Pahlawan Kini, Siapa?

Menjadi antiklimaks ketika rekomendasi Tim Delapan yang dipimpin Adnan Buyung Nasution oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono langsung diserahkan ke Kejaksaan Agung dan Polri, dua aparat penegak hukum yang juga terlibat dalam kasus tersebut.

Masyarakat jengah. Bukankah agar masalah tidak berlarut-larut bisa dilakukan terobosan? Mungkin itulah jalur hukum. Akan tetapi, sebagai dua lembaga yang terlibat di dalamnya, bisakah diharapkan satu keputusan yang adil, adil secara hukum sekaligus adil dalam rasa keadilan masyarakat?

Ada titik relevansi antara menggugat antiklimaks kasus Bibit-Chandra dan Hari Pahlawan yang kita peringati Selasa kemarin, yakni makin tebal gelagat sulitnya menemukan sosok pahlawan, yang tidak hanya menggarisbawahi keluhan kita, tetapi juga menabalkan kekerdilan.

Ketika kriteria gelar pahlawan dari tahun ke tahun semakin diperbaiki, kepahlawanan semakin diperlukan dalam konteks kemendesakan dan kebutuhan riil. Tidak lepas dari aktualitas, di satu saat masyarakat membutuhkan seseorang yang berani merajut pluralitas bangsa yang tercabik-cabik oleh ketidakadilan, di saat lain merekalah pahlawan yang berani merajut perkubuan yang kalau dibiarkan menjadi sumbu perpecahan bangsa.

Siapa pahlawan masa kini? Dalam kasus aktual yang mengharubirukan masyarakat, kriteria kepahlawanan semacam apa perlu diintroduksi? Yang taat dengan pasal-pasal hukum demi tegaknya keadilan hukum? Atau yang berani mendahulukan rasa keadilan tanpa menelikung keadilan hukum?

Tidak gampang, memang! Dengan adagium �sesuai dengan hukum yang berlaku� atau merasa punya bukti kuat untuk menahan di satu pihak, dan rasa keadilan masyarakat di lain pihak, keadilan hukum menjadi absurd. Yang menang adalah kekuatan dan kekuasaan.

Siapa pahlawan? Dalam kasus hukum aktual yang sekarang dengan seloroh cicak versus buaya, kepahlawanan diukur dari keberanian mendahulukan rasa keadilan. Keadilan relatif, bedakan dengan keadilan distributif, jauh dari semangat memilih �jalan tengah�.

Membiarkan masyarakat bingung dan jengah sama arti dengan membiarkan berkembangnya virus hero (pahlawan) dan virus villain (penjahat) sekaligus. Dibutuhkan komitmen, bahwa jabatan membawa tanggung jawab, bahwa di tengah rasa keadilan semakin tidak terjangkau pada saat itu perlu tampil kepahlawanan.

Ketika pemberantasan korupsi menjadi komitmen, merawat dan menyuburkan lembaga yang dipercaya masyarakat adalah keharusan. Di sana diuji sosok kepahlawanan pemegang mandat noblesse oblige.

TAJUK RENCANA

Akhir Pilpres Afganistan

Komisi Pemilihan Independen Afganistan memutuskan pemungutan babak kedua pemilihan presiden 7 November dibatalkan.

Komisi pemilihan juga menyatakan, Hamid Karzai yang saat ini masih menjabat presiden sebagai pemenang. Dengan keputusan KPU Afganistan ini, setidaknya drama pemilu presiden, yang sudah membuat negara kalut selama dua bulan, berakhir. Sekadar catatan, KPU membuat keputusan tersebut sehari setelah kandidat presiden lain, Abdullah Abdullah, mundur dari arena pilpres.

Menarik mencatat alasan yang dikemukakan Ketua KPU Azizullah Ludin untuk membatalkan putaran kedua. Ludin menyebutkan, pembatalan dilakukan agar negara bisa berhemat, dan selain itu juga pertimbangan keamanan. Disadari bahwa menyelenggarakan pemungutan suara di tengah maraknya perlawanan Taliban sangat tidak aman.

Menyusul keputusan KPU Afganistan, Pemerintah AS memberikan ucapan selamat kepada presiden terpilih. Sekjen PBB Ban Ki-moon yang tiba di Kabul menyatakan, proses pilpres di Afganistan telah berlangsung sulit dan mendesak Karzai membentuk pemerintahan yang didukung rakyat Afganistan dan komunitas internasional.

Ya, kita pun menyimak, pilpres di Afganistan 20 Agustus silam kemudian berlangsung sulit. Pilpres juga ditandai jatuhnya korban di pihak AS dan sekutunya yang ikut berperang di Afganistan melawan Taliban, sementara sesama warga Afganistan sendiri dilanda perselisihan setelah ditemukan pemalsuan surat suara dalam jumlah besar yang memberikan kemenangan kepada Karzai.

Dari perkembangan itu, di kalangan pendukung Karzai pun muncul kebimbangan. Kalau sekadar mengacu pada proses demokrasi, hasil yang ada mengurangi kredibilitas dan legitimasi Karzai. Namun, pada sisi lain, AS masih membutuhkan sosok Karzai untuk mendukung perangnya melawan Taliban dan Al Qaeda.

Atas dasar itu, hal yang kini disarankan dilakukan AS adalah membantu Karzai mendapatkan dukungan rakyat. Meski AS dalam kurun delapan tahun terakhir telah menghabiskan seperempat triliun dollar di Afganistan, perkembangan negara masih terseok-seok oleh sejumlah faktor. Kondisi yang kurang menggembirakan inilah yang harus diubah Karzai dalam masa jabatan baru.

Tanpa itu, dan kondisi rakyat Afganistan tidak terangkat, semakin sulit memulihkan kredibilitas Karzai. Kalau begitu keadaannya, ia tidak saja akan berat menghadapi Taliban, tetapi juga ketidakpuasan di kalangan rakyatnya sendiri.

Kini, pendukung Karzai tengah berpesta merayakan kemenangan. Namun, esok hari, Sang Presiden Terpilih sudah harus tancap gas untuk memulihkan citranya, memperbaiki perikehidupan rakyat, dan membebaskan negaranya dari kemungkinan kembalinya Taliban ke tampuk kekuasaan.

TAJUK RENCANA