�Tapering Off� Menyusahkan Kita

A Tony Prasetiantono

BANK sentral Amerika Serikat, The Fed, akhirnya memutuskan untuk melanjutkan pengurangan stimulus moneter (tapering off). Jika semula quantitative easing diturunkan dari 85 miliar dollar AS menjadi 75 miliar dollar AS per bulan, kini dosisnya diturunkan menjadi 65 miliar dollar AS per bulan. Hal ini diputuskan dalam rapat terakhir Ben S Bernanke sebagai Gubernur Bank Sentral AS, 28 Januari, sebelum dirinya diganti Janet Yellen per 1 Februari 2014.

Sebenarnya, penurunan stimulus moneter ini bisa diinterpretasikan positif. Stimulus dikurangi karena ada tanda-tanda perekonomian AS membaik. Sejak Mei 2013, tercipta rata-rata 125.000 hingga 140.000 pekerjaan baru (new employment) sehingga tingkat pengangguran AS terpangkas dari puncak terburuk 10 persen (2010) menjadi 6,7 persen pada Januari 2014. Karena data inilah Ben S Bernanke mewacanakan pengurangan stimulus sejak Mei 2013.

Jika perekonomian AS membaik, negara dengan produk domestik bruto tertinggi di dunia, yakni 16 triliun dollar AS, ini semestinya akan meningkatkan permintaan produk barang dan jasa di seluruh dunia. Bagi Indonesia, misalnya, jika pertumbuhan ekonomi AS di atas 2 persen pada 2014, itu berpotensi menaikkan permintaan pada produk primer. Harga kelapa sawit, batubara, timah, karet, dan lain-lain bisa naik sehingga menguntungkan neraca perdagangan Indonesia.

Namun, agak di luar dugaan, ternyata tapering off dimaknai lain oleh pelaku ekonomi, khususnya di pasar uang dan surat berharga. Tanda-tanda membaiknya perekonomian AS justru direspons dengan aliran modal ke AS. Para pemilik aset menukar kekayaannya menjadi aset berdenominasi dollar AS. Akibatnya, dollar AS menguat pada hampir seluruh mata uang dunia. Inilah dampak tapering off yang menyusahkan.

Indonesia termasuk negara yang mata uangnya terdepresiasi paling parah. Mengapa? Pertama, dari sisi fundamental, Indonesia tengah menderita defisit perdagangan dan transaksi berjalan. Defisit perdagangan 2013 sebesar 5 miliar dollar AS. Defisit ini memburuk dari level sebelumnya minus 1,67 miliar dollar AS (2012). Adapun defisit transaksi berjalan sekitar 32 miliar dollar AS. Angka sangat buruk. Defisit keseimbangan eksternal ini ujung-ujungnya menggerus cadangan devisa dan kurs rupiah.

Kedua, dari sisi sentimen, tingkat kepercayaan kepada pemerintah terus menipis. Terkuaknya berbagai kasus korupsi menggerus tingkat kepercayaan para pelaku ekonomi. Akibatnya, para pemilik valuta asing enggan melepas dollar sehingga rupiah melemah hingga Rp 12.200 per dollar AS.

Sebenarnya Indonesia tidak sendirian menghadapi situasi seperti ini. Setidaknya ada dua negara emerging markets lain yang nasibnya mirip, yakni India dan Turki. Begitu Federal Open Market Committee di AS memutuskan menambah penurunan tapering off, suku bunga acuan India dinaikkan 0,25 persen menjadi 8 persen. Ini agar mata uang rupee tidak merosot lebih lanjut. India dalam satu-dua tahun terakhir mengalami krisis aliran modal ke luar negeri (capital outflow) yang menyebabkan depresiasi rupee secara dalam (The Economic Times, 31/1).

Inflasi di India saat ini 10,1 persen. Jadi, dengan suku bunga acuan 8 persen, sebenarnya India mengalami suku bunga riil negatif hampir 2 persen. Situasi yang hampir sama terjadi di Indonesia: suku bunga BI Rate 7,5 persen versus inflasi 8,38 persen sehingga suku bunga riil negatif 0,88 persen.

Bagaimana Turki? Paul Krugman menyebutkan sebagai �tertular oleh krisis kawasan Eropa selatan yang dipelopori Yunani� (�Talking Troubled Turkey�, The New York Times, 31/1). Turki barusan menaikkan suku bunga overnight-nya (pinjam-meminjam antarbank selama semalam), dari 3,5 persen ke 8 persen (borrowing) dan 7,75 persen ke 12 persen (lending). Langkah ini untuk mencegah agar mata uangnya, lira, tidak kembali merosot. Inflasi Turki saat ini 7,5 persen, yang berarti masih mempertahankan suku bunga riil positif. Hasilnya positif, lira yang semula merosot dari 2,25 lira menjadi 2,39 lira dan menguat ke 2,18 lira per dollar AS.

Bagaimana Indonesia? Perlukah suku bunga acuan (BI Rate) dinaikkan dari 7,5 persen menjadi 7,75 persen atau lebih? Pandangan para ekonom terbelah dua. Urgensi menaikkan suku bunga memang ada. Seperti India dan Turki, kita juga dihinggapi kekhawatiran aliran modal keluar. Rupiah yang melemah bisa mengkhawatirkan. Saat ini BI tentunya ingin menjaga agar rupiah tidak menyentuh level psikologis baru Rp 12.500 atau bahkan Rp 13.000 per dollar AS. Salah satu caranya menaikkan suku bunga. Namun, masih ada cara lain berupa lelang swap valas. Jaminan kurs tertentu bagi para pemilik devisa yang bersedia �menitipkan� dananya ke BI.

Sementara itu, data ekspor-impor mulai menunjukkan gejala menggembirakan. Per Desember 2013, ada tanda-tanda surplus neraca perdagangan lagi hampir 800 juta dollar AS. Ini surplus lanjutan setelah pada November 2013 terjadi surplus 776 juta dollar AS. Saya menduga surplus ini karena kombinasi dua hal. Pertama, pelemahan rupiah ke level Rp 12.000 per dollar AS telah mendongkrak ekspor karena produk kita menjadi lebih murah dalam dollar AS. Sebaliknya, impor turun karena harganya lebih mahal. Kedua, kenaikan harga bahan bakar minyak telah menekan konsumsi sehingga impor BBM berkurang.

Sebenarnya kita mulai �menikmati� dampak pelemahan rupiah. Dalam perspektif ini, upaya menjaga kurs rupiah dengan cara menaikkan suku bunga belum kita perlukan. Apalagi inflasi 2014 diyakini akan lebih rendah daripada tahun lalu (8,38 persen). Karena tidak ada beban menaikkan harga BBM lagi pada 2014, ekspektasi inflasi bisa diturunkan menjadi 5,5 persen hingga 6,5 persen. Memang benar inflasi Januari 2014 diperkirakan bisa mendekati 1 persen karena serangkaian banjir dan bencana alam. Namun, ke depan, potensi inflasi tidaklah besar.

Dengan inflasi yang menurun, BI Rate 7,5 persen tidak mempunyai argumentasi kuat untuk dinaikkan lagi. Justru ke depan, BI Rate sangat mungkin berangsur-angsur diturunkan sehingga suku bunga riil akan bergerak ke positif atau setidaknya netral (suku bunga sama dengan inflasi). Meski berlangsung pelan, saya mulai melihat adanya asa perbaikan ekonomi pada 2014, apalagi jika sentimen positif bertiup kencang dari penyelenggaraan pemilu yang sukses nanti. Ini yang harus kita jaga.

A Tony Prasetiantono, Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik (PSEKP) UGM

Meredam Defisit Perdagangan

A Tony Prasetiantono

BANK Indonesia akhirnya menutup kebijakan BI Rate tetap pada 7,5 persen hingga akhir 2013. Langkah ini kemudian diikuti dengan pelemahan rupiah hingga Rp 12.017 per dollar AS akhir pekan lalu (Jumat, 13/12). Keputusan BI barangkali dinilai berbeda dengan ekspektasi pasar yang masih menghendaki kenaikan BI Rate sekali lagi menjadi 7,75 persen, untuk mengompensasi inflasi.

Kebijakan BI Rate memang dilematis. Di satu pihak, untuk menyelamatkan rupiah dari depresiasi yang dalam, seyogianya BI Rate dinaikkan. Laju inflasi hingga akhir tahun diperkirakan 8,5 persen. Jika BI Rate dipaksakan tetap 7,5 persen, sebagian nasabah besar akan memindahkan dananya menjadi surat berharga di pasar modal dan atau valuta asing, terutama dollar AS.

Itulah sebabnya, simpanan masyarakat (dana pihak ketiga) di bank sejak Mei 2013 cenderung mendatar (stagnan). Bulan Mei 2013 adalah saat dimulainya wacana tapering off, ?yakni berkurangnya stimulus moneter di AS (quantitative easing) ?tatkala Kepala The Fed Ben S Bernanke mulai merasa perekonomian AS membaik sehingga stimulus ini bisa dikendurkan.

BI Rate memang sudah 7,5 persen, tetapi itu belum cukup bagi pemilik dana besar untuk mengubah kekayaannya menjadi dollar AS. Dengan inflasi yang meski sudah �dijinakkan� menjadi 8,3 persen pun, pemilik dana masih akan �menderita� suku bunga riil negatif, di mana laju inflasi lebih tinggi daripada suku bunga deposito bank.

Namun, jika BI Rate dinaikkan, hal itu akan menyengsarakan sektor riil. Bank-bank pasti akan mengalihkan beban kenaikan suku bunga kepada nasabahnya, melalui kenaikan suku bunga kredit. Meski banyak bank memilih mengorbankan keuntungannya ?yang tecermin dari penurunan net interest margin, tetap saja kenaikan suku bunga kredit tak terelakkan. Akibatnya, industri perbankan kini menghadapi dua masalah. Pertama, laju ekspansi kredit melambat, dari 27 persen (2012) menjadi 19 persen. Kedua, timbul tekanan kenaikan kredit bermasalah atau nonperforming loan.

Di tengah kepenatan itu, BI mencoba mengais harapan untuk tahun depan. BI memproyeksikan pertumbuhan ekonomi bakal mencapai 5,8 persen hingga 6,2 persen tahun 2014. Namun, target yang optimistis ini seperti mengalami konflik (conflicting targets) dengan upaya BI �mendinginkan mesin perekonomian�. Sebagai upaya untuk membantu menekan defisit perdagangan dan defisit neraca pembayaran, BI mencoba mengendalikannya melalui penurunan target pertumbuhan kredit menjadi 15-17 persen.

Masalahnya, jika pertumbuhan kredit hanya 15-17 persen, bagaimana mungkin target pertumbuhan ekonomi 6 persen tercapai? Pengalaman selama ini menunjukkan, pertumbuhan kredit 15-17 persen hanya ekuivalen dengan pertumbuhan ekonomi 5,5 persen saja. Jadi, jika BI ingin menekan konsumsi impor, dampaknya akan dirasakan pada berkurangnya impor barang modal dan barang konsumsi, yang berujung pada penurunan pertumbuhan ekonomi. Belum jelas pilihan yang ditempuh BI, mendahulukan pencapaian pertumbuhan ekonomi 6 persen ataukah menekan impor dengan menurunkan pertumbuhan kredit sehingga rupiah tidak terperosok dalam?

Sementara itu, Menteri Keuangan Chatib Basri pun mengeluarkan jurus meredam defisit perdagangan dan transaksi berjalan. Pihaknya merilis paket kebijakan yang terdiri atas empat hal: memperbaiki neraca transaksi berjalan dan nilai tukar; menjaga pertumbuhan ekonomi dan daya beli, dengan memastikan defisit anggaran 2013 tetap 2,38 persen terhadap produk domestik bruto; menjaga laju inflasi, dengan cara memperbaiki tata niaga komponen harga yang bergejolak (volatile food); dan percepatan investasi melalui relaksasi perizinan.

Upaya meredam defisit perdagangan dilakukan dengan: meningkatkan porsi penggunaan biodisel dalam porsi solar sehingga menekan konsumsi solar; pengenaan tambahan Pajak Penjualan Barang Mewah sebesar 50 persen pada mobil supermewah dan pengenaan PPNBM pada produk bermerek sebesar 25 persen; dan mendorong ekspor mineral olahan.

Adapun isu ekspor mineral yang sudah diolah dari barang mentah (raw materials) menjadi barang antara (intermediate goods), saya teringat kasus 1985, ketika Indonesia sedang kesulitan menderita penurunan harga minyak dunia dari 32 dollar AS (1982) menjadi 9 dollar AS (1985-1986). Indonesia yang saat itu sebagai eksportir migas harus segera mengubah posisi dari ekspor migas ke nonmigas. Kita pun sukses mengekspor tekstil dan garmen ke AS. Juga larangan ekspor gelondongan diganti menjadi ekspor kayu lapis yang punya nilai tambah.

Isu konversi energi dari minyak ke gas serta biodisel agak disayangkan kurang ditangani secara lebih intens oleh pemerintah periode sekarang. Setiap kali terjadi gejolak harga minyak dunia tinggi, kita memang terenyak dan timbul kesadaran terhadap isu konversi energi. Namun, begitu harga minyak dunia berada di level yang dianggap terjangkau, seperti kini berkisar 100-110 dollar AS, isu ini pun relatif terkubur.

Sekarang, saat impor migas kita melonjak dan menyebabkan defisit perdagangan, sehingga cadangan devisa terkuras dan akhirnya memperlemah rupiah, isu ini kembali mengemuka. Konversi energi harus digarap lebih serius karena cadangan minyak kita cuma 4 miliar barrel, jauh dibandingkan Venezuela (300 miliar barrel). Tugas kita mengawal proses konversi energi ini, baik di ujung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono maupun kelak siapa pun penggantinya. Tidak boleh lengah lagi, jika tidak ingin defisit perdagangan kian melebar dan rupiah kian lunglai.

A Tony Prasetiantono, Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik UGM