Megawati dan Deklarasi Marunda

Sukardi Rinakit

SAYA terharu dengan jiwa besar Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI-P. Kini terbukti sudah bahwa Megawati memang anak biologis dan ideologis Bung Karno. Bukan kekuasaan untuk diri sendiri yang direngkuh, melainkan nasib bangsa Indonesia.

Sebagai ibu, demi harapan terwujudnya Indonesia Raya, Megawati selama ini bekerja dalam diam. Ia membesut para kader muda PDI-P, mengonsolidasi partai, serta menerima kritikan dan ejekan lawan politik tanpa berkata-kata. Hingga Jumat 14 Maret 2014, ia akhirnya mengeluarkan perintah harian yang berwibawa dan terasa sakral karena ditulis dengan tangan.

�Saya Ketua Umum Partai Demokrat Indonesia Perjuangan. Kepada seluruh rakyat Indonesia yang mempunyai mata hati keadilan dan kejujuran di mana pun kalian berada! Dukung Bapak Joko Widodo sebagai capres dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Jaga dan amankan jalannya pemilu legislatif�terutama di TPS-TPS dan proses penghitungan yang berjalan dari segala bentuk kecurangan dan intimidasi, teguh dan tegarkan hati dalam mengawal demokrasi di Republik Indonesia tercinta.�

Makna kultural

Perintah harian itu segera disambut oleh rakyat dengan kegembiraan dan rasa syukur. Keikhlasan Megawati menggendong dan menuntun Joko Widodo alias Jokowi untuk menyeberang jalan dengan selamat membuktikan bahwa sebagai pribadi Megawati memang sudah �duduk� (resolved).

Ia ibarat bunga bakung dan matahari, selalu meneduhi dan memberi energi bagi terwujudnya Indonesia Raya yang ditegakkan dengan ketiga pilar Trisakti Bung Karno (berdaulat secara politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan).

Dengan konstruksi seperti itu, ambisi politik Megawati sejatinya bukan lagi sekadar urusan kontestasi kekuasaan dan hak-hak istimewa politik dan ekonomi, melainkan menyaksikan rakyat Indonesia bisa mesem (tersenyum). Cukup pangan, sandang, papan, serta biaya pendidikan dan kesehatan yang terjangkau. Apalagi jika rakyat bisa gemuyu (tertawa).

Maknanya, selain kebutuhan dasar tersebut, mereka juga mempunyai tabungan dan bisa piknik. Pendeknya, dalam batas-batas tertentu, secara teoretis Megawati boleh disebut sudah post-materialist.

Sementara itu, di rumah panggung yang dulunya milik si Pitung di Marunda, Jakarta Utara, Jokowi, yang mendapat mandat dari Megawati Soekarnoputri, dengan santun mendeklarasikan diri sebagai calon presiden dari PDI-P.

Secara kultural, Deklarasi Marunda tersebut penuh makna. Salah satunya adalah kuatnya narasi perjuangan untuk menegakkan keadilan, membebaskan diri dari kemiskinan dan ketakutan, serta menggalang keberanian dan optimisme bersama.

Ini berkaitan dengan kondisi Marunda yang selama ini terbelit kekumuhan dan suara-suara kemiskinan. Jokowi berkehendak bukan saja membebaskan beban berat mereka, melainkan juga seluruh bangsa Indonesia.

Komunikasi politik kultural                                                   

Merenungkan hal tersebut, saya teringat kata-kata Emak, 18 Agustus 2013. Katanya, pada saat yang tepat, Megawati pasti akan mengumumkan Jokowi sebagai calon presiden. Sejatinya, Megawati perasaannya halus dan bisa membaca �tanah punya mau� (gerak sejarah).

Lebih dari itu, Emak juga mengatakan, menurut gugon tuhon (kepercayaan) orang-orang tua dulu, Raja Jayabaya dari Kerajaan Kadiri pernah menulis dalam bukunya yang berjudul Musasar.
                                                                   
Salah satu isinya: �Pada suatu masa nanti bekas kerajaan Majapahit akan lebih adil dan makmur apabila dipimpin oleh anak yang lahir di dekat Gunung Lawu, rumahnya pinggir sungai, masa kecilnya susah tukang cari kayu, badannya kurus seperti Kresna, wataknya keras kepala seperti Baladewa, kalau memakai baju tidak pantas, ada tahi lalat di pipi kanannya, dan mempunyai pasukan yang tidak kelihatan�.

Mendengar cerita itu, saya langsung tertawa. Tanpa berpikir pun, mudah ditebak, ilustrasi tersebut mirip dengan Jokowi. Agar Emak tidak tersinggung, penulis menahan tawa dan pura-pura batuk.

Meski penulis menekuni pendekatan budaya politik, sejauh ini bangunan teoretisnya berpijak pada sejarah kampung dan bukan gugon tuhon. Preferensi politik masyarakat ditentukan oleh lingkungan tempat dia dibesarkan. Mereka yang tumbuh di lingkungan pertanian padi, misalnya, mempunyai preferensi politik berbeda dengan mereka yang tumbuh di perkebunan tebu.

Alam bawah sadar masyarakat yang tumbuh di lingkungan pertanian padi secara umum lebih percaya pada klenik. Mungkin karena terlalu banyak upacara tradisional di sini.

Sebaliknya, mereka yang tumbuh di perkebunan tebu lebih terikat pada ideologi. Ini bisa dilihat dari sejarah republik di mana pemberontakan komunis umumnya terjadi di daerah perkebunan, terutama perkebunan tebu. Konflik kelas antara petani dan pihak pabrik (tebu) menjadi medan sosialisasi ideologi kritis bagi mereka yang tumbuh di lingkungan tersebut.

Akan tetapi, setelah Deklarasi Marunda ini saya berpikir dari kacamata komunikasi politik kultural. Jika ibu saya saja meyakini gugon tuhon itu, berapa banyak orang Jawa yang juga mempercayainya?

Terlepas dari kontroversi yang mungkin timbul, apabila hal itu dikapitalisasi secara tepat, ia bisa menjadi mesin optimisme. Orang akan bersedia bekerja keras, prihatin, hidup sederhana, membangun, dan bergotong-royong mengikuti panduan Jokowi.

Hormat saya kepada Megawati Soekarnoputri!

Sukardi Rinakit, Peneliti Senior Soegeng Sarjadi Syndicate

Indonesia Raya

Sukardi Rinakit

DI akhir acara yang dipandunya, Najwa Shihab bertanya kepada Megawati Soekarnoputri mengenai keinginan, cita-cita, dan mata hatinya. Dengan menahan air mata, Megawati menjawab, �Indonesia Raya.� Saya tertegun mendengar itu.

Anda boleh tidak setuju dengan pendapat penulis. Kini, sulit sekali mencari pemimpin politik seperti Megawati. Selain kaya pengalaman dan matang secara politik, dia juga meletakkan seluruh hatinya untuk Republik. Sejujurnya, saya tidak tahu siapa di antara para kandidat presiden yang sudah mendeklarasikan diri untuk maju pada Pemilu 2014 yang akan menjawab dengan spontan �Indonesia Raya� jika kepada mereka ditanyakan cita-citanya.

Oleh karena itu, siapa pun yang dekat dengan Megawati, sama seperti siapa pun yang dulu dekat dengan ketiga bung besar (Bung Karno, Bung Hatta, dan Bung Sjahrir), sejauh ia mau membuka diri dan mata hati, maka transfer pemikiran, cita-cita, sikap politik, dan ideologi kebangsaan otomatis terjadi. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, misalnya, merupakan salah satu contoh dalam cakupan ini. Pada sosok seperti dia, harapan tentang kesejahteraan rakyat bisa diletakkan.

Indonesia yang dangkal

Sulitnya mencari elite di Tanah Air yang dengan tulus berkehendak mewujudkan Indonesia Raya menunjukkan bahwa Indonesia saat ini adalah Indonesia yang dangkal. Ini terjadi hampir di semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pada tingkat partai politik, misalnya, mudah sekali elite partai mengubah kesepakatan yang sudah dilontarkan kepada publik. Sebagai contoh adalah Partai Demokrat. Sejak awal penyelenggaraan konvensi, mereka menyatakan bahwa pemenang konvensi calon presiden dari partai itu akan ditentukan oleh dua variabel, yaitu hasil jajak pendapat tiga lembaga survei yang mereka kontrak dan pertimbangan Majelis Tinggi Partai Demokrat yang diketuai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Namun, tiba-tiba ada pernyataan dari salah seorang petinggi partai bahwa apabila hasil jajak pendapat ketiga lembaga independen itu berbeda satu dan yang lain, akan diabaikan dan dipergunakan mekanisme yang lain. Mudah ditebak, mekanisme tersebut tentu bermuara pada hak istimewa Majelis Tinggi, dalam hal ini pertimbangan mutlak SBY.

Dilihat sekilas, tidak ada yang salah dari rencana partai itu untuk mengabaikan hasil survei tersebut. Namun, sulit untuk tidak mengatakan bahwa langkah politik semacam itu adalah dangkal. Politik hanya dilihat sebatas perebutan kekuasaan dengan cara memunculkan kandidat presiden yang secara subyektif mereka pilih. Politik tidak mereka lihat sebagai sesuatu yang lebih bernyawa, yaitu seni mempergunakan kekuasaan demi kepentingan umum.

Praktik politik dangkal tersebut, apabila dijalankan, dipastikan akan semakin memerosotkan dukungan masyarakat terhadap Partai Demokrat. Selain itu, juga berpotensi memunculkan musuh-musuh baru, terutama dari para peserta konvensi karena merasa keputusan Majelis Tinggi tidak adil. Ini belum lagi jika manuver Anas Urbaningrum dan para loyalisnya ikut diperhitungkan.

Situasi politik seperti itu tidaklah sederhana. Demokrasi dangkal (prosedural) yang berlaku selama ini menyimpan keputusasaan publik dan bara konflik. Rakyat yang secara umum kecewa kepada partai, pejabat publik, dan birokrasi yang miskin akuntabilitas akhirnya terpaksa berperilaku tidak demokratis. Mereka bersandar pada ikatan-ikatan primordial.

Seperti dicatat oleh Michael Johnston, mereka akan memilih politisi yang berasal dari daerah sendiri. Meskipun dari segi kualitas dan kapabilitas kepemimpinan rendah, politisi tersebut diharapkan akan sedikit memperhatikan tanah kelahirannya. Maka, kalau dia kalah, kecurigaan terjadinya kecurangan dan politik transaksional dari oponen cepat menyebar dan memanaskan suhu politik.

Kedangkalan politik tersebut ketika bertemu dengan budaya pop yang berkembang secara ekstrem dalam satu dekade terakhir maka yang terjadi adalah penguatan pencitraan dan pragmatisme. Selain itu, seperti dinyatakan Hayono Isman dalam kuliah umum yang diselenggarakan Soegeng Sarjadi Syndicate, Kamis (9/1), pragmatisme politik tersebut telah mengikis gotong royong sebagai jiwa bangsa.
Karena itu, gerakan nasional untuk menghidupkannya mutlak diperlukan dan dimotori oleh kepemimpinan nasional.

Dengan demikian, kerja politik tidak terjebak pada pencitraan yang ditandai dominasi rapat dan bincang-bincang politik elite, seperti yang selama ini berlangsung. Jika hal itu terus berlaku, ranah politik akan sering terguncang oleh simpang siur pernyataan para menteri, presiden, dan pejabat publik lain tanpa mereka sendiri tahu kebatinan publik sebenarnya.

Tujuan bernegara

Secara teoretis, kedangkalan politik di Tanah Air bisa dibalik menjadi kebajikan politik masif. Di sini yang diperlukan adalah contoh hidup dan ketokohan sehingga optimisme publik bangkit. Tokoh yang sudah digembleng ideologi dan cita-cita mewujudkan Indonesia Raya adalah simbol yang tepat untuk itu.

Secara prediktif dia akan konsisten mempergunakan kekuatan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial. Itulah Indonesia Raya!

Sukardi Rinakit, Pendiri Soegeng Sarjadi Syndicate dan Kaliaren Foundation

Megawati dan Jalan Kebudayaan

Sukardi Rinakit

DUA minggu lalu, Emak tiba-tiba berkata, �Kamu harus hormat kepada Megawati. Begitulah seorang ibu. Selama ini menanggung beban sendiri, dikritik, bahkan mungkin diremehkan lawan. Namun, dalam diam itu, seorang ibu sejatinya sedang mempersiapkan yang terbaik.� Tentu Emak bicara dalam bahasa Jawa.

Anehnya, ketika penulis bertamu ke Rektor Universitas Mercu Buana Aris Soehardjo, Kamis (29/11), Pembantu Rektor Purwanto mengatakan hal sama tentang pengorbanan Megawati tersebut. Sebelumnya, ketika penulis ke Malang, Jawa Timur, seorang calon anggota DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Andreas Eddy Susetyo, juga berpendapat serupa.

Memang sulit dimungkiri, seperti pernah saya tulis sebelumnya, dari tangan dingin dan gemblengan Megawati telah lahir politisi-politisi muda mumpuni. Bahkan, menurut publik dan narasi yang berkembang luas, salah satu dari mereka diyakini bisa memimpin Republik dengan hati, yaitu Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

Langkah yang ditempuh Megawati tersebut, yakni bekerja dalam diam, dalam batas-batas tertentu boleh disebut sebagai jalan kebudayaan. Menyiapkan kader partai yang mau bekerja untuk rakyat, yang sederhana dan tidak glamour, yang rakyat merasa nyaman dengan mereka adalah sebuah kerja budaya dan bukan sekadar politik. Ini sebuah pelembagaan nilai budaya.

Kesimpulan seperti itu penulis ambil setelah menonton pergelaran tari Bagong Kussudiardja yang disutradarai Djaduk Ferianto di Taman Ismail Marzuki, Kamis (29/11). Seperti dinyatakan Butet Kartaredjasa, malam itu, Republik ini akan hancur kalau hanya dijaga dengan politik. Apalagi praktik politik yang berlaku sekarang miskin kebajikan. Sebaliknya, kalau dijaga dengan kebudayaan seperti yang dulu dilakukan Bung Karno, Indonesia akan abadi.

Indonesia hari ini adalah Indonesia yang dangkal. Meskipun kelas menengah tumbuh dan kebebasan pers terjaga, dilihat dari preferensi politik masyarakat, misalnya, orientasinya menurun dari ideologi (Orde Lama) ke partai politik (Orde Baru), dan akhirnya ke figur (pascareformasi). Dilihat dari rezim pemilu, praksis prosedural masih kental ketimbang substansial. Dilihat dari tatanan demokrasi, seluruh kinerjanya belum membuat rakyat merasa bahagia.

Situasi itu diperburuk dominasi politik mereka yang secara ekonomi kuat, tetapi merasa masih miskin. Jauh-jauh hari Max Weber (1946) memperingatkan, apabila kelompok seperti itu memegang kekuasaan, kelangsungan hidup bangsa dipertaruhkan. Ini terjadi karena mereka tidak merasa perlu melakukan pertemuan kepentingan pribadinya dengan kepentingan bangsa.

Tidak mengherankan jika ranah politik di Tanah Air sekarang ini dipenuhi politik uang dan korupsi. Hasrat untuk memusatkan kekuasaan juga melebar. Ini bisa dilihat, misalnya, dari wacana penggabungan Perusahaan Gas Negara (PGN) ke Pertamina.

Secara prinsip, ide itu melawan kodrat demokrasi yang dari garbanya jelas-jelas memuliakan pembagian kekuasaan dalam tiga pilar (Trias Politica). Maknanya, spesifikasi tugas dan tanggung jawab adalah bukan sekadar masalah teknis, melainkan juga etis. Dengan demikian, biarlah PGN secara profesional tetap mengurusi gas dan Pertamina memegang garda pengelolaan minyak. Selemah apa pun, pembagian seperti itu akan memperkuat transparansi dan menumbuhkan mekanisme check and balances.

Kedangkalan Indonesia saat ini juga ditunjukkan miskinnya perspektif kepemimpinan nasional. Secara simplistis ini bisa dilihat dari bertubi-tubinya Bali dijadikan tempat penyelenggaraan pertemuan-pertemuan akbar internasional, khususnya Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC), Forum Kebudayaan Dunia (WCF), dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Boleh saja para pemimpin berargumen bahwa dari segi infrastruktur, Bali paling siap menjadi tuan rumah acara-acara itu. Namun, kalau mereka mau membuka telinga dan hati, terbuka peluang mengalirnya kegalauan dari belahan lain di Tanah Air.

Itu berkaitan dengan fakta bahwa perhelatan-perhelatan tersebut biasanya sudah diketahui jauh-jauh hari sehingga bisa saja infrastruktur yang diperlukan dipersiapkan, seperti Bali yang membangun jalan tol di atas laut. Dengan demikian, pemerataan pembangunan dan integrasi ekonomi nasional terjadi. Jangan sampai nanti muncul keluhan Merauke, Sabang, dan tempat-tempat lain tak lebih dari anak tiri Republik.

Konstruksi kedangkalan Indonesia masa kini hanya bisa dihancurkan melalui jalan kebudayaan. Untuk itu, seperti Megawati yang konsisten menggembleng politisi muda dengan kebajikan politik atau Bung Karno yang mengumpulkan seniman seluruh Indonesia untuk tinggal bersama, berinteraksi, dan berkreasi sehingga mereka merasa satu Indonesia, para calon pemimpin utamanya calon presiden harus melakukan pembalikan cara pikir tentang kebudayaan. Siapa yang tidak paham, ia tidak layak memimpin.

Jalan kebudayaan bisa dimulai dengan pembalikan cara pikir tentang paradigmatik pembangunan nasional. Paradigma yang selama ini hanya bersandar pada perhitungan ekonomika harus diubah menjadi bertumpu kepada ruang sosial. Jadi, kearifan lokal, kemaritiman, dan asas musyawarah mufakat, untuk menyebut beberapa contoh, akan menjadi identitas dan pilar kebahagiaan bangsa.

Sukardi Rinakit, Pendiri Soegeng Sarjadi Syndicate dan Kaliaren Foundation

Bapak Bangsa

Sukardi Rinakit  

Saat ini saya sedang sibuk menjadi Panitia Seleksi Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Di kampus ini banyak dosen mumpuni, baik secara keilmuan maupun manajerial, sehingga saya dihinggapi keyakinan Plato, seperti filsuf, siapa pun dosen yang diusulkan departemen atau atas inisiatif pribadi terpanggil untuk memimpin, ketika terpilih nanti, ia akan menjadi pemimpin yang diselimuti virtue (kebajikan). Dengan demikian, kemajuan dan kehormatan fakultas dan universitas selalu terjaga.

Dalam situasi seperti itu, saya justru sering termangu-mangu. Jika seorang dekan saja layak mendapatkan penghormatan tinggi apabila dia berhasil membangun intelektualitas para mahasiswa dan kemajuan fakultasnya, lalu bagaimana kita menempatkan Bung Karno dalam konstruksi, meminjam istilah Daoed Joesoef, Tanah Air formal (negara-bangsa)?

Bersama para pejuang kemerdekaan, dia berdiri terdepan dan tidak pernah menyerah membangun mimpi Indonesia merdeka. Ditangkap penjajah, dia tersenyum. Dimasukkan ke dalam penjara, dia membaca buku. Diasingkan ke tempat terpencil, dia membentuk klub tonil. Bersama Bung Hatta, dia tak gentar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

Dia juga menggali Pancasila dan menjadi inspirator kemerdekaan negara-negara terjajah di dunia. Dia ada di seluruh tarikan napas dan aliran darah kita. Jika demikian, siapa Bung Karno bagi kita?

Kepemimpinan lembek

Ketidakberanian bangsa ini, utamanya para pemimpinnya untuk menyatakan secara terhormat bahwa Bung Karno adalah �Bapak Bangsa�, bagi penulis menjadi titik pijak untuk melihat mengapa Republik lamban bergerak maju selama ini. Karakter kepemimpinan yang lembek, miskin misi (sedangkan visi sudah tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945), dan tidak menginspirasi adalah pangkal persoalan menciutnya pembangunan dan kemajuan bangsa.

Tidak mengherankan jika pada satu titik, bangsa ini dihadapkan pada ironi Tanah Air-nya, baik dalam artian formal (negara-bangsa) maupun mental (Pancasila). Sebagai bangsa maritim, kita tidak pernah mempersiapkan dengan saksama dan penuh disiplin industri maritim yang disandingkan dengan pendidikan, perluasan lahan pertanian, dan pertumbuhan jumlah penduduk.

Kita juga tidak serius melakukan gerakan nasional mengubah budaya makan (menjadi berbahan dasar tepung) dan membangun gudang-gudang penyimpanan jangka panjang, khususnya untuk produk daging dan ikan. Akibatnya, impor menjadi satu-satunya pilihan untuk memenuhi kebutuhan mulut anak bangsa dan mencegah keresahan warga. Padahal, seharusnya bahan pangan impor tak lebih dari sekadar variasi bagi konsumsi dan kulinerologi kita.

Dari sisi Tanah Air mental (Pancasila), sejauh ini belum melembaga penghormatan pada nilai-nilai kemanusiaan dalam arti apa pun. Kekerasan atas nama agama, pelarangan pendirian tempat ibadah, dan konflik antarkampung masih banyak terjadi.

Korupsi terus melembaga dan desain jaminan sosial bagi kaum miskin dan anak-anak telantar belum ditegakkan dengan sekhidmat-khidmatnya. Selain itu, kekuasaan yang ada cuma menjadi ranah untuk memperoleh gengsi sosial dan menumpuk kekayaan. Pendeknya, keadilan sosial sebagai sari pati Tanah Air mental masih jauh dari jangkauan.

Semua itu terjadi karena para pemimpin yang merasa bisa memimpin, ketika saatnya tiba, ia justru �gentar� memimpin. Untuk memanggul Bung Karno di tempat terhormat menjadi Bapak Bangsa saja tidak berani melakukan. Padahal, tidak ada risiko politik apa pun. Dengan demikian, para pemimpin Republik pada umumnya tidak lebih dari sekadar penguasa, bukan �pendidik� dalam artian luas bagi bangsanya.

Idealnya, the state must be conceived of as an educator (Gramsci). Sekuat apa pun kekuasaan apabila tidak berperan sebagai �pendidik� yang baik bagi rakyat, untuk tidak menyebut indoktrinasi, pada saatnya mereka akan ditumbangkan oleh kaum intelektual yang mendidik dan menggalang kekuatan massa rakyat. Dalam konteks demokrasi, ini bermakna merosotnya dukungan publik pada seorang pemimpin karena ternyata ia �gentar� memimpin.

Kegentaran tersebut membuat bangsa Indonesia tidak pernah melakukan lompatan dalam pembangunan nasional sehingga tertinggal dibandingkan dengan China dan India; dan tampaknya segera disusul Vietnam. Kegentaran tersebut membuat keputusan politik menjadi kontradiktif. Hal itu, misalnya, pada satu sisi ada kebijakan mengurai kemacetan, penanaman pohon, dan pengurangan emisi karbon; pada sisi lain mobil murah dilempar begitu saja ke pasar. Suka atau tidak, semua itu menunjukkan karakter kepemimpinan yang lembek.

Melayani rakyat

Sikap gentar tersebut hanya bisa dihapus dari memori publik dan budaya politik masyarakat apabila kepemimpinan nasional ke depan secara simultan berani mengakui Bapak Bangsa, berkhidmat sebagai negara maritim dan menjunjung kepentingan nasional, serta disiplin menjalankan misi pembangunan sesuai visi yang sudah digariskan para pendiri Republik.

Maknanya, pemimpin tersebut harus menjalankan salah satu sikap alamiah Bapak Bangsa, yaitu melayani rakyat, bukan melayani kepuasan diri sendiri.


Menurut Anda, dari nama-nama yang sudah beredar, siapa figur calon presiden yang tak gentar memimpin dan melayani rakyat? Jangan menunjuk diri sendiri. Kata Emak, itu tidak elok!

Sukardi Rinakit  Pendiri Soegeng Sarjadi Syndicate dan Kaliaren Foundation