Perlu Tokoh Pemersatu

Tak pelak lagi, pernyataan Mahmoud Abbas bahwa ia tak akan mencalonkan lagi dalam pemilu Januari tahun depan menimbulkan berbagai spekulasi.

Pernyataan Presiden Mahmoud Abbas itu juga menimbulkan pertanyaan besar bagi proses perdamaian Timur Tengah. Apalagi pernyataan itu dikeluarkan tak lama setelah kunjungan Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton ke Timur Tengah dan bertemu dengan para pemimpin Israel, Palestina, dan Mesir.

Saat berada di Jerusalem, Hillary Clinton tidak meminta agar Israel menghentikan pembangunan permukiman baru yang menjadi prasyarat perundingan perdamaian, tetapi justru hanya meminta agar Israel memperlambat pembangunannya.

Apakah pernyataan Abbas berkait dengan sikap AS itu, yang semula dengan terpilihnya Barack Obama diharapkan akan mendorong, dengan kekuatan baru, proses perdamaian?

Terlepas dari apakah keinginan Abbas berkait dengan pernyataan Hillary atau tidak, keputusan tersebut telah menempatkan Palestina pada situasi yang sulit, baik secara intern maupun ekstern.

Mahmoud Abbas (74), yang menjadi orang nomor satu Palestina sejak lima tahun lalu menggantikan posisi Yasser Arafat sebagai Presiden Otoritas Palestina, selama ini dipandang sebagai tokoh moderat. Ia juga dinilai sebagai tokoh pro-Barat.

Dialah arsitek Perjanjian Perdamaian Oslo (1993). Itulah sebabnya di tangan Abbas yang juga salah satu anggota pendiri faksi Fatah, Palestina bersedia membuka dialog dengan Israel. Hasilnya memang masih jauh dari yang diharapkan.

Melanjutkan proses perdamaian dengan Israel adalah salah satu persoalan yang dihadapi Abbas, yang mengaku sudah bosan dan capek. Banyak hal yang menjadi penyebab perundingan tidak berlanjut. Persoalan lain adalah tidak bersatunya Palestina: ada pertentangan politik yang sangat tajam antara Fatah dan Hamas yang menguasai Gaza. Bagaimana mempersatukan kedua kekuatan politik tersebut, itulah pertanyaan besarnya.

Pada akhirnya, siapakah yang akan menggantikan posisi Abbas? Tidak mudah mencari penggantinya yang mampu menandingi tokoh Hamas. Salah satu tokoh besarnya adalah Marwan Barghouti, masih di penjara Israel.

Siapa pun yang muncul sebagai pengganti Abbas haruslah orang yang mampu mempersatukan berbagai kekuatan politik dan militer di Palestina. Persatuan semua elemen masyarakat Palestina merupakan kunci utama untuk mengupayakan perdamaian dengan Israel. Jika di antara mereka tidak bersatu, posisi tawar mereka dalam menghadapi Israel pun lemah. Ini berarti lemah pula perjuangan mereka. Adakah tokoh pemersatu itu?

TAJUK RENCANA

Kebijakan Bermuka Dua

Apa yang sesungguhnya diinginkan AS di Timur Tengah? Apakah negara adidaya itu benar-benar mendukung proses perdamaian di Timur Tengah?

Bermula dari pernyataan Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton di Jerusalem, Sabtu lalu, pertanyaan tersebut muncul. Setelah bertemu dengan para pemimpin Palestina dan Israel, Hillary menyerukan dilanjutkannya perundingan proses perdamaian tanpa syarat.

Selain itu�pernyataan ini yang menimbulkan persoalan baru�Hillary menyambut baik tawaran Israel untuk memperlambat aktivitas pembangunan permukiman di wilayah pendudukan.

Dengan kata lain, lewat pernyataan Hillary itu, AS mendukung dilanjutkannya pembangunan permukiman baru oleh Israel. Saat ini Israel tengah merampungkan pembangunan 3.000 apartemen di Tepi Barat. Saat ini sekitar 500.000 orang Yahudi tinggal di Tepi Barat dan Jerusalem Timur, dua wilayah yang direbut Israel dalam perang 1967.

Pernyataan Hillary tersebut bertentangan dengan pernyataan yang pernah dikemukakan Presiden Barack Obama. Tak lama setelah dilantik sebagai presiden, Obama membuat pernyataan yang menebarkan harapan dan melegakan. Ia mendesak supaya seluruh pembangunan permukiman dibekukan.

Dan, pembekuan�penghentian�pembangunan permukiman di wilayah pendudukan itu merupakan prasyarat yang diajukan Palestina untuk melanjutkan perundingan perdamaian. Itu berarti, tanpa adanya penghentian pembangunan permukiman di Tepi Barat, tidak ada perundingan perdamaian.

Pemerintah AS pernah menggambarkan kebijakan permukiman itu sebagai �menghambat proses perdamaian�. Bahkan, pada zaman Carter, AS menyebut kebijakan itu sebagai �ilegal� dan �tidak sah�. Karena itu, amatlah mencengangkan kalau sekarang Hillary justru tidak secara tegas menentang pembangunan permukiman tersebut.

Masuk akal kalau kemudian Palestina menuding Hillary merusak perundingan perdamaian. Bahkan, juru bicara Pemerintah Palestina, Ghassan Khatib, meyakini bahwa AS mendukung perluasan permukiman. Dan, sangat wajar kalau kemudian Palestina kecewa dan frustrasi karena pernyataan Hillary tersebut. Sikap Palestina itu didukung Jordania dan Mesir, dua negara Arab yang sudah menandatangani perdamaian dengan Israel.

Bukankah perundingan-perundingan selama ini adalah menyangkut penghentian pendudukan dan perluasan pembangunan. Bagaimana mungkin, di satu sisi mendorong agar perundingan perdamaian dilanjutkan, tetapi di sisi lain tidak menyatakan agar pembangunan permukiman dihentikan. Kiranya, sikap semacam ini sangat membingungkan.

TAJUK RENCANA