Minyak dan Presiden 2014

Garin Nugroho

�Kemenangan di Vietnam sangat penting untuk mengontrol Indonesia, bila Indocina hilang, maka beberapa hal akan terjadi. Tanjung Malaka akan sulit dipertahankan. Timah dan tungstern akan berhenti. Burma dalam posisi yang sulit dipertahankan. Semua posisi sangatlah tidak menyenangkan. Jika kita kehilangan semua itu, bagaimana bisa mempertahankan Indonesia yang kaya.�

Ucapan di atas muncul dari Eisenhower?�Presiden Amerika tahun 1953, yang melihat Indonesia sebagai permata dunia, di tengah gejolak perang dingin Rusia dengan Amerika, serta berubahnya situasi politik di Vietnam hingga Indonesia di masa Soekarno.

Sejarah mencatat, bahwa nilai penting kekayaan alam Indonesia untuk Amerika sudah terbaca sebagai catatan panjang. Tahun 1939, lewat East Indies, Belanda memasok lebih dari separuh konsumsi total sumber daya alam yang dibutuhkan Amerika.

Bisa diduga, jika kemudian Amerika mendukung masuknya kembali Belanda ke Indonesia pasca-kemerdekaan lewat dana Marshall Plan, temasuk penguasaan kembali kilang-kilang minyak di Sumatera. Namun, dukungan ditarik ketika perlawanan terjadi secara tak terduga, termasuk bumi hangus kilang minyak serta fasilitasnya. Sebuah perlawanan bumi hangus, yang memberi kecemasan terhadap masa depan perusahaan-perusahaan minyak Amerika hingga Inggris di Indonesia.

Uraian di atas menunjukkan, bahwa sejarah daya hidup Indonesia serta kepemimpinannya senantiasa berkait dengan kekuatan minyak serta sumber daya alamnya.

�Zaman sudah merdeka, saatnya melayani rakyat dengan masuk politik, tapi kalau jadi politikus harus punya mental politik, kalau tidak punya mental politik, hanya akan jadi benalu rakyat.�

Ucapan Uskup Soegija dalam film Soegija di akhir agresi kedua Belanda ini, ketika Amerika menekan Belanda untuk mengakhiri Perang, mengisyaratkan bahwa mental politik menjadi nilai utama bagi kepemimpinan Indonesia pasca-kemerdekaan di tengah kekayaan sumber daya alamnya.

Celakanya, justru pasca-68 tahun kemerdekaan ini, berbagai persoalan menyangkut sumber daya alam khususnya minyak dan pertambangan dipenuhi persoalan, dari kasus korupsi, produktivitas, perizinan dan pengolahan serta pertambangan ilegal, konflik lahan hingga hilangnya daya dukung lingkungan dalam eksploitasi sumber daya alam.

�Mutilasi Ibu Pertiwi� inilah cetusan Susilo Siswoutomo, Wakil Menteri ESDM, mengomentari wilayah-wilayah yang rusak oleh eksploitasi sumber daya alam, dalam sebuah obrolan di warung kopi dengan pengamat politik Sukardi Rinakit. Lebih lanjut wakil menteri ini dengan serius mengatakan perlunya kerja sama dengan KPK hingga aparat keamanan membasmi para jagal mutilasi alam Indonesia ini.

Kegelisahan ini juga muncul dari pernyataan Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Kuntoro Mangkusubroto: �Sekarang di hilir (pembangunan), banyak penyakit dan bencana, yang akhirnya berbiaya besar, uang hasil pembangunan tak cukup untuk membiayainya.�

Agaknya, kegelisahan terhadap mental politik dalam berhadapan dengan sumber daya alam menjadi sebuah orkestra bersama berbagai kalangan menjelang Pemilu 2014.

Catatan di atas mengisyaratkan, bahwa Pemilu 2014 selayaknya melahirkan berbagai kepemimpinan yang mampu mengelola kekayaan alam Indonesia menjadi sumber pelayanan kesejahteraan sekaligus strategi daya hidup produktivitas bangsa di tengah persaingan bangsa-bangsa.

Jika Nixon tahun 1965 menyatakan �Indonesia adalah hadiah terbaik Asia Tenggara untuk Amerika�, selayaknya Pemilu 2014 melahirkan hadiah �Presiden Indonesia dengan mental politik terbaik Asia Tenggara�.

Garin Nugroho, Sutradara Film

Merindukan Kepahlawanan(?)

Garin Nugroho

Apa yang terjadi dengan bangsa ini? Kenapa kita tidak mempunyai kepahlawanan kepemimpinan hampir di berbagai bidang di tengah sejumlah peristiwa besar bangsa serta euforia demokrasi?

Masyarakat hampir tidak tahu, mana yang baik dan tidak baik, mana yang perlu dicontoh dan tidak dicontoh? Kita kehilangan panduan berbangsa, kepahlawanan kita adalah tokoh gosip dan tokoh bermasalah, bukan pemecah masalah.

Komentar seorang guru ini terkait berita KPK hingga Bank Century. Meski sederhana, sebenarnya merupakan muara dari nilai-nilai dasar kebangsaan, yakni bangunan warga negara terkait kerinduan laku nilai keutamaan berbangsa, sebutlah nilai-nilai pengorbanan, keteladanan, kejujuran, kerja keras, hingga rasa malu.

Kepahlawanan adalah kodrat kemanusiaan terbesar, yang hidup sejak dini, melekat dalam seluruh pertumbuhan manusia dalam upaya membangun peradabannya. Dengan kata lain, kepahlawanan melekat pada kerinduan dari sifat mulia manusia, yang mengontrol sifat-sifat manusia lain, seperti sifat kebinatangan. Sifat-sifat itu muncul pada perilaku kerakusan, jalan pintas, kehilangan rasa malu, dan lainnya.

Maka, penanda terbesar kemerosotan kebangsaan terbaca dengan tidak dihormatinya nilai-nilai kepahlawanan sekaligus tidak lahirnya bentuk-bentuk kepemimpinan aktual hari ini, yang mampu memberi nilai-nilai kepahlawanan dalam berbagai perspektifnya.

Oasis kepahlawanan

Kegelisahan sang guru atas hilangnya nilai kepahlawanan mencerminkan demokrasi kehilangan dua pilar terbesar, yakni manusia dan kemanusiaannya sebagai pelaksanaan kerja demokrasi. Di sisi lain, hilangnya pendidikan warga negara dalam membangun proses berbangsa.

Perlu dicatat, kepahlawanan adalah kitab besar pendidikan warga negara, di dalamnya terkandung dialog falsafah, penegakan prinsip hukum dan kemampuan menciptakan nilai-nilai serta harapan baru dalam ruang sosial masyarakat, yang berbasis pada rasa keadilan.

Bisa diduga, kepahlawanan tumbuh melekat dalam peradaban manusia, dihidupkan dalam dongeng-dongeng, diformulasikan melalui nilai-nilai etika dan hukum, didiskursuskan melalui beragam ilmu pengetahuan, dari humaniora hingga filsafat. Namun yang penting, dihidupkan dalam berbagai kebudayaan manusia di setiap bangsa, melalui cara kerja, berpikir, bereaksi, dan harapan warga negara atas sejumlah peristiwa bangsa.

Karena itu, ratusan pesan di Facebook dan antusias masyarakat atas nasib Bibit dan Chandra hingga kasus Bank Century, peran Anggodo maupun penegak hukum termasuk Presiden, menunjukkan harapan keadilan sebagai oasis nilai kepahlawanan yang dirindukan masyarakat, sekaligus cermin panjang mafia peradilan dalam sejarah yang dipenuhi pameran demokrasi.

Dengan kata lain, jika presiden hingga jajaran penegak hukum tidak mampu menemukan fakta dan menegakkan keadilan, maka seperti dikatakan sang guru kepada penulis, 10 tahun reformasi hanya dijadikan waktu oleh elite politik untuk terampil menggunakan dan memamerkan prosedur demokrasi untuk kepentingan kekuasaan, tetapi bukan untuk keadilan.

Hasil pemilu bukan pelaksanaan demokrasi, tetapi sekadar permainan prosedural demokrasi guna menjaga dan melindungi kekuasaan beserta ekonomi yang mendukungnya. Jika ini terjadi, ini bukan demokrasi, tetapi demo alias pameran sok aksi demokrasi.

Mampu menerobos

�Kita harus membela rasa keadilan masyarakat. Kita harus berani melakukan terobosan hukum, lewat hukum yang progresif.� Ucapan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD itu adalah esensi kerja pelaku kepahlawanan.

Perlu dicatat, dalam sejarah kepahlawanan, baik pahlawan hiburan, ekonomi, hingga politik, senantiasa terbaca kemampuan terobosan di tengah anomali nilai dan peran institusi. Simak dan belajarlah dari kepahlawanan populer yang digandrungi, tokoh- tokoh Superman hingga Batman, senantiasa menerobos prosedur formal penegak hukum karena keadilan masyarakat perlu diselamatkan di tengah krisis.

Dengan kata lain, kepahlawanan adalah geniusitas terobosan pemecahan masalah, yang mengandung penyelamatan atas nilai falsafah bangsa, prinsip hukum, dan kehidupan sosial berkeadilan dalam masyarakat.

Masihkah nilai itu menjadi bagian kerja elite politik, atau hanya tinggal dalam buku-buku fiksi, dan politik kita menjadi dongeng tanpa kepahlawanan, tanpa panduan kebaikan dan keburukan serta hilangnya keteladanan?

Garin Nugroho Budayawan