itu pun tidak perlu dicemaskan.

Kekuatan militer Tiongkok memang besar dan masif dalam gelar peralatannya, tetapi belum pernah teruji di medan pertempuran dan usang kalau melihat penggunaan kapal induk �bekas� yang sekarang disebut Laioning. Semoga memo kepada YM PM Abe menjadi pertimbangan kebijakan internasional Jepang, bagaimana bersaing dengan kebangkitan Tiongkok tanpa merusak tatanan stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia kita ini.

Salam dari sahabat negara Anda.

Rene L Pattiradjawane, Wartawan Senior Kompas

Pilihan Strategis Hapus Dua Tiongkok

Rene L Pattiradjawane

ADA perkembangan penting dalam hubungan Tiongkok-Taiwan, rencana pertemuan pejabat pemerintahan masing-masing di Nanjing, ibu kota Provinsi Jiangsu, Tiongkok timur. Menurut rencana, Ketua Dewan Urusan Masalah Daratan Tiongkok Wang Yu-chi akan bertemu dengan Ketua Kantor Urusan Taiwan Dewan Negara Tiongkok (kabinet) Zhang Zhijun dua pekan menjelang perayaan Cap Go Meh bulan depan.

Pertemuan yang pertama kali kedua pejabat negara ini jadi penting bukan hanya mencari solusi damai kedua pihak yang secara teknis masih dalam kondisi perang saudara, melainkan juga akan mengubah konstelasi geopolitik di kawasan Asia Timur. Tak disebutkan agenda pembahasan Wang-Zhang ini. Pihak Taiwan dalam percakapan dengan Kompas, pekan lalu, menyebutkan salah satunya adalah mencoba mencari modalitas bagi Presiden Taiwan Ma Ying-jeou untuk bisa berkunjung ke daratan Tiongkok di sela-sela pertemuan APEC akhir tahun ini.

Pemerintah Republik Tiongkok (nama lain untuk Taiwan) berdiri di pulau yang berseberangan dengan Provinsi Fujian, pesisir timur daratan Tiongkok, setelah kekalahan kelompok Kuomintang (Partai Nasionalis Tiongkok) yang melarikan diri ke Pulau Taiwan di bawah Generalisimo Chiang Kai-shek karena kekalahannya menghadapi kelompok komunis, Partai Komunis Tiongkok (PKT), yang sekarang berkuasa.

Setidaknya ada dua alasan mengapa pertemuan Wang-Zhang ini dilakukan di daratan Tiongkok yang sebelumnya selalu terjadi di negara ketiga. Pertama, para penguasa Beijing lebih percaya untuk berbicara dengan para pejabat Kuomintang yang berkuasa dan berharap bisa melakukan terobosan sebelum dilaksanakannya pemilu presiden Taiwan tahun 2016.

Kedua, Beijing melakukan pilihan strategis menghadapi perubahan geopolitik di kawasan Asia Timur, khususnya atas klaim tumpang tindih Pulau Diaoyu (Taiwan menyebutnya Diaoyutai) dengan Jepang (menyebutnya Senkaku) yang semakin agresif dalam memproyeksikan kontribusi proaktif bagi perdamaian. Bagi Jepang, kebangkitan Tiongkok akan menjadi ancaman kalau tidak diimbangi dengan kekuatan militer yang memadai.

Bersamaan dengan ini, ada faktor lain yang ikut memengaruhi upaya perubahan geopolitik hubungan Tiongkok-Taiwan dalam kurun lima tahun ke depan. Pertama, pilihan strategis bagi Tiongkok-Taiwan, menyangkut kelangsungan pembangunan ekonomi kedua pihak, bersamaan dengan semakin melambatnya laju pertumbuhan pembangunan ekonomi keduanya dengan ketergantungan yang sangat tinggi.

Kedua, perlunya modifikasi hubungan kedua belah pihak dalam rangka mengurangi peranan AS yang masih terikat dengan Taiwan melalui Taiwan Relations Act 1979 setelah pemulihan hubungan Beijing-Washington (1978) dengan memberikan peluang intervensi apabila Taiwan diserang Beijing. Menghilangkan faktor ini akan mempersempit lingkup pengaruh kebijakan poros AS mengembangkan titik optimum penggelaran kekuatan militernya.

Ada pepatah Tionghoa berbunyi �he ze liang li duo ze liang shang,� kerja sama menguntungkan keduanya, perkelahian akan melukai keduanya. Pilihan strategis yang dilakukan Presiden Tiongkok Xi Jinping, menyelesaikan persoalan Taiwan mengantisipasi perubahan drastis di dalam negeri melalui dukungan keuangan, sumber daya manusia, dan teknologi Taiwan, ataupun ancaman perubahan geopolitik lingkungan regional.

Rene L Pattiradjawane, Wartawan Senior Kompas

Demokrasi Gerutu

Rene L Pattiradjawane

MENDIANG PM Inggris Margareth Thatcher mungkin benar ketika mengatakan, �In politics, if you want anything said, ask a man. If you want it done, ask a woman.� Dan ini dibuktikan Thatcher, PM Golda Meir dari Israel, Kanselir Angela Merkel dari Jerman, Eva Per�n dari Argentina, atau mendiang Indira Gandhi dari India. Di Asia Tenggara fenomena ini hampir benar, ketika para wanita dipercaya memimpin negara seperti Megawati Soekarnoputri, Gloria Macapagal dari Filipina, Presiden Korsel Park Geun-hye, atau PM Thailand Yingluck Shinawatra.

Di Thailand mungkin menjadi berbeda ketika kelompok oposisi menjadi keras kepala menolak semua tawaran politik yang diajukan pemerintah berkuasa. Berbagai tuduhan saling dilempar oleh Partai Demokrat yang menguasai jalan-jalan di Bangkok, dan Thailand mengalami fase ketidakpuasan demokrasi dan mulai kehilangan kepercayaan atas demokrasi yang membentuk berbagai pemerintahan berkuasa.

Yang menarik, kericuhan politik Thailand yang sudah dimulai sejak tahun 2008 mencerminkan pertikaian serius dalam lingkup lebih luas bukan hanya antara PM Yingluck dari Partai Pheu Thai berhadapan dengan Sekjen Partai Demokratik Suthep Thaugsuban yang menjadi pemimpin para pengunjuk rasa melumpuhkan kota Bangkok, tetapi menjadi persoalan kericuhan politik kelas menengah kaum urban berhadapan dengan kelas bawah di pedesaan.

Dalam pengamatan secara prima facie, apa yang diucapkan Margareth Thatcher ternyata tidak sepenuhnya benar dan sepertinya berlaku bagi sistem politik yang sudah matang. Buat Thailand, persoalannya PM Yingluck yang menjadi wanita pertama di pucuk pemerintahan bukan karena kewanitaannya, melainkan kekhawatiran lawan politik dari Partai Demokratik yang tidak pernah mampu memenangkan pemilu sebelumnya.

Ada kekhawatiran tersembunyi para demonstran yang menuntut membatalkan pemilu bulan depan dan menunjuk anggota parlemen tanpa proses demokrasi. Demokrasi di Thailand �menggerutu� karena tidak mampu berhadapan dengan PM Yingluck didukung kakaknya, mantan PM Thaksin Shinawatra.

Ada beberapa faktor dalam politik Thailand berdampak luas, pertama, terkait politik uang yang memang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam politik Asia Tenggara. Kalau saja PM Yingluck bukan adik kandung Thaksin dan bukan berasal dari keluarga kaya yang sangat populis di pedesaan, mungkin politik Thailand tidak serumit ini. Tujuan oposisi adalah menyingkirkan Yingluck tanpa pemilu.

Kedua, pertikaian politik Thailand tidak memiliki jalan tengah, Yingluck harus mencari alternatif menggunakan perilaku populisnya di kalangan rakyat melalui pilihan menguasai pemerintahan daerah atau minta restu Raja Bhumibol Adulyadej menyelenggarakan pemilu. Atau biarkan militer Thailand kudeta yang sudah dilakukan sebanyak 18 kali sejak 1932 pada saat berdirinya monarki absolut, dan membiarkan tekanan internasional untuk segera mengadakan pemilu.

Persoalan akan menjadi semakin rumit bagi Thailand pasca-Raja Bhumibol Adulyadej yang sangat dihormati berbagai pihak. Bagi Yingluck, ternyata menjadi wanita pertama di Thailand adalah pekerjaan tidak mudah di tengah demokrasi yang menggerutu terus-menerus.

Membongkar Akar Mata Uang Dunia

Rene L Pattiradjawane

Sepanjang tahun 2014 akan ada fenomena baru menarik, berdampak pada perubahan struktur ekonomi global dan menghadirkan model baru transaksi ekonomi dan perdagangan yang belum ada presedennya. Ketika mata uang digital menjadi impian selama dua dekade sejak ledakan eksponensial internet terjadi, Bitcoin yang dimulai pada tahun 2009 memperoleh momentumnya ketika lembaga tradisional perbankan di berbagai negara mulai melirik fenomena ini.

Tahun 1999, seorang anak muda Shawn Fanning berusia 18 tahun, berhasil mengubah industri musik selamanya ketika mengembangkan jasa digital pertukaran musik disebut Napster. Teknologi yang disebut peer-to-peerini memungkinkan orang memperoleh musik digital dalam kualitas sama produksi label secara gratis, memorakporandakan keseluruhan industri musik, walaupun akhirnya kalah di pengadilan pada tahun 2001.

Gagasan Napster tetap hidup dalam bentuk yang kita kenal sebagai BitTorrent, memungkinkan siapa saja memperoleh produk digital secara gratis, seperti majalah, buku, video, musik, dan sejenisnya. Tahun 2009, gagasan ini diwujudkan dalam bentuk mata uang digital dan pada akhir 2013 mulai muncul mesin anjungan tunai mandiri (ATM) Bitcoin di Kanada, memungkinkan penggunanya membeli produk fisik menggunakan Bitcoin.

Secara sederhana, Bitcoin adalah nama baru digital bagi mata uang berbasis internet. Bitcoin sendiri menjadi rumit bersamaan dengan kerumitan matematis di balik penciptaan dan operasionalisasinya. Sama dengan mata uang fisik di dunia nyata, Bitcoin bisa digunakan sebagai alat transaksi jual-beli maupun diolah untuk memperoleh keuntungan, seperti halnya permainan valuta asing (valas).

Kita bisa menggunakan Bitcoin membuat transaksi bisnis online tanpa peraturan rumit seperti biaya jasa atau kerumitan lain ketika menerima transaksi kartu kredit. Bitcoin adalah sepotong kode imajiner tanpa nilai intrinsik. Emas memiliki nilai intrinsik untuk digunakan dalam perhiasan, perangkat elektronik, atau membuat gigi emas.

Kesamaan antara Bitcoin, emas, dan perak adalah ketiganya sama-sama langka. Bitcoin adalah hadiah jawaban yang benar bagi persoalan matematika tertentu. Penghargaan atas Bitcoin terbentuk karena persoalan matematika tersebut, sehingga disebut juga sebagai crypto-currency, mata uang terenskripsi berdasarkan algoritma matematika rumit.

Fenomena Bitcoin dimulai tahun 2009 oleh sekelompok orang atau seseorang dengan nama Satoshi Nakomoto, yang belum tentu orang Jepang, tetapi memiliki keahlian kriptologi canggih di jejaring internet. Anonimitas penciptaan Bitcoin ini menjadi populer karena mengikuti paradigma penting perkembangan digitalisasi, privasi seseorang di internet adalah kebebasan dan kenikmatan menyeluruh para penggunanya.

Bitcoin adalah pola baru dalam tata hubungan internasional di era globalisasi, ketika dominasi lembaga-lembaga tradisional seperti pemerintah, bank sentral, Bank Dunia, Dana Moneter Internasional, dan lainnya tidak lagi didominasi mata uang tradisional seperti dollar AS yang menguasai kehidupan dunia.

Teknologi kriptografi menjadi bentuk baru desentralisasi kekuasaan, mampu memberikan nilai terhadap mata uang baru yang sebanding dengan kepercayaan yang dibangun. Dan, fenomena ini mencapai momentumnya dalam dunia keuangan dan ekonomi hegemonik yang harus mencari bentuk barunya.

Mungkin filsuf dan pengarang kelahiran Rusia, Ayn Rand benar menulis �So you think money is the root of all evil? Have you ever asked what is the root of all money?� Kalau semua kejahatan di dunia berakar pada uang, pernahkah Anda bertanya dari mana akar uang yang beredar di dunia?

Rene L Pattiradjawane, Wartawan Senior Kompas

Politik Global dan Kemelut WTO

Rene L Pattiradjawane

DI tengah dinamika ekonomi dan perdagangan di kawasan Asia-Pasifik, masih melemahnya kawasan Amerika Utara dan Eropa akibat krisis keuangan 2008 dan resesi yang mengikutinya, serta perubahan lanskap geopolitik, tuntutan keterbukaan dan pengaturan tata perdagangan dunia melalui Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang pekan ini bersidang di Bali, Indonesia, dirasakan masih relevan.

Perdagangan akan tetap menjadi arena globalisasi di mana kerja sama internasional dan berbagai pengaturannya bekerja saling menguntungkan. Kita melihat WTO sebagai lembaga internasional yang menghancurkan sendi-sendi ketradisionalan perekonomian kita, tetapi secara bersamaan kehadiran WTO mendorong terjadinya liberalisasi otonomi di banyak negara memacu reformasi perdagangan berbagai sektor perekonomian.

Globalisasi telah memacu perubahan drastis yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Kebijakan pertanian bersama Uni Eropa, liberalisasi sektor keuangan di India dan Tiongkok, serta membuka pintu investasi langsung asing (FDI) ke negara-negara miskin adalah fenomena baru yang mempertahankan laju mesin pertumbuhan bagi pembangunan dan kesejahteraan.

Proliferasi berbagai perjanjian bilateral dan regional seperti ASEAN Free Trade Area, perjanjian perdagangan bebas dua negara atau lebih, dan sebagainya akan mencari caranya sendiri untuk memperdalam dan memperluas reformasi berbagai sektor seperti jasa, investasi, dan pengadaan pemerintahan.

Namun, kita khawatir atas beberapa perjanjian selektif antara blok-blok ekonomi besar, seperti perjanjian atas perdagangan dan regulasi atas jasa, yang dilakukan AS dan Uni Eropa atau gagasan Kemitraan Trans-Pasifik (TPP) yang berhasil menyeret Jepang masuk ke dalamnya, akan menjadi regionalisme baru sebagai proyeksi ancaman dan tantangan serius terhadap proses multilateral. Termasuk terhadap berbagai mekanisme perjanjian dan pengaturan regulasi dalam WTO.

Tidak adanya kemajuan atas Putaran Doha yang terpaku pada masalah pertanian di mana kebijakan perjanjian pertanian menjadi titik kritis kerja sama multilateral perdagangan global. Ironisnya, Indonesia yang menjadi tuan rumah perundingan dua tahunan WTO kali ini tidak memiliki konsep baru ketika sektor ini hancur bersamaan dengan semakin luasnya keterbukaan menerapkan berbagai liberalisasi otonomi yang mendorong sektor pertanian berada di jurang kepunahan.

Pertanian, ataupun sektor sumber daya alam lain, adalah sektor yang paling terproteksi dalam perdagangan internasional, dengan tarif impor yang tinggi, subsidi ekspor, ataupun pemberlakuan kuota di negara ekonomi maju. Celakanya, semangat neo-liberalisme pemerintahan demokratis Indonesia ternyata digerogoti berbagai skandal korupsi, mengabaikan sektor pertanian yang krusial dalam dinamika perubahan global.

Kita pun menjadi pesimistis kalau perundingan WTO di Bali kali ini akan menghasilkan terobosan penting. Setidaknya ada beberapa faktor. Pertama, pergerakan dan mekanisme WTO bekerja berdasarkan kepentingan ekonomi dan politik negara-negara anggotanya sehingga tidak mengherankan kalau berbagai reformasi yang dilakukan tidak memiliki presedennya.

Kedua, ada fenomena baru yang disebut sebagai kapitalisme negara yang tidak mengikuti logika merkantilisme pasar sehingga mekanisme pengajian kebijakan perdagangan yang menjadi instrumen diagnosis untuk menyediakan tatanan dialog reformasi perdagangan yang berlaku internasional (seperti yang dilakukan Bank Dunia dan IMF) menjadi tidak berdaya.

Dan ketiga, kepentingan politik global, terutama AS, China, Jepang, dan Uni Eropa, menjadi hambatan serius upaya multilateralisasi yang membangun kanal-kanal perdagangan bilateral dan regional. Berbagai kebijakan negara besar dalam perekonomian dan perdagangan untuk mendorong mesin ekonomi dan keuangan menjadi bumerang tidak hanya pada negara yang melaksanakannya, tetapi juga berimbas secara global.

Kita tidak bisa berharap banyak dari perundingan WTO di Bali, khususnya Indonesia yang masih banyak persoalan domestik yang harus dibenahi menghadapi derasnya globalisasi di mana perdagangan adalah kunci kolaborasi yang paling maju.

Rene L Pattiradjawane;  Wartawan Senior Kompas

Jabatan Geopolitik ala Perang Dingin

Rene L Pattiradjawane

Apakah kita perlu paradigma baru dalam dunia yang terkotak-kotak dalam regionalisme dan multilateralisme? Di tengah kemelut resesi dunia yang berkepanjangan serta persoalan perseteruan kebijakan politik domestik AS, ada kecenderungan baru, yakni mendorong liberalisasi perdagangan dan investasi yang secara �siluman� dicampur kepentingan geopolitik negara besar.

Tidak mengherankan pelaksanaan KTT APEC di Bali menekankan pentingnya ketahanan anggota Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik, agar pertumbuhan wilayah ini tetap menjadi motor pertumbuhan dunia. Bagi Indonesia, kebangkitan China dan pergeseran kebijakan poros AS ke kawasan Asia akan menghadirkan situasi geopolitik baru.

Kita khawatir bahwa Deklarasi Bogor yang dicapai dalam KTT APEC 1994 bagi pelaksanaan liberalisasi penuh didukung semua pihak menjadi tersendat karena perubahan globalisasi yang makin deras dengan ayunan pendulum yang terus bergerak secara dinamis dan drastis dari satu kawasan ke kawasan lain.
Kawasan Asia-Pasifik menjadi paling dinamis dengan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan mencengangkan banyak pihak, termasuk adidaya AS yang rontok karena krisis keuangan 2008 dan kesulitan merevitalisasi kekuatan militernya pasca-Irak dan Afganistan.

Setelah Asia dilanda krisis keuangan 1997 yang menyebabkan perubahan fundamental dalam politik Indonesia maupun membangkrutkan berbagai pengusaha dari Thailand sampai Korea Selatan dalam belitan utang, banyak yang menganggap era kejayaan pertumbuhan ekonomi Asia sudah selesai. Namun, tanpa menarik banyak perhatian, pengelolaan politik, ekonomi, keuangan, dan persoalan sosial, secara relatif terselesaikan dalam waktu sangat singkat.

Dampak krisis keuangan Asia 1997 ini adalah semangat kebersamaan yang diwujudkan dalam mekanisme regionalisme seperti ASEAN+3 (kemudian ada ASEAN+6), menyatukan komitmen bersama menjalankan kesepakatan-kesepakatan yang dicapai pada tingkat multilateralisme, seperti APEC, untuk bisa berjalan pada jalurnya.

Muatan siluman

Ketika China muncul sebagai kekuatan ekonomi kedua terbesar di dunia melewati Jepang; Inggris, Perancis, dan Jerman, dan semua pihak terkesima karena keberhasilan ini bisa dicapai hanya dalam kurun waktu 11 tahun. Tak ada negara di dunia, negara yang paling maju sekalipun, yang bisa melakukan apa yang dilakukan RRC dalam waktu yang sesingkat itu.

Awalnya, tiga negara, yakni Singapura, Cile, dan Selandia Baru, pada 2002 sepakat mengikat diri dalam kerja sama ekonomi perdagangan yang disebut Kemitraan Trans-Pasifik (TPP). Kesepakatan muncul setelah melihat dampak krisis keuangan Asia 1997, yang menempatkan ASEAN sebagai inti kekuatan regional dan APEC sebagai kerja sama multilateral yang lebih luas, dianggap tidak memadai mencapai kesepakatan liberalisasi ekonomi secara holistik di bidang perdagangan, keuangan, maupun investasi.

Ada dua penjelasan terkait perubahan geopolitik di kawasan Asia Tenggara ini. Pertama, semakin membesarnya peranan China sebagai kekuatan ekonomi dan perdagangan yang masif akan memengaruhi kemampuan manuver negara-negara ASEAN. Ini antara lain juga didorong oleh banyak kecaman yang ditujukan pada badan internasional, seperti Dana Moneter Internasional (IMF) maupun Bank Dunia, yang berperilaku sebagai �tuan� baru menghadapi krisis keuangan negara-negara Asia dengan memberlakukan berbagai macam aturan ketat.

Kehadiran RRC dalam ASEAN+3 menghadirkan skema bantuan Inisiatif Chiang Mai dalam membantu negara-negara ASEAN keluar dari krisis Asia 1997, menjadi seperti �obat mujarab� dalam menyelesaikan satu per satu persoalan keuangan. Kepercayaan investor atas kebersamaan yang muncul dari Jakarta sampai Seoul, ini, mempercepat keseluruhan proses berbagai negara mengatasi krisis masing-masing.

Namun, di sisi lain, TPP pun berubah secara cepat menjadi sebuah mekanisme perdagangan multilateral dengan muatan �siluman� mewakili kepentingan AS untuk bersiap diri menghadapi kebangkitan China yang sangat masif. Beijing pun mulai menuduh TPP sebagai perangkat geopolitik ala Perang Dingin.

Tidak terjebak

Penjelasan kedua, lebih condong pada kemampuan para politisi dalam mengejawantahkan diplomasi perdagangan bebas yang bisa menampung berbagai kepentingan nasional masing-masing pihak yang terpecah antara ASEAN dan APEC.

Pengalaman regionalisme dan multilateralisme di kawasan Asia Pasifik menunjukkan bahwa kekuatan organisasi ini menjadi paling dinamis di dunia karena tidak adanya kekuatan besar yang mendorong dan mengarahkan untuk mendominasi modus perdagangan bebas di kawasan.

Pembentukan blok regionalisme dan multilateralisme di kawasan Asia Pasifik membuat semua pihak tidak merasa ditinggal dan semua merasa kepentingannya terjamin dalam mekanisme keterbukaan kawasan, tanpa khawatir terjebak dalam blok perdagangan yang eksklusif. Organisasi regional, seperti ASEAN dan APEC, adalah upaya bersama membentuk integrasi ekonomi yang memberikan sumbangsih pada terbentuknya integrasi regional.

Perubahan geopolitik di kawasan Asia Pasifik yang ditandai dengan kebangkitan China, adalah keniscayaan yang tak bisa dihindari. Sejarah panjang kawasan Asia memberi berbagai bukti bahwa China adalah negara besar dan berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan di kawasan ini.

Arsitektur ekonomi regional harus punya arah dan jalan memadai agar Putaran Doha, yang menyangkut berbagai elemen kepentingan dunia, bisa segera diwujudkan demi kepentingan bersama. Kerja sama di kawasan Asia-Pasifik melalui negosiasi perdagangan multilateral tidak bisa dijalankan secara �siluman� dengan membedakan status dan tingkat keberhasilan ekonomi sesuai kepentingan strategis nasional masing-masing.

Di Asia, semangat kerja sama menjadi elemen penting dinamika pertumbuhan kawasan.

Rene L Pattiradjawane Wartawan Kompas

Politik Rasialis �Biarawan Gila�

Rene L Pattiradjawane

Pernyataan calon Menlu Australia yang baru, Julie Bishop, yang berada di bawah PM Tony Abbott mengakhiri kekuasaan Partai Buruh selama enam tahun dengan tersingkirnya Kevin Rudd, menerapkan kebijakan tanpa persetujuan Indonesia terkait manusia perahu, adalah arogansi yang tidak kita harapkan dari hubungan bilateral.

Menlu Marty Natalegawa mengatakan kebijakan itu tidak sejalan dengan kemitraan kedua negara (Kompas, 17/9). Kita pun melihat kebijakan baru �mad monk� (biarawan gila, sebutan Abbott oleh pers Australia ketika ia masih menjadi anggota parlemen karena sangat agresif) bisa merusak tatanan hubungan Indonesia-Australia.

Keputusan Abbott menggelar �Operasi Perbatasan Berdaulat� di bawah seorang jenderal bintang tiga menjadi serangan langsung kedaulatan Indonesia dengan cara membeli kapal-kapal nelayan Indonesia agar tidak bisa dipakai para pengungsi serta mengirim polisi membayar warga Indonesia yang melaporkan adanya orang asing di wilayah mereka.

Kita akan menuduh kebijakan manusia perahu yang ingin ditetapkan sebagai prioritas utama PM Abbott sebagai sangat rasialis, dan menghina Indonesia yang selama ini menganggap kedekatan hubungannya dengan Australia menjadi bagian penting dinamika geopolitik di kawasan Asia-Pasifik. Kita harus mengingatkan kembali kalau kedaulatan adalah instrumen penting dalam demokrasi yang juga dianut oleh Australia.

Pemerintah baru di Australia perlu menyadari Indonesia memiliki tanggung jawab dalam persoalan manusia perahu seperti membuka Pulau Galang ketika berakhirnya Perang Vietnam pertengahan tahun 1970-an. Dengan demikian, kita perlu menegaskan, persoalan manusia perahu tidak bisa dilakukan secara unilateral karena ada beberapa faktor memengaruhinya.

Pertama, manusia perahu berbondong-bondong ke Australia disebabkan karena perbedaan tingkat kesejahteraan yang berbeda di setiap negara. Pendapatan per kapita Australia lebih tinggi dibanding negara-negara Asia Tenggara sehingga masuk akal kalau mereka menjadikan Australia sebagai negara tujuan.

Kedua, manusia perahu berasal dari beberapa negara mulai dari Iran, Irak, Sri Lanka, Afganistan, ataupun Pakistan. Artinya, ini persoalan beberapa negara yang harus ikut diajak bicara dan tidak hanya bisa ditujukan kepada Indonesia yang menjadi tempat transit. Tanpa kerja sama negara-negara asal, transit, dan tujuan, masalah manusia perahu ini akan terus menjadi momok buat siapa saja.

Dan ketiga, pemerintah koalisi konservatif di Australia tidak terpaku pada janji kampanye dan mengabaikan ataupun mengorbankan kedaulatan negara lain seperti Indonesia. Ketegangan diplomatik di kawasan ini mengarah ambisi supranasional rasialis atas nama demokrasi, tidak akan menguntungkan Indonesia maupun Australia.


Semangat Julie Bishop tentang politik luar negeri Australia yang baru disebut not exclusively but unambiguously (tidak eksklusif tapi tegas) tidak sesuai dengan semangat kemitraan, stabilitas, dan keamanan di kawasan Asia-Pasifik ini.

Rene L Pattiradjawane  Wartawan Kompas